REVOLUSI MENTAL

Pada saat presiden Jokowi mencanangkan mengenai revolusi mental, banyak yang mencibir dan bahkan mengkritiknya sebagai sebuah gagasan yang mirip ke komunis dan sejenisnya, namun juga banyak yang mendukungnya dengan pengertian bahwa revolusi mental itu sepadan dengan upaya membenahi moral bangsa yang sudah sedemikian rusak parah.  Bahkan para pejabatnya juga sudah  terjangkit penyakit yang akut tersebut sehingga mereka justru tidak  memperjuangkan kesejahteraan rakyat, malahan  sebaliknya  memikirkan dirinya sendiri.  Mereka tega menggarong kekayaaan negara untuk diri sendiri.

Namun sesungguhnya  banyak persoalan seputar mentalitas tersebut.  Kita tahu bahwa  bangsa ini sudah terlalu lama mengidap penyakit yang akut, nemaun masih belum disadari dengan seksama, akibatnya penyakit tersebut terus menjalar dan  merasuki di hampir seluruh sendi kehidupan manusia Indonesia.  Bukan saja masyarakatnya, melainkan  para pejabatnya sudah sedemikian rupa terkena penyakit tersebut.  Dengan menjalarnya penyakit yang tidak segera diobati tersebut,  para pejabat kita justru asik dengan penyakitnya tersebut dan tidak berusaha untuk mengjindarinya.

Salah satu yang  mudah ditemukan ialah bagaimana  mereka tetap memelihara  aturan yang menyulitkan dan berbelit,padahal sesunggunya  akan sangat mudah jika diubah dan kalau ada kemauan, maka akan banyak hal yang dapat dilakukan dan dihasilkan.  Salah satu hal yang beberapa  waktu lalu dibuka oleh presiden ialah bagaimana sulitnya  ijin untuk sebuah perkara.  Sebagiannya ada yang hingga menghabiskan waktu  bertahun tahun dan belum juga selesai.  Lalu presiden memerintahkan agar ijin tersebut dapat diproses dalam hitungan hari, bukan bulan dan tahun.

Nah, setelah perintah tegas tersebut, ternyata ijin tersebut  dapat diselesaikan  dalam waktu kurang dari satu buan, padahala sebelumnya  tahunan.  Bahkan kemudian presiden juga meminta bahwa ijin tersebut jangan harian, melainkan cukup jam jaman saja, dan  ternyata hasilnya dapat diselesaikan  dalam tiga jam saja.  Bayangkan betapa berbelitnya ijin yang sebelumnya memerlukan waktu tahunan, kemudian ternyata dapat diselesaikan hanya  beberapa jam saja.  Sungguh sebuah penghamuran waktu dan kesempatan yang sangat mubadzir.

Contoh lainnya ia;ah dalam hal  produksi  daya PLN yang sebelumnya dalam  waktu puliuhan tahun, hanya dapat dihasilkan 55 ribu mega whatt saja, dan kemudian presiden mencanangkan agar dalam waktu 5 tahun dapat dihasilan sekitar 35 ribu mega whatt.  Tentu banyak yang tidak percaya dan  bahkan menganggapnya  sebagai  fatamirgana semata.  Bahkan hingga menteri pn juga  mengkritiknya sedemikian rupan, namun  dengan perhitungan akurat sesungguhnya hal tersebut dapat dilakukan.

Persoalan yang selama ini membelit ialah  ijin dan pembebasan lahan.  Persoalan ijin, katanya hingga mencapai 59 ijin untuk  masalah tersebut.  Lalu presiden meminta agar disederhanakan, sehingga saat ini tinggal hanya 22 ijin saja, dan itupun presiden meminta agar dikurangi lagi sehingga prosesnya akan menjadi mudah dan cepat.  Pandangan yang menganggap program 35 ribu mega  whatt tersebut hanyalah  angan angan semata, disebabkan  hanya menilik dari proses yang  selama ini dilalui.  Tentu akan sangat tidak mungkin, karena hanya untuk megurus ijinnya  saja sudah harus bertahun tahun sendiri.

Demikian juga regulasi di beberabagi keeterian yang santat banyak, justru akan meyulitkan dan  menjebak sendiri.  Konon jumlah regulasi tersebut mencapai lebih dari ratusan, sehingga akan menyulitkan semua pihak.  Seharusnya regulasi tersebut disederhanakan, sehingga akan memudahkan dan meirngankan  masyarakat.  Memang akan ada  beberapa pihak yang kehilangan sesuatu, karena  regulasinya hilang, namun itu semua untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Jadi  mentalitas   sebagian anak bangsa ini memang sudah sedemikian parah dan harus segera diperbaiki agar   keinginan kita untuk mempercepat tercapainya pembangunan yang menyeluruh, dapat diwujudkan.  Kita  sangat menyadari bahwa semua pihak pasti akan berusaha mempertahankan semua hal yang  diangap menguntungkan dan  siapapun yang akan berusaha megubahnya harus disingkirkan, karena dapat mengurangi pendapatan.

Namun kalau kita menyadari betapa bangsa ini sudah terlalu lama menderita dan harus segera merasakan kebebasan dan kesejahteraannya, maka harus segara dilakukan upaya untuk mengubah mental atau dengan kata yang lebih hebat lagi merevolusi mental agar semuanya  menjadi bagus dan  lebih memikirkan  bangsa dan negara ketimbang dirinya sendiri dan kelompoknya.

Dengan demikian revolusi mental itu sangat identik untuk  mengobati penyakit mental yang selama ini terus menggerogoti anak bangsa kita, seperti  suka korupsi, suka  menipu, suka memilih jalan  pntas untuk mendapatkan sesuatu tanpa memikirkan akibat kerusakan lingkungan dan lainnya.  Mental seperti itu  sudah barang pasti akan  merusak sistem yang sudah dibangun dan akan  merusah sendi sendi  dan pilar negara yang sudah di bangu oleh para pendiri bangsa ini.

Saat ini  masih banyak anak bangsa yang belum menyadari betapa pentingnya hidup sejahtera bersama, dan hanya baru  menyadari betapa pentingnya hidup sejahtera untyuk dirinya sendiri.  Dengan begitu bangsa ini akan  sulit untuk maju dan berkembang, karena tidak ada keadilan ekonomi dan juga hukum.  Para pejabatnya sudah   sedemikian parah terkena penyakit mental sebagaimana disebutkan di atas.

Para pengusaha yang seharusnya membayar pajak, masih saja lebih suka kong kalikong dengan para pejabat pajak yang tentunya akan lebih menguntunkan mereka, karena  pengusaha tentu akan megeluarkan uangnya  lebih sedikit dan pejabatnya tersebut akan  menjadi  kaya, karena  semua uang tersebut hanya akan masuk ke kantongnya sendiri, dan yang dirugikan ialah rakyat dan negara.

Secara teoritis sudah banyak dihitung oleh para ahli, yakni jika para wa=jib pajak tersebut membayar sebagaimana aturan main yang ada k4e kas negara, maka negara ini tdak lagi perlu hutang kepada negara lain untuk membangun, apapun termasuk  infra struktur yang dibutuhkan masyarakat secara mendesak.  Bahkan hutang yang  trilyiunan rupiah tersebut dalam beberapa tahun ke depan akan  sudah terlunasi.

Namun sayangnya  masih banyak, bahkan lebih dari 60%  para wajib pajak  mengemplang pajak serta bermain main dengan petugas pajak.  Untuk itulah diperlukan revolusi mental, baik  bagi para pengusaha nakal maupun para petugas pajak yang masih belum jera dengan beberapa teman mereka yang sudah diproses hukum dan mendapatkan ganjaran  penjara.  Memang sangat mendeask bagi kita untuk melakukan sesuatu, namun jika para pemimpin bangsa ini masih asyik dengan posisi enak mereka,  maka  akan sangat sulit mewujudkan revolusi mental tersebut.

Prsiden memang sudah memulai, yang seharusnya jajaran pemerintah di daerah di seluruh Indonesia harus  melakukan hal yang sama, bukan hanya menjadi penonton saja atau bahkan malah mengganggu upaya revolusi mental tersebut.  Pada kanyataannya lebih dari 300 kepala daerah saat ini bermasalah dengan KPK, itu berarti mereka masih sakit mental yang harus terlebih dahulu disembuhkan, dan tidak mungkin diharapkan akan merevolusi mental pejabat lainnya.

Nah, menurut saya untuk tidak  menunda pelaksanaan revolusi mental ersebut, presiden memang harus tegas dalam  mengambil keptusan, khususnya kepada para m,enterinya.  Siapapun yang tidak sejalan dan tidak melakukan revolusi mental di kementeriannya, segeralah dilakukan tindakan, seperti merushufel dan lainnya.  Demikian juga dengan para kepala daerah, baik proponsi maupun  kabupaten / kota, harus segera melakukan hal yang sama agar  pelaksnaan revolusi mental daat berjalan bersama dan efektif haslnya.

Marilah kita mulai dari diri kta sendiri, kemudian meluas ke lingkungan kerja kita dan kemudian l;ebih meluas lagi kepada pihak lain yang tidak menjadi tanggung jawab kita secara langsung.  Kita sudah sangat ingin menyaksikan betapa  Indonesia menjadi  sejahtera dan mau serta dierhitungkan oleh negara lainnya dalam berbagai hal.  Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.