IDZA WUSSIDAL AMRU ILA GHAIRI AHLIHI FANTADHIRIS SA’AH

Mungkin sudah terlalu lama kita  hidup dalam kondisi tidak ideal, sehingga kemudian memunculkan banyak percobaan dann alternative yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan, namun yang terjadi justru sebaliknya, malah semakin runyam.  Hal tersebut  dapat dilihat dari kehidupan  bernegara dalam lingkup pemerintahan daerah.  Banyaknya penyeleweangan dan  ketidak adilan yang ditunjukkan oleh para penguasa semenjak  Orde Baru, yang cenderung mementingkan stabilitas, meskipun harus memperhangus hak hak sipil dan bahkan memaksakan kehendak.

Setelah era reformasi yang tidak dibarengi dengan  kesadaran yang kuat, justru malah semakin membuat  kondisi  tidak membaik, tetapi malahan lebih buruk.  Kalau dalam era Orde Baru, praktek korupsi dilakukan dengan begitu massif oleh penyelenggara negara dan  seolah tidak ada yang berani menyentuhnya, tetapi setelah ada KPK dalam zaman reformasi, opara pimpinan yang  merasa terbebas dari cengkeraman sebuah rezim, ternyata justru malah lebih binal dalam prkatek korupsi.

Betapa banyaknya  pimpinan dan kepala daerah yang terlibat persoalan korupsi dan sudah diproses, dan juga mereka yang belum diproses, atau bahkan belum ketahuan.  Celakanya system dan persyaratan untuk menjadi seorang kepala daerah ternyata juga cenderung menggiring agar para pimpinan  daeha tersebut melakukan praktek korupsi.  Syarat seorang harus diusung oleh partai politik, mungkin dilihat dari satu sisi ada baiknya, tetapi dalam prakteknya, pasti terjadi tawar menawar dan  perdagangan serta ada mahar yang harus dirserahkan.

Jadilah seorang calon kepala daerah harus membeli terlebih dahulu kepada partai politik, kemudian baru  dapat mencalonkan dirinya.  Apakah hal tersebut sudah selesai, ternyata masih belum, karena proses berikutnya ialah bagaimana cara memenangkan pilihan.  Nah, kondisnya juga  semakin emmperparah  keadaan, karena  semua calon cenderuing jor joran dalam hal modal untuk kampanye dan lainnya, bahkan pada saatnya juga ada  pembagian uang untuk rakyat agar mau memilihnya.

Pertimbangan akal sehat tentu tidak akan  ketemu, karena  kalaupun mereka jadi dan terpilih, maka selama menjabat lima tahun, modal yang sudah dikeluarkan tidak akan tertutup dengan gaji dan tunjangannya. Karena itu kondisi tersebut memacu para pejabat tersebut untuk melakukan penyeleweaangan jabatan dengan melakukan praktek korupsi dan sejenisnya.  Mereka sudah pasti akan berpikir mengembalikan modal dan bahkan mencari keuntungan untuk  bertarung pada periode berikutnya.

Bahkan saat ini sudah dianggap lazim jika calon kepala daerah diboosi oleh para penguasaha, tentu dengan  sebuah “janji” pada saatnya nanti mereka akan dapat memenangkan proyek pembangunan di daerah tersebut.  Nah, ini lagi lagi yang dirugikan ialah negara dan rakyat secara umum, karena pembangunan pastinya tidak akan sesuai dengan  harapan awalnya.  Termasuk kualitas bangunan juga sangat memperihatinkan, sehingga dalam waktu tertentu sudah harus rusak.

 Dengan kondisi   seperti itu maka  orang terbaik yang pantas menjadi pemimpin dan kepala daerah justru  tidak akan dapat mencalonkan diri, karena tidak mempunyai cukup modal, sedangkan yang sanggup untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerha ialah mereka yang  mempunyai harta, tanpa harus tahu dari mana dihasilkannya.  Namun amat sangat disayangkan bahwa para pengusaha dan  pemilik modal besar tersebut tidak emmpunyai kapasitas dan kapabilitas menjadi seorang pemimpin.  Akibatnya setelah mereka menjadi pemimpin,  tidak tahu  apa yang mesti dilakukannya.

Bahkan  saat ini ada kecenderungan masyarakat yang  tidak memaikirkan masa depan daerahnya, melainkan hanya  berpikir pendek dan sama sekali tidak mempunyai pandangan yang  penjang mengenai masa depannya. Siapapun yang  dapat memberiikan keuntungan sesaat, yakni dengan memberikan uang, maka dialah yang akan dipilih.

Mungkin mereka tidak salah ketika  berpikir demikian, karena dalam kenyataannya  dalam setiap pemilihan kepala daerah, kehidupan dan kondisi mereka sama sekali tidak pernah berubah, lalu kalau demikian keadannya, kan lebijh untung kalau ada yang memberi uang sekedar untuk mengganti upah  karena harus libur tidak bekerja, dan tentu ada alasan praktis lainnya yang menjadi kesimpulan pikiran mereka.

Apalagi  banyak generasi muda yang  tidak mau berpikir panjang dan hanya  mengejar kesenangan belaka.  Mereka justru akan lebih cenderung memilih calon yang popular, dan jika salah satu calonnya adalah seorang artis yang menjadi idola anak muda, maka itulah yang kemudian dipilih, padahal calon tersebut tidak mempunyai kehalian dalam bidam menejemen dan juga memimpin, apalagi memimpin  masyarakat yang  cukup besar dengan persoalan yang cukup banyak.

Nah, kita dapat membayangkan, lantas bagaimana nasib masyarakat yang dipimpinnya tersebut?, pastinya tidak ada harapan untuk kesejahteraan dan pembenahan kondisi.  Hanya untungnya masyarakat sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu, sehingga ada atau tidak ada pemimpin, berkualitas atau sama sekali tidak bisa berbuat apa apa,  menjadi sama saja. Itulah yang dapat kita saksikan  Indonesia pada saat ini, di beberapa daerah.

Memimpin bukan lagi  menjadi sebuah tuntutan amanah, melainkan  sudah berubah menjadi lahan untuk menghasilkan dunia atau harta.  Barangkali itulah salah satu yang menjadi penyebab bangsa ini banyak mendapatkan musibah, dari berbagai jenis, baik di daratan, lautan, bahkan juga di udara. Silih bergantinya musibah yang menimpa bangsa ini seolah tidak ada habisnya  dan tidak  pernah berhenti.  Mungkin ada sebagian pihak yang  berperasangkan buruk kepada Allah swt, dan menganggap Tuhan tidak adil dan sejenisnya.

Tetapi kalau kita mau merenungkan semua kejadian tersebut, musababnya ialah  kita tidak menempatkan pemimpin  pada orang yang memang berhak memimpin. Kemimpinan itu sebuah  amanah dank arena itu harus dipertanggung jawabkan, bukan saja kepada masyarakat, melainkan juga kepada Allah swt.  nah, persoalannnya ialah sang pemimpion tersebut tidak kapabel dan tidak tahu apa yang  seharusnya dilakukan.

Itulah kenapa  ada  sebuah riwayat yang menyatakan bahwa “ketika sebuah urusan ( dalam hal ini memimpin  rakyat) diserahkan kepada pihak yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”.  Makna hancur tersebut bukan berarti negara atau sebuah daerah bubar, melainkan lebih kepada  daerah tersebut menjadi tidak nyaman, banyak korupsi, dan  akhirnya Tuhan menurunkan musibah kepada  masyarakat tersebut.

Saat ini kita  sedang menghadapi pilkada serentak jilid kedua pada tahun 2017 nanti, namun meskipun masih cukup waktu, gaungnya sudah sedemikian rupa  heboh, bahkan  sudah ada yang bermain main untuk menjatuhkan mental  rivalnya, tentu dengan berbagai cara dan gaya yang dapat dilakukan.  Kita juga  masih menyaksikan adanya  pihak yang sesungguhnya mempunyai dunia sendiri, tertarik untuk terjun dalam  dunia  kepemimpinan daerah.

Dengan begitu masih ada kemungkinan semakin lama deretan penderitaan rakyat yang akan dialami, walaupun ini bukan semacam pikiran buruk kepada Tuhan, melainkan karena secara lahir aka nada  sebuah urusan yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya.  Namun kita berharap kepada masyarakat agar jeli dalam memilih pemimpin, sehingga ke depannya akan  menjadi lebih baik dan selamat.  Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.