MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK PIN

Sebagaimana kita tahu bahwa mulai tahun 2019 nanti  pemerintah akan memberlakukan penomoran ijazah nasional atau yang disebut dengan PIN sekaligus  SIVIL atau system verifikasi ijazah secara on Line, karena itu semua perguruan tinggi seharusnya sudah mengethaui hal tersebut dan mempersiapkan diri untuk menyambutnya.  Kita tahu bahwa surat edaran  yang disampaikan oleh kementerian ritekdikti telah disamapikan sejak Desember 2017 yang lalu dan seharusnya memang semua perguruan tinggi sudah mengetahuinya, termasuk tata caranya.

Kita juga tahu bahwa pemberlakuan PIN etrsebut akan memudahkan kepada  semua pihak untuk tidak mencurigai atau  semacamnya terhadap lulusan perguruan tinggi.  Kita juga paham bahwa saat ini  masih banyak ditemukan perguruan tinggi yang biaa disebut dengan perguruan tinggi abal abal yang hanya mengejar materi semata.  Bahkan dahul;u ada perguruan tinggi yang dapat meluluskan  mahasiswanya S1 dalam waktu dua tahun atau bahkan tanpa mengikuti perkuliahan sekalipun dan lainnya.

Nah, dengan  pemberlakuan PIN ini semua itu akan dengan sendirinya tersingkirkan, karena proses untuk mendapatkan PIN tersebut akan  melewati  bneberapa tahap yang memungkinkan sebuah perguruan tinggi dan mahasiswa yang lulus akan mendapatkan PIN.  Dengan begitu nantinya ijazah yang berpin  dengan nyata adalah sah dan meyakinkan bahwa ijazah tersbeut asli dan dapat dipertanggung jawabkan.  Perguruan tinggi yang benar dan saha, lalu program studinya juga terakreditasi sah dan mahasiswa yang lulus tersbeut juga telah melakukan perkuliahan sesuai yang dipersyaratkan.

Bahkan pada saatnya nanti para pengguna lulusan tidak memerlukan lagi legalisasi ijazah, karena mereka dapat secara langsung mengecek secara on line apakah yang bersangkutan memang benar benar lulusan dari perguruan tinggi dan prodi yang benar ataukah tidak.  Para pengguna juga sekaligus dapat mengecek apakah perguruan tinggi asal  tersebut berkualitas, yakni mendapatkan akreditasi unggul ataukag  lainnya dan juga prodinya.  Tentu pemberlakuan PIN tersbeut sangat menguntungkan  kepada para calon pengguna dan juga para alumni.

Hanya saja bagi perguruan tinggi yang  tidak  jelas akan merasan karena pasti tidak akan mampu mendapatkan PIN tersebut.  Salah satu syarat untuk mendapatkan PIN tersebut ialah  bahwa perguruan tinggi tersbeut sah dan mendapatkan sattus akreditasi, demikian juga dengan program studinya. Lalu calon  yang akan mendapatkan PIN juga harus terdaftar sebagai mahasiswa secara sah dan sudah mendapatkan minimal 120 sks mata kuliah yang disampaikan di program studinya.  Lebih dari itu para setiap semester pun juga harus dapat dibuktikan bahwa maksimal pengambilan mata kuliah ialah 24 sks, dan begitu seterusnya.

Tentu masih ada beberapa persyaratan lainnya yang secara teknis akan diketahui secara langsung  nantinya.  Ketentuan tersebut memang sengaja diberlakukan untuk melindungi para pengguna dari kemungkinan adanya  penipuan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.  Demikian juga melindungi masyarakat dari penipuan yang dilakukan oleh pihak pihak tertentu yang memberikan penawaran kemudahan mendapatkan ijazah tanpa harus melalui proses perkuliahan yang benar.

Pertanyaannya apakah semua perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta telah mengetahui dan mempersiapkan diri untuk hal tersebut?  Inilah yang sampai saat ini masih menjadi persoalan besar di perguruan tinggi kita.  Untuk itu menjadi kewajiban kita semua  pihak yang memang berkecimpuyng dalam mengelola perguruan tinggi untuk mempersiapkan diri dan melakukan hal hal yang diperlukan agar pada saatnya nanti semuanya akan berjalan dengan baik dan tidak akan merugikan kep[ada pihak manapun.

Biasanya  masyarakat kita suka hal hal yang mendadak dan serba keterpaksaan, sehingga banyak sekali hal penting terlewatkan dan akibatnya kemudian harus melakukan  sesuatu yang sangat sulit untuk dijalankan.  Namun  dengan masa  sosialisasi yang cukup panjang, yakni sekitar satu tahun, diharapkan sleuruh perguruan tinggi akan sudah mengetahui dan mengerti tata cara untuk memproses permohonan PIN tersebut tanpa harus mengalami kesulitan.  Artinya pesyaratan sudah dipersiapkan sedemikian rupa dan  tidak meninggalkan  syarat yang diperlukan.

Data yang diperlukan  yang sejak awal mahasiwa masuk memang harus diurusi, termasuk ketika mendaftakrkan  ke pangkalan data dikti, sehingga pada saatnya tidak akan mengalami kesulitan.  Dengan begitu memang  para pengelola pendidikan harus teliti dan “open” dalam persoalan adminstrasi dan data  dari semua mahasiwa dan juga tenaga pendidikan dan kependidikan di perguruan tingginya.  Administrasi akademik, termasuk transkrip seluruh mahasiwa harus  mudah diakses, khususnya pada saat diperlukan tanpa harus mencari lagi.

Pengalaman selama ini kesulitan utama perguruan tinggi ialah mendapatkan data yang akurat terkait dengan banyak hal, terkait dengan mahasiswa, dosen, karyawan, dan juga keuangan dan administrasi akademik lainnya.  Padahal  untuk mendapatkan banyak akses dan kemudahan, saat ini smeua data etrsebut diperlukan setiap saat, dan jika data belum akurat dan tidak tersedia, maka  kesempatan yang bagus pun biasanya akan hilang begitu saja.  Ini harus menjadi pertimbangan seluruh pengelola pendidikan  agar  tidak mendapatkan masalah  dalam  proses apapun yang terkait dengan perguruan tinggi.

Bahkan untuk akreditasi, baik institusi maupun program studi, juga sangat dibutuhkan data yang akurat, karena itu termasuk dalam kreteria penilaian yang menentukan.  Sekali lagi dalam upaya mempersiapkan berlakuknya PIN  tersebut kita memang harus mau bersusah susah sedikit, khususnya bagi yang belum  ada persyaratan yang diminta untuk mengurus PIN tersebut.  Nah, bagi yang sudah melakukan  pengadministrasian data data tersebut juga  sebaiknya tetap  siaga dalam mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan syarat dan cara untuk mendapatkan Pin tersebut, sehingga pada saatnya tidak ada keterlambatan sebagaimana yang  tidak diinginkan.

Pengelolaan perguruan tinggi memang dituntut untuk semakin cermat dan  super hati hati, karena dampaknya akan sangat luas, semisal  tidak boleh lupa untuk rakreditasi pada saat masa  berlaku akreditasi sudah hamper habis yakni sekitar kurang 6 bulan harus sudah mendaftarkan re akrediotasi ulang.  Kita tahu bahwa program studi yang tidak terakreditasi tidak akan diperbolehkan untuk menerima mahasiswa baru dan juga tidak boleh meluluskan mahasiswa.  Namun jika kewajiban sudah dipenuhi dan kemudian ada keterlambatan dari pihak BAN PT,. maka  kita tidak akan terkena sanksi karena  akreditasinya akan diikutkan kepada akreditasi sebelumnya sampai ada visitasi dan nilai dari akreditasi yang baru.

Kembali kepada masalah persiapan pemberlakuan PIN SIVIL tersebut, semua pihak, khususnya para penyelenggara pendidikan memang harus wigati dan perhatian, karena ini sangat menentukan masa depan, baik bagi perguruan tinggi, bagi para alumni dan juga para pengguna alumni itu sendiri.  Tentu bentuk perhatian tesebut harus diwujudkan dalam persiapan dan kesiapan seluruh pegawai dalam menjalankan proses  mendapatkan PIN dengan tanpa mengalami hambatan yang berarti.

Jika  saat ini sudah melakukan pengenalan dan pencarian informasi yang akurat serta  menghubungi pihak kementerian tentang berbagai hal yang terkait dengan PIN tersebut, tentu masih banyak waktu yang dapat digunakan untuk melengkapi persyaratan yang duianggap kurang.  Tidak boleh lagi ada  yang mengandalkan pihak lain untuk menguruasi masalah ini, tetapi smeua pengelola pendidikan harus perhatian dan saling mengingatkan jika ada yang kurang perhatian dan cendrrung mengabaikan atau menganggap remeh.  Semoga poada saat nya nanti semua sudah siap dan dapat berjlan dengan baik.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.