TENTANG PANSUS ANGKET KPK

Sebagaimana diketahui oleh masyarakat secara umum bahwa  saat ini sedang terjadi polariosasi pendapat di masyarakat tentang panitia angket DPR untuk KPK.  Menurut para pakar hokum bahwa  panitia angket itu sendiri acacat hokum karena tidak memenuhi atyuran perundangan yang ada.  Bahkan pada saat  peresetujuan di pleno DPR saja  banyak anggota DPR sendiri yang meninggalkan  ruang siding, karena tidak setuju dengan  angket tersebut.

Wakil ketua DPR Fahri hamzah dengan tanpa menghiraukan anggota  langsung memutuskan dengan mengetok palu dan akibatnya protes  bermunculan, namun  keputusan tentang itu tetap jalan terus.  Padahal sebagaimana  sudah dijelaskan oleh bayak ahli bahwa untuk  pembentukan  panitia angket harus  mendapatkan persetujuan seluruh anggota DPR.  Kita kemudian menjadi tidak mengerti atau dibuat tidak mengerti dengan  tindakan para anggota DPR etrsebut yang justru melanggar UU yang dibuatnya sendiri.

Lalu setlah  panitia tersebut dipaksakan untuk tetap ada, kinwerjanya juga sudah melenceng dari arah semula, yakni  dengan melakukan beberapa hal yang sama asekali tidak ada dalam dokumen  dibentuknya  angket tersebut.  Yang p[aling gress ialah  sebagian panitia angket melaha mendatangi  para koruptor di lembaga pemasayarakatan suka miskin dan  Pondok Bambu.  Tujuan utamanya ialah untuk mengorek keterangan dari para napi koru[si tersebut tentang perlakuan para penyidik  KPK saat menangani perkara mereka.

Sudah barang pasti  dengan mudah dapat ditebak bahwa tujuannya sangat tendensius, yakni untuk melemahkan atau mencari kelemahan KPK dan  dapat dipastikan merekan akan mendapatkan informasi tentang hal hal yang dapat melemahkan KPK.  Mengapa demikian?  Jawabannya sangat jelas karena sukber datanya dari mereka yang  korupsi dan  ditangani oleh KPK.  Bagaimanapun baiknya KPK untuk Negara  dan masyarakat, tetapi menurut para koruptor KPK itu menjadi musuh mereka, karena sudah pasti mereka akan mengemukakan  semua kejelekan tentang KPK.

Hal tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa DPR itu sem,acam melecehkan  hokum yang ada, sebab mereka yang berada di penjara itu sudah dinyatakan terbukti beralah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi.  Prosesnya di pengadilan juga sudah sangat transparan dan mereka semua  sudah  terbukti bersalah serta  hukumnya sudah  berkekuatan  tetap, sehingga smeua orang harus  mengjormati proses hokum tersebut.  Namun anehnya DPR sebagai salah satu lembaga Negara justru malah seolah tidak mempercayainya.

Lalu kita akan menilai DPR, khususnya panitia angket ini seperti apa? Apakah  tepat jika  mereka disebut sebagai badut atau lelucon sebagaimana yang disampaikan oleh mantan ketua KPK Busro Muqaddas dan beberapa orang lainnya.  Kalau  mereka disebut sebagai dagelan, sebaiknya  tidak usah mengatas namakan sebagai lembaga Negara yang digaji oleh Negara atau oleh uang rakyat.  Saya sendiri sesungguhnya  sama sekali tidak tertaris untuk berbicara mengenai persoalan politik, karena memang bukan kapasitas saya, namun lama kelamaan saya menjadi gatal juga  setelah menyakikan lelucon ini.

Sesungguhnya sudah terlalu banyak lelucon yang sudah dibuat oleh DPR, namun sehartusnya dengan berlalunya masa, mereka akan semakin bijak dan lebih baik kontribusinya untuk Negara,  tetapi yang kita saksikan ternyata lain sama sekali karenajangankan mereka memikirkan rakyatnya agar sejahtera, karena mereka sejatinya menggunakan nama wakil rakyat, hanya untuk tidak mengganggu  ketenangan rakyat saja mereka tidak mampu melakukannya.

Ketika dahulu ada “perang” antara kepolisian dengan KPK, kita sudah sangat sedih dibuatnya, karena seharusnya mereka itu saling bekerjasama untuk memberantas kejahatan.  Hanya karena sentiment perorangan sajalah yang kemudian menyeret lembaga  untuk berbenturan.  Untunglah saat ini  kedua lembaga tersebut sudah  cukup harmonis hubungannya dan kerjasama juga sudah dilakukan untuk memberantas kejahatan di negeri kita.

Nah, ini malah menggunakan lembaga  tinggi Negara DPR  untuk  melakukan keinginan yang sifatnya perorangan atau golongan dengan tega merusak lembaga tersebut, yakni membenturkannya dengan kepentingan rakyat dan Negara.  Kalau angket tersebut seharusnya ditujukan kepada pemerintah, dalam hal ini presiden dan  wakilnya, namun ini untuk lembaga penegak hokum pun  dijajahnya untuk  tujuan yang  sepertinya sudah diketahui oleh masyarakat.

Kalau dahulu mereka  mendengungkan untuk merevisi UU KPK lalu masyarakat menentangnya kerena  ketahuan  tujuannya, yakni untuk melemahkan KPK, lalu merka terus menerus menriakkan untuk penguatan, tetapi karena tekanan masyarakat sangat kuat, akhirnya  rencana revisi tersebut dibatalkan atau hanya sekedar ditunda saja.  Hal itu dikarenakan sebelumnya banyak diantara yang getol mengusulkan revisi UU KPK telah melontaarkan  keinginanya untuik mempereteli sebagian kewenangan KPK, seperti tentang penyadapan yang harus ijin pengadilan dan lainnya.

Jika  kewenangan KPK tentang penyadapan tersebut dihilangkan dengan dalih harus ijin pengadilan, maka KPK pasti  akan menjadi tumpul dan mereka yang  berniat korupsi akan semakin tenang dan meraja lela untuk melakukan korupsinya.  Nah, saat ini  niat mereka seolah akan terkabul dengan  disetujkuinya  pemebentukan penitia angket tersebut, meskipun  prosesnya masih dipertanyakan.  Artinya dengan senjata angket tersebut mereka sudah merencanakan membidik KPK dengan mendatangi para napi korupsi.

Masyarakat awam akan mudah menebaknya bahwa  informasi dari para koruptor tersebut sudah pasti akan merugikan KPK karena merka sangat membenci KPK yang telah menangkap dan memproses hukumnya di pengadilan.  Secara formal mereka sudah terbukti secara meyakinkan dan sah melakukan korupsi dan sudah mendapatkan kekuatan hokum yang tetap, lalu untuk apa mereka masih diwawancarai?  Pastinya ada  niat buruk dibalik penggalian informasi dari mereka itu.

Masyarakat harus tidak mempercayai informasi dari para napi koruptor tersebut, kalau mereka masih waras.  Artinya kita harus bertanya mengapa menggali informasi dari mwereka yang jelas jelas memusuhi KPK, kenapa  tidak memintanya dari masyarakat yang sehar, waras dan tidak terkena kasus  dan berhubungan KPK.  Kalau  menggunakan metodologi penelitian yang benar, penggalian data dari informasn yang sudah jelas beritikat tidak baik, itu tidak sah dan tidak berarti apap apa.

Menjadikan saksi pihak pihak yang terkait dengan para terdakwa  saja tidak diperbolehkan apalagi dari mereka yang sudah jelas  memusuhi, pasti informasinya tidak akan benar dan valid.  Kita semua akan menduga bahwa ujung dari angket tersebut ialah akan mengatakan bahwa KPK kinerjanya tidak baik dan menyalahi  aturan yang ada, lalu diusulkan untuk dibubarkan saja, sebagiamana  sudah  pernah dan seringkali dimunculkan dari beberapa  anggota DPR  selama ini.

Apalagi kemudian mereka juga beralasan bahwa keberadaan KPK ialah ad Hoc, sehingga  sangat mungkin untuk dibubarkan setelah dipandang tidak efektiof dan tidak memberikkan manfaat.  Bahkan sebelum ada penelotian mendalam saja  sudah ada sebagian anggota DPR yang menyatakan bahwa KPK  melakukan kerjanya serampangan, dan apa yang dilakukan untuk kasus e KTP saja itu hanyalah omong kosong semata, karena hanya dirancang oleh oknum di penyidik KPK.

Padahal kita tahu semua  persidangan untuk itu sudah berjalan dan sudah ada tersangkanya.  Lalu Negara ini mau dibawa kemana?  Apakah kalau sudah  anggota dan lalu boleh mengatakan  apapun dan membuat pernyataan apapun untuk meresahkan masyarakatnya sendiri?. Pendeknya pansus KPK  saat ini kerjanya sudah melenceng dan tidak terarah dengan benar, melainkan sudah diarahkan untuk mematikan KPK.  Namun kita berharap KPK akan tetap tegar dan masyarakat akan tetap cinta dan membela KPK hingga korupsi hilang  drai negeri kita, amin.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.