RAME RAME MEMUSUHI KPK

Jika kita menyimak berbagai pemberitaan seputar kineerja KPK yang sangat tegas denagn siapapun yang terindikasi melakukan  korupsi, tentu sebagai rakyat biasa akita menjadi senang dan terus mendukungnya, meskipun hanya dengan doa.  Kita sangat berharap bahwa ketegasan KPK akan mampu memberantas korupsi di neegri ini yang sudah begitu menggurita dan mereahkan semua rakyat.  Keuangan negara  trilyunan yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat melalui pembangunan   infra struktur, hanya hilang dikemplang oleh para koruptor.

Nah, bersamaan dengan dukungan rakyat untuk KPK tersebut, ternyata ada pemandangan yang kontras dan seolah paling benar sendiri dari beberapa oknum DPR yang selalu saja memojokkan KPK dengan ebrbagai argumentasi yang angunnya sendiri.  Isu tentang  revisi undang undang KPK pun selalu dimunculkan yang tujuan akhirnya ialah melemahkan KPK, mulai dari mempreteli kewenangannya, termasuk kewenangan menyadap dan menuntut.  Walaupun dengan dalih  yang bermacam macam, tetapi kita semua  mengetahui tujuan akhirnya.

Bahkan saat ini kita juga menyaksikan pemandangan yang sangat lucu dengan menafsirkan  sendiri undang undang lalu melakukan  tindakan yang menurut  tafsiran para ahli dan  secara umum justru malah melanggar undang undang itu sendiri, yakni sikap keras kepala DPR untuk  membuat panitia angket yang ditujukan kepada KPK, padahal KPK bukanlah sasaran angket, namun karena negara kita lebih  menekankan kekuatan, maka  panitia tersbeut  benar benar terwujud dan kemudian beekerja, akan tetapi sekali lagi kinerjanya juga  sangat meragukan, karena yang dimintai pendapat justru mereka yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan atas tuntutan KPK.

Lebih aneh lagi saat ini banyak oknum yang justru menebar tuduhan kepada KPK yang dianggap telah melakukan transaksi penangkapan dan lainnya yang sama sekali tidak etis untuk diungkapkan.  Padahal kalau memanag  mereka mempunyai bukti cukup hanya melaporkan saja kepada pihak kepolisian atau kejaksaan dan pasti akan ditindak lanjuti.  Namun yang terjadi hanyalah  pendapat saja dengan suara keras tetapi sama sekali tidak disertai bukti, sehingga ketika ditantang untuk melapor, malah  menyatakan tunggu saja nanti diangket.

Hal yang selalu saja didengungkan saat ini ialah bahwa  KPK hanya menangani kasus ecek ecek yang hanya  puluhan juta atau ratuan juta saja, sementara yang milyaran tidak disentuh.  Sesungguhnya  mereka itu rupanya memang tidak tahu cara kerja KPK yang harus mengumpulkan  bukti dahulu yang memenuhi syarat barui kemudian bertindak.  Mereka yang hanya bekoar koar sama sekali tidak mempunyai bukti sehingga  seolah kerja penegakan hukum itu mudah  cuku hanya  dengan keingnan semata, padahal  disyaratkan oleh undang undang harus ada alat bukti minimal 2 alat bukti.

Jika kita memperdalam persoalan korupsi sesungguhnya masalah  berapanya tidak masuk dalam hitungan  kesalahan, terkecuali itu  hanya untuk menentukan seberapa jumlah hukuman yang harus diberikan.  Itupun juga hanya sebagai pertimbangan, sebab yang menjadi pokok persoalan pidanya ilah persoalan korupsinya, atau perbuatan melawanhukumnya, bisa memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan  menyelewengkan aturan atau  menyalah gunakan wewenang jabatan dan lainnya.

Jadi sesungguhnya  sah sah saja jika  korupsi yang dilakukan hanya beberapa puluh juta saja, sebabkalau yang kecil tidak diberikan sanksi maka akan semakin marak dan akhirnya juga akan bertambah besar.  Menurut saja semua tindak korupsi itu memang harus diberantas, tidak Cuma yang besar saja, melainkan juga yang sedang dan yang kecil, agar semua bentuk korupsi , termausk suap hilang dari bumi pertiwi yang sangat kita cintai ini.  Inilah sesungguhnya yang seharusnya didorong agar  semua kejahatan korupsi dapat diberantas, bukan malah direcoki.

Dengan kenyataan sebagaimana tersebut, sudah barang tentu tidak terlalu salah jika masyarakat kemudian juga mencurigai usah usaha untuk melemahkan atau mengkerdilkan KPK tersebut.  Jangan jangan mereka yang  berusaha keras untuk merecoki KPK  mempunyai masalah dengan korupsi yang selama ini masih dapat ditutupi dan mereka khawatir pada saatnya akan diketahui.  Seharusnya para wakil rakyat terus mendukung langkah langkah KPK untuk memberantas korupsi, baik melalui OTT maupun lainnya.

Kita memang hanya sekedar mencurigai saja dan tidak menuduh, karena kegetolan mereka untuk mengebiri KPK yang selama ini sudah terbukti dapat membabat pihak pihak yang melakukan korupsi.  Memang belum seluruhnya karena tangan KPK memang masih terbatas, namun  seharusnya bukan malah mercoki kerja KPK melainkan  justru harus membantu dan memberikan dukungan secara nyata kepada  lembaga anti rusywah tersebut.  Selama ini memang oknum   anggota dewan serta beberapa pejkabat yang tertangkap dan sudah diproses oleh KPK, dan karena itu kemudian KPK dikuyo kuyo untuk dilemahkan.

Tentu saja rakyat sangat keberatan dengan ulah dan usaha yang dilakukan oleh  oknum oknum tersebut karena  ulah merka justru semakin akan menerpurukkan negara kita.  Pemberantasan korupsi yang sudah berjalan akhirnya harus menemui banyak kendala, dan itu bukan dari para penjahatnya, melainkan justru dari para pejabat negara yang seharusnya mendukung penuh. Inilah yang menjadi dilema negara kita dalam upaya  membersihkan negara dari para penjahat korupsi.

Apalagi kalau kita mengingat para penasehat hukum para koruptor, pastilah mereka yang bersuaha membuat opini yang menyudutkan KPK dan bahkan tidak jarang mereka menuduh KPK tidak taat aturan dan terkadang juga dengan keangkuhan mereka, seolah akan melaporkan kepada lembaga internasional.  Mereka sama sekali tidak peduli dengan pendapat para ahli yang menertawakan mereka yang dianggap justru tidak tahu hukum.

Kita terkadang menjadi  bingung kenapa di negara kita yang katanya negara hokum, justru malah banyak orang yang berusaha untuk mengakali hokum, bukan menjadikannya sebagai panglima yang harus terus didukung keberadaannya.  Mereka yang berusaha mengakali hokum ternyata bukan rakyat jelata, melainkan  mereka yang seharusnya menjaga dan mempertahankan hokum.  KPK sebagai Lembaga penegak hokum disamping  kepolisian dan kejaksaan, seharusnya terus didorong sehingga negara kita akan  bersih dari korupsi dan sejenisnya.

Masyarakat saja mengetahui bahwa  penyebab utama negara kita belum bisa beranjak dari kondisinya yang sekarang ialah disebabkan oleh korupsi yang teruis marak terjadi di semua lini.  Jika korupsi tidak ada, maka kesejahteraan sebagaimana yang diimpikan oleh para pendiiri negeri ini tentu akan lebih cepat diwujudkan.  Korupsi merupakan kejahatan yang menyengsarakan rakyat, dan biasanya malahan dilakukan sendiri oleh pihak yang seharusnya mnjaga dan mempertahankan negeara ini.

Saat ini kita masih menyaksikan betapa ramenya pembicaraan para ahli dan pakar hukum, yang ternyata ujungnya ialah bagaimana KPK itu dilemahkan. Untuk itu kita semua yang masih menympan hati nurani harus juga mengusahakan dengan berbagai cara agar KPK tetap kuat dan bahkan kalau mungkin diberikan tambahan kekuatan, sehingga akan mampu membersihkan negara ini dari segala macam bentuk korupsi dan sejenisnya.

Mari kiota galang kekuatan untuk melawan semua  pihak yang berusaha untuk melemahkan atau bahkan ingin membubarkan KPK.  Siapapun yang ingin melemahkan  dan membubarkan KPK berarti dia mempunyai urusan dan takut bila kemudian diketahui oleh lembaga anti rusywah tersebut.  Logikanya siapapun yang waras, pastilah akan mendukung  kerja KPK dan akan membentengi  KPK dari usaha usaha pelemahan atau bahkan pembubaran, karena kita semua tahu KPK akan  mampu melakukan semuanya dan  memenuhi harapan kita semua.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.