AKURLAH WAHAI PARA PEJABAT

Mungkin kita tidak akan peduli lagi dengan perseteruan  diantara para pejabat Negara, baik yang di DPR, di eksekutif maupun di aparat penegak hokum.  Hal itu karena terlalu banyak dan seringnya perseteruan yang ditunjukkan oleh mereka kepada masyarakat umum.  Seolah mereka justru bangga dengan perseteruan tersebut.  Mereka saling menunjukkan kekuatan masing masing, bukannya  mencari jalan ke;uar bagaimana mengatasi eprsoalan amsyarakat dan bangsa yang semakin terpuruk.

Kita dibuat tidak mengerti mengapa  para pejabat yang digaji oleh rakyat, justru malah menunjukkan arogansinya di hadapan masyarakat. Bhkan terkadang aturan main yang dibuatnya sendiri kemudian dilanggarnya sendiri, dan masih  mencari alalsan pembenar lagi.  Ini sungguh  memalukan dan memuakkan.  Bukan itu saja usaha mereka untuk menyatroni  sesame pejabat tersebut hanya untuk menyelamatkan  diri atau kelompoknya dari perbuatan melawan hokum yang telah dilakukan.

Bahkan mereka kemudian berusaha untuk melemahkan institusi yang menebarkan ancaman bagi keberadaan mereka, disebabkan  karena  melakukan tindakan tidak terpuji.  Seharusnya mereka justru mendukung langkah langkah yang dilakukan para penegak hokum untuk memberantas kurupsi, bukannya malah menghalangi dengan berbagai cara.

Pada saat ini  yang snagat jelas muncul dipermukaan ialah bagaimana  DPR melalui hak angket yang  cacat prosedur pembetukannya itu, berupaya untuk melemahkan KPK melalui opini seolah KPK telah melanggar atuaran main pada saat melakukan penyidikan.  Namun itu snagat naif, karena masyarakat juga tidak bodoh.  Mereka akan sangat paham baha apa yang dilakukanoleh pamnsus angket KPK  mencari sumbernya dari mereka yang telah diputus secara sah menjadi nara pidana.  Lanats bagaimana mungkin mereka akan  berlaku sportif dan menyatakan abwha KPK aalah lembaga yang bagus.

Para koruptor yang dahulunya ditangani oleh KPK dan telah diputuskan oleh pengadilan, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi dan sudah mempunyai kekuatan hokum yang tetap, lalu didatangi dan dimintai  pendapat mengenai proses penyidikan KPK, ya pastilah mereka akan mengatakan sesuatu yang jelek tentang KPK.  Dan sesungguhnya pansus hak angket kepada KPK itu sendiri sudah  menorah kepada pelecehan kepada lembaga pengadilan, karena mereka yang dijadikan sebagai sumber informasi  adalah para nara pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Kita smeua  dibuat tidak mudeng dengan langkah pansus angket tersebut, apalagi yang merka jadikan sebagai ketua panitianya ialah  orang yang berkali kali dipanggail KPK untuk menjadi saksi tentang korupsi  e KTP, dan ditengarai pula yang bersangkutan jga menikmati dana e KTP tersebut, meskipun hingga kini belum ditetapkan statusnya oleh KPK.

Cobalah kita lihat di luar sana, ada  para professor di UGM yang menyatakan deklarasi menolak pansus  angket terhadap KPK, karena menurut kajian mereka pansus itu  cacat hokum dan itu sangat jelas.  Lalu kenapa  merka tetap nekat meneruskan  pansus terebut? Pastinya mereka  lebih emmentingkan ego dan tujuan utamanya  yakni melemahkan KPK ketimbang mencari kejelasan mengenai tersangkan Miryam yang memberikan kesaksioan pelsu dengan emncabut BAP nya.

Sepertinya mereka yang di DPR tidak mengerti hokum, kartena soal materi  perkara terhadap Miryam dan  sudha duijelaskan oleh KPK  bahwa nanti padaa saatnya akan dibuka di pengedilan, lalu kenapa mereka ngotot untuk tetap mendapatkan rekaman tersebut?  Semuanya sudah  amburadul dan  itu sangat ironis karena bukan dilakukan oleh lembaga jalanan, melaionklan dilakukan oleh lembaga yang terhormat, yakni DPR.  Sungguh mengecewakan dan menyakitkan rakyat banyak.

Kita selalu saja disuguhi oleh permainan yang sangat jelas jelas menyakitkan rakyat banyak.  Bagaimana tidak, kalau kemudian meka yang duduk sebagai wakil rakyat ternyata malah  mengingkari amanah yang diberikan oleh rakyat.  Rakyat ingin mendapatkan ketenangan dan kenyamanan serta  kemudahan dalam melakukan berbagai aktifitas.  Namun bukannya mereka berusaha untuk menciptakan ketenangan, makahan merekalah yang selalu membuat ulah sehingga dunai seakan tidak pernah akan bisa tenteram.

Kita sebagi rakyat maunya menyaksikan  seluruh  pejabat,  baik yang di eksekutif, Yudikatif dan  legislative akan bekerja seleras dan bekerja sama untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang  adil, makmur, dan sejahtera.   Kaerjasama tersebut bukan untuk menyembunyikan hal hal yang salah dan melanggar aturan, melainkan justru sebaliknya untuk menegakkan aturan main yang ada.  Mereka sudaha membagi tugas sesuai dengan kewenangan masing masing, sehingga tidak perlu dan tidak boleh yang satu mencapuri urusan yang lain.

Legislatif yang tugasnya memang membuat undang undang dan peraturan, coba konsentrasilah ke sana sehingga tidak akan  ada waktu untuk melakukan menuver yang justru akan menyakitkan rakyatnya sendiri. DPR jugamempunyai kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.  Namun jangan mencari cari kesalahannya, melainkan justru bahgaimana  mereka membuat  suasan menajdi sangat cair, sehingga pemerintah akan mampu melakukan progamnya dengan sangat baik. Dan Jika  semua sudah dijalankan perannya dengan baik, maka tugasnya sebagai pengawas  juga akan menjadi semakin ringan.

Demikian juga dengan eksekutif yang  biasanya mempunyai ekkuasaan yang lebih dan emmpunyai banyak  anak buah, namun jangan sekali kali kemudian memanfaatkan semua itu untuk  menyelewengkan amanah.  Tetapi justru dengan banyaknya aparat yang langsung berhadapan dengan rakyat, seharusnya merekan dapat melayani masyarakat dengan sangat baik.  Jangan pula  sekali kali mempengaruhi   yudikatif yang  akan menetapkan nasib seseorang.  Intinya bahwa  semuanya harus sejalan dengan aturan main yang ada sehingga akan terjadi keharmonisan hubungan dan kondisi secara umum.

Terakhir  demikian juga  mereka yang ada di yudikatif jangan sampai emmpengaruhi mereka yang ada di eksekutif maupun legislative, meskipun ini sangat jarang terjadi, karena dunia yudikatif biasanya relative lebih bagus dibandingkann dengan lainnya,  tetapi memang tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus tersebut.  Karena itu masyarakat seluruhnya harus  dapat menjadi  pengawas terhadap semua proses dan hubungan diantara smeua lembaga yang ada.

Harapan masyarakat tentui tidak muluk muluk, melainkan hanya sekedar keinginan  agar smeua pejabat di semua bidang dapat menjalin hubungan yang serasi sehingga tugas dan fungsi mereka akan dapat dilaksanakan dengan maksimal.  Keharmonisan hubungan diantara mereka tentu akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat sendiri, karena bagaimana pun keberadaan trias politika tersebut  sangat dibutuhkan  Negara untuk mengatur segala sesuatunya dengan sangat bagus.

Kejadian memalukan pada beberapa tahun yang lalu jangan sampai terulang lagi meskipun dalak bentuk yang lain, yakni perang antar lembaga yang  bahkan sangat dieknal dengan nama buaya vs cicak yang berujung pada saling  serqng dan saling menjadikan tersangkan dari masing masing lembaga tersebut.  Saat ini meskip[un lain dengankasus tersebut, namun keinginan oleh sedikit pihak yang lalu  dimunculkan dalam pansus angket kepada KPK juga merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kedhaliman dan  memaksankan kehendak.  Semoga mereka yang terlibat dalam masalah tersebut segera sadar dan kemudian kembnali kepada aturan main yang benar.

Jika  mereka niatnya baik tentu akan  mengajak dialog  kepada mereka yang tidak sepakat dengan hak angket tersebut, karena tidka pernah ada usaha untuk mempertemukan kedua kubu tersebut, pada akhirnya persoalan tersebut  semakin menjadi besar dan mengkhawatirkan banyak pihak.  Apakah benar pansus   angket tersebut sudah benar secara hokum yang sampai saat ini masih digugat banyak pihak, lalu kenapa DPR tidaka bergeming untuk mengajak dialog mereka yang tidak sepakat?

Apakah mereka takut kalah argumentasi dan lalu tetap memaksakan kehendaknya, karena mereka merasa yang paling kuasa di negeri ini atau karena memang  mereka menargetkan untuk melemahkan KPK atau bahkan emmbubarkan KPK sebagiaman yang sudah keluar dari mulut salah seorang diantara mereka. Wallau a’lam.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.