GOLKAR DALAM DILEMA

Setelah ketua umum Golkar Setyo Novanto ditahan KPK, internal partai berlambang beringain tersbeut terus bergolak yang arahnya sudah sangat dapat ditebak, yakni akan digelar munaslub, bahkan konon katanya  akan digelar pada bulan Desember tahun ini.  Namun kita tidak akan dapat menebak secara tepat karena bolanya sedemikian dinamis sehingga santat mungkin ada perubahan yang mendadak.  DPP beberapa  waktu yang lalu sempat mengadakan rapat pleno dan memutuskan untuk menuk sekjen partai sebagai Plt ketua umum.

Sementara itu untuk  dibahs mengenai langkah selanjutnya, termasuk kalua harus diadakan munaslub, akan diambil setelah ada keputusan dari praperadilan yang diajukan oleh pihak Novanto.  Selama itu belum ada keputusan maka  status SN masih tetap sebagai ketum partai Golkar dan sebagai ketua DPR.  Akan tetapi kedinamisan di dalam partai tersebut begitu cepat sehingga para ketua DPD 1 yang mempunyai hak  dan usul untuk diselenggarakannya munaslub telah sepakat untuk mengusulkan kepada DPOP agar munaslub segera digelar tanpa harus menunggu keputusan  praperadilan.

Tentu kemudian muncul  polemic apakah keputusan pleno DPP sebagaimana tersebut akan dianulir ataukah tidak, semua itu sangat tergantung kepada dinamika di dalam partai tersebut.  Beberapa tokoh senior terus mendesak agar segera digelar munaslub agar Golkar dapat mempersiapkan diri dala mengikuti pilkada serentak dan  pileg tahun 2019 nanti dengan persiapan yang lebih matang.  Namun ketua dewan Pembina Abu Rizal bakri rupanya  tetap akan mempertahankan keputusan plone DPP, yakni akan menunngu  keputusan praperadilan.

Secara teori memang  p[osisi SN akan kembali lagi jika praperadilannya akan dimenangkan oleh dia, namun jika  praperadilannya ditolak alias kalah, maka DPP akan segera membahas tentang langkah langkah yang harus segera ditempuh.  Karena itu ada benarnya juga jika keputusan pleno  akan menunggu keputusan praperadilan, karena jika sudah ada keputusan mengenai munaslub dan tiba tiba SN memenangkan praperadilan, maka otyomatis posisi SN akan kembali seperti semua.

Namun jika praperadilan  akan mengalami penundaan dan prosesnya menjadi lama,  parti Golkar akan dirugikan karena tidak akan dapat mempesiapkan pilkada serentak dengan baik.  Akibatnya mungkin partai Golkar akan mengelami keterpurukan yang sangat rendah, dan keadaan demikian tentu tidak diinginkan oleh para tokohnya.  Karena itu mereka kemudian tetap ngotot untuk mendesk DPP agar segera memutuskan untuk menggelar munaslub agar semuanya  normal kembali.

Sementara itu tokoh yang menginginkan jabatan ketua umum sudah mulai bergerilya untuk mendapatkan dukungan, bahkan sebagiannya juga sudah meminta ijin ke istana.  Permohonan ijin Airlangga Hartantonkepada presiden memang dapat dijelaskan hanya meminta ijin karena posisi beliau yang  sebagai menteri atau pembantu presiden, namun tentu dapat diartikan lain, yakni eminta restu dengan janji tetap akan mendukung kepemimpina  Jokowi dan mendudkung pencalonannya pada 2019 nanti.

Dalam dunia politik itu  tidfak ada yang tidak mungkin, meskipun pihak istana berulangkali menjelaskan bahwa presiden tidak akan campur tangan mengenai urusan dalam negeri partai Golkar, dan Airlangga Hartanto itu hanya meminta ijin  dalam kapasitasnya sebagai seorng menteri.  Berbagai manuvwer tentu juga sudah dilakukan  oleh para bakal calon, meskipun yang terang terangan dan ada yang masih malu malu dan menyembunyikan keinginannya sambil melihat kemungkinan untuk maju.

Sampai saat ini yang sudah terang terangan akan maju dalam bursa perncalonan ketua umum partai Golkar ialah  Airlangga Hartarto dan bahkan sudah  melakukan safari untuk mendapatkan dukungan,  dan kabarnya sudah sangat optimis karena sudah mendapartkan dukungan mayoritas dari DPD I.  Bahkan  dia juga sudah melakukan pendekatan dengan  banyak DPD II yang juga mempunyai suara  dalam munaslub nanti.

Idrus Marham yang diisukan juga akan maju dalam pencalonan ketua umum nampak santai dan mungkin juga sedang menjajagi kemungkinan dukungan yang dapat diraih sebelum secara terang terangan mendeklarasikan sebagai calon.  Demikian juga  di pihak Aziz Syamsudin dan Titik Suharto. Kita juga tahu manuver yang telah dilakukan oleh Airlanggar H, yakni dengan  keinginan untuk aklamasi dengan pendekatan kepada semua  pihak.

Alasannya agar tidak terjadi perbedaan  dan perpecahan.  Sudah barang tentu alasan tersebut sangat diopaksakan sebab  dalam dunia politik dan demokrasio, perbedaan itu tidak harus diidentikkan dengan perpecahan, karena semua piha berhak untuk maju dan menadpatkan dukungan.  Kalau mislanya pada saat pemilihan ada sedikit perbedan itu biasa  karena setelah ada salah satu yang terpilih, seharusnya perbedaan tersebut harus diakhiri, demi keutuhan dan kesolidan serta kebesaran partai.

Saya sendiri bukanlah seorang politisi sehingga saya tidak mampu merasakan denyut nasi para politisi, namun dengan melihat dinamika yang terjadi saat ini saya hanya dapat membayangkan bahwa parta Golkar saat ini sedang mengalami dilema yang berat.  Satu sisi keinginan untuk mengembalikan  marwah partai begiru bear apalagi waktu pelaksanaan pilkada serentak sudah semakin di depan mata.  Sedangkan persoalan internal partai malah semakin kacau karena ketua umumnya ditahan KPK urusan korupsi e KTP.

Elektabilitas parti Golkar menurut ebebrapa survey juga terus mengalami kemerosotan tajam, sehingga kekhawatiran p[ara tokohnya pastilah sudah sedemikian rupa mencapai klimaksnya.  Sementara itu DPP sudah meuituskan  untuk menunggu sidang dan hasil dari praperadilan yang diajukan oleh SN. Syukur keputusan mengenai praperadilan tersbeut segera keluar, sehingga DPP akan dengan mudah mengambil; langkah nyata untuk menyikapi kondisi demikian.

Kesepakatan para DPD I seluruh Indonesia untuk mengusulkan kepada DPP  agar segera merapatkan dan membahas mengenai munaslub, tentu mempunyai makna yang dalam bagi partai, namun semuanya masih tergantung kepada DPP, karena hak DPD I tersebut hanyalah mengusulkan, sementara yang akan menentukan ialah DPP. Jika DPP masih emmegangi hasil rapat pleno, maka tetap akan menunggu hasil praperadilan, namun jika DPP kemudian rapat kembali untuk menganulir keputusan yang terdahulu, secara  organisatoris juga sah sah saja.

Kita tunggu saja apa reaksi DPP partai Golkar setelah DPD I mengirimkan surat usulan untuk menggelar munaslub di bulan Desember tahun ini.  Akan tetapi sebagai rakyat biasa yang sama sekali tidak tersangkut dengan partai politik, kita hanya dapat berharap agar prahara yang sedang dialami oleh partai Golkar tidak akan mengganggu sistem  yang sudah berjalan di nagara kita.  Biarlan mereka menyelesaikan masalahnya sedniri, dan presiden juga sudah menyatakan tidak akan ikut campur di dalamnya.

Kita berdoa agar persoalan di dalam internal partai Golkar akan segera slesai dan tidak akan menambah keruweatan yang akan berpotensi mengganggu pemerintahan.  Partai mantan penguasa Orde Baru tersebut memang masih berpotensi untuk mendapatkan  simpati masyarakat, karena itu semuanya harus tetap menjaga kesolidan dan ketenangan di masyarakat itu sendiri.  Partai politik di negera kita meskipun  secara umum tidak disukai oleh rakyat, akan tetapi keberadaannya  dalam sistem pemerintahan saat ini masih sangat dibutuhkan dan bahkan menentukan.

Untuk itu sekali lagi kita harus terus mendorong agar partai partai politik dapat menjaga diori tidak mengganggu kondisi aman yang saat ini sudah tercipta.  Bahkan kalau bisa seluruh pimpinanpartia politik di negeri ini haruslha dapat menjadi contoh sehingga akan senantiasa menjaga diri agar tidak etrlibat masalah hukum dan juga masalah susila. Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.