PENDIDIKAN DI KEMENAG

Sebagaimana kita tahu bahwa persoalan pendidikan tidak hanya diurus oleh kementerian khusus tentang pendidikan, melainkan diurus juga oleh kementerian lainnya, baik yang memang terkait dengan pendidikan itu sendiri maupun tidak.  Saat ini kita  mengetahui bahwa persoalanpendidikan di negeri kita diurus oleh beberapa kementerian, yakni kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk pendidikan dasar dan menengah, Kementerian  riset, teknologi dan pendidikan tinggi untuk  pendidikan tinggi, dan juga kementerian agama untuk pendidikan keagamaan, baik  dasar, menengah maupun tinggi.

Disamping itu masih ada kementerian lain yang juga menyelenggarakan pendidikan tersendiri, semisal kementerian kesehatan, kementerian dalam negeri, kementerian pertahanan, dan juga kepolisian serta lainnya.  Dengan demikian  sesungguhnya ada  beberapa model pendidikan di negeri ini yang memungkinkan masing masing berbeda seacra substansial dan tujuannya itu sendiri.  Dan ironisnya tidak ada kooordinasi diantara  kementerian yang menangani persoalanpendidikan etrsebut.

Pihak lain mungkin akan sangat heran menyaksikan pendidikan di Indonesia, karean diurus oleh banyak kementerian. Kalau di beberapa Negara lain, persoalan pendidikan akan menjadi  urusan satu kementerian yakni kementerian pendidikan, sehingga seluruh kebijakan berada dalam satu atap dan  tujuan serta proses yang dijalankan juga relative terkontrol oleh kementerian yang bersangkutan.  Dan yang terpenting akan sangat mudah untuk meminta pertanggung jawaban tentang kualitas dan perkembangan pendidikan itu sendiri.

Kementerian agama merupakan kementerian non pendidikan yang menangani pendidikan paling banyak, bahkan mulai pendidikan  anak usia dini hingga pendidikan tinggi.  Bidang kajiannya pun juga ralatif tidak berbeda dengan pendidikan lainnya, sehinga terkadang terkesan  ada dualisme dalam pendidikan di negeri ini.  Dan kenyataannya memang demikian, bahkan hanya sekedar berkoordinasi saja  tidak ada, terkecuali beberapa hal semata yang tidak komprehensif.

Dengan  demikian  posisi pendidikan itu sendiri menjadi berbeda, yakni ada sebagiannya yang mendapatkan perlakuan snabat baik dan mendapatkan anggaran yang relatif cukup, seementara yanglainnya  sama sekali kurang.  Bahkan  bukan hanya sekedar kurang, malahan mungkin dapat dikatakan  sebagai sanat miskin dan  seolah  berbeda  negara, padahal semuanya dibeayaidari anggaran yang satu yakni APBN.

Jika  yang mengurusi persoalan pendidikan itu memang  kementerian yang dikhususkan atau difokuskan  untuk pendidikan, maka persoalan pendidikan akan mendapatkan  prioritas dalam p[engurusannya, bukan hanya sekedar “samben” yang  hanya diperhatikan  sesekali saja, karena masih banyak eprsoalan lain yang harus mendapatkan penanganan juga.

Sebagai contoh kementerian agama  yang menangani banyak pendidikan, namun  persoalan anggaran  pastinya hanya sebagian saja dari keseluruha anggaran  kemenag, termasuk untuk penyelenggaraan pembinaan masyarakat beragama yang ada di neegri ini, sperti  Islam, kristen, Katolik, Hindu, Budha dan juga Khong Hucu.  Disamping itu juga untuk penyelenggaraan haji dan umrah, dan lainnya.  Jadi sudah pasti pendidikan di kemenag tidak akan mendpaatkan perlakuan yang sama dengan pendidikan  yang memang diurus oleh kementerian pendidikan.

Bahkan kalau kita lihat eselon 1 yang memangani persoalan pendidikan hanya satu, yakni direktur jenderal pendidikan islam, yang harus menangani seluruh pendidikan  islam di kemenetrian agama, termasuk  pesantren.  Kita  dapat membayangkan betapa  berbedanya dengan  dirjen lainnya di kemeneterian pendidikan.  Di kemenristekdikti saja  sudah banyak dejen yang menangani berbagai persoalan, sepeti tentang sumber daya manusianya, tentang kemhasiswaannya dan  sarpras dan lainnya.

Demikian juga  di kementrian pendidikan dan kebudayaan banyak dirjen yang memangani  sub sub yang sngat penting dalam pendidikan.  Nah, sekarang coba lihatlah di kementerian agama, yang sleuruh aspekl yang terkait dengan pendidikan hanya diurus oleh seorang dirjen.  Layaknlah jika kemenetyrian agama, wabil khusus terkait dengan pendidikan tingginya, selalu terlambat atau tertinggal dalam berbagai hal.

Dalam hal pencapaian prestasi yang terrencana, dalam hal pembuatan regulasi berbagai hal terkait dengan pencapaian dan pelaksanaan proses pembelajran di perguruan tinggi, tentang raihan prestasi, tentang penganggaran, tentang kesempatan masyarakat dalam  mendapatkan beasiswa dan lainnya.  Kalaupun ada perguruan tinggi di bawah kementerian agama yang siap lari untuk melakukan berbagai inovasi dan pem=ningkatan kualitas, tetapi tidak diimbangi oleh pemberian fasilitas dan anggaran yang relatif mencukupi, maka  kesiapan tersebut hanya menjadi sebuah kekecewaan semata.

Kalaupun kemudian  perguruan tinggi tertsebut mampu  mencari pendanaan  sendiri, maka itu kemudian dengan  bangganya diklaim sebagai sebuah prestasi. Kita sangat paham untuk memberikan jawaban atas perintah undang undang saja, terutama dalam pebiayaan proses penerimaan calion mahasiswa baru yang memang menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini kementerian agama saja  sering alot dan harus berjibaku terlebih dahulu baru pembiayaan  tersebut keluar, dan itupun tidak mencukupi.

Pertanyaannya, akankah hal spwerti itu terus menerus  berlangsung, sementara  para pimpinannya sudah “ngebet” untuk segera mendapatkan  perhatian yang cukup agar seluruh potensi yang ada dapat di manfaatkan untuk peningkatan kualitas secara menyeluruh.  Selama ini  para pimpinan memang terbebani oleh berbagai persoalan, termasuk persoalan  anggaran yang seharusnya  secara otomatis dipikirkan dan didistribusikan secara dil oleh kemenetrian.

Namun dalam kenyataannya, masih harus berebut dan berbagai macam persoalan harus tetap menjadi perhatian pimpinan.  Kalau  demikian halnya,  maka  ketika sebuah perguruan tinggi kuirang berpretasi, seharusnya tetap dibiarkan saja karena memang tidak ada support, kenapa harus meminta tanggung jawab yang besar.  Sesungguhnya  swecara riil kemenetrian agama memang sudah emmberikan  support dana atau anggaran kepada semua  perguruan tinggi di bawah kementerian agama ttersebut, hanya saja  caranya yang kurang berpihak kepada “keadilan, sehingga masih memunculkan  persoalan.

Sebagai contoh kecil  disamping pembiayaan tentang penrimaan calon mahasiswa baru etrsebut ialah tentang BOPTN, yang hingga saat ini masih menyisakan persoalan besar, karena pendistribusiannya yang tidak mencerminkan keadilan tersebut.  Sesungguhnya sudah banyak usulan  rumusan pembagian BOPTN yang meskipun sedikit dibanding dengan BOPTN di kementerian ristekdikti, namun jika  ada  patokan  rumusan yang baku dan disepakati oleh  semua, maka  disitulah letaknya keadilan tersebut.

Mungkin juga  dana SMSN dimana pendistribusiannya tidak merata, bahkan nampak  kurang pas.  Ini disebabkan ada PTJKIN yang sudah emndapatkan dana SBSN tiga tahun berturut turut, sementara ada yang sama sekali belum mendapatkannya.  Padahal yang  mendapatkan pembangunan dengan dana SBSN tersebut peminat  calon mahasiswanya  sangat minim, sehingga pembangunan gedung tersebut seepertinya kurang  maksimal kmenafaatannya.

Jika kita mampu memetakan mana mana PTKIN yang kekurangan sarpras, terutama gedung perkuliahan, lalu itu yang diprioritaskan, maka  akan lebih terasa manfaatnya.  Sesunguhnya  melalui mekanisme  SPAN PTKIN dan UM PTKIN, kita sudah  dapat melihat sejauh mana minat masyarakat untuk memasuki PTKIN, nah, disitulah kemudian kita dapat mengalisa dengan  didukung oleh jumlah mahasiwa yang sudah ada.

Nah, ini  tidak demikian, karena ada PTKIN yang peminatnya kurang dari kuota saja masih tetap diberikan  SBSN, padahal gedungnya juga masih   cukup.  Maril;ah kita bersikap rasional atas kekurangan dana yang ada, sehingga yang sedikit tersebut harus dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan memberikan manfaat yang jeasl dan dapat dirasakan.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.