TINDAK LANJUT RAKERNAS

Rapat kerja nasional kementerian agama telah selesai dengan beberapa agenda besar yang ingin dilaksanakan di tahun politik ini.  Untuk itu dibutuhkan keseriusan seluruh  ASN kementerian ini untuk bersungguh sungguh dalam menjalankan tugas dan yang terpenting tidak terjemrumus ke arena politik praktis.  Itu disebabkan seluruh ASN dimanapun berada harus menjaga netralitasnya dan tidak berpihak kepada  salah satu calon dalam pilkada maupun  menjadi simpatisan dan apalagi anggota sebuah partai politik.

Kita tentu juga masih ingat dengan  masa ORDE BARU yang memobolisasi PNS untuk memenangkan partai penguasa, sehingga  seluruh  layanan terutama kepada yang bukan dari partai penguiasa terkurangi, padahal PNS sendiri digaji dengan uang rakyat.  Pengalaman pahit tersebut tentu harus kita sikapi dengan bijak, yakni tidak akan mengulanginya, sehingga bangsa kita akan semakin maju dan  bermartabat serta tidak  terjadi kesenjangan di masyarakat kita, utamanya yang terkait dengan pelayanan oleh pemerintah.

Kita juga sudah mengetahui program prioritas kementerian ini  melalui rakernas yang telah dilaksanakan disamping ada beberapa program  direkting dari menteri yang harus disambut oleh seluruh satker untuk mewujudkannya.  Sebelas program direkting sebagaimana yang pernah disampiakan melalui media ini haruslah dijadikan sebagai sebuah program yang memang sudah seharusnya dilaksanakan oleh seluruh  warga kementerian agama.

Kita tentu tidak akan rela jika program yang begitu bagus dan mudah untuk dijalankan kemudian ternyata mangkir dan tidak dijalankan.  Memang sebagian diantara program direkting tersebut sudah mulai dipraktekkan oleh sebagian satker, namun kita sangat yakin masih banyak yang belum menjalankannya.  Sebagai contoh tentang e Government dan layanan on line, ternyata masih cukup lumayan banyak satker yang belum menjalankannya. Jangankan untuk menjalankannya, hanya sekdar memikirkan persiapannya pun ada yang belum.

Tentu hal tersebut menjadi persoalan tersendiri, karena memang untuk menjalankan program tersebut diperlukan perangkat yang seharusnya sudah dijalankan sejak beberapa tahun sebelumnya. Namun jika memang ada keinginan untuk menjalankannya, pasti ada jalan yang dapat ditempuh.  Suah barang tentu se;uruh  warga kementerian agama menginginkan ada kemajuan dalam bidang layanan kepada masyarakat, yang salah satunya memanfaatkan layanan online.

Ada  manfaat besar dengan layanan on line tersebut, yakni  transparansi yang  dapat dipertanggung jaabkan dan juga memudahkan serta ketepatan  sesuai yang diinginkan.  Memang pada awalnya, karena persoalan SDM, mungkin akan mengalami sedikit hambatan dan itu sudah biasa terjadi, namun seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman dari SDM nya maka pelayanan secara on line  pasti akan semakin membaik dan terasa manfaatnya.

Lalu  program SAPA atau sarapan bareng para penyuluh memang mutlak harus dijalankan, khususnya oleh para kakanwil agar nampak perhatian  kepada para penyuluh yang  belum pernah  diperhatikan secara langsung.  Bahkan mungkin juga perlu diwujudkan di beberapa satker lainnya, namun bukan dengan para penyuluh agama, melainkan dengan para karyawan yang selama ini tidak dekat dengan para pimpinan satkernya.

Kita dapat membayangkan betapa indahnya jika  seluruh unek unek para karyawan yang selama ini tidak pernah disapa oleh pimpinannya, lalu tiba tiba ada program sarapan bersama dan dimungkinkan untuk menyampaikan aspirasinya, tentu  semua akan merasakan betapa perhatian yang diberikan sungguh luar biasa.  Sudah barang tentu harus dicari caranya sehingga tidak akan mengganggu pekerjaan pokoknya.

Tentu masih banyak lagi program yang dapat ditindak lanjuti darui rakernas yang baru saja  selesai tersebut.  Disamping itu sudah barang tebntu juga masih dapat melakukan program program inovasi lainnya yang memungkinkan untuk menaikkan pamor kementerian agama.  Namun yang lebih penting lagi ialah bagaimana para pejabat di Jakarta mau mengerti dan bersikap bijak atas berbagai program yang prioritas dengan melihat secara langsung di lapangan. Maksudnya agar tidak terjadi sesuatu yang mubadzir, karena   seharusnya ada program yang prioritas dan mendesak tidak terperhatikan, tetapi ada program yang tidak terlalu penting malah diperhatikan dan dibiayai.

Sesungguhnya anggaran di kementerian agama itu cukup banyak, meskipun kalau dihitung hitung masih kurang, terutama anggaran untuk pendidikannya.  Namun rupanya memang keberpihakan pemerintah  belum sepenuhnya kepada kementerian agama, karena pada kenyataannya setiap tahunnya masih banyak anggaran yang  belum terserap dan harus dikembalikan ke Negara, bahkan dua tahun terakhir ini  bahkan lebih dari 3 triliyun yang tidak terserap.
akarena itulah  sudah waktunya seluruh pimpinan satker di kementerian agama  berpikir untuk menjalankan program kegiatan sejak awal dan diperhatikan persoalan pelaksanaannya agar tidak sampai mendekati akhir tahun.  Jika keseluruhah program program tersebut dapat dijalankan para keseluruhan tahun berjalan, maka kemungkinan penyerapannya pasti akan maksimal, dan itu tentu akan semakin membuat  argumentasi untuk meminta anggaran ditambah akan semakin terbuka.

Masih ada satu lagi program yang diamanatkan oleh pemerintah  kepada kementerian agama yakni  tentang jaminan produk halal, yangbkemudian sudah ditindak lanjuti dengan perensmian BPJPH.  Namun rupanya keberpihakan kementerian kepada  BPJKH tersebut belum maksimal.  Hal etrsebut dapat dilihat dari penganggarannya yang masih menempel di dirjen bimas Islam serta hanya sedikit dari  perkiraan kebutuhan.

Kita tahu bahwa pada usianya yang ke 5 undang undang nomor 33 tahun 2014 akan jatuh pada tahun 2019 nanti dan itu berarti seluruh produk yang beredar di Negara kita harus mendapatkan sertifikat halal dari pemerintah dalam hal ini BPJPH.  Nah, kalau perkiraan  kasarnya produk yang ada di negera kiota, belum ditambah dengan yang import sudah lebih dari lima puluh juta.  Lalu bagaimana BPJHP akan melakukan kewajibannya.

Salah satu penyelesaiannya ialah dengan memperbanyak pembetukan LPH  di berbagai daerah, termasuk di perguruan tinggi, lebih lebih PTKIN.  Namun rupanya belum ada greget untuk menuju ke sana, padahal oleh sebagian perguruan tinggi, seperti UIN Walisongo sudah mengusulkan pembentukannya dan memohon kepada kementerian untuk memfasilitasi, khususnya  tentang laboratorium serta perubahan  statute agar  lembaga yang dibentuk akan dapat bekerja dengan aman dan tenang.

Namun sekali lagi smpai saat ini belum ada tanda tanda bahwa semua itu akan diwujudkan.  Kita tahu bahwa untuk membentuk  atau mendirikan LPH diperlukan beberapa syarat, diantaranya mempunyai auditor minimal 3 orang, dan kami juga sudah mengajukan tetapi sampai saat ini belum direspon, karena salah satunya menyangkit PP yang belum juga kelar, padahal  hal tersebut merupakan kebutuhan  masyarakat luas yang dibebankan kepada kementerian agama.

Untuk itu semua  sudah seharusnya para pimpinan di pusat  memantau dan menyadari dengan sungguh sungguh dan kemudian menganjurkan kepada PTKIN yang berminat dan mampu, untuk mendirikan LPH dan diberikan fasiltasnya. Tanpa  penyadaran seperti itu kita  sangat yakin bahwa BPJPH tersebut akan kewalahan dan bahkan tgidak akan mampu memenuhi  amanat yang dipikulkan tersebut.

Kalau hal tersebut terjadi, maka kita sendiri yang akan malu karena tidak mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh Negara. Nah, melalui rakernas tersebut kiranya semua persoalan sudah sangat jelas dan terprogramkan.  Persoalannya ialah tindak lanjut dan kepdeulian pusat untuk terus memantau dan jika diperlukan mensupport anggaran yang diperlukan.  Mudah mudahan buah rakernas tersebut akan  dapat kita nikmati dan jalani dengan penuh tanggung jawab. Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.