DI PARTAI POLITIK SEGALANYA BISA MUNGKIN

Sekitar dua pekan ini dunia politik Indonesia  diwarnai  dengan berbagai kejadian.  Di samping pelaksanaan pemilu yang hingga saat ini masih dalam proses penghitungan suara, juga diwarnai oleh  kekecewaan partai politik dan sekaligus uforia parpol lainnya.  Itu disebabkan oleh hitung cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga asurvey  yang telah merilis hasil penghitungan cepatnya.  Nah, bagi partai politik yang mendapatkan suara lebih dari estimasi sebelumnya, tentu  sangat sumringah dan bahkan uforia, tetapi sebaliknya partai politik yang mendapatkan hasil di bawah perkiraan sebelumnya akan  kecewa.

Tapi hebatnya kekecewaan tersebut sebagiannya  hanya dirasakan sendiri dan pasrah terhadap kondisi yang ada, tetapi ada yang tidak dapat menerimanya dan lalu mencari alasan dan kambing hitam yang menyebabkan  tidak sukses tersebut. Perang terbuka pun dilakukan, tentu ditambah dengan menggumpalnya persoalan lama yang mendapatkan momentumnya.  Itulah kenyataan perpolitikan di negeri kita yang terus masih belum dapat menunjukkan eksistensinya sebagai partai politik yang katanya ingin membangun bangsa dan Negara serta mensejahterakan rakyat.

Omong kosong mereka dapat membangun negeri dengan baik dan mensejahtrakan rakyat banyak,  hanya untuk membenahi dan mengelola partai politik saja mereka terus bergejolak dan mempertontonkan kekanak kanakan mereka kepada public.  Untunglah  masioh ada masyarakat yang mau  memilih para calon mereka, tetapi kalau seandainya tontonan  tiodak bagus tersebut ditunjukkan sebelum pileg, percayalah bahwa partai yang kisruh terus tersebut tidak akan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Saya tidak berprestensi dan  hanya menujukan kepada salah satu parpol yang hingga saat ini masih bergejolak, melainkan  semua partai politik yang  belum solid dalam menyikapi hasil pemilu legislative kemarin itu.   Demikian juga dalam menghadapi pemilu presiden pada Juli mendatang sebaiknya semua partai politik mengontrol diri untuk dapat meyakinkan kepada masyarakat calon pemilih bahwa calon mereka  akan mampu melakukan perbaikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Masyarakat tentu tidak akan memberikan suara mereka kepada  calon yang tidak dapat diharapkan  akan mampu berbuat sesuatu untuk rakyat dan bangsanya.

Demikian juga rakyat sudah terlalu banyak pengalaman dibohongi oleh banyak pihak yang menebar janji manis, tetapi pada saatnya justru kepahitan yang diberikan dan dirasakan oleh rakyat.  Sebagaimana  kita tahu dari hasil pemilu legislative kemarin, setidaknya menurut hitung cepat, bahwqa tidak ada satu parpol pun yang mampu mengusung calon presidennya sendiri, tetapi harus  melakukan kerjasama atau berkoalisi dengan partai p[olitik lainnya, hingga dapat memenuhi sayarat mencalonkan calon presiden dan wakilnya.

Menurut perundangan yang berlaku saat ini,  untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden, parpol atau gabungan beberapa parpol harus mendapatkan  suara saha nasional sebanyak 25% atau mendapatkan kursi di DPRRI meinimal 20 %.  Nah, dengan demikian parpol yang ada saat ini sudah memulai penjajagan  untuk berkoalisi dengan parpol lainnya agar dapat mencalonkan calon presiden dan wakilnya.  Pada umumnya dan sudah biasa di negeri kita, koalisi tersebut sudah barang pasti tidak hanya berhenti sampai pada tahap pencalonan semata, melainkan juga dalam hal membentuk pemerintahan pada saat benar benar terpilih menjadi presiden.

Bukti tersebut juga dapat disimak dari pe4rnyataan ketua partai Demokrat, yang  memandang bahwa kalau koalisi hanya sekedar melengkapi persyaratan pencalonan presiden saja dan tidak ada pembicaraan lainnya seputar kebijakan pemerintahannya nanti, maka itu tidak ada artinya, sehingga lebih baik tidak melakukan koalisi.  Pernyataan tersebut memang sangat masuk akal bahwa  koalisi itu harus didasarkan atas kesepahaman  dalam hal tujuan dan platform partai, sehingga akan memungkinkan awet dan  dapat bekerja dengan baik.

Hanya saja  biasanya  hal tersebut  dengan mudahnya diterjemahkan sebagai pembagian kekuasaan dan bagi bagi kursi di kementerian dan pemerintahan secara umum.  Jadinya koalisi tersebut mirip dengan dagang sapi, dan hal tersebut sungguh akan  merugikan masyarakat sebagaimkana pengalaman yang sudah sudah.  Kalau koalisi dilakukan di parlemen dan kemudian menteri yang membantu presiden diambilkan dari mereka yang professional dalam bidangnya dan non partisan, tentu akan memungkinkan dilakukan perbaikan, karena mereka akan berkonsentrasi penuh dalam pekerjaannya dan tidak lagi bercabang dengan partai serta kepentingan politik lainnya.

Ke depan seharusnya didudukkan yang benar tentang pemerintahan presidential yang dianut oleh bangsa Indonesia saat ini.  Artinya kalau memang presiden  dipilih oleh rakyat secara langsung, tetapi kenapa parlemen selalu dapat mengancam  memakzulkan presiden, sehingga presiden tidak akan dapat berbuat sesuatu yang diinginkan demi  meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Memang ada hal hal yang  harus mendapatkan persetujuan dewan, tetapi karemna system yang dianut ialah presidential, tentu ada hak hak yang lebih besar bagi prersiden untuk melakukan  hal hal tertentu yang tidak perlu mendapatkan persetujuan dewan.

Tetapi sekali lagi kalau kita berbicara  masalah partai politik di negeri kita, kita akan  mendapatkan gambaran yang sama sekali lain, karena semua hal dapat terjadi dan dihalalkan, termasuk mempertaruhkan kepentingan masyarakat secara umum.  Barangkali dengan melihat kondisi seperti saat ini partai politik perlu dipikirkan kembali tentang penyederhanaannya dan tidak  dibuka secara luas multi partai yang hanya akan melahirkan ketidak stabilan Negara saja, serta menyulitkan pemerintah untuk melangkah.

Demikian juga pertengkaran di dalam sebuah partai politik, yang sangat dahsyat sekalipun, kalau kemudian ada sebuah kepentingan praktis, ternyata sangat mudah untuk cair, meskipun  sangat mungkin kecairan tersebut hanyalah sebuah kamulflase dan bukan sesungguhnya.  Itu disebabkan bahwa dalam politik  yang ada hanyalah kepentingan. Sebagai contoh ketika  konflik begitu hebat terjadi disebuah partai politik tertentu, tetapi hanya dalam hitungan jam saja sudah dapat “damai”.  Atau kelaupun tidak dapat bersatu bulat, juga secara penampakan sudah  menjadi akur.

Tentu akan lain ceritanya dengan partai yang tampaknya solid, tetapi dalam kenyataannya ada riak riak kecil yang selalu muncul dan mengganggu keputusan partai, meskipun secara formal masih tetap tampak solid.  Hal tersebut disebabkan  ketidak cocokan calon yang diusung, walaupun sudah duitetapkan secara formal oleh partai.  Karena itu sekali lagi di dalam sebuah partai, segala kemungkinan  bisa terjadi, karena semua bermuara kepada kepentingan.

Sesungguhnya kita sangat merindukan partai yang benar benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan Negara, bukan kepentingan partai dan perorangan sebagaimana yang saat ini dapat kita saksikan. Sebuah partai politik didirikan dengan tujuan untuk memperkokoh sebuah system Negara, dan sekaligus dalam upaya untuk mengefektifkan jelannya pemerintahan, tetapi kalau keberadaan partai politik justru malah sebaliknya, yakni  pemerintah  semakin sempit gerakannya dan juga rakyat tidak semakin merasakan manfaatnya, tentu harus dilakuikan evaluasi, termasuk kemungkinannya untuk menyederhanakan parpol tersebut.

Hanya saja untuk saat ini akan sangat sulit, karena  partai politik yang ada justru yang paling berkuasa dalam menentukan arah dan juga kebijakan mengenai kelembagaan yang ada, termasuk parpol sendiri.  Karena hal tersebut menyangkut keberadaan mereka, tentu akan tidak mungkin mereka meloloskan  keinginan tersebut.  Kita hanya dapat berharap mudah mudahan keberadaan parp[ol di negeri kita semakin menyadari fungsi dan peranannya, sehingga bangsa ini akan semakin membaik.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.