TENTANG PRODUK HALAL

Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini Indonesia telah mempunyai undang undang tentang jaminan produk halal, walaupun tentu masih banyak perangkat yang harus disempurnakan.  Akan tetapi dengan munculnya UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, setidaknya kita sudah ada niat baik untuk ikut berperan menyelamatkan umat dari kemungkinan salah dalam memilih dan menggunakan produk yang tidak halal.

Tentu masih sangat panjang waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan semua yang terserap dalam undang undang tersebut, seperti perangkat dan SDM yang dibutuhkan.  Saat ini pun baru akan memulai aksi setelah kepala badan jaminan produk halal dibentuk dan  dilantik pejabatnya, yakni sejak awal Agustus yang lalu.  Sementara perangkat regulasi yang menyertai undang undang tersebut belum terwujud dan baru  dalam proses penyusunan.  Di samping itu badan tersebut juga belum menjadi sebuah satker yang nantinya menempel di kementerian agama.

Dengan keberadaannya yang sekarang tentu badan tersebut belum mempunyai anggaran  atau DIPA tersendiri, dan hanya mendapatkan bantuan operasional dari Bimas Islam.  Kitan dapat membayangkan betapa berat memang beban yang harus dijalankan oleh badan yang baru tersbeut, apalagi saat ini yang belum mempunyai anggaran tersendiri, sehingga kalaupun ada keinginan untuk melaksanakan  sebuah kegiatan pun  akan sangat sulit dilaksanakan.

Beruntung memang  meskipun hanya sedikit tetapi sudah emndapatkan suntikan dana dari BIMAS Islam sehingga dapat melakukan beberapa kegiatan stratyegis yang diharapkan akan mempu  melahirkan minar yang besar dari masyarakat.  Salah satunya ialah dengan melakukan temu konsultasi dengan beberapa perguruan tinggi negeri Islam dan juga beberapa lembaga yang diharapkan nantinya akan mendukung  kegiatan  BPJPH tersebut.

Salah satu yang  harus terus diupayakan ialah  mengenai kerjasama dengan berbagai pihak terkait yang  diharapkan akan dapat melancarkan kerja BPJPH.  Ada lembaga yang memang nantyinya menjadi ujung tombak dari BPJPH tersebut yang diharapkan akan dibuka di banyak perguruan tinggi negeri dan juga ormas yang  memenuhi persyaratan.  Memang mungkin yang paling mudah dan memungkinkan untuk  cepat dilakukan ialah di perguruan tinggi negeri karena SDM nya  sudah tersedia, tinggal memberikan bimbingan dan training saja sudah akan jadi.

Cuma persoalannya ialah harus ada kepedulian dari unsur BPJPH tersebut untuk memberikan penjelasan  yang cukup sehingga akan menggugah minat semua pihak.  Kta sangat paham bahwa di negera kita ini banyak aliran yang muncul, termasuk yang terkait dengan persoalan  produk.  Apakah  memang harus ada label halal ataukah tidak.  Sebagiannya, bahkan sebagian umat muslim sendiri tidak mempedulikan masalah tersebut, sementara sebagaiannya sangat peduli hal seperti itu.

Untuk itu sosialisasi tentang pentingnya jaminan halal terhadap seluruh produk yang beredar di masyarakat dan tentang akibat yang akan menimpa umat  kalau tidak ada jaminan halal tersbeut, menjadi sangat penting dan haerus dilakukan.  Jangan sampai kita kemudian menganggap bahwa seluruh umat muslim sudah  sama pikirannya dengan kita.  Kita juga harus membicarakan tentang data produk yang beredar di negara kita yang berjumlah jutaan, baik berupa makanan, minuman, obat obatan, kosmetik dan lainnya.

Khusus tentang keberadaan  lembaga pemeriksa halal kita memang sudah  mendapatkan  gambaran yang  lebih jelas saat kita membuka undang undang tentang jaminan halal.  Artinya kalaupun ada niat dari perguruan tinggi negeri untuk mendirikan dan memang sangat dihimbau oleh BPJPH, namun persyaaratan yang ketat akan mungkin sedikit mengganggu. Artinya, kalau tidak ada keinginan dari kementerian untuk mensuppoort fasilitas yang dibutuhkan semacam leboratorium yang memadahi, kemudian juga kantor tersendiri  dengan peralatannya dan lainnya, tentu akan berat.

Karena itu koordinasi dan pengertian smeua pihak sangat dibutuhkan untuk mendukung kerja BPJPH tersebut.  Kita  mungkin sangat berat memikirkan betapa beratnya jika saat nya nanti  ada kesadaran atau mungkin  malah ada  kewajiban bagi semua produk yang beredear di negeri ini untuk  mendapatkan sertifikasi dari BPJPH tersebut.  Jutaan produk  yang beredar, tentu membutuhkan banyak tenaga yang memeriksa dan tenaga lain yang terkait dengan proses pensertifikatan halal tersebut.

Itu juga belum mempertimbangkan jarak yang sangat variatif jauhnya, sehingga  sejak saat ini seharusnya memang harus dipikirkan tentang kemungkinan kemungkinan tersebut.  Jika saat ini MUI khususnya komisi fatwa yang berhak untuk menyatakan tentang kehahalaln  sebuah produk setelah mendapatkan laporan dari pemeriksa halal, maka   harus dipikirkan tentang pelaksanaanya  yang bukan saja di MUI pusat, melainkan juga di MUI daerah.

Nah, kalau itu yang terjadi mestinya juga harus ada perubahan mendasar di organisasi MUI, khususnya di komisi fatwa.  Artinya tidak sembarang orang dapat duduk di komisi tersebut dan harus ditentukan tentang kriterianya, apakah  dengan membatasi  melalui pendidikan formal, lalu apakah ada test kompetensi dan lainnya.  Sebab ditengarai bahwa pada saat ini mereka yang berada di komisi fatwa tersebut bukanlah ahli dalam bidang syariah dalam arti yang sebenarnya.

Atau  mungkin juga dapat diusulkan  bahwa pada saatnya, sambil  terus diproses sebagaimana   dalam undanag undang,  dapat diusulkan tentang  adanya lembaga fatwa nasional yang bukan berada di bawah MUI, melainkan sebuah lembaga yang mandiri yang anggotanya  direkrut dari seleksi yang ketat  sesuai dengan kapasitas  sebagai mufti.  Kalau hal itu dapat dilakukan tentu akan lebih menjamin dan kredibel di masa depan, bahkan akan diakui juga oleh  negara lain.

Itulah gambaran sekilas tentang  jaminan halal yang saat ini sudah  diketahui banyak orang melalui munculnya undang undang tentang  jaminan produk halal.  Tentu sebagai muslim kita sangat senang dengan semua itu, namun kita juga masih harus perihatin denganfasilitas yang  disediakan oleh negara untuk mendukung  suksesnya kerja BPJPH tersebut.  Mungkin pada saatnya pemerintah tidak hanya  menyerahkan persoalan ini kepada kementerian agama yang  dilihat dari sisi anggarannya juga terbats, karena  banyaknya satker.

Harus ada keinginan besar dari pemerintah, dan juga dukungan yang maksimal dan=ri anggota dewan sehingga pembiayaan atau anggaran  bagi BPJPH tersebut, kalaupun masih tetap disalurkan melalui kementerian agama, tetapi harus jelas ukurannya  untuk mendukung itu.  BPJPH tentu harus mengusulkan anggaran yang jelas  peruntukannya dan memenuhi standart yang dibutuhkan untuk urusan tersebut.

Disampiang itu seharusnya juga  didukung oleh SDM yang cukup, meskipun misalnya harus melalui proses yang cukup panjang, tetapi ada harapan goalnya  sehingga lembaga tersbeut akan dapat bekrja dengan baik dan emmuaskan.  Jika hal tersebut tidak dilemngkapi, semisal SDM nya haris beberapa orang saja, tentu kita tidak akan yakin bahwa lembaga atau badan tersebut dapat berjalan maksimal dan memenuhi harapan kita semua.

Kami perguan tinggi Islam negeri  sangat  paham dengan kebutuhan badan tersebut, namun  perguruan tinggi pun juga tuidak akan dengan mudah membantu dengan mendirian LPH selama tidak ada dukungan yang riil dari kementerian, khususnya   tentang kelengkapan fasilitas yang dibtuhkan sebagimana tersebut.  Semoga dengan selalu dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, semuanya akan memahami persoalannya dan kemudian  mendukunglangkah nyata  dengan memberikan apap yang dibutuhkan.  Semoga.

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.