KOALISI MENJADI SEBUAH KENISCAYAAN

Hasil hitung cepat beberapa lembaga survey menunjukkan bahwa tidak ada satu partai pun yang dengan sendirinya dapat mengajukan calon presiden sesuai dengan ketentuan undang undang yang ada.  Artinya semua partai politik masih membutuhkan tambahan suara atau kursi di parlemen untuk persyaratan mengajukan pasangan capres dan cawapresnya.  Dengan melihat hasil penghitungan cepat tersebut kemungkinan hanya akan ada  maksimal 4 pasang caprs dan cawapres, bahkan  mungkin hanya  tiga pasang saja.

Namun  politik  sebagaimana yang kita saksikan di negeri ini ternyata lebih mengedepankan  kepraktisan  dan bukan  mengutamankan  bagaimana mendidik masyarakat agar  dapat berprilaku santun dalam berbagai aspek.  Semuanya dapat terjadi, meskipun sebelumnya saling mencaci.  Artinya dalam perpolitikan kita yang ada hanyalah sebuah kepentingan semata.  Banyak orang  mengatakan bahwa tidak mungkin  partai A berkoalisi dengan partai B karena  tanda lahir yang terus menerus saling menyerang misalnya, tetapi pada  saatnya  demi kepentingan bersama, partai tersebut bergandengan tangan.

Kepentingan pragmatis partai politik di negeri kita memang sudah  dapat dibaca, dan tidak ada partai yang ingin  konyol dan tidak mendapatkan apa apa.  Untuk itu partai politik akan  melihat kemungkinan yang paling realistic agar dapat tetap mendapatkan bagian dalam pemrintahan.  Nah, dalam  posisi tersebut, saat ini barangkali hanya ada dua tokoh yang dijagokan akan memenangi pilpres, yakni Joko Widodo dari PDIP dan Prabowo Subianto dari partai Gerindra.  Sementara itu harus diakui bahwa meskipun partai Golkar memenangi nomor dua di pileg, namun tokoh yang diajukan sebagai capres belum mendapatkan apresiasi dari masyarakat secara luas, bahkan konon di dalam internal partai sendiri masih belum solid.

Karena itu kemungkinan besar partai politik menengah akan  segera mendekati paratia politik yang kemungkinan besar akan memenangkan pilpres untuk  menjajagi kemungkinan berkoalisi.  Memang awalnya PDIP berkeinginan untuk dapat menentukan capres dan cawaprenya sendiri, karena PDIP menargetkan perolehan suara sekita 27 % dalam pemilu legislative, tetapi dalam kenyataannya hanya memperoleh suara sekitar 19%, maka otomastis harus  berkoalisi dengan partai lain.

Bagi PDIP dengan capresnya Joko Widodo, saya perkerikan tidak akan sulit untuk menggandeng partai lain sebagai mitranya, namun  menurut saya harus dilakukan dengan perhitungan matang.  Artinya  partai yang diajak koalisi tersebut tidak  mensyaratkan harus menjadi cawapres, melainkan berembuk bersama untuk mencari sosok cawapres yang  memungkinkan dapat mendongkrak suara dalam pilpres nanti.  Ketokohan tentu akan sangat mempengaruhi masyarakat dalam memilih pemimpinnya.

Demikian juga tentunya kita akan menunggu konsistensi dari PDIP untuk tidak menggunakan koalisi sebagai alat untuk berbagi kekuasaan.  Sebagaimana kita ketahui bahwa  PDIP tidak  ingin istilah koalisi, tetapi lebih enjoi dengan kata kerjasama.  Alasannya kalau koalisi itu identic dengan bagi bagi kursi menteri, tetapi kalau kerjasama itu lebih kepada bagaimana  membangun bangsa dan mensejahterakan rakyat.  Nah, dalam kondisi hasil pilg seperti itu, konsistensi PDIP memang  sedang diuji, apakah mereka  akan tetap dengan prinsipnya ataukah  berubah menjadi pragmatis seperti partai yang lain.

Kita juga berharap kalau nantinya capres partai Gerindra, Prabowo yang diberi amanah oleh rakyat Indonesia, haruslah  tidak menjadikan kolaisi tersebut sebagai wadah untuk bagi bagi kekuasaan semata, melainkan  sebagai saran untuk  kebersamaa  dalam mengentaskan bangsa ini dari berbagai ketertinggalan.  Program yang ditawarkan oleh partai Gerindra selama ini juga harus tetap konsisten diusung, meskipun berkoaliais dengan parrtai lain.

Kondisi para rakyat kita, terutama dalam  sector perekonomian, seperti petani, nelayan, buruh, dan lainnya harus  mendaptkan prioritas uatama.  Jangan sampai hanya  demi kepentingan praktis  rakyatlah yang harus menrima akibat buruknya.  Pemerintahan  ke depan juga harus tegas dalam menghadapi setiap  hal yang dapat merendahkan posisi kita sebagai Negara besar.  Artinya jangan sampai ada piohak lain yang  berani menantang kita, terutama dalam hal perbatasan,  pengakuan produk yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia dan sejenisnya.

Pendeknya siapapun nanti yang akan terpilih sebagai presiden dalam pilpres mendatang, haruslah bersikap tegas dan tidak mengulang  pemerintahan sebelumnya, utamanya dalam hal bagi bagi kursi menteri.  Mungkin kita dapat mentoleransi adanya menteri dari partai politik, tetapi harus dengan seleksi yang ketat dan harus ada komitmen jelas bahwa  menteri politisi tersebut akan mewakafkan diri dan kemampuannya untuk bangsa dan Negara, dan bukan  menjadi wakil parpol tertentu yang biasanya hanya akan  merugikan kepentingan rakyat.

Masyarakat tentunya akan menunggu kiprah pemimpin Indonesia ke depan, dan seharusnya memang para pelaksana dan pebantu presiden atau para menteri haruslah  tidak partisan, karena  mereka harus mementingkan kepentingan rakyat secara umum.  Sudah berulang kali kalau menteri dijabat oleh politikus, maka pada saat tertentu  urusan tugasnya akan dikalahkan  oleh urusan partainya.  Kalaupun tidak bisa semuanya, maka kementerian yang berkaitan dengan  persoalan masyarakat secara lebih banyak, haruslah dicarikan orang yang benar benar professional dalam menjalankan tugasnya.

Persoalan korupsi yang selama ini muncul akan diawali dengan kementerian yang dipimpin oleh politisi.  Mungkin bukan politisinya yang  langsung melakuikan tindakan yang merugikan rakyat dan Negara, melainkan anak buah yang bergerak dan bahkan menguasi birokrasi yang ada.  Kiranya hal tersebut sudah menjadi rahasia umum di masyarakat kita.  Untuk itu kita meminta kepada pimpinan mendatang agar benar benar memperhatikan persoalan ini dan tidak mengulangnya kembali.

Berkolaisi memang menjadi mutlak, khususnya untuk pilpres mendatang, karena persyaratannya yang masih mengharusnya ada   ambang batas kursi di parlemen, tetapi alasan tersebut jangan sampai mengorbankan  Negara kita dan masyarakat, melainkan harus dicarikan solusi terbaik untuk lebih mensejahterakan masyarakat di masa mendatang.  Kita yakin bahwa kalau pemerintahan mendatang  lebih focus  kepada mensejahterakan rakyat, masyarakat akan “niteni” dan akan mendukung sepenuhnya pada  masa yang akan datang.

Dengan begitu sesungguhnya  apa yang sebelum pemilihan umum legislative sudah dilakukan oleh banyak partai politik, saat ini harus ada revisi, yakni setelah melihat kenyataan hasil pileg.  Deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden tentunya  juga harus dievaluasi, terutama  yang  dalam pileg kemarin tidak memenuhi harapan, seperti capres dan cawapres partai Hanur, yang tentu akan sangat sulit untuk mempertahankan   diri.  Sangat mungkin juga bahwa konvesi partai Demokrat yang sampai saat ini belum final, juga akan dievaluasi, apakah hanya akan diajukan sebagai  calon wakil presiden bersama dengan calon presiden dari partai lain, atau tetap jalan terus dengan melihat kemungkinan berkolaisi dengan partai lainnya.

Tetapi sekali lagi semua itu tergantung kepada pimpinan  partai politik yang ada.  Dan sebagaimana saya sebutkan di atas bahwa kepragmatisan parpol memang mendominasi seluruh parpol.  Artinya mereka tentu tidak  akan berkoalisi dengan partai yang  tipis harapannya untuk memenangkan pilpres, karena kalau itu dilakukan, sama halnya akan bunuh diri, terkecuali kolaisi tersebut hanya sekedar untuk emndapatkan sesuatu yang instan semata.

Untuk itu kemungkinannya pada pilp[res mendatang hanya akan ada  dua kontestan saja, yakni koalisi yang mengusung capres PDIP dan  koalisi yang mengusung capres gerindra.  Dan kalau mungkin masih ada satu lagi, yakni koalisi yang mengusung capres partai Golkar.  Apapun dan seperti apapun  pasangan capres dan cawapres nanti, yang terpenting pemilu akan dilaksanakan dengan aman dan jurdil tanpa ada intimidasi dan  saling serang Antara warga dan calon.  Semoga.

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.