HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS INDONESIA

Islam masuk ke nusantara  itu jauh sebelum belanda masuk, sehingga  pada saat para dai menyiarkan islam di nusantara bersama dengan  kegiatan dagang, mereka sekaligus juga  mampu memberikan kepercayaan kep[ada  para tokoh dan raja raja di nesantarana, dengan dmeikian penyebaran islam saat itu sangat didukung oleh posisi para  sultan yang berkuasa.  Itulah mengapa islam kemudioan  tersebar di kalangan keratin dan  sekitarnya.  Namun saat itu Islam tidak mampu menembus pedalaman yang masih dihuni oleh masyarakat yang berkepercayaan Hindu dan Budha.

Namun demikian pada saat Islam sudah dipeluk oleh kalangan istana, maka hokum Isl;am juga sekaligus diberlakukan di sana.  Dengan begitu sesungguhnya secara riil hokum Islam juga sudah diberlakukan, tentu dengan  disesuaikan dengan kondisi pada saat itu.  Artinya  untuk hokum Islam yang terkait dengan hokum perdata tentu sudah diberlakukan secara riil, namun untukl hokum pidana, nampaknya masih harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu.

Setelah itu datanglah belanda yangnkemudian menguasai nusantara hingga 350 tahun, yang niat awalnya ia;ah untu mendapatkan rempah rempah di nusantara, akan tetapi sebagai pemeluk agama nasrani mereka juga terpanggil untuk menyiarkan agama yang mereka peluk, maka jadilan  agama tersebut mereka siarkan di nusantara.  Bahkan  kemudian mereka juga menggunakan politik sebagai alatnya, sehingga hokum p[un yang diberlakukan bagi masyarakat juga dibedakan.

Ada golongan Barat yang berlaku hokum barat, lalu orang Tiomur asing diberlakukan hukuma mereka dan kaumm pribumi yang diberlakukan hokum Adat.  Untuk persoalan ini para ahli hokum kemudian berbeda mengenai teori yang dimunculkan, seprti teorinya snouk Hurgronye yang kemudian dibantah oleh Hazairin.  Namun sesungguhnya kita dapat melihat bahwa  keduanya  dapat dibenarkan bilamana kita melihatnya dari sisi yang ebrbeda.  Artinya pada wailayah wilayah yang Islamnya kuat, sepetri bekas wilayahnkekuasaan Islam, maka teori Hazairin yang benar, tetapi pada wilayah di Timur UIndonesia, maka teori Snouk Hurgronyelah yang benar.

Nah,  dengan dmeikian sesungguhnya hokum di nusantara  dapat dibedakan dalam tiga  hal, yakni hokum Adat lah yang paling pertama muncul, lalu disusul oleh hokum Islam, dan kemudian baru hokum barat.  Namun demikian bilamana kita berbicara mengenai system hokum pada saat Indonesia sudah merdeka, sesungguhnya hanya ada satu system hokum yang berlaku, yakni hokum nasionla.  Karena itu saat ini sesungguhnya yang berlaku di Negara kita ialah hokum nasional, meskipun wujudnya dapat berupa hokum Islam, hokum adat dan juga hokum Barat.

Ketiga hokum tersebut hanya mengisi hokum yang diproses melalui mekanisme system hokum nasional yang sudah disepakati oleh sleuruh bangsa Indonesia.  Oleh karena itu jika kita kemudian ingin mengetahui sejauh mana hokum Islam diberlakukan di Indonesia, maka kita harus melihat hokum nasional yang telah ada  dan sah.  Beberapa  diantaranya yang dapat dimasukkan ke dalam hokum islam ialah tentang hokum perkawinan, hokum waris, hokum wakaf, perbangkan syariah.

Namun demikian sesungguhnya  kita harus mampu membedakan antara hokum Islam dengan syariat, karena keduanya memang berbeda.  Yakni kalau syariat itu sestu yang suidah ditetapkan oleh Tuhan dan sifatnya tidak berubah dan harus dijalankan sebegaimana apa adanya, seperti shalat lima waktu, puasa ramadlan, zakat, haji dan lainnya.  Sedangkan kalau hokum Islam atau fiqh itu  merupakan hasil ijtihad para ulama yang meskipun  didasarkan atas nilai nilai  pokok Islam itu sendiri.

Dengan demikian hokum Islam itu dinamis dan mungkin juga bisa berbeda antara satu daerah dengan daeragh lainnya, dan bahkan mungkin  suatu ketika akan dapat direvisi dengan hasil ijtihad yang baru.  Jadi kalau melihat hal ini hokum Islam dalam konteks Indonesia dapat berupa  undang undang dalam berbagai bidang, karena yang dipandang ialah substansi nya dan bukan  formalitasnya.

Bukti bahwa hokum Islam itu dinamis,  pada era 80an pernah manta menetri agama MUnawir Syadzali mengusulkan  reaktualisasi hokum Islam, kerena melihat perkembangan masyarakat muslim di Indonesia yang sudah jauh berbeda dengan zaman dulu,  apalagi dengan umat di Negara lain.  Saat itu yang mencuat ke permukaan ialah mengenai hokum waris, dimana kalau menurut kebanyakan fiqh, hanya mengikuti tekstual saja apa yang ada di dalam alquran, sehingga bagi masyarakat Indonesia tampak ketidak adilannya.

Padahal di sisi lain kita yakin bahwa hokum islam itu sangat adil dan pasti akan rahmatan lil alamin, lalu kenapa  dalam konteks Indonesia justru hokum waris tersebut tampak tidak adil? Inilah salah satu yang diusulkan untuk diaktualkan kembali dengan melihat latar belakang masyarakat yang dikenai hokum waris tersebut.  Kita  setuju bahwa hokum waris islam itu adil, namun harus ditempatkan dalam p[osisi yang benar.

Artinya  kalau masyarakat kita  merupakan masyarakat yang qurani,  dan mengikuti seluruh hokum hokum yang ada dalam alquran, tentu hokum waris akan terasakan keadilannya, namun jika masyarakatnya sebagaimana masyarakat  saat ini, maka hokum waris teras tidak adil.  Karena itu  dalam hokum islam fondasinya juga harus memperhatikan  kondisi masyarakatnya dan juga aspeik keadilan yang memenuhi rasa seluruh masyarakatnya.

Demikian juga dalam hal hokum pidana islam, yang kalau menurut lahir alqruan dianggap sebagai hokum yang tidak mengenal prikemanusuiaan dan dianggap kejam, seperti hokum qishash, dan sejenisnya.  Sesungguhnya dalam konteks Indonesia  hokum tersebut dapat diterjemahkan atau ditafsirkan ebrbeda dengan hokum yang dipahami oleh kalangan lain di jazirah Arab misalnya.  Kata kata qth’ul yad, bukan mesti memotong tangan, melainkan hanya memotong kekuasaannya atau kebebasannya, sehingga dengan hukuman penjara sesungguhnya sudah memenuhi  kriteria alquran.

Belum lagi pertimbangan hokum dan kondisi serta situasi yang melatar belakanginya yang harus dip[ertimbangkan.  Ingat kasus pada zaman Uamar bin Khattab dimana da pencuri yang diajukan ke hakim dan terbukti, namun  Umar tidak memotong tangannya dan bahkan malah memberikan ampunannya, setelah Umat tahu bahwa saat itu ialah zaman paceklik dan  orang kaya sama sekali tidak mau membantu dan peduli kepada orang miskin.  Nah tersebut mencuri hanya sekedar untuk menyambung hidupnya, lalu kalau dipaksakan menghukumnya, berarti tidak terpenuhi aspek keadilan.

Begitulah hokum itu sangat  dinamis dan elastis dalam penerapannya, karena jika ada pertimbangan hokum yang dapat meringankan atau bahkan membebaskan  seseorang tentu itu akan jauh lebih bagus ketimbang menghukum mereka secara salah sasaran.  Khusus untuk hokum islam yang berlaku di Negara kita tentu harus dipertimbangkan pula mengenai obyek nya sehingga kita tidak akan salah secara substansinya.

Secara umum konteks Indonesia itu memang sangat penting untuk dimunculkan sehingga tidak ada pihak manapun yang menggeneralisasi hokum Islam untuk seluruh dunia dan memaksakan keberlakuannya. Demikian juga jika ada  bentuk hokum yang secara lahir tidak sama persis dengan kebanyakan fiqh yang ada, tidak serta merta kita mengatakan behwa itu bukan hokum Islam.  Sekali lagi hokum islam itu hasil ijtihad pada ulama dengan memperhatikan kondisi dan situasi masyarakat setempat dan  disesuaikan dengan  pokok dan prisnsip  sajaran alqura dan haids, tetapi tidak secara harfiayah di terjemahkan begitu saja.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.