BAGAIMANA DENGAN HTI?

Sebagaimana kita tahu bahwa  organisasi Hizbut tahrir Indonesia atau yang lebih dikenal dengan HTI telah diproses untuk dibubrakan oleh pemerintah.  Sudah barang tentu pembubaran tersebut didasarkan atas kajian yang mendalam setelah mencermati dan mengikuti  rakam jejaknya sejak cukup lama. Atas dasar kajian tersebut  kemudian dapat disimpulkan bahwa HTI  merupakan organisasi yang tidak  sepaham dan bahkan mengingkari dasar negara Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ikan dan UUD 1945.

Keberadaan HTI di seluruh wilayah nusantara  ternyata terus menerus menuai kontroversi, karena selalu saja  menyerang dasar negara pancasila, meskipun dalam  bahasa yang berbeda; ada sebagainnya yang terus terang dan sebagiananya dalam bahasa samar samar.  Kesimpulan lainnya bahwa  HTI bukan lagi merup[akan organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah, melainkan sudah memerankan dirinya sebagai parpol, dan mengusung khilafah yang merupakan organisasi trans nasional.

Jika HTI dibiarkan dalam program dan propagandanya, tentu akan membahayakan keutuhan NKRI dan keberadaan pancasila sebagai satu satunya dasar negara.  Dalam prakteknya pada saat HTI melakukan kegiatan, dapat dipastikan di situ akan bebenrturan dengan organisasi yang pro NKRI dan Pancasila, seperti  banser dan beberapa elemen masyarakat lainnya, dan hal itu sudah terjadi ebrkali kali dan sama sekali tidak ada penyelesaiannya.

Bahkan pada saat itu pemerintah terkesan membiarkan bahaya mengancam NKRI, yanki dengan terus membiarkan HTI melakukan berbagai kegiatan dan  deklarasi khilafahnya tersebut.  Sudah cukup banyak orang yang kemudian terpengaruh ajakan HTI untuk mengusung khilafah yang dianggapnya sebagai ajaran islam  tunggal itu.  Secara kasat mata tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena  masih banyak tokoh dan ulama yang tahu tentang islam yang justru menolak konsep khilafah tersbeut.

Pada saat ini  kita akhirnya menyadari bahwa ternyata HTI itu merupakan organisasi yang  bukan saja membahayakan keberadaan NKRI, tetapi juga sekaligus membahayakan generasi muda kita yang akan dijejali dengan konsep satu arah dan menyalahkan yang lain.  Kalau ide kekhilafahan  dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah, tentu tidak ada salahnya, karena itu merupakan sebuah konsep yang dilahirkan oleh pemikir muslim yang menginginkan adanya khilafah tunggal di dunia ini.

Namun kalau kemudian hal tersebut dipaksakan untuk diakui sebagai ajaran islam tunggal, pastinya akan mendapatkan pertentangan, karena masing masing umat, termasuk yang muslim telah mempunyai sitemnya sendiri yang juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam.  Salah satunya ialah NKRI yang dibangun dan diperjjuangkan oleh para ulama  serta dipertahankan oleh mereka dan kaum  santri serta elemen lainnya.  Na, kalau kemudian dipaksakan bahwa  sistem khilafahlah yang harus dijadikan pedoman, maka itu sudah persoalan politik yang  dianggap mebahayakan.

Secara kajian dan bukti bukti penyimpangan HTI sudah berada dintangan pemerintah dan pihak berwajib, dan tentu jika nantinya  diperlukan untuk dihadirkan sebagai barang bukti, akan disamp[aikan di depan pengadilan.  Pernyataan menkopolhuam beberapa waktu lalu yang akan emmbubarkan HTI tentu perlu disikapi dengan sangat baik, dan bukan ditanggapi secara emosional yang hanya akan menyebabkan terjadinya polemik berkepanjangan.

Saat ini banyak orang yang masih belum memahami persoalan dengan  tepat dan kemudian berkomentar, seolah dirinya sajalah yangpaling tahu tentang HTI, lalu komentar yang disampaikan ternyata sangat miring dan cenderung menyalahkan pemerintah yang gegabah membubarkan HTI.  Bahkan tokoh yang selama ini dianggap moderat, ternyata juga kebuka identitas dirinya, terutama dengan ideolgi yang dianutnya.

Pembubaran sebuah organisasi memang secara  prosedural harus melalui pengadilan, namun  menurut saya terkadang diperlukan juga hal hal luar biasa yang segera untuk dilakukan oleh pemerintah, sambil etrus memprosesnya sebagai syarat prosedural.  Ketika ada bahaya yang mengancam keutuhan NKRI dan  p[ilar kebangasan lainnya, apakah kemudian tetap harus mengiokuti prosesdur biasa? Tentu hal tersebut akan semakin emmbahayakan NKRI.

Nah, untuk mencegah terjadinya hal hal yang tidak diinginkan, tentu ada hal istimewa yang diberikan kepada pemerintah untuk menanggulangi bahaya tersebut, meskipun tidak harus melalui prosesdur biasa.  Pembubaran HTI sebelum dilakukan melui pengadilan menurut saya  dapat dilakukan, karena prosedur pengadilan emmerlukan waktu yang cukup panjang, dan  bahaya sudah emngintai sedemikian serius.  Langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah menurut saya sudah tepat sambil nantinya tetap akan diselesaikan melalui pengadilan.

Dengan pernyataan bubarnya sebuah organisasi tersebut, praktis  organisasi etrsebut sudha dilarang untuk melakukan berbagai kegiatan, dan itu menrupakan langkah tepat untuk memutus tali behaya yang bakal ditimbukan. Kemudian langkah  menempuh jalur pengadilan juga tepat karena itu merupakan rpiosesrdurt normal yang memang sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada.  Namun sekali lagi langkah  darurat untuk membubarkan sebuah oragnisasi yang membahayakan keutuhan NKRI juga sangat diperlukan.

Biarlah  ada orang atau tokoh yang berkomentar miring tentang pembubaran HTI, namun yang mendukungnya masih cukup banyak, bahkan jauh lebih banyak, karena telah merasakan  betapa bahayanya langkah dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh HTI tersebut.  Andaikata  konsep tentang kekhalifahan tersebut hanya dikaji  secara keilmuan saja,  kiranya tidak ada yang merasa terganggu atau  terusik dengannya, tetapi kalau kiprahnya sudah mendeklarasikan khilafah di Indonesia sebagai bagian dari khialafh  di negra lain, maka itu sudah kegiatan politi yang tidak sesuai dengan dsar negara dan pilar kebangsaan lainnya.

Akhir akhir ini sebelum dibubarkan, kiprah HTI banyak mewarnai kampus khususnya kampus perguruan tinggi umum dan ternyata mendapatkan simpati yang cukup banyak dari para mahasiswa.  Namun setelah diketahui tujuan aslinya, ekmudian ada upaya untuk merontokkannya, baik secara formal melalui perintah menteri maupun dengan kesadaran sendiri setelah  menyaksikan sendiri betapa klegiatan HTI  tersebut ternyata menjurus kepada penentangan kepada dasar negara dan keinginannya untuk membentuk kekhilafahan yang bersifat transnasional.

Bahkan jauh sebelum HTI dibubarkan tersebut, sudah banyak elemen masyarakat kita yang  menyampaikan bahwa kiprah HTI di tanah air sungguh sudah membahayakan, akan tetapi pemerintah masih diam dan belum bertindak, termasuk meberikan peringaan.  Ternyata pemerintah dengan ebrbagai komponen lainnya  sedang dan terus melakukan kajian dan pendalaman terhadap sepak terjang HTI di berbagai daerah, dan setelah mereka mengetahui secara pasti kioprah dan bajhayanya, barulah kemudian mereka menyetakan tentang pebubaran HTI tersebut.

Sudah barang tentu kita yang sudah gerah sejak cukup lama sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, terlepas masih banyak pihak yang tetap menyalahkan pemerintah karena tidak didahului dengan peringatan hingga tiga kali dan dilakukan dengan menggugatnya di pengadilan.  Namun sebagaimana kita ketahui  dan sebutkan di atas bahwa ada kalanya memang dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan bangsa dna Negara dari segala macam bahya, tentu nega diberikan kewenangan yang lain dari prosesdur biasa.

Biarlah  masih ada yang berpikir formalis  dan  menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh menkopolhukam tersebut adalah salah dan  membahayakan system demokrasi kita.  Namun  masih cukup banyak dan bahkan mayoritas umat di Indonesia tentu akan emndukungnya, karena dalam situasi darurat Negara haurs diutamakan daripada hanya mengikuti prosedur normal.  Akan tetapi langkah yang kemudian ditempuh oleh negera juga sangat tepat yakni  dilakukan proses di pengadilan.

Semoga kita mampu untuk  ikut  dalam bagian yang menyelamatkqan Negara dan bangsa ini, dan sekaligus juga menyelamatkan generasi muda dari kemungkinan terburuk yang bakal dapat dialami oleh mereka karena hanyut dalam aliran yang sama sekali bertentangan dengan  empat pilah berbangsa dan Negara, yakni Pancasila, undang undang Negara  RI 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Amin.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.