EFISIENSI

Saat ini kita  mengetahui bahwa meskipun banyak perhatian orang kepada pilpres yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan juga di DKPP, tetapi jangan dilupakan bahwa ada hal besar yang segera akan dilaksanakan, yakni seleksi pemilihan  ketua KPK yang akan menggantikan Busro Muqaddas pada Desember mendatang.  Presiden telah menetapkan panitia seleksi yang nantinya bertugas untuk melakukan perekrutan dan penyeleksian calon ketua KPK yang  nantinya akan diserahkan kepada presiden.  Hanya saja para pimpinan KPK sesungguhnya mempunyai pemikiran dan pandangan lain, sehingga mengusulkan beberapa hal.

Usulan pimpinan KPK yang tersisa empat orang menyangkut kesiapan mereka untuk memegang amanah hingga satu tahu kemudian, tanpa harus mengganti Busro yang segera akan habis masa jabatannya pada Desember 2014 ini.  Ini semata mata dilakukan untuk  ngirit anggaran, karena hanya untuk mencari pengganti Busro yang hanya satu orang dan satu tahun, biayanya  hampir sama dengan kalau membentuk panitia yang sama untuk seluruh pimpinan KPK.  Merekapun sudah  sanggup untuk bekerja secara maksimal tanpa mengurangi beban kerja yang selama ini telah dilaksanakan.

Namun demikian ada alternatif kedua, yakni  cukup mengangkat pengganti Busro dari seleksi yang telah dilakukan pada waktu yang lalu, yakni dengan mengambil peringkat  teratas yang tidak termasuk dalam jajaran pimpinan KPK saat ini.  Hal tersebut juga dinilai sangat efektif dan ngirit anggaran yang ada, dan dari sisi pertanggung jawaban kapabelitas juga tidak masalah karena telah melalui seleksi yang ketat pada tiga tahun yang lalu.

Usulan pimpina KPK ersebut juga didasarkan atas  pertimbangan bahwa ke depannya agar pemilihan dan penggantian pimpinan KPK  akan dilakukan secara serentak lima orang sekaligus, dan tidak seperti saat ini yang harus ada  yang tidak sama waktunya.  Sebagaimana kita tahu bahwa Busro Muqaddas masuk sebagai pimpinan KPK setelah ketua KPK saat itu Antasari Azhar menjalani persoalan hukum.  Dan sebagiamana kita ahu juga bahwa saat pemilihan para pimpinan KPK yang saat ini, persoalan Busro Muqaddas menjadi pe4rdebatan yang cukup serius.

Artinya posisi Busro yang baru menjabat satu tahun, apakah harus digusur dan digantika oleh pimpinan yang baru, ataukan harus menunggu hingga masa jabatannya habis empat tahun.  Perdebatan tersebut terus meruncing, namun pada akhirnya  dapat dimengerti kalau jabatan Busro harus dihabiskan hingga 2014 ini, sehingga pimpinan KPK yang harus dipilih hanyalah 4 orang saja.  Nah, saat ini, tepatnya Deseber nanti  masa jabatan Busro sudah habis dan harus digantikan oleh pimpinan yang lain.

Persoalannnya ialah kalau hanya mengganti seorang pimpinan KPK, presiden harus membentuk panitia seleksi yang biayanya sangat mahal, tentu dianggap tidak akan efektif.  Keputusan bijaknya ialah kalau pimpinan KPK dibiarkan hanya tinggal 4 orang, dimana mereka smeua sudah menyatakan siap menjalankan tugas hingga masa jabatan mereka berakhir 2015 nanti. Mmereka juga  siap bilamana nani ada keputusan yang harus didiskusikan, meskipun hanya berempat, tetapi mereka sudah sepaham dan tidak akan mempersulit kondisi.

Bahkan kalau mungkin mereka juga memberikan alternatif yang lebih ringan dibandingkan dengan beberapa alternatif  sebagiamana di atas, yakni memperpanjang jabatan Busro hingga  tahun 2015, sehingga mereka smeua akan mengakhiri kepemimpinan di KPK secara bersamaan.  Namun bilamana hal tersebut tidak mungkin, maka mereka seperti disebutkan di atas, sudah siap emmimpin KPK hanya berempat untuk satu tahun ke depan.  Semua itu dilakukan  semata mata hanya untuk  efisiensi anggaran.

Disamping persoalan pimpinan KPK sebagaqimana tersebut, di sekitar kita ternyata masih banyak hal yang memerlukan perhatian kita utamanya untuk  efisiensi anggaran.  Hampir seluruh kementerian saat ini sudah melakukan  efisiensi anggaran dengan memangkas beberapa  anggaran yang dianggap kurang efektif, seperti perjalanan dinas dan program program lainnya yang tidak langsung menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.  Namun tahukah kita bahwa  penggunaan bahan bakar minyak, khususnya  premium, masyarakat kita tidak ngirit atau efisien?.

Kita tahu bahwa kebutuhan BBM secara keseluruhan, premium menempati uruitan pertama, sekitar lebih dari 60 persen, dan itu semuanya harus disubsidi dari negara, sehingga pembengkakannya sunguh sangat luar biasa.  Sudah banyak saran agar pemerintah mau menaikkan  harga BBM dengan mengurangi subsidi.  Saat ini harga premium yang masuk akal ialah 9000 rupiah perliter.  Sementara ini  premium dengan subsidi dijual dengan harga 6.500 rupian per liter, sehingga pemerintah harus rugi ratusan triliyun rupiah.

Idealnya saat ini, yakni pada pemerintahan yang ada berani menaikkan harga BBM premium menjadi 8000 rupiah perliter, sehingga beban pemerintah baru nanti tidak terlalu berat dan hanya cukup menaikan sekitar 1000 rupiah saja perliter.  Namun rupanya  pertimbangan masing masing pihak berbeda beda sehingga usulan tersebut tidak serta merta akan dituruti.  Akibat dari tidak adanya kenaikan harga BBM tersebut, pada  gilrannya pemerintah harus “membatasi” penjualan BBM di beberap tempat.

Di ibu kota Jakarta misalnya  di beberapa daerah seperti di jakarta pusat,  SPBU sudah tidak lagi menyediakan solar bersubsidi, ada yang dibatasi hanya sampai  jam jam tertentu.  Demikian juga di sepanjang jalan tol semua SPBU tidak akan menjaual premium bersubsidi, dan masih  ada bentuk lainnya.   Namun  pembatasan  atau pengendalian tersebut bukan tanpa masalah dan keluhan.  Ternyata banyak pihak yang meyayangkan kebijakan tersebut, karena  tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru malah menambah masalah.

Masalah lainnya yang masih terus menjadi perhatian kita ialah persoalan  listrik, dimana tuntutan masyarakat sangat besar dan  permohonan  tambah daya selalu bertmabah.  Namun perilaku masyarakat terhadap penggunaan energi listrik tersebut ternyata tidak mendukung kebijakan yang dibuat leh pemerintah.  Bukti dari haltersebut ialah borosnya masyarakat dalam pemakaian listrik, terurtama untuk hal hal yang tidak urgen.  Padahal kita tahu bahwa harga  dasar listrik yang murah tersebut disebabkan  adanya subsidi yang jumlahnya terus membengkak.

Sangat mungkin sudah  mendesak untuk dipikirkan pula agar  subsidi dalam semua  bidang secara bertahap dikurangi sehingga pada saatnya nanti akan habis.  Barangkali pada awalnya masyarakat akan merasakan dampaknya secara langsung, namun kita yakin bahwa  setelah itu masyarakat akan menjadi stabil kebali dan kondisi perekonomian  kita akan menjadi lebih bagus.  Subsidi mungkin masih diperlukan, tetapi harustepat sasaran, yakni  dutujukan langsung kepada mereka yang memang benar benar tidak mamupu dan perlu dibantu.

Prinsipnya berperilaku efisien dalam semua hal adalah sikap bijak yang harus diambil oleh semua pihak.  Sikap tersebut disamping menjadi tuntutan  kondisi masyarakat dan negara kita, juga sekaligus sesuai dengan perilaku yang dituntun oleh syariat Islam, yakni agar hidup sederhana dan tidak boros.  Bahkan perilaku boros dianggap sebagai perilaku setan yang menjadi musuh abadi manusia.  Jadi kalau kita sudah menyadari pentingnya  melakukan efisiensi,  kenapa  harus ditunda untuk beberapa hari atau bulan mendatang.  Kenapa tidak mulai saat ini juga kita berkomitmen untuk berperilaku efisien dalam semua hal?.  Mari renungkan bersama untuk kebaikan bersama.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.