KUALITAS KHATIB

Sejak dahulu umat Islam sudah sangat mempercayai para ulama dalam kapasitas mereka sebagi pihak yang menguasai persoalan agama, sehingga mereka sesungguhnya mempunyai otoritas untuk berbicara  mengenai masalah agama.  Hanya saja kemudian akhir akhir ini muncul sedikit persoalan terkait dengan maraknya isu isu yang kurang sedap didengar, yakni adanya sebagian khatib dalam shalat jumat yang  bukannya memberikan nasehat kepada umat untuk semakin  hidup rukun dengan sesama dan juga meningkatkan  ibadahnya, melainkan justru malah mengajak umat untuk membenci pihak lain.

Penggunaan panggung  atau mimbar khutbah sebagai  waana untuk menyampaikan  ajakan provokatif, membenci pihak lain dan mencaci maki lawan politik, dan sejenisnya, tentu sangat tidak kondusif bagi masyarakat yang  sedang ingin bersatu dalam  kenyamanan dan kedamaian.  Karena itulah kemudian muncul ide spontanitas untuk bagaimana caranya agar para khatib tersebut kembali kepada habitatnya, yakni mengajak kepada umat untuk memperbanyak amal,  dan hidup rukun dalam  lingkungan masing masing.

Kemudian muncullah wacana untuk memberikan sebuah sertifikat kepada para khatib atau setidaknya menstandarkan mereka dengan tujuan utama agar  mereka tidak akan mengeluarkan  kalimat kalimat yang membahayakan kesatuan umat dan tidak pula menjadikan khotbah sebagai arena untuk  melakukan serangan kepada pihak lain atau  ajakan untuk membenci pihak lain dan sejenisnya.

Namun ide  tersebut belum juga dibuat rencanya, tetapi tanggapan beragam sudah bermunculan di masyarakat.  Pada  kebanyakannya mereka  tidak speendapat, karena itu berarti membatasi mereka untuk menyampaikan pesan agama, sebagaimana yng adahulu pernah dilakukan oleh rezim orde baru yang sangat menyiksa umat.  Mereka beranggapan bahwa persoalah obadah seperti itu tidak pelru diatur oleh pemerintah, tetapi cuckuplah diserahkan kepada para ahlinya, yakni para ulama.

Munculnya  beda pendapat tersebut sesungguhnya merupakan hal biasa, hanya saja  untuk mendapatkan titik temu dalam mengurai persoalan ini memang tidak mudah.  Satu sisi memang  secara riil saat ini muncul beberapa khotib yang  memanfaatkan panggung tersebut untuk tujuannya  sendiri sehingga dianggap telah melenceng dari tujuan khotbah itu sendiri.  Sementara itu  untuk persoalan khotbah memang  urusannya para ulama, sehingga seharusnya  memang ada kebutuhan menstandarkan  para khotib, namun kita juga tidak ingin membatasi mereka dalam memberikan khutbahnya.

Karena itubarangkali dapat ditempuh dengan memberikan pelatihan menejemen kepada para takmir masjid agar mereka selektif dalam memilih khatib yang akan memberikan khotbah maupun ceramah di masjid tersebut. Tujuannya sangat jelas, yakni agar  masjid atau tempat ibadah lainnya tidak dijadikan sebagai  wadah untuk  memecah belah umat,  baik melalui khutbah yang provokatif, menyampaikan kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu atau lainnya, maupun melalui ceramah keagamaan yang biasa digelar di masjid atau tempat ibadah lainnya.

Itu baru  satu kasus yang sangat sensitif untuk diatur secara langsung oleh pemerintah dalam hal ini kementerian agama. Sesungguhnya masih banyak kasus lainnya yang  terkait dengan kehidupan beragama masyarakat kita yang masih membutuhkan  arahan dan juga bimbingan agar  tepat dan sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri.  Namun jika hal tersebut langsung dilakukan oleh pemerintah, maka akan  dikritik dan bahkan  ditentang oleh mayoritas ulama yang sesungguhnmya mempunyai otoritas untuk itu.

Menurut saya pemerintah sebaiknya hanya  memfasilitasi saja tentang hal tersebut, sedangkan pelaksanaan mengenai pembinaan atau standarisasi dan lainnya biarkan  dilakukan oleh para ulama sendiri.  Hanya saja  pemerintah memang harus memberikan dorongan maksimal kepada seluruh ormas untuk melakukan penguatan dan arahan kepada semua pihak terkait dengan pelaksanaan khutbah dan sejnisnya yang dilakukan oleh masyarakat.

Peran ulama dan lebih lebih para takmir masjid sesungguhnya sangatlah penting.  Artinya jika para tamir  mengetahui tentang seluk beluk peribadatan secara umum dan juga  mengerti tujuan ibadah, maka  dapat dipastikan mereka akan memilih para khotib dan juga para dai dengan sangat baik dan selektif.  Para khotib dan dai yang tidak mengetahuipersoalan agama dengan baik, tentu tidak akan dipasang  atau mereka yang  terbukti telah memberikan provokasi yang berpotensi memecah belah umat juga tidak akan diberikan tempat di masjid tersebut.

Saat ini kita  dapat menyaksikan bahwa para pengurus masjid sepertinya  belum banyak yang peduli terhadap persoalan ini, sehingga pengurusan masjid cukup diserahkan kepada  seseorang yang biasa disebut sebagai marbot semaat.  Masih beruntung jika marbot tersebut mengetahui persoalan agama  lebih baik, karena kalau demikian, masjid akan teruus dengan baik termasuk para khatib dan penceramah dalam berbagai kesempatan.  Namun jika marbot tersebut sama sekali ti tidak paham tentang agama, bisa bisa justru hanya dimanfaatka oleh  pihak pihak tertentu saja.

Maraknya para marbot yang hanya ingin numpang tinggal di masjid saja itu  sudah cukup menggembirakan, yakni  ada pihak yang mengurusi masjid, namun  hal tersebut seharusnya diimbangi dengan pembinaan kepada mereka, termasuk  peningkatan kapsitas mereka dalam urusan peribadatan dan  menejemennya.  Tujuannya  agar mereka dapat diandalkan dalam hal pemakmuran masjid secara umum.

Kita sesungguhnya sangat sepakat dengan usaha peningkatan kapasitas mereka yang berhubungan dengan umat, termasuk para khatibnya.  Tentu  jika mereka itu para ulama yang sudah dikenal mempunyai ilmu yang  cukup, maka justru merekalah yang  dimanfaatkan untuk mebina  para khatib dan dai  muda yang masih membutuhkan bimbingan dan  penggalian ilmu lebih jauh.  Para  khatib dan dai muda harus dingatkan bahwa mereka tidak boleh berpuas diri dengan ilmu yang  sudah didapatkan, karena boleh jadi ilmu mereka itu belum mencukupi untuk diterapkan  pada umat yang mempunyai problem serius.

Barangkali untuk mengatsi persoalan ini ada baiknya pemerintah dalam halini kementerian agama menginisiasi  dan  bekerjasama dengan ormas Islam untuk secara berkali melakukan pembinaan kepada  para khatib dan dai agar  mereka memahami bagaimana seharusnya  pembinaan dan informasi yang disampaikan kepada umat tersebut mampu menggugah mereka untuk  mau melakukan  yang terbaik bagi diri mereka, lingkungan, masyarakat dan bangsa secara umum.

Mungkin persoalan agama, sebagian besar para dai dan khatib sudah cukup mampu untuk melakukannya  setidaknya dalam batas minimal, akan tetapi dalam kaitannya dengan kehidupan  amsyarakat kita, terkadang mereka  tidak peduli dan tidak mau tahu, sehingga  terkadang terjadi benturan antara pemahaman mereka dengan tujuan hakiki  dalam mebentuk masyarakat yang harmonis dan  damai di negara kita.  Karena itu wawasan kebangsaan memag harus diberikan kepada mereka, dengan harapan mereka dapat juga menyuarakannya melalui mimbar  khutbah dan juga  ceramah keagamaan yang dilakukannya.

Jikalau standarisasi  ataupun apa namanya diperlukan, maka yang melaksanakan bukanlah pemerintah, melainkan masyarakat itu sendiri, melalui ormas yang ada.  Namun jika  haltersebut tidak dianggap urgen, seaiknya pembinaan yang  kontinyu harus dilakukan agar hal hal yang saat ini dirasakan  dan berpotensi untuk memecah belah umat tidak akan terjadi  lagi di masa mendatang.

Pada akhirnya kita berharap bahwa persoalan  ibadah dan persoalan agama secara umum memang menjadi otoritas ulama, namun pemerintah sesungguhnya juga mempunyai peran melindungi dan membina agar tujuannya tetap terjadi sambil terus memperbaiki sarana yang dibutuhkan.  Cukuplah kiranya pemerintah memberikan fasilitas tanpa harus campur tangan dalam hal yang terkait dengan peribadatannya.  Biarlah  semua itu diurus oleh masyarakat, dengan tetap diarahkan agar  semuanya  mengacu kepada terwujudnya kehidupan  bermasyarakat yang baik, kondusif dan aman serta damai, semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.