RENUNGAN UNTUK KASUS SATINAH

Saat ini sedang ramai dibicarakan tentang  Satinah, seorang pembantu rumah tangga di Arab Saudi asal Ungaran kabupaten Semarang.  Pasalnya setelah melalui proses di pengadilan, Satinah mengakui bahwa dirinya memang membunuh majikannya dan mencuri.  Nah, atas perbuatannya tersebut kemudian Satinah dijatuhi hukuman mati.  Hukuman mati tersebut dapat diganti dengan membayar diyat yang jumlahnya mencapai 21 milyard.  Tentu orang tuanya di desa,  tidak akan mampu menebusnya, meskipun harus menjual seluruh harta yang dipunyainya.

Untuk itu  kemudian  telah dilakukan upaya upaya untuk saweran agar dapat mengumpulkan uang untuk menebus hukuman mati Satinah tersebut.  Konon ceritanya sampai saat ini sudah  mendapatkan cukup lumayan banyak, sehingga hanya tinggal kurang 9 milyard saja. Pemerintah juga sudah melakukan upaya  untuk membebaskan Satinah dari hukuman mati, bahkan presiden juga sudah berkirim surat dan mengutus delegasi untuk negosiasi , termasuk uang tebusan agar diturunkan.  Nah, saat ini di kalangan anggota dewan ternyata juga mendesak presiden untuk segera  bergerak dalam menyelamatkan Satinah, dan mendorong agar menggunakan APBN untuk hal tersebut.

Memang dorongan tersebut kemudian dapat ditafsirkan  sekedar pencitraan dengan tanpa  mengkajinya lebih dalam.  Artinya kalau setiap ada TKI yang terancam hukuman mati, pemerintah harus menanggungnya dengan APBN, maka  uang APBN akan habis hanya untuk menebus TKI saja.  Sebagaimana kita ketahui sampai saat ini  sudah ada sekitar 256 warga kita yang terancam jhukuman mati di Negara lain.  Kenapa  para anggota dewan tersebut dengan entengnya mengatakan  pemerintah harus menebusnya dengan APBN?

Bukankah kita  sudah berkomitmen bahwa kita harus menegakkan hokum dan menghormati proses hokum.  Tentu hal tersebut juga berlaku pula untuk proses dan penetapan hokum di luar negeri.  Nah, sebagaimana kita tahu juga bahwa Satinah memang terbukti melakukan  tindak pidana membunuh majikannya, dan hokum yang berlaku di Arab Saudi memberikan hukuman mati bagi Satinah, maka  bukan berarti kita tidak peduli dengan warga Negara, tetapi kasus tersebut harus dilihat secara jernih dan tidak  secara emosional.

Orang yang bersalah memang harus dihukum dan kalau misalnya kita membebaskan satinah dari hukuman dengan menggunakan dana APBN, apakah kemudian  kita tidak dapat dikatakan sebagai pahlawan?.  Apakah tidak justru kita  disebut sebagai pengingkar terhadap hokum.  Bahkan kita pernah  mengalami  hal yang relative hamper sama , dimana ada salah seorang warga Negara kita yang terancam hukuman mati, lalu masyarakat saweran untuk mengumpulkan dana tebusan tersebut, tetapi pada kenyataannya  uang tersebut lebih dan tersisa lebih dari 2 milyard.

Nah, atas usul masyarakat uang tersebut menjadi hak dari TKI tersebut sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan hukuman, malahan mendapatkan uuang yang sangat spektakuler untuk hidup beberapa keturunan.  Tentu ini dinisbatkan untuk kehidupan  masyarakat desa.  Kasus tersebut rupanya saat ini akan diulang lagi,meskipun tentu ada sedikit perbedaannya.  Saya sendiri termasuk orang yang tidak setuju dengan  cara menyelamatkan Satinah dari hukuman mati  dengan memakai APBN.

Kita harus dapat menerima konsekwensi dari perbuatan pidana yang diperbuat di negeri orang.  Sekali lagi ini bukan persoalan  setia kawan dan lainnya, tetapi semata mata konsisten dalam penegakan hokum atas kejahatan yang dilakukan oleh siapapun.  Kalau dilihat dari sisi menyelamatkan warga bangsa, tentu masih  ada jutaan rakyat Indonesia yang  sangat perlu ditolong, dan mereka itu tidak melakukan kejahatan.  Mereka ialah  orang orang lemah, miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal, dan hanya menghuni  di bawah jembatan dan tempat sejenis.

Kita harus fair dalam melihat kasus.  Kenapa kasus orang bersalah dan dihukum, kemudian kita tergugah, sedangkan jutaan saudara kita yang tertindas dan sangat miskin, serta berada di sekitar kita, namun kita tetap saja  dapat tersenyum bebas, dan sama sekali tidak tergerak hati untuk menolong mereka, baik secara langsung maupun secara saweran.  Justru mereka yang lemah, miskin, terpinggirkan dan lainnya itulah yang harus segera kita tolong dan prioritaskan, dan bukan orang yang nyata nyata bersalah melakukan tindak pidana.  Sekali lai kita bukan berarti tidak eduli terhadap penderitaan sesama warga bangsa di luar negeri, melainkanhaanya  semata  mata ingin membuka mata dana menyadari bahwa  masih sangat banyak saudara kita yang lebih memerlukan perhatian.

Coba kita  renungkan betapa banyaknya musibah yang terus menimpa  rakyat kita, baik gunung meletus, banjir bandang, dan lainnya yang hingga kini masih berdampak sangat kuat dalama kehidupan masyarakat kita.  Itulah yang seharusnya dirogohkan kantong APBN dan bukan para TKI bermasalah yang jumlahnya sangat banyak tersebut.  Memang ada beberapa hal penting yang harus dilakukan evaluasi, agar kasus kasus serupa tidak terulang lagi, yakni sistem rekrutmen TKI sektor non formal yang selama ini banyak terjadi masalah.

Khusus untuk kasus Satinah kali ini, siapapun  tidak dilarang untuk membantunya membayar diyat agar dia dapat terhindar dari hukuman mati, tetapi tidak perlu memaksakan, apalagi harus memakai uang APBN, sebab ada prioritas  penggunaan APBN tersebut dan kalau dipaksakan untuk membayar para TKI bermasalah seperti Satinah, tentu akan ada protes dari rakyat yang seharusnya mendapatkan bantuan peruntukan APBN tersebut, meskipun sangat mungkin protes tersebut hanya dalam angan angan dan hati, karena hegemoni kekuasaan yang ada.

Para penganjur, terutama dari kalangan dewan yang terus mendesak pemerintah menggunakan anggaran negara untuk menebus Satinah, seharusnya berpikir lebih jernih dan bijak, tidak asal berbicara yang sangat mungkin juga tendensius, di tengah tengah tahun politik di mana  semua orang ingin mendapatkan simpati dari masyarakat.  Namun kalau hal tersebut terus disuarakan dan  masyarakat terbuka mata mereka tentang hal sebagaimana yang saya sebutkan di atas, tentunya bukan simpati yang akan didapatkan, melainkan justru cemoohan.  Kenapa mereka tidak memperjuangkan rakyat miskin yang sangat membutuhkan bantuan yang selama ini menjerit? Kenapa tiba tiba mereka  menjadi sangat responsif terhadap nasib seorang TKI  yang jelas melakukan tindak pidana? Dan masih banyak pertanyaan lainnya.

Sekali lagi kita harus mampu bersikap  bijak dalam menghadapi setiap persoalan bangsa.  Artinya kita harus dapat menempatkan posisi kita masing masing, terutama yang terkait dengan penggunaan APBN yang memang diperuntukkan bagi seluruh rakyat  Indonesia.  Hanya saja penggunaannya harus  diberikan prioritas masyarakat yang sangat membutuhkan dan mereka tidak dsedeang dalam persoalan hukum.

Ada memang alasan tentang martabat bangsa di mata internasional yang disampaikan oleh  sebagian masyarakat kita, tetapi menurut saya  alasan tersebut bterlalu dipaksakan, karena kalau demi martabat bangsa, tentu kita harus memulai dari proses pengiriman TKI harus mempertimbangkan hal tersebut. Artinya  apakah dengan mengirimkan tanaga kerja sektor non formal sebagai pembantu rumah tangga tersebut  tidak mempertimbangkan reputasi atau martabat bangsa, apalagi kalau selalu saja  bermasalah di belakang hari?  Jadi jangan hanya diambil di belakangnya saja, dan itupun justru akan  tidak menjadikan martabat bangsa naik, melainkan juga  sangat jelek.

Intinya dalam persoalan ini kita harus proposional jangan sampai  persoalan Satinah bangsa ini  kemudian dijadikan alat untuk  pencitraan sebagian orang yang mencari kesempatan.  Rakyat harus  lebih cerdas dalam menyikapi persoalan ini dan harus mencegah penggunaan APBN untuk hal hal seperti itu.  Semoga kita semua menyadari persoalan ini dan kemudian kalau ingin membantu ya dilakukan dengan kesadaran dan keikhlasan, tetapi bukan memaksakan apalagi melalui APBN.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.