NETRALITAS ASN DALAM PILKADA

Syahwat politik biasnya akan terus mengusik pihak pihak tertentu yang memang sudah mempunyai dasar dan modal untuk itu, meskipun  dirinya menjadi aparatur sipil negara yang dengan jelas diharamkan untuk berpolitik praktis, bahkan untuk sekdar menghindsi hal tersebut seornag ASN tidak diperkenankan untuk berfoto bersama dengan salah seorang kandidat  kepala daerah.  Namun sesungguhnya jika kita tidak ada keinginan untuk memihak dan emndukung salah satu calon yang ada, kita tidak perlu kahwatir akan mendapatkan semprit karena dianggap tidak netral.

Kita menjadi teringat pada zaman orde baru dimana penguasa saat itu justru memanfaatkan  PNS  dan ABRI saat itu untuk mendukung dan melestarikan kekuasaannya.  Anehnya pada saat itu penguasa begitu hebatnya sehingga mampu mengendalikan  keseluruhan negara, dan kemudian memaksa  PNS dan ABRI yang seharusnya bertindak netral dan membela kepentingan seluruh masyarakat untuk  membantu melestarikan kekuasaan peenguasa.

Bahkan  calon PNS pada saat itu harus membuat surat pernyatan  bahwa dirinya menjadi anggota partai pemerintah serta mengikuti kegiatan kampanyenya.  Terkadang malahan harus meninggalkan pelayanan  di kantor hanya untuk mengikuti kampanye pertai pemeritah etrsebut.  Sungguh ironis sekali, tetapi itulah kenyataan pahit yang pernah menimpa kita pada saat itu.  Sudah barang tentu kita harus terus mengingatnya agar kita tidak terjebur dalam kubangan yang sama untuk kedua kalinya.

Karena itu saat ini ASN dan TNI Polri memang harus menempatkan dirinya sebagai aparat yang netral, dan jika akan terjun ke dunia politik, maka harus menanggalkan bajunya dan keluar dari posisinya tersebut.  Tindaklan tegas terhadap oknum yang mbalelo tentu harus dilaksanakan dengan sanksi hukuman sebagaimana yang telag diatur dalam peraturan, dan itu harus jalankan secara konsisten untuk memastikan bahwa pelaksanaan netralitas tersebut benar ebnar etrjamin dan tidak hanya sebagai formaliotas semata.

Sebagai ASN yang profesional tentu harus tetap menjaga netralitasnya, meskipun ada salah seorang anggota keluarganya aktif dalam pollitik, karena itu merupakan urusannya sendiri, sementara sebagai Asn harus tetap bertindak sebagai ASN yang harus netral dan tidak memihak kepada salah satu calon.  Demikian pula nanti pada saat pileg dilaksanakan.  Artinya walaupun pasangannya sedang menyalonkan diri sebagai anggota legislatif, ASN yang bersangkutan tetap harus berlaku netral.  Bahkan mungkin orang seperti itulah yang  akan terus diawasi sejauhmana netralitasnya.

ASN adalah abdi negara, sehingga siapapun yang memerintah atau yang menjadi penguasa, maka sikap kita tidak akan terpengaruh karena  kita tidak mengabdi kepada penguasa atau loyal kepada mereka.  Sehingga saya pernah mengusulkan kepada pemerintah pada saat diskusi dengan  kementerian pertahanan dan keamanan bahwa sebaiknya simbol yang dipasang di setiap kantor dan sekolah bukan simbol orang, karena  itu dapat ebrganti setiap saat, melainkan sibol negara seperti  bendera dan garuda pancasila.

Namun rupanya  hal tersebut belum dikabulkan munkgin dengan berbagai pertimbangan.  Saya pernah berkunjung ke Amerika dan masuk ke dalam kelas kelas di sekolah dan yang saya saksikan  bukan gambar preside dan wakil presiden, melainkan bendera.  Saya sempat bertanya  kepada salah seorang guru di sana, kenapa gambar barack Obama tidak dipasang di kelas tersebut.  Jawabanya ialah bahwa kami hanya  loyal kepada negara dan bukan kepada orang.

Siapapun boleh memimpin negara ini dan  setiap periode dapat berganti, tetapi bendera kami akan tetap.  Jadi loyalitas hanya kepada negara dan bukan peda orang.  Saat itu saya menajdi kagum, kenapa ya di negara saya  yang pasang ialah presiden dan wakuilnya dan terkadang malah tidak ada bendera mrha putih sama sekali di dalam kantor atau di kelas.  Jaid itulah pengalaman saya dan saya sudah pernah mengusulkan untuk memasang bendra di setiap kelas atau kantor, meskipun tidak dengan menurunkan gambar presiden dan wakilnya.

Siapapun mungkin dapat membantha  pertanyaan saya tersebut dengan mengatakan bahwa di Indonesia itu ebrbeda dengan di Amrika.  Memang ebrbeda, tetapi untuk loyalitas kepada negara itu menjadi sangat penting, dan kenyatannya presiden dapat ebrganti ganti sementara bendera itu tetap merah putih.  Jadi terhadap kepentingan kekuasaan dan politk sebagai ASN memang harus bersikap netral.

Sebentar lagi pilkada akan segera digelar di banyak tempat di wailayah indonesia, karena itu  akan banyak pihak yang menarik narik  ASN untuk mengikuti dan mendukung calon tertentu, terutama bagi ASN yang mempunyai banyak pengikut atau yang menjadi tokoh di masyarakat.  Untuk itu  harus diingat sejak saat ini bahwa haram hukumnya  mereka itu mendukung salah satu pihak yang menjadi kandidat.  Netralitas ASN kali ini tidak main main dan sudah ada aturannya yang jelas.

Biarlah  pilkada berjalan sebagaimana direncanakan dan kalau misalnya ada kampanye salah satu kandidat dan kebetulan di dekat tempat tinggal kita, tetaplah tidak usah tertarik untuk mendatanginya, karena hal itu dapat dikategorikan sebagai mendukung.  Kalau masih ingin mengetahui beritanya, cukuplah hanya dengan membaca koran atau melihat televisi  tentang pemberitaannya, dan tidak secara langsung mendatangi tempat tempat kampanye dan sejenisnya.

Atau kalau kebetulan ketika  kita pulang kantor dan bersamaan dengankampnye yang seang konvoi searah dengan kita sebaiknya kita menghindar terlebihd ahulu sehingga tidak bareng dengan mereka.  Pendeknya jangan sampai kita dapat dikategorikan sebagai ikuit berkampanye, meskipun  kita tidak ada niat sedikitpun.  Ini menjadi penting karena pembacaan umat atau masyarakat itu bukan dalam hati kita, melainkan ada pada wujud  lahir  yang kita jalani.

Kepada yang memang mempunyai syahwat politik besar atau emmang ada keinginan untuk mendukung salah satu kandidat, sebaiknya  hanya disembulan dalam hati saja dan tidak perlu diwujudkan dalam tindakan, karena  kita harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat bahwa kita digaji dan diberikan tunjangan dari uang rakyat, sehingga kita harus mampu memberikan yang terbaik bagi rakyat dan negara, sebagimana aturan main yang memang demikian.

Sesungguhnya sudah sangat jelas  tentang netralitas ASN tersebut, terutama pada saat pilkada digelar, namun terkadang memang  harus dijelaskan lebih detail agar pengalaman  zaman ORBA tersebut tidak akan pernah terulang kembali.  Sebagai aparatur sipil negara  memang harus  konsentrasi kep[ada pelaksanaan fungsi dan tugas sebagaimana  telah diatur dalam pekerjaan masing masing  ASN dan tidak boleh terpengaruh oleh  gegap gempitanya pilkada.  Karena siapapun yang nanti menang dan berkuasa di dalam wilayahnya, tetap saja  ASN akan menjadi ASN yang diharapkan profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Kita hanya berharap bahwa perjalanan pilkada  serentak tahun ini akan berjalan dengan mulus, damai dan juga menghasilkan pemimpin yang profesional, kredibel dan menyejahterakan masyarakat. Kita tidak berurusan dengan politik, siapapun yang menang apakah itu dari parpol  A atau B atau C, kita tidak mempeduliannya, karena yang terpenting pimpinan yang  terpilih memang benar benar sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat dan merealisasikan jani janji kampanyenya. Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.