FIQH KORUPSI

Maraknya praktek korupsi yang  hingga saat ini belum menunjukkan menurunnya intensitas, menyebabkan banyak pihak menjadi sangat geram dengan para pelakunya.  Bahkan sudah banyak pihak yang mengusulkan agar ada hukuman mati dan sekaligus juga pemiskinan terhadap para pelaku korupsi yang merugikan Negara dan rakyat tersebut.  Semakin hari bukannya semakin menyusut, padahal KPK sudah banyak melakukan operasi tangkap tangan, namun rupanya mereka masih saja tidak  jera atau merasa takut akan menjadi target dan sasaran tangkap tangan tersebut.

Salah satunya ialah ada kemungkinan mereka melihat dengan nayta bahwa hukuman untuk para koruptor tersebut dirasakan sangat ringan, bashkan harta yang sudah dikemplang pun juga hanya sedikit saja yang disita dan harus dikembalikan.  Dengan demikian mereka yang melakukan korupsi setelah menjalani hukuman masih akan dapat menikmati harta hasil korupsi etrsebut.  Itulah mengapa mereka tetap nekat melakukan korupsi meskipun  mereka tahu harus menjalani hukuman.

Usulah hukuman untuk memsikinkan mereka itu jauh lebih efektif dan lebih ditakuti oleh mereka karena mereka pasti akan menanggung resikonya sedemikian dahsyat termasuk leluarganya, sehingga kalau hukuman pemiskinan tersebut benar benar diterapkan, pastilah mereka akan ketakutan dan  setidaknya pasti akan mengurangi keinginan mereka untuk melakukan praktek korupsi.

Rupanya ancaman untuk hukuman yang  di akhirat tidak akan mempan bagi mereka, karena  terbukti bahwa  para ulama  sudah sedemikian kerasnya memberikan peringatan kepada siapapun tentang korupsi yang hukumannya jauh lebih menyengsarakan ketimbang hanya sekedar mencuri, karena korupsi itu merugikan lebih banyak pihak ketimbang mencuri.  Namun demikian seolah para pelaku korupsi tersebut tidak mendengar ancaman tersebut dan tetap saja  melakukan aksinya.

Demikian juga dengan ancaman hukuman mati yang juga sudah diusulkan  oleh banyak pihak, namun belum juga diterapkan dan ditetapkan oleh Dewan.  Jika para anggota dewan belum seratus p[ersen bersih dan tidak lagi ada keinginan untuk menilep uang pihak lain dan atau negara, maka selama itu pula mereka akan susah untuk mengesahkan apalagi menginisiasi opembahasana tentang hal tersebut.  Merk masih bimbang, jangan jangan pada saatnya mereka juga harus melakukan korupsi tersebut sehingga  akan menjadi senjata makan tuan.

Kita memang masih melihat banyaknya orang orang brengsek yang justru menjadi orang penting di negeri ini sehingga persoalan aturan untuk menjadikan negara menjadi lebih tertib dan lebih baik masih terlalu sulit untuk diwujudkan.  Pada kenyataannya memang banyak diantara para anggota legislatif yang terlibat pada persoalan korupsi tersebut. Lantas bagaimana mungkin mereka mau mengegolkan  ancaman hukuman yang sangat berat bagi para korupstor tersebut.

Karena itulah sudah saatnya kita susun fiqh korupsi untuk memebrikan pemahaman kepada semua pihak sekaligus juga memberikan peringatan kepada mereka agar tidak main main lagi dengan korupsi.  Fiqh korupsi dimaksudkan ialah  aturan yang  memberikan  pengertian dan juga ancaman hukuman bagi para pelaku korupsi dengan berbagai variasinya.  Sebagaimana kita tahu fiqh itu merupakan ketentuan yang  secara  normatifnya  mempunyai hukum lima, yakni wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah.

Penerapannya tergantung kepada motivasi dan latar balakangnya masing masing.  Mungkin ada bentuuk kegiatan atau perbuatan yang sama persis, tetapi dilakukan oleh orang yang berbeda motivasi dan latar belakangnya, maka ancaman hukumannya tentu akan berbeda.  Sebagai sebuah contoh jika  ada  perbuatan pencurian terhadap  sebuah barang tertentu. Namun satu pihak yang mencuri tersebut memang  sudah terbiasa melakukan pencurian karena dianggap sebagai kebiasaan dan sebagai mata pencaharian, maka hukumannya harus lebih berat.

Sementara  satu pihak lagi sama sama mencuri, namun  kondisinya sangat ebrbeda karena  motivasinya sangat ebrbeda, yakni karena terpaksa  tidak mampu menghidupi anaknya padahal anaknya  terus menerus mengangis  karena kelaparan, maka  dia terpaksa mencuri hanya untuk memberikan makanan kepada anaknya etrsebut.  Nah, pada kasus terakhir tersebut tentulah harus ada sedikit pemaafan sehingga kalaupun terpaksa dihukum ,amaka hukumannya harus lebih ringan.  Syukur syukur dapat dilepaskan tanpa harus menjalani hukuman.

Sementara  definisi tentang sesuatu itu sendiri juga harus jelas dan disetujui oleh mayoriotas ulama.  Kalau kita umpamakan  persoalan korupsi misalnya, maka kita harus dapat mendefinisikan apa itu korupsi.  Apakah definisi yang selama ini diberikan oleh KPK sudah memenuhi aspek jami’ dan mani’.  Lantas apakah  gratifikasi yang selama ini juga dimasukkan ek dalam kategori korupsi juga  harus begitu saja di adopsi atau dimodifikasi? Dan tentu masih banyak lagi hal yang harus ditetapkan oleh fiqh itu sendiri.

Kita sepakat tentang definisi korupsi yakni sebagai  kegiatan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan merugikan negara.  Namun seharusnya saat ini sudah harus diperluas bukan saja merugikan negara, melainkan juga merugikan pihalain, apakah itu perorangan ataupun korporasi.  Misalnya jika ada karyawan atau  pejabat di sebuah perusahaan melakukan pembobolan keuangan  peruusahaan dengan cara melawan hukum itu bukan korupsi?  Tentulah itu akan melukai nilai keadilan yang ada.

Memang kemudian akan berbenturan dengan definisi mencuri, tetapi  seharusnya memang harus ada pembatasan seberapa banyak pencurian tersebut yang dapat dikategiorikan sebagai sebuah korupsi atau hanya sekedar pencurian biasa.  Kita mestinya juga harus adil dalam memperlakukan  terhadap mereka yang merugikan negara.  Bisa saja pihak yang merugikan negara tersebut bukan termasuk kategori korupsi, melainkan hanya mencuri  saja sebab jumlahnya yang tidak mencapai  angka tertentu.

Lalu  persoalan yang terkait dengan risywah atau suap, apakah dengan sendirinya juga termasuk persoalan korupsi ataukah ada hukuamannya tersendiri. Kalau itu dirasakan ada perbedaannya yang  mencolok, tentu akan  dapat dipisahkan sebagai delik pidana tersendiri dan hukumannya pun juga dapat dirumuskan tersendiri.  Dengan merumuskan fiqh  korupsi tersebut tentu akan banyak variasi yang dapat dikembangkan untuk membuat ruang  yang lebih luas dalam menangani persoalan korupsi dan  hal hal lain yang sejenis.

Tentu kita  akan mengajak seluruh komponen yang berkompeten untuk merumuskan fiqh korupsi tersebut dengan memberikan berbagai argumentasi serta penjelasan yang rasional. ,Kita sangat berharap bahwa dengan terrumuskannya fiqh korupsi tersebut kita akan lebih leluasa untuk memberikan treatmen dan sekaligus juga memberikan alternatif kepada para penegak hukum untuk dapat melakukan pemberian sanksi.  Tujuan utamanya ialah bagaimana negara kita ini terbebas dari penyakit korupsi dan sejenisnya tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat akan dapat diwujudkan sebagaimana yang diidealkan.

Saat ini mungkin kita merasakan kejengkelan yang luar biasa terhadap praktek korupsi yang semakin emlebar di negeri kita, jnamun kita tidak mampu mencegahnya dengan jitu.  Justru lembaga anti korupsi yang berusaha dengan seksama memberantasnya malah dibully sedemikian rupa dan seolah ingin dihancurkan.  Kita menjadi tidak mengerti bagaimana jalan pikiran mereka yang akan menghancurkan dan setidaknya melemahkan KPK.

KPK masih hebat seperti saat ini saja belum mampu secara efektif menghalau korup[si dari bumi nusantara, lalu bagaimana nanti jika KPK emnjadi loyo tan berdaya dan  kewenangan yang ada pada dirinya dipreteli? Mau jadi apa negri ini dan  mau dibawa kemana negri yang subur makmur ini sehingga rakyatnya justru malah menjadi miskin.  Semoga Tuhan tidak membiarkan niat mereka yang ingin merusak negeri ini berhasil dan menguasi negeri ini. Amin.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.