TENTANG PRODUK HALAL

Idealnya tentang makanan, minuman dan obat obatan itu tidak diperlukan label halal, namun justru yang diperlukan ialah label haram, karena semua hal, selain terkait dengan ibadah, seharusnya halal dan hanya yang terbukti haram sajalah yang harus diketahui sehingga akan dijauhi.  Kalau pada asalnya semua itu halal, kenapa harus diberikan label halal, dan karena hanya yang haram sajalah yang hartus dijauhi. Untuk itu idealnya hanya makanan, m,inuman dan obat obatan yang haram sajalah yang diberikan label.

Tetapi di negri kita ini memang sudah lama sekali menganut pemberian label halal tersebut, mungkin karena kalau memberi label haram pada sebuah produk itu akan  menyinggung pihak tertentu dan mungkin juga produknya tidak akan laku.  Rupanya dengan kondisi demikian masyarakat kita sudah menjadi terbiasa dengan pemberian label halal pada produk tersebut.  Namun kemudian  juga timbul pettanyaan apakah kalau sebuah produk tidak ada labelnya halal, lantas dengan sendirinya dihukumi haram?

Inilah yang kemudian menjadikan bingun sebagaian orang, karena ada sebagian produsen yang tidak mendaftarkan produknya ke4pada pihak yang berwenang memberikan label halal, yakni MUI, padahal secara substansial produk etrsebut halal, karena tidak mengandung hal hal yang diharamkan.  Nah, jika y pemberian label tersebut hanya pada yang haram, maka semua yang tidak ada lebel haramnya, berarti itu halal, dan masyarakat lebih leluasa dalam memilih produk, tanpa dihantui oleh keharamannya.

Namun untunglah kemudian peemrintah membuat undang undang yang mengharuskan semua produk, baik dari dalam maupun luar negeri harus mendaftarkan kepada  Badan penyelenggara  jaminan produk halal, sehingga diharapkan smeua produk akan dilabeli halal, jika memang tidak mengandung sesuatu yang diharamkan.  Namun sayangnya hingga saat ini ketentaun undang undang tersebut belum berjalan dengan baik sehingga masih banyak produk yang tidak berlabel.

Kita juga berharap pemerintah yang terkait dengan ini serius dalam menjalankan undang undang.  Artinya semua pihak yang terkait harus bersama memikirkan berbagai hal yang memungkinkan pelaksaan undang undang ini dapat dijalankan dengan baik. Semisal harus segera memberikan pelatihan kepada calon auditor halal dan selanjutnya  membentuk lembaga pengawas halal dan  melengkapi sarana yang diperlukan seperti laboratorium dan lainnya.

Rupanya masih ada keenggaranan dari beberapa pihak untuk menindakl lanjuti masalah ini dengan alaasn anggaran yang terbatas, namun jika semua serius dalam masalah ini tentu  akan muncul; jalan keluar yang sangat baik, karena  pengadaan laboratorium untuk beberapa LPH tentu tidak terlalu berat bagi pemerintah.  Demikian juga dengan SDM yang akan direkrut, pasti akan mudah mendapatkannya.  Bahkan kalau dianggap p[erlu SDM tersebut direkrut tersendiri sehingga tidak akan mengganggu tugas pokoknya dis ebuah instansi.

Kita menyadaeri bahwa terkadang masalah penting ini menjadi terbaikan karena tidak ada pihak yang memang konsen terhadapnya dan menganggap biasa saja.  Kita juga tahu bahwa perintah undang undang tersebut meniscayakan bahwa tahun ini sudah harus berjalan, padahal kalau kita mengingat produk produk yang beredar di lingkungan kita itu  jutaan, sehingga tidak mungkin dalam tahun pertamanya smeua produk akan dapat diberikan lebel halal sebagaimana diharapkan.

Akana tetapi kalau sudah ada tindakan meskipun belum mampu menyelsaikan seluruhnya, namun pasti sudah ada apresis=asi dari masyarakat dan  harapannya ke depannya lagi juga akan terus dibuka LPH baru yang akan melengkapi yang sudah ada dan memrankan dirinya sebagai tenaga dalam upaya memberian label produk produk yang beredar di negeri kita.  Semua itu tentu ditujukan agar masyarakat dapat memilih produk dengan nyaman dan tidak takut terperosok kepada keharaman karena tidak adanya petuinjuk tentang hal tersebut.

Seharusnya justru masalah ini harus didahulukan ketimbang yang lain, karena mendesaknya, dan keinginan masyarakat mendapatkan kejelasan ebrbagai produk yang selama ini sudah beredar di kalangan kita.  Memang kita akui bahwa  masih banyak masyarakat kita yang tidak terlalu mempedulikan  status kehalalan sebuah produk, dan hanya  memakainya saja tanpa harus m,enelitinya lebih lanjut, namun bagi mereka yang tingkat ketaqwaannya  tinggi tentu tidak akan mau begitu saja  memakai produk yang tidak jelas.

Aturan tentang tindak lanjt dan teknis sebagai kelanjutan undang undang tersebut seharusnya sudah disosialisasikan kepada masyarakat, padahal sudah dirancang cukup lama dan tentu kalau diseriusi pasti sudah jadi, tetapi rupanya juga masih terkendala oleh hal hal yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat.  Di samping itu terkait dengan SDM dalam BPJPH sendiri yang masih terlalu kecil dan tidak memenuhi tuntutan pekerjaan yang begitu banyak juga menjadi kendala tersendiri.

Namun sekali lagi jika ini diseriusi maka banyak jalan keluar yang dapat dilakukan karena komitmen itulah yang nomor satu, yakni untuk segera menjalankan  isi undang undang dengan berbagai konsekwensi.  Soal SDM tentu  dapat dilakukan dengan melakukan perekrutan pegawai dengan status bukan pegawai negeri, dan cara ini pasti akan memberikan solusi karena pasti akan banyak pelamar yang akan mendaftarkan diri untuk menjadi pegawai BPJPH.  Demikian juga dengan LPH di berbagai daerah dannjuga perguruan tinggi.

Namun kemudian semuanya menjadi tidak jelas, karena komitmen dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk hal tersbeut tidak segera muncul, dan bahkan hingga saat ini masih relative berjalan apa adanya.  Dengamn begti kita akan sulit untuk berharap banyak bahwa undang undang ini akan dapat dijalankan tepat pada waktunya, atau dijalankan tepat pada waktunya tetapi tidak akan efektif karena tidak didukung oleh persyaratan yang dibtuhkan.

Kajian tentang masalah ini sudah terlalu banyak, baik seminar, FGD, loka karya dan sejenisnya, namun  itu juga memberikan manfaat menambah hazanah dan wawasan tentang masalah produik halal, namun sekali lagi yang dibutuhkan saat ini bukan lagi pembicaaraan menganai hal tersebut, melainkan adanya komitmen yang jelas dan tindakan nayata dari pemerintah untuk segera  melakukan aksi dengan melengkapi beberapa  kekurangan yang dibutuhkan.

Kita yakin jika  anggaran untuk menjalankan undang undang dengan kelengapannya tersebut dipenuhi, maka akan dapat segera diweujudkan pelaksanaan undang udnang tersebut.  Sesungguhnya kita tahu sudah banyak komitmen dari banyak pihak yang siap untuk menjalankan undang undang tersebut dan siap untuk mendirikan LPH, namun karena  komitmen dari yang berwenang belum juga muncul, maka keinginan dan komitmen tersbeut hanya berhenti pada keinginan semata dan belum dapat diwujudkan.

Terkadang kita khawatir bahwa kelamaan menunggu, biasanya akan  menjadikan surut dan kalau itu terjadi, maka akan sulit membangkitnya lagi.  Untuk itu sekali lagi kita sangat ebrharap kepada pihak yang berwenang untuk segera saja memenuhi kebutuhan yang diperlukan dan segara melakukan aksi nyata, meskipun belum maksimal.  Kita tahu kalau kita menunggu  sempurnaan persyaratan, maka itu tidak akan pernah dilakukan, dan kita hanya akan statuis menunggu dan menunggu.  Semoga kita tidak demikian, melainkan segara melakukan aksi nyata.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.