AKREDITASI

Untuk mengukur sesuatu dengan ukuran yang standard dan kemudian menyimpulkan penilaian yang obyektif, jalan satu satunya ialah dengan  akreditasi.  Jika sebuah  lembaga pendidikan menyelenggarakan proses pembelaran dan segala aktifitas yang terkait dengan pendidikan mentaati aturan yang ada  dan kemudian juga  dapat menghasilkan alumni yang baik, tentu tidak dapat hanya dilihat secara sepintas, melainkan harus dilihat dari peniliana dari semua aspek, yakni melalui  akreditasi yang standarnya sudah jelas.

Boleh jadi  ada sebuah lembaga pendidikan yang nampak secara fisik bagus, tetapi kalau  cara menegelolanya tidak bagus, maka lembaga pendidikan terebut tentu tidak akan mampu menghasilkan alumni yang bagus.  Masyarakat pengguna sebaiknya memang melihat dari sisi akreditasinya, apakah itu akreditasi  institusinya ataupun kalau itu perguruan tinggi, juga dilihat dari akreditasi program studinya.  Jika akreditas sebuah lembaga pendidikan  baik, tentu dia akan mampu menghasilkan lulusan yang baik.

Pada zaman ahulu, akreditasi keurang begitu diperhatikan oleh para pengelola [endidikan, karena orientasi mereka pada umumnya yang terpenting ialah mendapatkan kepercayaan amsyarakat, dengan ditandai oleh banyaknya  minta masyarakat untuk bergabung atau  memasuki lembaganya.  Namun ketika masyarakat juga sudah mulai melirik tentang nilai akreditasi, maka  lembaga pendidikan mau tidak mau harus memperhatikan akreditasi tersebut.

Jangan berharap ketika akreditas  lembaganya  tidak baik, lalu  masyarakat antusias memasukinya.  Mereka pasti akan meragukan  pendidikan di lembaga tersebut, karena pasti ada yang tidak beres, karena hasil akreditasinya jelek.  Mungkin saja dari aspek penampilan fisiknya cukup bagus, tetapi ada  aspek lainnya yang tidka ditaati sehingga nilai akreditasinya menjadi jelek

Masyarakat tentu akan mudah menilai sebuah lembaga pendidikan, karea dengan melihat hasil akreeditasi terebut,  mereka sangat yakin dengan  kualitasnya.  Karena itu saat ini semua  mengusahakan agar nilai akreditasi lembaganya baik, dengan memenuhi  semua ketentuan yang diatur dalam aturan main yang berlaku.  Jangan berharap bahwa dengan penegelolaan yang sembarangan, akan mendapatkan nilai akreditasi yang bagus.

Bahkan saat ini sudah diberlakukan bahwa lembaga  pendidikan yang tidak terakreditasi dilarang mengeluarkan ijazah bagi para alumninya.  Dengan begitu seluruh lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi harus  mengusahakan akreditasi.  Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi.  Saat ini beberapa pengguna tenaga kerja juga sudah mempertanyakan tentang nilai akreditasi lembaga yang mengeluarkan ijazah, sehingga ketika akreditasinya minim, boleh jadi  kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan juga agar sulit.

Bahkan ada sebagian perusahaan atau instansi yang mensyaratkan  calon pegawainya  agar nilai akreditasi program studi yang mengeluarkan ijazah tersebut minimal bernilai B atau bahkan ada yang memeprsyaratkan nilia A.  Nah, kalau sudah demikian  maka  menjadi semakin nyata bahwa kebutuhan akreditasi tersebut memang tidak bisa ditawar lagi.  Semua lembaga pendidikan memang harus mendapatkan nilai akreditasi, dan kalau ingin semakin dipercaya oleh masyarakat, maka  pengelola harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar pada saat  diakreditasi benar benar memuaskan.

Akan jauh lebih bagus jika disamping mendapatkan penilaian dari para assesor yang ebrwnang di negera kita dlam melakukan akreditasi,  ialah jika kemudian juga disempurnakan dengan penilaian dari lembaga luar negeri yang kredibel, sehingga akan semakin sempurna, dan  kehandalan lembaga tersebut akan semakin diakui.  Namun jika tidak pun kalau  sudah melaksanakan akreditasi dan mendapatkan hasil maksimal oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau mungkin badan akkreditasi sekolah, sudah cukuplah untuk  dijadikan sebagai modal.

Mungkin yang dapat dilakukan selanjutnya ialah selalu  melakukan inovasi secarac  terus menwerus agar  mendapatkan nilai yang lebih, bukan dalam arti nilai akreditasi, melainkan nilai dari masyarakat, khususnya pengguna.  Dengan kepuasan  para pengguna, tentunya akan semakin bagus dan  masyarakat juga akan semakin tertarik untuk bergabung.  Barangkali kepuasan kita sebagai pengelola pendidikan ialah jika dipercaya masyarakat dan ekmudian mereka secara riil  berkeinginan untuk bergabung.

Kita memang tidak bisa mengklaim bahwa lembaga pendidikan kita  sukses tanpa ada ukuran yang jelas.  Ukuran yang diangap obyektif ialah dengan akreditasi terebut.  Walaupun demikian memang mungkin  waktu lima tahun tersebut ada kalanya  mengendor dan tidak stabil, sehingga mungkin pada pertengahan waktu akreditasi dengan waktu lainnya dapat saja  ada perubahan penanganan.  Oleh karena itu mungkin bisa saja sebuah institusi sudah terakredutasi baik, namun dalam kenyatannnya ternyata  kurang baik.

Sebagaimana kita ketahui saat ini  akreditasi tidak akan mungkin dapat disulap, karena  standar standar 1 sampai 7 sudah sangat jelas.  Jadi kalau ada sebagian pihak yang  ingin menyulap hasil akreditasi dengan menyuap misalnya kepada asesor, maka pasti akan ketahuan dan itu sangat tidak mungkin, karena memang  sistemnya sudah didesai sedemikian rupa  yang tidak memungkinkan seseorang atau siapapun  dapat mengubah nilai.

Memang ada aspek yang sifatnya subyektif  orang, namun itu hanya  sedikit saja dari keseluruhan  yang dinilai.  Oleh karena itu memang tidak seharusnya ada pikiran  tidak baik untuk menyulap kondisi lembaga pendidikan yang memang buruk untuk mendapatkan nilai akreditasi bagus.  Hal yang perlu dan penting untuk dilakukan oleh para pengelola lembaga pendidikan ialah  bagaimana mematuhi seluruh komponen  sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Jika  semua aturan main tentang proses pendidikan dan standar pendidikan dipenuhi dengan baik,  tentunya hasil akreditasi akan baik, dan begitu pula sebaliknya jika  standar yang ada, termasuk sarana prasarana, proses, nilai dan lainnya tidak dipenuhi, maka jangan ebrharap akan endapatkan nilai maksimal.  Namun sesungguhnya  semua orang  mampu melakukan yang terbaik bagi institusinya, karena semua sangat terbuka dan dapat dilihat dengan kasat mata.

Bahkan pada saat sebelum diajukan untuk dinilai oleh para assesor, para pengelola sendiri dapat melakukan penilaian pendahuluan sendiri atau dengan mendatangkan  assesor sendiri untuk  mengukur kira kira  sudah sampai  seperti apa hasilnya.  Jika  kemudian ternyata masih kurang banyak dan apa kekurangannya dan ekmduian diusahakan untuk dipenuhi, maka insyaallah  nilai akrditasinya akan bagus.

Justru yang lebih bagus ialah bilaman sebelum mengajukan penilaian akreeditasi, pengelola  mengundang assesor lain untuk memberiikan penilaian dalam tajukl workshop misalnya  lalu  akan diketahui kekurangan apa yang mesti dipenuhi.  Dengan begitu pengelola akan mengetahui ekkurangannya dan  dalam waktu tertentu yang ditargetkan sndiri harus memenuhi kekurangan tersebut.  Mungkin  ada sebagiannya yang terpaksa memang tidak dapat dipenuhi, namun kalau  nilainya sudah cukup bagus, maka  bolehlah  mengajukan akeditasi tersebut.

Perbuatan nekat untuk mengajukan akeditasi tanp persiapan hanya akan mengecewakan diri saja, karena waktu untuk akreditasi ulang  meskipun diperbolehkan, akan tetapi antrian panjang yang sudah ada tentunya harus emnjadi pertimbangan tersendiri.  Apalagi pada saatnya nanti  untuk akreditasi harus dibiayai sendiri oleh perguruan tinggi pengusul. Nah, kalau sudah diberlakukan demikian tentunya kita akan  rugi sendiri.

Semoga  para pengelola pendidikan akan menyadari hal ini dan  kemudian sejak saat ini sudah ancang ancang untuk mengajukan akreditasi dengan eprsiapan yang matang sehingga  sebelum dinilaipun sudah dapat memprediksi hasilnya yang bagus.  Semoha  lembaga pendidikan yang kita  kelola akan  menjadi semakin baik  sejalan dengan kesadaran kita untuk tetap menjdaikannya menjadi semakin bagus.  Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.