KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENAG

Sebagaimana dimaklumi bahwa selama ini yakni pada saat inspektur jenderal dipegang oleh pak Mohammad  Yasin, semua satker di lingkungan kemenag seolah mati kutu dan sama  sekali tidak mampu mengembangkan diri dan berinovasi, karena  semuanya serba tekstual dan  tidak ada peluang untuk melakukan  pengembangan diri.  Akibatnya   seluruh aparatur  kemenag dibuat seolah robot ang harus melakukan sesuatu yang  statis.  Pendek kata  inspektorat sebagai pengawas internal, justru  seolah bertindak sebagai pihak eksternal.

Kita  pada awalnya memang memakluminya, karena  pak Yasin  adalah mantan salah seorang wakil ketua KPK yang selalu melihat apapun  didasarkan  atas  nilai nilai yang berkembang di KPK, yakni  semuanya dianggap sebagai pihak luar yang harus diperlakukan sama.  Jadi bukannya pebinaan yang ada, malahan nsering dikatakan sebagai pembinasaan.  Sesungguhnya ketegasan semacam itu sangat diperlukan, namun kalau tidak  dapat membedakan antara yang sengaja melakukan kasalahan dan karena kekhilafan, maka akan terasa sangat menyakitkan.

Kondisi  yang demikian kemudian  benar benar dijalankan, sehingga  kalau seluruh rekomendasi inspektorat lalu ditindak lanjui oleh menteri, tentu  akan banyak  ASN kemenag yang harus  dikeluarkan sebagai  PNS.  Lihat saja  rekomendasi itjen terhadap hampir seluruh pejabat di kementerian agama sendiri, lalu diberbagai satker lainnya, termasuk para dosean yang terancam dipecat di beberapa  PTKIN.  Semuanya hanya disebabkan persoalan kehaditan yang  hanya di sandarkan kepada PP 53 tentang disip[lin PNS.

Kita memang tidka akan  mengorek  masa lalu,  dan sedikit informasi tersebut hanya sekedar untuk mengingatkan kita semua bahwa  ada kalanya koita  memang harus tegas, dan ada kalanya kita memang harus membina sehingga menjadi lebih baik. Artinya tidak semua yang tidak sesuai dengan aturan main, lalu divonis bersalah dan  kemudian diberikan sanksi yang berat.

Saat ini sudah era baru dan semangat inspektorat juga baru, yakni ingin memberikan pembinaan dan pendampingan agar menjadi lebih baik.  Jika ada kesalahan  dan ketidak sesuaian dengan atuan main, maka disitulah letak pembinaan dan diarahkan agar  se,ua peraturan yang a da diataati.   Naun jika ditemukan  kesalahan yang dilakukan dengan sengaja sehingga merugikan negara, apalagi kitu dilakukan secara berlang kali, maka ketegassan untuk memberikan sanksi haruslah dilaksanakan.

Secara umum  inspektorat sudah merumuskan beberapa kebijakan, antara lain kebijakan dalam  hal peningkatan kualitas  pengawasan itu sendiri. Harapannya ialah bahwa pengawasan yang ada  akan dapat efektif, mengingat jumlah satker di kemenag sanat besar, yakni ada 4557 satker.  Dengan dmeikian diperlukan strategi dan cara bagaimana agara pengawasan yang dilakukan  dapat efektif serta   berkualitas.  Yang sudah dilakukan kemudian ialah mengelompokkan satker ke dalam lima klaster.

Untuk kelompok pertama ialah  eselon satu yang adanya di pusat, lalu kefuanya ialah  kelompok kanwil kemenag dan juga kantor kemenag kabupaten/ kota  yang tentu ini juga sanat besar, ketiganya ialah kelompok balai diklat dan juga   asrama haji dan lainnya, keempat ialah satker pergurua tinggi keagamaan negeri, dan kelima ialah kelompok  madrasah yang ini merupaan  kelompok terbesar.  Dengan melakukan pengelompokan ini diharapkan  pengawasan akan lebih terfokus dan  efektif.

Selanjutnya kebijakan lain yang sudah dirumuskan ialah kebijakan  dalam hal pengendalian dan penegakan peraturan perundangan yanag efektif.  Maksudnya ialah agar seluruh satker dan juga  semua ASN kemenag dapat taat hukum dan aturan main yang berlaku.  Persoalan  pertauran dalam hal penggunaan uang negara  juga mendapatkan prioritas agar  semua satker dapat memanfaatkan uang negara untuk kepentingan yang benar sesuai dengan undang undang.  Dengan dmeikian  prosesnya ialah dengan melakukan pendampingan terhadap satker yang  mendapatkan penilaian kurang baik daripemeriksa.

Jika  masih  ada kemungkinan untuk diperbaiki dan kesalahannya  bukan karena kesengajaan, maa  akan dibina dengan arahan dan pendampingan, tetapi kalau sudah tidak mungkin lagi ditolong, maka penegakan hukum akan diterapkan.  Itulah yang memang seharusnya dilakukan  utnuk menciptakan  kementerian yang kondusif dan sekaligus juga mampu melakukan kreatifitas yang baik menuju pencapaian target yang sudah dicanangkan.

Kebijakan berikutnya ialah tentang pelayanan administrasi  pengawasan yang cepat, tepat dan akurat berbasis teknologi informasi.  Kita tahu bahwa kemampuan manusia  itu pasti ada batasnya dan serap apapun masih mungkin ada kesalahan yang terkadang malahan fatal.  Pernah terjadi saat ada pemeriksaan oleh inspektorat yang menemukan adanya dosen yang sedang kulaih di luar negeri, bahkan di Amerika  Serikat, namun pada kenyataanya yang bersangkutan tidak pernah keluar negeri.  Dengan dmeikian temuan tersebut  sangat tidak berdasar dan  pada akhirnya  kondisi tersebut diakui setelah diadakan protes hingga di jakarta.

Kebijakan selanajutnya ialah  dalam hal peningkatan kompetensi dan integritas aparatur pengawas.  Sudah tidka menjadi rahasia lagi, pada zaman dahulu  setiap ada pemeriksaan, termasuk dari inspektorat sendiri, dapat dipastikan  ada semacam tawar menawar untuk memudahkan pemeriksaan, dan biasanya satker sanat takut yuntuk tidak melayaninya, sehingga hal tersebut  mengakibatkan terjadinya  tindakan melawan hukum  yang seharusnya  dihindari.

Beruntung sejak  saya menjadi ketua satker, saya tidak melayani hal hal semacam itu dan bahkan  saya  harus menbatakan diawal kedatangan mereka bahwa kami  lebih suka ada temuan yang memang benar itu sebagai temuan dan kemudian pada tahun mendatang akan saya perbaiki, dan  kita tidak akan  melakukan praktek tawar menawar terhadap pemerikasan tersebut.  Bahkan  kita juga masih menemukan adanya  auditor yang masih bertahan dengan aturan lama, padahal sudah ada aturan main baru yang ternyata belum diketahui.  Ini sunggung melakukan.

Nah, dengan  bkebijakan ini  diharapkan smeua  aparatur pengawas nantinya akan selalu tanggap dan  mengetahui  update aturan yang ada, sehingga apa yang dilakukan dilapangan akan sesuai dengan aturan yang masih berlaku.  Ini  snagat penting dan  mudah mudahan ke depan tidak ada lagi  seorang auditor yang justru salah dalam menilai kondisi  dan atau tidak tahu  tentang apa yang seharusnya diperiksa .

Kebijakan lainnya ialah kebijakan dalam hal peningkatan sistem pencegahan dini/ pencegahan preventif.  Artinya inspektorat akan melakukan sosialisaasi dan sekaligus juga pendampingan kepada saker yang dirasa anyak temuan dan masalah, sehingga kehadiran inspektorat memang benar benar diharapkan untuk memperbaiki kondisi yang ada.  Artinya sebelum  BPK datang kondisinya sudah diperbaiki terlebih dahulu dan pada saatnya nanti  sudah akan tampak kebaikannya, dan ini akan terus dilakukan agar  sedini mungkin tidak ada penyimpangan dan kesahalan dalam hal apapun.

Itulah beberapa kebijakan yang saat ini sudah dirumuskan oleh inspektorat dan harapannya pada tahun  ini dan  tahun depan sudah akan dijalankan dengan konsisten.  Harapan lebih lanjutnya ialah  pada lappran keuangan tahun 2017 dan 2018 akan lebih baik dan temuan   yang ada lebih minim dan kalau  bisa nol temuan.

Ita tenmtu meyambut baik kebijakan kebijaka tersebut, dengan ketentuan  pastinya  inspektorat akan lebih  berpran baik untuk kementerian agama.  Para auditor tentu  harus berbagngga jika datang ke satker dan tidak menemukan persoalan. Jangan sampai ada pernyataan bahwa setiap suditor datang, maka harus pulang dengan membawa masalah atau temuan, sehingga temuan tersebut merupakan target yang memang dbebankan kepada setia auditor.

Kita yakin bahwa dnegan semangat baru  dan ingin lebih baik dari smeua aparatur, kita p[asti dapat mewujudkan keingian bersama tersebut.  Naun kita memang harus mewaspadai adanya kemungkinan pihak pihak tertentu yang tetap saja akan meanfaatkan  celah yang meungkinkan untuk melakuakn hal hal menyimpang untuk keuntungannya sndiri.  Karena itu kita memang harus  juga menjadi pengawas internal sehingga apapun yang kita tempuh adalah sebuah kebaikan, semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.