BAGAIMANA SEHARUSNYA SIKAP PENASEHAT HUKUM

Sesungguhnya tidak salah jika penasehat hukum atau pengacara  membela kliennya yang telah menyewanya, karena itu memang akadnya.  Namun sesungguhnya ada  tuntutan moral bagi  penasehat hukum untuk menjelaskan posisi hukum yang benar kepada semua kliennya dan itulah mengapa mereka juga disebut sebagai penegak hukum.  Tetapi kalau kemudian mereka justru  memutra balikan hukum dan terkadang malah main mata dengan  oknum jaksa maupun oknum hakim, maka  peran mereka justru sebagai perusak hukum.

Sudah cukup banyak kenyataan  yang kita saksikan bahwa  penasehat hukum bukannya ingin menerapkan hukum dengan benar, tetapi malah berusaha untuk membelokkan hukum.  Bahkan ada p[ula penasehat hukum yang justru melakukan pelanggaran hukum sehingga harus berurusan dengan pihak berwajib dan kemudian terbukti melakukan  pelanggaran hukum.  Itu tentu menyedihkan dilihat dari sisi perspektif hukum, karena mereka seharusnya  beram sama dengan penegak hukum lainnya untuk  menegakkan hukum dan menjadikannya sebagai panglima di negera kita.

Kita juga menyaksikan saat ini bagaimana  epak terjang penasehat jhukum ketua DRP RI SN yang selalu saja  bersikap  berlawanan dengan penegak hukum KPK.  Itu disebabkan karena SN seang berperkara yang ditangani oleh KPK, bahkan kemudian mereka akan menyerang siapapun yang dianggap tidak mendukungnya. Ketua KPK dan wakilnya juga diperkarakan dan dilaporkan ke polisi dengan tuduhan  menyalah gunakan wewenang dan pembuatan surat palsu. Tentu itu salah satu upayanya untuk menghentikan proses terhadap kliennya, SN.

Tidak cukup itu saja melainkan juga selalu saja mengancam akan memidanakan jika KPK berani menersangkakan kembali SN yang sudah memenangkan di pengadilan melalui praperadilan.  Namun sebaliknya  KPK tidak akan surut dalam menangani persoalan tersebut dan bahkan sudah mend=jadikannya  sebagai tersangka kembali.  Bahkan  para penyidik sudah mendatangi rumahnya dan menggeledah rumahnya  sekitar selama lima jam, meskipun yang bersangkuitan menghilang.

Sesungguhnya  SN sudah  dipanggil  untuk diperiksa sebagai saksi  tiga kali tetapi yang bersangkuitan selalu saja beralasan, dan yang terakhir beralasan  belum ada ijin dari presiden. Tentu itu semua dinyalakan oleh para penasehat hukumnya untuk memberikan kelonggaran bernafas kepada SN, padahal secara  jelas sudah dinyatakan bahwa untuk perkara pidana apalagi korupsi ijin kepada presiden itu tidak dibutuhkan.

Pada saat SN mangkir dipanggil KPK lalu memngajukan alasan sebagai sedang sakit,  wakil presiden pun menyarankan agar  adaa keterangan  dari dokter yang  dapat dipertanggung jawabkan, lalu penasehat hukumnya SN juga menyerang wakil pesiden tersebut yang dianggap telah intervensi  dalam proses hukum.  Tentu ini semua merupakan tindakan ngawur yang  dilakukan  karena sudha tidak ada lagi alasan untuk menyelamatkan kliennya.

Tugas penasehat hukum sesungguhnya  tidak mesti harus memenangkan  kliennya meskipun harus melacurkan hukum, melainkan seharusnya tugas penasehat hukum  itu ialah untuik memosisikan hukum agar dijalankan secara benar.  Tetapi sudah jamak di negera kita bahwa kalau penasehat hukum melakukan  usaha untuk menjalankan apapun semuanya  bertujuan untuk menguntungkan kliennya meskipun harus bertabrakan dengan hokum itu sendiri.

Itulah persoalan berat yang sedang kita hadapi dan  tentu semua orang bijak akan  mengatakan kita harus mengembalikan  hukum sebagai supermasi di negeri ini.  Semua pihak, aparat penegak hukum dan masyarakat harus bersama sama berusaha menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Barangkali kalau hanya oknum yang jumlahnya tidak banyak dan melakukan penyeleweangan hukum, kita masih dapat memakluminya, namun kalau sudah semua penegak hukum, khususnya pensehat hukum sama sekali tidak berusaha menjalankan hukum yang benar, itu alamat kiamat hukum.

Tugas sebagai penasehat hukum itu sesungguhnya mulia, karena tujuannya aialah agar hukum dijalankan  dengan benar, karena itu mereka para penasehat hukum harusnya tidak membabi buta membela kliennya, melainkan juga memberikan nasehat hukum kepada kliennya agar dapat menjalani proses hukum dengan baik dan benar, bukan malah  berusaha untuk mencarikan jalan lain yang menyimpang dari hukum.

Memang klien yang menyewanya tersebut sudah membayarnya, tetapi membayar itu bukan berarti boleh melakukan apapun yang melanggar hukum, melainkan agar dia dapat mengetahui hak  dan kewajibannya sebagai  orang yang terkena kasus hukum.  Setidaknya  kliennya tersebut akan tahu bagaimana seharusnya dia bersikap, dan menjalani proses hukum.  Sepertinya kondisi ideal tersebut selama ini belum berjalan di negeri kita, karena yang terjadi ialah siapapun yang berani membayar, maka penasehat hukum akan mencarikan jalan agar terbebas dari jeratan hukum.

Penasehat hukum yang sudah senior sehartusnya juga  mau menjadi penasehat  hukum bagi masyarakat yang miskin sehingga mereka akan dapat merasakan didampingi oleh penasehat hukum yang sudah berpengalaman.  Harapannya  masyarakat tersebut  akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.  Namun yang terjadi saat ini ialah jika ada orang tidak mampu dan membutuhkan penasehat hukum, biasanya akan diberikan mereka yang masih yunior, atau dengan kata lain para penasehat hukum yang belum tenar dan belum mendapatkan klien banyak.

Pada akhirnya  para  orang miskin yang tidak mampu menyewa penasehat hukum tidak akan mendapatkan pendampingan hukum yang maksimal.  Biasanya  merka juga hanya sekedarnya mendampingi mereka yang miskin dan tidak mampu membayar.  Inilah resikonya menjadi orang miskin di negara kita.  Seharusnya negara berkewajiban menyediakan dana untuk menyewa penasehat hukum bagi merka yang miskin sehingga mereka pun juga akan mnedapatkan hak d  yang sama di depan hukum dan saat menghadapi persoalan hukum.

Bahkan sebagaimana kita tahu  pada saat seorang penasehat hukum sudah senior dan banyak pengalaman serta sudah banyak disewa orang, lalu memasang tarif dan hanya mereka yang kaya saja yang menjangkaunya.  Biasanya  penasehat senior juga selalu diposisikan sebagai pihak yang menang oleh sesama penegak hukum, semisal hakim.  Sehartusnya  semua pihak yang berperkara termasuk para penasehat hukumnya harus diperlakukan sama.  Ini merupakan persoalan penting yang masih luput dari perhatian kita.

Pendeknya  kondisi  penegakan hukum beserta seluruh  aparaturnya masih jauh dari harapan, karena masih terdapat banyak kekurangan dan juga yang paling mengenaskan ialah masih adanya mafia yang bergentayangan.  Mungkin kalau kita ingin menangkapnya  sangat sulit, namun kalu hanya ingin mengetahuinya cukup mudah dan banyak.  Barangkali harus KPK yang melakukan penangkapan  mereka yang menyeleweng, tetapi kaki KPK masih sangat etrbatas dan persoalannya makin banyak.  Saat ini kalau boleh dikatakan belum muncul penasehat hukum yang benar benar menjalankan fungsinya sebagai penasehat hukum yang memberikan penjelasan hukum dan berusha agar hukum dijalankan dengan benar.

Penasehat hukum seharusnya menjadi penyeimbang bagi aparat penegak hukum yang ada, sehingga hukum akan dapat dijalankan dengan benar dan berpihak kepada yang benar, bukanberpihak kepada mereka yang membayar.  Jika saat ini masih ada suara keadilan itu sangat mahal, maka itu bukan salah mereka, melainkan slah kita semua yang tidak kunjung memperbaiki kondisi kita, khususnya yang terkait dengan persoalan hukum.

Kita masih berharap bahwa  pada saatnya nanti kita akan mendapati  sebuah keadaan dimana  hukum akan benar ebnar menjadi panglima dan semua aparat penegak hukum akan setia dan taat menjalankan hukum dengan benar, termasuk para penasehat hukum tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan justru akan lebih mementingkan  pada penerapan hukum dengan benar. Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.