KETELADANAN ITU MAHAL

Hampir semua orang yang berakal sehat pasti akan menyetujui bahwa semua orang, lebih lebih yang menjadi pemimpin,  harus mampu memberikan keteladanan yang baik bagi bawahannya dan juga bagi masyarakat secara umum.  Semua pemimpin juga selalu menyatakan hal yang sama, yakni perlunya keteladanan dari mereka, namun persoalannya menjadi sangat runyam pada saat mereka justru lagi tersangkut masalah hukum, maka   jangankan keteladanan, untuk hanya  tidak melakukan perbuatan yang  menyimp[ang saja sangat sulit.

Bahkan pada masa yang lalu, pada saat menyampaikan pidato dimuka umum ada seoranag pemimpin yang mengajurkan agar hidup hemat dan sederhana saja, namun dalam kenyataannya, pada saat merayakan ulang tahun saja harus menghabiskan bermilyar milyar.  Nah, inilah kenyataan di masyarakat kita yang antara ucapan dan perbuatannya tidak pernah menyatu dan selalu saja geseh.  Akibatnya  masyarakat sudah  terbiasa dengan kebohongan yang dibuat oleh para pemimpinnya dan  pada saatnya sama sekali tidak akan pernah mempercayainya.

Saat ini hampir semua pemimpin dalam level apapun, selalu meneriakkan kata  mari kita taat hukum dan jangan  sampai kita mengkhianati hukum.  Jadikanlah hukum sebagai panglima di negara kita, tetapi apa yang terjadi saat yang bersangkutan kemudian sedang berhadapan dengan hukum?  Justru mereka malah memberikan sebuah  rekayasa yang jeals jesal mudah ditangkap oleh masyarakat.  Tentu hal tersebut tidak lepas dari  para pengacara yang  sudah tidak lagi mengindahkan bagaimana  menegakkan hukum dengan baik, melainkan sudah membela kliennya, apapun yang terjadi.

Kalaupun peraturann perundangannya sudah sangat jelas pun mereka tetap akan mencari celah yang memungkinkan untuk berkelit, meskipun hal tersebut tampak sangat tidak rasional.  Bahkan mereka tidak segan segan  semacam mengancam  penegak hukum agar menjadi keder dan tidak lagi memproses kliennya.  Dalam  bahasa kita sehari hari  kita akan menyebutnya sebagai kalap karena tidak mampu lagi memberikan  penjelasan kepada kliennya  agar dapat menyelamatkan diri.

Sebagai contoh kongkritnya ialah ketua DPR RI yang saat ini sedang terjerat persoalan hukum dan sedang ditangani oleh KPK.  Pada saat ditersangkakan  yang pertama dahulu,  kebetulan dapat lolos dengan mengajukan perkaranya keberatannya ke pengadilan untuk praperadilan ketersangkiaannya.  Hakim tunggal yang memprosesnya mengabulkan permohoannya untuk  mencabut statusnya sebagai tersangka.  Namun karena bukti bukti sudah sangat banyak, menurut KPK, maka KPK terus bersuaha untuk menetapkannya kembali sebagai tersangka, dengan bukti bukti yang baru.

Keyakinan KPK bahwa  ketua DPR RI tersebut terlibat dalam persoalan korupsi e KTP memang  sangat kuiat sehingga mereka tidak akan menyerah sampai  membuktikannya di persidangan.  Masyarakat juga sangat mendukung hal tersebut dengan  memberikan apresiasi apapun yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK.  Kalaupun pengacara  SN memperkarakan ketua dan wakil ketua KPK yang dituduh memalsukan surat dan  penyalah gunaan weweanang, namun proses penanganan persoalan SN tetap jalan terus.

Bahkan kabar yang terakhir KPk sudah mau memangggil paksa SN karena mangkir saat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi hingga yang terakhir dipanggil sebagai  tersangka.  Memang kemudian  ada alasan yang dicar cari bahwa untuk memeriksa  anggota DPR  apalagi ketua, maka harus ada ijin presiden.  Namun  untuk persoalan ini sesungguhnya merupakan perkualian, karena ini persoalan pidana korupsi.  Jadi seharusnya SN sebagai pejabat negara memberikan keteladanan kepada masyarakat secara umum dengan kooperatif mendatangi KPK untuk diperiksa.

Keteladanan memang snagat mahal harganya, karena kalau sudah ketanggor dan menjalani persoalan p[idana, tentu akan sanat sulit memberikan keteladanan karena  merka pasti akan berusaha lolos, agar dianggap oleh masyarakat sebagai piohak yang baik dan bersih, dan kalau sudah pernah ditersangkakan, agar nama baiknya dikembalikan.  Itu semua kalau memang yang beraangkitan benar benar baik dan tidak pernah melakukan hal hal yang menyimpang dari hukum.

Celakanya pada saat ini hampir seluruh  pejabat, khususnya yang  terkait dengan parlemen,  pernah mengalami hal hal yang  dekat dengan persoalan korupsi.  Mudah saja  untuk menemkan hal tersebut, sekali lagi meskipun tidak seluruhnya, seperti penampilan mereka  yang  super hedonis, padahal kalau dirunut penghasiilannya secara fair, apsti tidak akan mungkin dapat melakukan hal tersebut.  Mobil, rumah dan juga  peralatan lainnya semuanya  tidak masuk akal jika hanya mengandalkan gaji dan tunjangan.

Ternyata banyak proyek yang ditangani oleh mereka, termasuk jika ada pembahasan  sebuah rancangan undang undang tertentu yang diajukan oleh pihak pihak tertentu untuk mwendapatkan p[engesahan dan keuntungan.  Tentu ini semua hanyalah  sebuah asumsi belaka  yang kebenarannya harus dilakukan pengecekan secara khusus.  Demikian pula dengan pejabat negara dalam hal ini para kepa daerah yang saat  pemilihannya sudah harus menghabiskan  bermilyar milyar, padahal secara kalkulasi gaji dan tunjangan yang diterima secara resmi pasti tidak akan menutup biaya ongkosnya.

Lalu pertanyaannya ialah bagaimana mungkin negara kita akan dapat mencapai kemakmuran yang sejati, kalau para pemimpinnya tidak mungkin jujur dan bersih dalam menjalankan tugasnya? Pastilah jauh panggang dari api.  Artinya keinginan untuk hidup makmur  bagi rakyat hanyalah mimpi belaka, karena  semua keuntungan yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat harus dikemplang oleh sebagian  dari mereka.

Sesungguhnya sistem yang telah dibangun di negeri ini  menjadi  penyebab paling awal dan mendasar timbulnya berbagai ketimpangan dan penyimpangan tersebut.  Hampir tidak ada  kepala daerah yang dapat  menduduki kurni dengan bermodal komitmen dan kejujuran semata.  Dapat dipastikan bahwa semua pemimpin di negeri ini harus mengeluarkan modal yang tidak sedikit.  Mungkin ada juga yang  bermodal seadanya, tetapi kemudian disupport oleh para pengusaha  yang nantinya berharap mendapatkan proyek proyek dari kepala daerah tersebut.

Akan sangat sulit bagi kepala daerah untuk menghindar dari para penyokongnya tersebut, dan dapat dipastikan di situlah akan terjadi banyak kecurangan dan  penyeleweangan untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.  Nah, kalau sudah xemikian  bagaimana mungkin rakyat akan cepat sejahtera.  Bahkan semua  pajak pun harus terus dioyak oyak  dan naik secara terus menerus.  Pajak jalan tol saja  bukannya  secara bertahap menurun, malahan  terus merayap naik.  Ini tidak sesuai dengan logika yang waras.  Seharusnya  jalan tol itu  semakin lama  akan semakin menurun karena  keuntungannya pasti sudah kembali saat sudah lama  dioperasikan.

Bahkan kalaupun ada pembangunan, itu sifatnya hanya tambal sulam sehingga tidak akan menghabiskan banyak anggaran.  Kesimp[ulannya ialah  harus ada keberanian  dari pemimpin negeri ini untuk menajdikan semua pejabat sebagai teladan yang baik dan memberikan harapan kepada raku=yat tentang masa depan mereka yang lebih baik serta kemudahan demi kemudahan dalam segala urusan yang menyangkut masyarakat banyak.

Jika kita mengharapkan para pimpinan level tinggi di negeri ini sangat sulit, bahkan mungkin dapat dikatakan sebagai hal yang mustakhil, maka marilah kita mulai dari diri kita sendiri.  Bukankah  di kementerian agam kita mempunyai 5 budaya kerja yang salah satunya ialah keteladanan?   Untuk itu marilah kita amalkan sdengan  konsisten  budaya kerja kita tersebut, yakni integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan KETELADANAN.

Semoga kita  akan  mendapatkan  dorongan dan  maunah dari Allah swt atas keinginan kita yang baik dan tulus untuk emngamalkan lima budaya kerja  di kementerian agama.  Semua laku kita harus kita dasarkan kepada kebijakan yang baik dan sesuai dengan  peraturan perundangan yang berlaku.  Jangan sampai kita justru tergiur untuk melakukan sesuatu yang menyimpang, meskipun mungkin itu menguntungkan diri.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.