MENGAWALI RAMADLAN

Sebagaimana tahun tahun yang lalu, umat Islam di Indonesia  dalam mengawali bulan suci Ramadlan ada perbedaan, bahkan bukan hanya  dua hari melainkan ada yang beda hingga tiga hari.  Itu disebabkan cara penghitungan mereka berbeda, sehingga kesimpulannya pun juga berbeda.  Untungnya bangsa kita termasuk bangsa yang toleran dalam persoalan ini, sehingga meskipun berbeda tetapi masih tetap saling menghormati dan dapat menerima perbedaan tersebut.  Hanya saja perbedaan yang  mengemuka biasanya  ada diantara Muhammadiyah dan nahdlatul ulama atau pemerintah.

Untuk kasus  Ramadlan tahun ini memulainya juga berbeda antara mereka, yakni Muhammadiyah telah menetapkan jauh jauh hari bahwa awal Ramadlan ialah pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014, dan kemungkinan besar Pemerintah dan NU mengawalinya pada hari Ahad tanggal 29 Juni.  Sedangkan untuk mengakhirnya, ada kemungkinan bersamaan.  Itu disebabkan  bahwa  kriteria menetapkan awal bulan mereka berbeda, yakni kalau Muhammadiyah menggunakan  kriteria wujud hilal, sementara itu pemerintah menggunakan kriteria 2 derajat hilal di atas ufuk, dan NU menggunakan kriteria  rukyah.

Namun sesungguhnya untuk kriteria pemerintah yang menyepatinya dengan para menteria agama negara di Asean, yakni Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau yang lebih dikenal dengan MABIMS yaitu dengan kriteria 2 derajat tersebut pada kenyataannya  dapat disatukan dengan kriteria NU, walaupun sesungguhnya  berbeda.  Sebab kalau menggunakan kriteria  rukyah, tentunya  harus lebih dari sekedar 2 derajat.  Demikian juga pemerintah dalam prakteknya juga tidak semata mata mendasarkan kriterianya dengan  2 derajat tersebut, melainkan juga menunggu rukyah.

Hanya saja dalam persoalan ini ada sedikit hal yang perlu disepakati  demi untuk kepentingan masyarakat secara luas.  Artinya kalau ketetapan kriteria  2 derajat tersebut sudah bulat dipakai, maka selayaknya tidak diperlukan lagi rukyah atau sidang penetapan  untuk menentukan  awal atau akhir bulan Qamariyah, seperti Ramadlan, Syawal dan lainnya.  Barangkali memang kriteria yang dipakai harus rukyah yang hal tersebut diyakini setelah hilal  sudah 2 derajat sebagaimana  tersebut.  Kalau misalnya itu yang dipakai, maka tentu akan ada kemungkinan penentuan awal atau akhir blan belum ditetapkan meskipun hilal sudah berada di atas ufuk sekitar 2 derajat, atau sebaliknya  sebelum 2 derajat, asalkan hilal sudah dapat dilihat.

Tetapi dalam prakteknya selama ini, meskipun secara teori hilal tidak akan terlihat, namun hilal sudah berada di atas ufuk sekitar 2 derajat, maka ada saja  pihak yang  menganggap dirinya telah melihat bulan.  Sedangkan kalau misalnya poisi hilal belum 2 derajat, kalaupun ada yang mengaku melihat hilal, pengakuan tersebut akan ditolak.  Ini tentu dapat dikatakan sebagai sebuah ketidak konsistenan dalam memegani kriteria.

Mengingat negara kita  sebagai negara yang sering mengalami mendung, bahkan hampir di sepanjang tahun, maka kriteria  yang digunakan  selayaknya  mengacu kepada kriteria yang sangat jelas dan  sangat mudah untuk dipraktekkan.  Barangkali dengan penetapan seperti wujud hilal atau kriteria 2 derajat tersebut merupakan kriteria yang sangat jelas dan mudah diterapkan.  Akan tetapi kalau keriterianya  rukyah yang itu sampai sekarang juga masih  terdapat perbedaan mengenai kemungkiannya, tentu hal tersebut tetap tidak akan mudah untuk ditetapkan, bahkan  tidak menguntungkan umat.

Artinya untuk kriteria kemungkinan hilal dapat dilihat, sebagian astronom justru memberikan kriteria sekitar 4 sampai 5 derajat, sementara kalau hanya 2 derajat sesungguhnya tidak akan mungkin dilihat.  Sedangkan madzhab pemerintah meyakini bahwa 2 derajat sudah mungkin untuk dilihat.  Nah, kalaupun kemudian diyakini bahwa 2 derajat sudah mungkin dilihat, maka tidak diperlukan lagi rukyah, toh, pada akhirnya yang menetukan juga kriteria 2 derajat tersebut dan bukan semata mata rukyahnya sendiri.

Untuk itu ada baiknya kalau kemudian  pemerintah menetapkan saja kriteria 2 derajat tersebut secara konsisten tanpa harus dibarengi dengan kata kata rukyah.  Hal tersebut akan mempermudah umat dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi Ramdlan maupun mengakhirinya.  Kita tentu sangat prihatin dengan kondisi masyarakat yang harus terus menunggu keputusan sidang isbat yang sesungguhnya  sama dengan hitungan, namun harus dibuat  mengambang terlebih dahulu.  Artinya kalau memang konsisten dengan 2 derajat tersebut, seharusnya dapat ditentukan jauh hari sebelum  waktunya.

Kasus beberapa tahun yang lalu dimana  masyarakat di Papua dan Indonesia Timur harus menunggu hingga dua jam untuk mengetahui hari rayanya sendiri.  Ini tentu sedikit merugikan umat, sebab kemungkinan diantara mereka sudah ada yang shalat tarawih pada hari raya, karena penentuannya  setelah jam 9 malam untuk Papua misalnya.  Sesunguhnya kalau kriteia 2 derajat tersebut diyakini dan diberlakukan secara pasti, maka  hal seperti tersebut tidak akan terjadi, karena  penentuannya akan mudah dilakukan, bahkan jauh jauh hari sebelum waktunya.

Kalau hal tersebut dilakukan, maka pemerintah akan sangat mudah menetapkannya dan sekaligus tidak susaah susah mengerahkan beberapa pihak untuk melakukan rukyah, melainkan cukup pemberitahuan secara nasional bahwa  awal Ramadlan atau akhir Ramadalan jatuh pada tanggal sekian, dan umat akan dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan tidak ada keraguan sama sekali.

Kondisi saat ini  meskipun secara riil sudah dapat diprediksi, tetapi pemerintah masih belum mau menetapkannya, karena harus menunggu rukyah yang jelas jelas  untuk hari, Jumat tanggal 26 Juni, hilal tidak mungkin dirukyah karena ketinggian hilal masih sangat rendah, bahkan masih dibawah satu derajat.  Pertanyaannya mengapa masih saja dilakukan rukyah?.  Toh kalau sikiranya ada pihak tertentu yang melaporkan melihat bulan, tetap akan ditolak kesaksiannya.  Nah, kalau begitu akan lebih bagus manakala tidak perlu ada rukyah, dan ditetapkan saja bahwa puasa dimulai pada hari Ahad, 29 Juni 2014, sehingga tidak terlalu repot.

Mungkin pemikiran saya ini tidak disepakati oleh sebagian orang, tetapi menurut saya ini merupakan pemikiran yang  apa adanya dalam melihat kondisi saat ini, dimana  terlalu banyak hal yang seolah tidak ada artinya, tetapi tetap saja dilakukan.  Melakukan rukyat pada saat hilal masih di bawah 2 derajat adalah pekerjaan yang sama sekali tidak ada artinya, karena kalaupun ada yang dapat melihat bulan, sudah barang pasti akan ditolak dan didustakan.  Tentu akan lebih mudah dan melegakan manakala langsung saja ditetapkan bahwa wal bulan dimulai satu hari kemudian.

Sedangkan nanti  untuk mengakhiri Ramadlan juga  seyogyanya tidak diperlukan rukyah,  karena  kalau hilal sudah berada di atas ufuk lebih dari 2 derajat, tentu akan ada orang yang dipercaya melihat hilal, sehingga  dapat ditetapkan sejak awal  mengenai  masuknya bulan Syawwal. Kasus pada tahun yang lalu dimanahampir seluruh wilayah nusantara diselimuti  awan, ternyata ada yang melaporkan dapat melihat bulan, dan itu kemudian menjadi alasan dimulainya bulan Syawwal, padahal masyarakat di Indonesia Timur ada sebagian yang berharap harap cemas  mengenai siding isbat.

Barangkali memang sudah saatnya pemerintah, dalam hal ini kementerian Agama untuk berani melakukan  keputusan yang sesungguhnya tidak mengubah kriteria yang sudah disepakti bersama  dalam MABIMS, hanya pelaksanaannya saja yang dilakukan inovasi, yakni tidak usah melaksanakan rukyah, melaionkan hanya  berdasarkan ketentuan hisab yang menempatkan posisi hilal sudah diatas ufuk 2 dearajat atau lebih.  Dengan begitu aka nada maksna yang dapat dipetik dan masyarakat tentu akan lebih senang, karena  kepastian  awal Ramadlan atau Syawwal sangat jelas dan pasti.  Semoga renungan ini  bermanfaat bagi  masyarakat dan umat kita. Amin.

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.