TENTANG PERPU ORMAS

Sesungguhnya munculnya perpu tersebut tidak tiba tiba, karena pasti sudah dipertimbangkan  dengan sangat cermat, khususnya terkait  maraknya  ormas yang dengan terang terangan anti dan bahkan akan mengganti dasdar negara kita Pancasila.  Sementara undang undang yang dibuat untuk ormas, yakni UU nomor 17 tahun 2013  sangat sulit bagi pemerintah untuk melarang atau membubarkannya, meskipun  sudah sangat jelas  menggugat dan akan mengganti Pancasila.  Itulah mengapa  dalam hal hal tertentu harus ada jalan keluar untuk mengatasi secara cepat hal hal yang embahayakan negara kita.

Lalu kenapa  ada  tokoh yang mempertanyakan hal tersebut? Lalu apakah mereka juga  sudah tidak lagi senang dengan ideologi pancasila? Ataukah hanya ingin berbeda dengan setiap kebijakana pemerintah, karena  masih terbawa oleh persoalan pilres dan lainnya?  Semuanya masih  serba mungkin.  Namun bagi  yang berpikir waras dan  menginginkan negara kita tegas dan terhormat serta kuat untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan  melemahkan atau bahkan merobohkannya, maka harus dipertanyakan  jika  tidak setuju dengan perpu tersebut.

Setahu saya perpu tersebut tidak baru sama sekali, melainkan hanya mengoreksi undanag undanag tentang ormas sebelumnya, karena  dipandang belum mencukupi.  Hanya beberapa hal saja yang direvisi, sehingga sangat tidak tepat jika perpu tersebut  disebut sebagai perpu pembubaran ormas.  Provokasi kepada masyarakat memang snagat luas dan massif yang seolah pemerintah anti ormas Islam atau ingin membubarkan orams orams Islam.  Padahal  justru perpu tersebut dimunculkan untuk melindungi ormas itu sendiri, tentu bagi ormas yang sejalan dan tetap ingin  berada di ngara Pancasilan ini.

Bagi orams lain yang  sama sekali tidak ingin menggantikan dasar negara pancasila dan NKRI, tentunya jugstru akan mendukung, karena  dengan begitu mereka akan dapat  mengembangkan  misinya untuk  memmbina umat atau melakukan hal hal yang bermnafaat bagi umat, tanpa harus dirusuhi oleh mereka yang terus menerus membuat masalah.   Jadi komitmen kita untuk terus menjaga  pancasila sebagai dasar negara kita harus diwujudkan secara kongrit dan nyata, bukan hanya sebagai  slogan atau bahkan  sebagai kedok saja.

Bahkan menurut saya  pemerintah  masih kurang tegas dalam menangani ormas yang  melenceng dari dasar negara kita, karena  sudah banyak terjadi bentrokan dengan ormas lainnya yang benar benar ingin mempertahankan pancasila.  Bahkan terkadang para aparat keamanan sendiri juga  tidak tanggap terhadap fenomena tersebut dan seolah membiarkannya.  Saya menganggap sangat lucu ketika terjadi bentrokan antara ormas tentang  dasar negara kita, lalu aparat hanya ingin menjadi mediator semata.  Bukankah menjadi tugas aparat keamanan untuk mengamankan negara ini?

Mungkin karena dasar dan payung hukumnya yang belum jelaslah yang menyebabkan para aparat tidak berani untuk bertindak, sehingga seolah terkesan membiarkan saja  ada ormas dan kelompok orang yang dengan suara lantang ingin  mengganti dasar negara kita dengan dasar lain.  Kalau kehadiran perpu ini  dapat menindak secara cepat virus yaang  disebarkan di masyarakat, tentu akan jauh lebih bagus, meskipun saya sendiri tidak tahu mekanisme yang speetri apa yang dianggap paling aman.

Saya masih melihat banyak ahli yang hanya berpikir tentang prosedur, dan melupakan tentang substansi.  Seharusnya jika subsatnasi sudah mendesak dan harus dilakukan langkah langkah konkrti untuk  menyelamatkan negara, tentu  ada kalanya prosedur yang berbelit dapat dilampaui.  Namun itulah yang  saat ini menjadi persoalan, karena banyak ahli yang btetap menyalahkan langkah tersebut, dan harus melalui mekanisme yang  sangat rumit.

Persoalannya ialah kalau prosesnya cukup panjang dan virus berbahaya tersebut terus disebarkan dan terus semakain menjadi jadi dan berani secara lantang menyuarakan  tentang penggantian dasar negara, maka menurut saya itu perbuatan konyol yang tidak boleh dibiarkan.  Namun kalau kemudian diatur mekanismenya yang lebih cepat dapat menangani hal tersbeut, tentu akan jauh lebih baik, karena  prosedurnya ada.  Namun kemudiana juga muncul tuduhan bahwa  itu tidak demokratis dan  represif dan lainnya.

Dalam kondisi normal, memang  siapapun tentu akan setuju dengan proses yang normal, namun daam situasi darurat seeprti  adanya  sebagian kelompok yang  jelas jelas menyampaikan  keinginannya untuk mengganti dasar negara kita yang sah, lalu dibiarkan saja   atas nama demokrasi dan preses hukum, maka itu sama saja dengan membiarkan negara ini rusak dan roboh atau bahkan  musnah atas nama demokrasi dan proses hukum.

Saya sangat yakin bahwa saat ini akan sulit untuk memberikan hukum kepada  pihak manapun, apalagi ormas yang  tidak melanggar aturan  dan tidak ada  keinginan untuk mengganti dasar negara dan NKRI.  Kalau ormas memang berniat baik dan ingin berada di negera pancasila  serta terus ingin  menegakkan  dan melestarikan NKRI, pastinya tidak akan  melakukan  protes terhadap perpu tersebut, karena  perubahan dalam perpu tersebut sangat erat terkait dengan ormas yang jelas jelas  tidak sejalan dengan  pancasila dan NKRI.

Mungkin sebagian diantara kita masih ada trauma yang pernah dialami pada rezim orde baru yang represif dan sangat membatasi gerak ormas yang ada, namun kita harus ingat bahwa saat ini  sudah reformasi  dan sayangnya memang rada keblabasan, sehingga negara kita menjadi  “runyam” seperti saat ini.  Kita memang berkewajiban untuk mengembalikan kebaikan yang a pernah ada, dan bukan  mengembalikan hal hal yang buruk dan mengekang.  Itu sudah  sangat jelas, dan ita semuanya seharusnya mendukung hal tersebut dan ekmudian secara aktif juga melakukan  upaya nyata.

Kita  harus mengembangkan  pikiran positif tentang keinginan pemerintah untuk menertibkan ormas dan melakukan perlindungan kepada selurunya.  Kita sudah terlalu banyak  hambatan yang sesungguhnya dapat disingkirkan oleh masyarakat itu sendiri,  namun justru  ada  sebagian amsyarakat yang bukannya ingin meghilangkan masalah tersebut, tetapi malah menambah masalah.  Lalu kalau pemerintah terus menerus dijejali dengan maslaa, lantas kapan dapar  merencanakan dan melakukan  perbaikan dan usaha untuk mensejahterakan masyarakat?

Saya sendiri memang bukan berada di kelompok manapaun, karena  saya bukanlah penganut  partai politik tertentu di negeri ini, melainkan hanya sebagai  rakyat biasa yang menginginkan  ketertiban dan kesejahteraan seluruh rakyat.  Saya membayangkan bagaimana indanya  berada di suatu negeri yang  rakyatya disiplin dan menjalankan kegiatannya dengan sangat aman, nyaman dan juga tersalurkan smeua keinginannya.  Namun  hal rterwsebut  raqsanya akan sangat sulit terjadi di negeri ini jika  rakyatnya  tidak sepaham dan mendukung  program program pemerintahnya sendiri.

Bahkan  pesimistis saya semakin menjadi jadi saat menyaksikan banyaknya para politisi yang  seolah hanya ingin  “nyrimpeti” kerja pemerintah saja, padahal seharusnya seluru komponen menyatu dan melakukan  kerja untuk mensejahterakan rakyatnya.  Mereka yang menentang dan “nyrimpeti” tersebut sesungguhnya juga digaji dengan uang rakyat dan bahkan  terkadang juga melakukan  sesuatun yang merugikan  rakyat.  Lalu bagaimana tidak akan  pesimis melihat kenyataan yang demikian.

Secara singkat dapat disampaikan bahwa  untuk  dapat menjalani kehidupan yang aman, nyaman dan damai diperlukan kondisi yang aman juga, baik dari ancaan para penjahat,  dari luar negeri maupun ancaman dari  keinginan sebagian pihak yang ingin  menggoyang keberadaan negara kita tercinta.  Negara ini  sudah dipertaaruhkan oleh para pendahulukita dengan sangat hebat, lalu kenpa kita yang harus merawatnya saja menjadi tidak peduli, bahkan ingin menggantinya?  Keterlaluan!.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.