TENTANG ISU PELEMAHAN KPK

Persoalan revisi UU KPK  sudah demikian hebatnya, sehingg menyita banyak pihak untuk berkomentar dfan sekaligus juga menolak.  Namun demikian DRP sebagai wakil rakyat rupanya memang  sama sekali tidak mendengarkan suara rakyat yang terus  berusaha menolak rencana revisi tersebut.  Rakyat pada umumnya mengetahui bahwa  revisi UU KPK tersebut ujung ujungnya ialah untuk melemahkan KPK.  Rencana tersebut terus bergulir dan  seharusnya sudah diputuskan melalui paripurna, namun alhamdu lillah masih ditunda karena ada perubahan sikap beberapa parpol.

Sebagaimana  kita tahu bahwa pada pembahasan di baleg, semua  fraksi di DPR sepakat untuk merevisi UU KPK terkecuali satu partai, namun perkembangan berikutnya dengan berbagai dalih yang berbeda, banyak partai politik yang berbalik menolak revisi UU KPK tersebut, sehingga paripurna harus ditunda hingga  minggu depan.  Kita berharap bahwa  pada saatnya nanti semua fraksi akan  sepakat untuk tidak mel;anjutkan rencana revisi UU KPK tersebut, karena hanya  membuat gaduh.

Sementara itu masih banyak pekerjaan yang menunggu untuk dilakukan oleh  para wakil rakyat tersebut.  Kita juga tahu bahwa  DPR saat ini sungguh sangat tidak produktif, karena  mereka hanya disibukkan dengan persoalan kekuasaan di parlemen saja, tanpa memperdulikan kepentingan rakyat banyak yang  terus menunggu peran mereka untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi  rakyat yang diwakili.

Seharusnya  para wakil rakyat tidak memaksakan kehendaknya untuk tetap merevisi UU KPK yang saat ini masih cukup bagus, dan belum memerlukan revisi.  Kalau para pimpinan KPK merasa ada hal yang harus diperbaiki, tentulah mereka akan mengusulkannya sendiri, namun ini yang terjadi malah sebaliknya, yakni para pimpinan KPK dan juga masyarakat tidak menghendaki revisi, malah DPRnya yang menginginkan. Tentu ini harus dibaca ada sesuatu dibalik rencana revisi tersebut.

Karena itu tidak salah jika banyak pihak  menuduh revisi tersebut hanya untuk menyelamatkan  banyak pihak yang salah dan melakukan korupsi di negeri ini.  Artinya kalau KPK menjadi lemah dan tidak mempunyai daya, maka  mereka yang jahat akan dengan  senangnya menikmati hasil kejahatannya tanpa harus takut diproses oleh KPK.  Mereka akan mengandalkan uang hasil kejahatan tersebut untuk menyelamatkan diri melalui berbagai caran yang memungkinkan.

Kalau KPK menjadi tumpul dan tidak mempunyai kewenangan menyadap, dan kalaupun  tenrtang p[enyadapan tersebut masih diberikan tetapi dengan syarat tertentu, semisal harus memperoleh ijin dari pihak lain, baik pengadilan maupun  dewan pengawas dan sejenisnya, maka itu sama halnya mempreteli kewenangan KPK yang saat ini menjadi andalannya.

Sesungguhnya setiap UU apapun, akan sangat wajar jika suatu saat dilakukan revisi untuk memperbaiki dan memperkuatnya, namun untuk kasus KPK ini sesungguhnya belum diperlukan revisi, karena justru rencana revisi sebagaimana yang sudah dibuat darafnya, ternyata justru akan  melamahkan posisi KPK sebagai lembaga khusus yang dimaksudkan untuk memberantas korupsi di negeri ini.  Pembentuykan dewan pengawas, mungkin masih dapat dimengerti, namun membatasi KPK untuk melakukan penyadapan, sungguh  sangat tidak relevan dengan  posisi KPKL  sendiri yang  sebagai lembaga  super yang dimaksudkan agar dapat melakukan pemberantasan korupsi.

Kalau persoalan  mengenai kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik tersendiri, disamping dari kepolisian dan kejaksaan, itu cukuplah dengan aturan lain yang tidak usah mengubah UU.  Toh selama ini hal tersebut sudah dilakukan.  Dengan begitu memang  belum ada alasan kuat untuk melakukan revisi terhadap UU KPK tersebut, karena justru kalau  rencana revisi etrsebut dipaksakan, pastilah ada niatan untuk melakukan pelemahan terhadap KPK.

Sungguh sangat aneh, kalau justru yang ngoto untuk melakukan revisi UU KPK tersebut ialah  dari parlemen, padahal  pengguna sendiri, yakni KPK masih merasa nyaman dan  belum perlu melakukan revisi.  Demikian juga dengan masyarakat yang  sudah melihat sepak terjang KPK selama ini yang sungguh sudah memberikan harapan  masa depan Indonesai yang lebih baik.

Boleh jadi mereka yang ngotot merevisi UU KPK dan kemudian berusaha melemahkan KPK,  adalah mereka yang ketakutan bahwa boroknya  akan  dapat dilihat atau setidaknya  niat untuk melakukan kejahatan yang sudah direncanakan, tidak akan dapat dilakukan, kalau KPK tidak dilemahkan, khususnya terkait dengan penyadapan.  Keberadaan  opengawas juga dikhawatirkan sarat dengan titipan sehingga  akan mempersulit KPK sendiri.

Mungkin dalam kondisi normal dan  masyarakat serta para pejabat dinnegrri ini sudah   mempunyai integritas tinggi dan  lebih mementingkan  rakyat dan negara ketimbangn dirinya sendiri dan kelompoknya, maka  keberadaan pengawas dalam  setiap lembaga itu diperlukan.  Tetapi  untuk KPK yang memang kelahirannya dimaksudkan untuk menangani korupsi yang sangat  merugikan bangsa, maka  pengawas tersebut tidak diperlukan, karebna justru akan  membelenggu KPK.  Cukuplah masyarakat saja yang menjadi pengawasnya.

Toh selama ini keberadaan KPK  sangat membantu   dalam hal penegakan hokum dan pemberantasan  korupsi.  Kalau kemudian ada  sedikit  persoalan terkait dengan  penampilan sebagian pimpinan  KPK yang  dianggap over dan lebih mementingkan show ketimbangn penyadaran terhadap masyarakat untuk tidak korupsi, maka itu  dapat diatasi dengan  lebih mengintensifkan  peran masyarakat dalam mengawasi  pimpinan KPK.

Kembali kepada persoalan awal, yakni  ditundanya  paripurna  untuk menegsahkan   rencana revisi UU KPK tersebut, kita tetap berharap banyak kepada para anggota DPR dan bahkan  para pimpinan partai politik untuk menghimbau dan menginstruksikan kepada seluruh anggotanya agar  menghentikan rancana revisi terhadap UU KPK tersebut.

Sementara itu pemerintah  juga diharapkan untuk menolak rencana  revisi tersebut.  Selama ini  suara dari istana mengatakan bahwa presiden dapat menyetujui revisi UU KPK tersebut dengan syarat untuk memperkuat KPK dan bukan untuk melemahkannya.  Suara tersebut sangat normative, dan ketika kita sudah mengetahui draf rencana revisi tersebut ternyata  dapat berakibat lemahknya  KPK, maka sudah seharusnya pemerintah, dalam hal ini presiden  harus  tegas menolaknya, bahkan dapat sejak awal  memerintahkan kepada menteri Hukum dan Ham  agar tidak menyer=tujui rencana revisi tersebut.

Rakyat sudah cukup beban  dalam hidupnya, jangan sampai  ditambah lagi  dengan beban harus  terus menyuarakan  penolakan   terhadap revisi UU KPK tersebut.  Rakyat akan  seang jika semua  potensi diarahkan untuk usaha menyelamatkan negara, bangsa, dan mensejahterakan  masyarakat.  Kita sangat percaya kepada presiden bahwa  pada akhirnya  akan menolak revisi tersebut.  Akan tetapi akan lebih baik jika penolakanntersebut disuarakan sejak saat ini, sehingga tidak banyak energy terbuang percuma.

Kalau persoalan proses hokum terhadap para pihak yang berasal dari KPK yang melakukan tindak kejahatan, maka  dipandang perlu untuk segara dituntaskan sehingga KPK tidak akan diributi oleh persoalan hokum tersebut.  Biarlah dibuktikan apakah memang  pihak tersebut melakukan kejahatan ataukah tidak.  Kalau memang terbukti secara men=yakinkan bahwa yang bersangkutan melakukan kejahatan, maka  harus dihukum, namun jika tidak terbukti maka harus dibebaskan dan dikembalikan hak haknya.

Prosesnya juga harus transpran dan tidak boleh ada dusta di dalamnya.  Kita ingin bahwa  para pejabat dan apparat penegak hokum itu memang benar benar bersih dan  berintegritas, sehingga keberadaannya sebagai apparat penegak hokum menjadi pantas dan dapat menjalankan tugasnya dengan bagus, tanpa harus  dihantui oleh  persoalan hokum yang masih menjeratnya.  Semoga  rencana revisi UU KPK tersebut  kandasa di tengah jalan seiring dengan banyaknya fraksi yang menyadari betapa pentingnya menghentikan rencana revisi tersebut.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.