PEMBENAHAN KOPERTAIS

Kita tahu bahwa satuan kerja di kementerian agama RI begitu banyaknya, sehingga terkadang menyulitkan sendiri bagi kementerian.  Jumlah satker yang melebihi 4.400 an tetnu menjadi beban tersendiri, karena dapat dipastikan ada sebagiannya yang justru menggandul dan menjadikan  kementerian ini terkadang sulit untuk meraih prestasi yang dinginkan.  Beruntung pengelolaan satker tersbeut cukup bagus sehingga kementerian ini mendapatkan  predikat WTP dalam laporan keuangannya.

Mengingat banyaknya satuan kerja tersebut, maka ketika kami mengusulkan agar kiopertais dijadikan sebagai satker tersendiri, tidak ada respon, bahkan sudah  lima tahun lebih.  Padahal kopertis sudah  menjadi satker sejak awal dan bahkan saat ini sudah ebrubah menjadi lembaga layanan perguruan tinggi, yang mempunyai cakupan lebih luas.  Rencananya ke depan LLDikti tersebut akan juga mengurusi perguruan tinggi negeri karena LL dikti merup[akan kepanjangan  kementerian ristek dikti yang berada di daerah.

Lalu bagaimana dnegan kabar kopertais?.  Apakah akan dapat diubah menjadio satuan kerja tersendiri, agar mampu berbuat lebih banyak dalam usaha pembinaan  perguruan tinggi keagamaan islam swasta? Ataukah dibiarkan  sebagaiman selama ini yang tidak mampu berbuat banyak.  Maslahnya bukan semata mata struktur dan oraganisasi yang kurang kuat, tetapi juga pembiayaannya sangat tidak rasional dibandingkan dengan jumlah PTKIN yang harus dijangkau dan dibinanya.

Sementara ini keberadaan kopertais mengambang, dan berbagai aturan yang berkaitan dengan juga masih rancu dan tidak jelas, sehingga pada saat ada pemeriksaan dari BPK tentu semuanya akan kalang kabut karena regulasinya juga tidak jelas, dalam memberikan kewenangan kepada koordinator.  Disamping itu  keberadaan koordinator juga masih dijabat secara ex ofisio oleh raktor perguruan tinggi negeri di wailayah tertentu.

Jika ini terus bertahan dan tidak ada upaya untuk mengubah struktur dan kewenangan, dapat dipastikan bahwa kopertais masih akan sama dengan selama ini  dan sama sekali tidak ada  peningkatan peran dalam pembinaan  PTKIS.  Kita tahu bahwa perguruan tinggi swasta juga membutuhkan pembianaan  dari berbagaio aspeknya, termasuk bagaimana mensupport mereka agar meningkatkan kualitasnya, agar menyesuaikan kurikulumnya dengan aturan yang berlaku, dan melakukan akreditasi, baik program studinya maupun  institusinya.

Kalaupun tidak dibuat  satker tersendiri, namun ada perubahan oreintasi semisal merupakan bagian dari struktur kementerian pusat yang di daerah, khusus  yang menangani dan mengurusi PTKIS, itu tentu akan menjadi lebih baik dan kopertasi akan dapat mengurusi dirinya sendiri serta akan mampu memerankan diri sebagai pihak yang membina dan mengupayakan  berbagai peningkatan terhadap PTKIS.

Artinya dengan perubahan struktur tersebut diharapkan juga akan diimbangi oleh penganggaran yang seimbang dengan tugas dan fungsinya.  Kita tahu bahwa saat ini  untuk kopertais hanya mendapatkan anggaran untuk  perjalanan dinas semata dan itu pun sesungguhnya masih kurang, sehingga tidak mampu melakukan pembinaan yang intensifd an sekaligus memberikan penguatan kepada PTKIS dalam upaya meningkatkan peran mereka dalam pendidikan di tanah air tercinta.

Byangkan saja, dalam kasuk kopertais wilayah X jawa tengah bahwa  selama satu tahun anggaran kopertais hanya diberikan  anggara kurang dari setengah milyar, lalu dapat berbuat apa, padahal  perguruan tinggi swasta yang harus dibina dan tingkatkan  berjumlah 45  PTKIS yang tersebar dari ujung barat hingga ujung Timur jawa tengah.  Tentu  tanggung jawab yang dibebankan kepada kopertais selama ini  harus dijalankan dan karena itu lalu ditempuh jalan tengah, yakni dengan melakukan pembinaan melalui kunjungan dan jika diperlukan kemudian juga dilakukan pertemuan dengan biaya masing masing.

Beruntung kemudian  kita mampu untuk memebrikan tambahan anggaran melalui ongkos beberapa hal yang menjadi kewajiban PTKIS, semisal  ijazah dan lainnya yang disetior lenagsung ke  BLU UIN yang  kemudian dapat dijalankan sebagai program koperrtais.  Dengan cara seperti itulah kiopertqais akhirnya juga dapat melakukan kegiatan kegiatan yang bermanfaat untuk kopertais.  Banyak kegiatan yang sudah dijalankan seperti sosialisasi terhadap banyak regulasi, memperkenalkan system yang sudah diperbarui dan secara on line dan masih banyak kegiatan lain yang dilakukan dengan beaya dari anggaran tersebut.

Tentu akan jauh lebih bagus jika ada anggaran yang lebih longgar dari DIPA Kopertais, sehingga kopertais akan semakin leluasa untuk melakukan berbagai kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas PTKIS sebagiamana yang selama ini hanyan menjadi impian belaka.  Sementara itu kegiatan yang terkait dengan para dosen PTKIS, biasanya  dilakukan dengan mengundang mereka  untuk berbagai hal yang ebrsangkutan dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, namun harus dengan beaya sendiri.  Dan biasanya hanya diselenggarakan satu hari sehingtga mereka tidak harus menginap.

Tentu  terkait dengan kegiatan yang harus dijalankan  lebih dari satu hari kita akan mengupayakan membantu dari sisi akomodasinya sehingga akan lebih meringankan PTKIS yang memang masioh sangat membutuhkan sentuhan pembinaan.  Mungkin kondisi seperti ini sudah dianggap lumrah oleh PTKIS karena memang kondisinya  tidak memungkinkan untuk lebih dari itu, untuk itu diharapkan kementerian agama akan melihat kenyataan etrsebut dan kemudian segera melakukan perubahan, setidaknya  strukturnya, serta fungsi dan tanggung jawabnya.

Beruntung aka nada pertemuan yang khusus membahas tentang  strukturtisasi  koprtais, dan diharapkan akan dibahas secara serius serta  sungguh sungguh. Sebab jika  pertemuan tersbeut hanya  formaliotas semata, maka tidak ada gunanya  dilakukan pertyemuan semacam itu.  Artinya pertemuan tersbeut harus ada hasil yang jel;as untuk perubahan, dan setidaknya ada kejelasan wewnang dan fungsinya sehingga akan dapat melakukan upaya upaya positif  dalam meningkatkan peran PTKIS dalam kancah pendidikan di negeri ini.

Selama ini kesan masyarakat terhadap pemerintah memang sama sekali tidak ada bantuan kep[ada perguruan tinggi swasta dan hanya PTKIN saja yang diurusi.  Tentu  pandangan tersebut tidak benar, karena undang undang sudah mengatakan dengan jelas bahwa pemerintah juga berkewajiban membina dan membantu PTKIS sehingga mereka juga akan mampu berperan mencerdaskan anak anak bangsa.  Nah, hanya saja realitasnya masih sangat jauh dari harapan dan keinginan kita bersama.

Karena itu ke depan, setidaknya melalui restrukturisasi kopertais kali ini, memang akan ada perubahan yang mendasar dan sekaligus menggembirakan untuk PTKIS.  Jika  kopertais kemudian menjadi satker tersendiri tentu akan jauh lebih bagus, atau setidaknya menjadi bagian dari direktorat di kemenag pusat yang di daerah, tentu juga akan lebih baik, setidaknya akan  ada perbaiakn mengenai penganggaran dan peran serta fungsi yang lebih jelas dan menguntungkan.

Kita berdoa asaja semoga perubahan yang sangat dinantikan tersbeut akan terjadi di tahun depan dan semua kopertais akan menjadi lega  serta keberadaan PTKIS akan semakin terjamin dalam pembinaan serta dalam upaya memajukannya.  Untuk menjuju ke sana tentu harus ada pihak yang berkompeten menentukan kebijakan yang memahami secara persis kondisi kopertasi dan perannya selama ini serta keberadaannya yang masih belum jelas dari sisi regulasi.  Sekali lagi kita berdoa  dan berharap  semoga di tahun depan memang benar benar ada perubahan yang ditunggu tunggu tersebut. Amin.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.