MENGETAHUI POSISI

Akhir akhir ini banyak pihak yang  tidak mengetahui posisi dirinya dan seolah dia memiliki hak hak yang sangat banyak, sehingga dia menuntut haknya tersebut, padahal sebuah posisi itu akan sangat emmpengaruhi hak dan tentu juga kewajibannya.  Ketika seorang pendidik mempunyai sertifikasi  sebagai pendidik profesional, dia memang memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan sebagai pendidik, namun itu tidak semata mata dan otomatis, melainkan sebelum mendapatkan hak haknya, dia harus menjalankan tugas dan kewajibannya.

Jadi kepemilikan sertifikat itu tidak secara otomatis memberiokan hak baginya untuk mendapatkan tunjangan profesi tersebut, karena  sebagai pemilik sertifikat sebagai pendidik profesional, dia harus emnjalankan  kewajibannya yang  sesuai dengan tingkatannya.  Apakah dia itu sebagai seorang profesor, lektor, lektor kepala ataukah asisten ahli.  Demikian juga dengan para guru di sekolah.  Dengan begitu jika  seorang pendidik bersertifikat tetapi tidak menjalani kewajibannya, atau menjalani tetapi tidak memenuhi standar yang ditetapkan, tentu haknya akan hilang.

Demikian juga jika seseorang mempunyai sertifikat atau licensi untuk menjadi seorang assesor dalam bidang apapun, itu tidak  otiomatis harus ditugaskan untuk mengasses setiap ada kegiatan, melainkan itu tergantung kepada kebutuhan dan kondisi.  Bisa saja pada saat tertentu seorang aseseor tidak diundang untuk mengases jika kondisinya sudha cukup dilakukan oleh beberapa orang asesor saja, atau karena ada pertimbangan lain, sehingga untuk sementara tidak diberikan tugas tersebut, dan begitu seterusnya.

Jadi kalaupun  seseorang sudah masuk dalam jajaran  asesor dan bahkan sudah di SK kan, namun kemudian tidak diundang untuk mealaksanakan tuasg tersebut, maka itu tidak mengurangi hak orang lain.  Sebab untuk tugas asesor itu akan mempunyai hak untuk dibayarkan honornya, jika sudah menjalankan tugas yang diberikan.  Nah, jika  seseorang sudah ditugaskan, lalu juga sudah emnjalankan kewajibannya kemudian tidak dibayarkan honornya, maka itu yang bersangkutan boleh menuntut haknya.

Jadi mengetahui dan mengenali sebuah kedudukan dan posisi itu menjadi sangat penting, sebelum  melakukan upaya apapun. Sebab  dikhawatirkan jika tidak mengetahui lalu menuntut hak, lalu ternyata  itu salah, akan menjadi repot dan mungkin juga akan menjadi malu sendiri.  Saya mengetahui adanya beberapa kasus  yang mirip dengan  apa yang saya sampaikan di depan, dan karena itu saya tentu harus menjelaskan duduk persoalannya sehingga tidak ada dusta diantara kita semua.

Sebaliknya para pemegang kebijakan tentu juga harus  mengerti dan mengetahui aturan main yang dijalankan, karena itu juga akan menentukan perjalanan sebuah  roda  yang sedang dijalankannya.  Semisal ketika ketentuan pembayaran tunjangan profesi sebaai pendidik profesional itu dilakukan setiap semester sekali,  dan penilaian kinerjanya dilaksanakan setiap akhir semetser bersanhkutan, tentu jika ada kasus seseornag  beralih status  atau berhenti dari statusya sebagai pendidik profesional pada akhir semester tertentu, maka kinerjanya dalam semster yang telah dijalaninya harus tetap dinilai, dan jika memenuhi juga harus dibayarkan tunjangannya.

Jangan sampai kita justru juga menghentikan tunjangan yang bersangkuitan, hanya karena sudah tidak lagi menjadi pendidik profesional, karena haknya pada semester yang dijalaninya masih tetap menjadi haknya yang sah.  Demikian juga dalam kasus  semisal seseorang pada akhir semster  kemudian ternyata pensiun, maka  untuk semester yang sudah dijalaninya  tetap harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hanya saja kemudian kita menjadi sedikit problem jika ada  seorang pendidik  memulai menjalankan tugasnya di tengah semester, lalu apakah di akhir semester dia harus tetap dinilai, dan jika memenuhi apakah juga harus dibayarkan tunjangannya?.  Dalam hal ini tentu ada sedikit persoalan, karena yang bersangkuitan jelas jelas menjalani  pekerjaannya, meskipun hanya berjalan 2 bulan saja, tetapi karena penilaian itu dilakukan per semester tentu ada yang tidak tepat.

Dengan begitu kalau konsisten dengan standar tersebut maka  orang tersebut tidak boleh diberikan tunjangan semester yang berangkutan, karena belum memenuhi  satu semester.  Apalagi kalau yang bersangkutan telah menerima tunjangan di posisi lain sampai pada bulan sebelum pindah dan menjalankan  kewajiban sebagai pendidik profesional.  Itulah hal hal penting yang harus dipahami dan diketahui oleh smeua pihak agar semuanya menjadi klir dan  enak.

Mungkin ada pihak yang merasakan  tidak nyaman, tetapi kalau  dia mau mengerti ketentuan yang ada, tentunya juga akan dapat mengerti dan tidak menuntut tunjangan yang  tidak seharusnya. Sekali lagi kita memang harus mengetahui posisi masing masing, sehingga tidak akan muncul persoalan yang tidak perlu. Terkadang memang ada pihak yang  tidak mau mengerti walaupun sudah dijelaskan sedemikian gambling, karena motivasinya bukan ingin mengerti, melainkan hanya ingin menuntut hak semata.  Jenis manusia sepetri inilah yang kita ingin jelaskan secara detail.

Pada saat aa  kesejahteraan  berupa tunjangan apapun namanya, seperti tunjangan  remunerasi misalnya, pada awalnya juga terjadi salah paham diantara banyak orang.  Sebagiannya menuntut keadilan, tetapi muaranya tidak diketahui, keadilan yang bagimana, karena ada banyak pandangan tentang keadilan, jika dilihat dari latar belakang yang ebrbeda akan menuai rasa yang berbeda pula.  Karena itu  sekali lagi kita harus mengetahui posisi yang sesungguhnya  dari masing masing pihak.

Jika diibaratkan remunerasi antara mereka yang menjadi pimpinan baik  di level teratas maupun pimpinan di lingkungan jurusan, misalnya, tentu mereka harus diberdakan dengan  dosen yang sama sekali tidak diberikan tugas tambahan sebagain pejabat.  Justru kalau semuanya dianggap sama, maka  tampak sekali ketidak adilannya, karena secara kasat mata mereka yang emnjabat itu harus dituntut masuk setiap minggunya sekitar 37 jam mulai dari jam 07.30 hingga jam 1600. Dan kalau jumat dari jam 07.00 hingga jam 16.00.

Sementara para dosen yang tidak ada tugas tambahan mereka hanya amsuk pada saat mengajar di kelas saja, bahkan untuk  professor kewajibannya hanya masuk 9 jam perminggu.  Tentu saja aspek menjerial sebagai pimpinan harus dibedakan dengan mereka yang hanya  mengajar saja.  Inilah terkadang yang tidak dipahami sehingga  mereka hanya melihat hasil akhirnya saja, lalu membandingkan penerimaan yang tidak sama dan kemudian dianggap sebagai ketidak adilan.

Pendeknya semua hal yang terkait dengan  hak apalagi kalau itu berupa finansial, seharusnya  masing masing orang melihat posisinya terlebih dahulu sebelum melontarkan kritik atau pernyataan yang  bias saja keliru.  Hak itu memang selalu mengikuti kepada  kewajiban, dank arena itu tidak ada hak jika kewajiban diabaikan.  Jika kewajibannya  sedikit, maka haklnya jug akan mengikutinya, dan itulah hokum yang  berlaku  hingga saat ini.

Mungkin kalau dilihat dari sisi pekerjaan, ada jenis pekerjaan yang justru lebih berat, namun hak pelakunya terlihat lebih sedikit.  Namun itu juga harus dilihat posisisioningnya dahulu, sebab bias saja seorang klening servis yang kerjanya lebih pagi dan pulangnya lebih sore dibandingkan dengan seorang kepala bagian ataui dengan direktur mislanya, namun tentu haknya lebih banyak kepala bagian atau direktur ketimbang  seorang klening servis tersebut.

Namun demikian dalam kasus ini tentu tetap dianggap adil karena posisi mereka berbeda dan tanggung jawabnya juga berbeda.  Karena itu sangat wajar jika ada perbedaan yang tajam diantara mereka, entoh demikian semua orang seharusnya sudah memahaminya sehingga tidak akan terjadi gep dan konflik diantara mereka.  Dengan dmikian jika  kita smeua mampu memahami posisi kita amsing masing seharusnya tidak akan terjadi persoalan meskipun  hak hak yang diperoleh oleh mereka berbeda.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.