POLITISASI PENDIDIKAN?

Dunia pendidikan seharusnya  tidak dicampuri masalah politik, karena  pendidikan merupakan satu satunya institusi yang diharapkan akan mampu memperbaiki kondisi bangsa di masa depan.  Artinya  seluruh komponen bangsa harus menyadari bahwa  pendidikan memegang peranan yang sangat vital dalam  mengubah bangsa menjadi lebih baik dan bermartabat.  Namun kalau  institusi pendidikan sudah dimasuki persoalan politik,  tentu beberapa harapan anak bangsa akan tersendat, disebabkan kepentingan politik akan lebih didahulukan, ketimbang  kepentingan akademik.

Secara formal pemerintah memang sudah  berusaha untuk memperbaiki dan memperhatikan persoalan pendidikan tersebut, terutama  melalui pengalkasian anggaran yang cukup besar, yakni 20% dari total  anggaran pendapatan dan belanja negara, walaupun penerpannya masih diperlukan evaluasi mendalam agar semua  anggaran tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat yan besar bagi peningkatan kualitas  pendidikan kita di semua lini dan semua daerah.

Persoalan pendidikan di tanah air memang terus muncul, termasuk penanganan pendidikan yang berada di  lebih dari satu kementerian.  Persoalan penanganan pendidikan di lebih dari satu kementerian tersebut tentu akan memunculkan semacam “persaingan” yang kurang menguntungkan dunia pendidikan itu sendiri.  Akibatnya  anak anak bangsa lah yang harus menanggung kerugian.  Padahal kita ini berada dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang juga sama sama mengembang amanat undang undang dasar dalam upaya mencerdaskan  kehidupan bangsa.

Saya sendiri tidak mengerti mengapa persoalan pendidikan tersebut terus muncul, yang seharusnya kalau para pelaku pendidikan, terutama para pengambil kebijakan  menyadari bahwa tanggung jawab pendidikan itu harus dipikul bersama, maka  perbedaan apapun dan diurus oleh berapa kementerian pun, tetap akan dapat dijalankan dengan penuh kebaikan dan menguntungkan semua pihak.  Apakah ini semata mata hanya persoalan pengeloa  dan pengambil kebijakan semata atau  memang sistem yang harus diubah sehingga akan  memungkinkan pendidikan menjadi lebi baik dan maju.

Artinya kalau ada  pengelola pendidikan ingin maju dan mengembangkan institusi pendidikannya, tentu semua pihak harus mendukung, tentu dengan berbagai persyaratan akademik dan administrasi.  Nah, seharusnya  persoalan ini  harus ditangani secara profesional dan sama sekali jauh dari kepentingan politik atau ikut campurnya politik dalam masalah ini.

Kenyataan dunia pendidikan di negeri kita saat ini sungguh sangat memprihatinkan, terutama  dengan persoalan  kebijakan dari kementerian yang tidak memberikan dukungan penuh  kepada institusi pendidikan yang ingin maju dan memberikan  akses besar kepeda masyarakat untuk meniba ilmu.  Hal ini terasa sangat ketika  perguruan tinggi di bawah pembinaan kementerian agama ingin mengembangkan  program program studi “non keagamaan” sebagai wujud dari integrasi ilmu yang kita inginkan, ternyata  tidak mudah dan bahkan sangat sulit.

Saya dapat menceritakan betapa perjalanan panjang sudah dilalui dan persyaratan sesuai denga ketentuan juga sudah dipenuhi, tetapi hingga lebih dari dua tahun tidak pernah disentuh.  Artinya kalau memang ada persoalan dan atau kekurangan sayrat, tentu  pengusul diberi tahu tentang kekurangannya, sehingga akan dapat diupayakan pemenuhannya.  Tetapi hal tersebut sama sekali tidak terjadi, bahkan  ketika ditanyakan saja  terus mengatakan sedang diproses.

Nah, lebih menyakitkan lagi ialah ketika ada  pengusul baru dan kemudian di”campuri” dengan persoalan politik dan kekuasaan, dan bukan  persoalan akademik, ternyata diproses dan yang lebih dahulu tetap ditingalkan tanpa ada kejelasan nasib.  Tentu hal tersebut tidak akan terjadi di dunia pendidikan di negara yang profesional dalam menangani pendidikan. Saya juga tidak tahu ada persoalan apa di dunia pendidikan kita sehingga sangat mudah untuk dicampuri oleh ekuasaan, dan sama sekali tidak melirik pada aspek akademiknya.

Perlu saya informasikan bahwa pada saat presentasi proposal di kementerian  agama, pengusilan kami dinlai oleh para panelis  sebagai perguruan tinggi yang paling siapa untuk berubah menjadi universitas, tetapi ternyata  aspek akdemik dan administrasi saja tidak cukup dan harus dilengkapi dengan aspek kekuasaan.  Jadilah usulan kami  sampai saat ini belum ada beritanya, meskipun  setiap sata sudah diupayakan melalui pendekatan yang tetap etis dan dalam koridor pengembangan pendidikan.

Saat ini  kamia juga merasa lebih terdhalimi lagi setelah tahu bahwa ada salah satu pengusul baru lagi yang sudah diperhatikan,yakni diberikan rekmendasi oleh kementerian dikbud untuk  bermetaforfose menjadi universitas, sementara untuk  kami  masih belu jelas nasibnya.  Saya sendiri dan beberapa  pihak telah  berusaha untuk mendorong proses alih status tersebut untuk bisa diproses, namun rupanya  harus diperlukan sebuah kekuatan politik yang dahsyat sehingga proses tersebut akan dapat berjalan.

Bahkan saya sampai berpikir, apakah saya harus menjadi menteri lebih dahulu untuk dapat  mengubah IAIN menjadi universitas. Kalau memang begitu seharusnya ada informasi yang jelas sehinga kami  tidak akan berharap dan semakin hari dengan perjalanan waktu yang ada akan semakin tersakiti dan terdhalimi, tanpa ada  kejelasan dan penjelasan mengenai usulan tersebut.

Namun kita masih tetap berharap bahwa  urusan pendidikan kita akan tetap ditangani secara profesional dan tidak boleh serta tidak bisa dicampur leh olitik dan kekuasaan.  Semua pihak yang terkait dengan penanganan pendidian, baik yang mengambil kebijakan maupun yang melaksanakan tugas di masing masing instanasi dan  di penyelenggara pendidikan harus lebih memikirkan kemajuan bangsa dan kemakmurannya melalui pendidikan, dan bukan mendahulukan  masalah lainnya yang justru akan merusak sistem pendidikan kita.

Harapan tersebut tentu  harus terus dipupuk dengan memberikan masukan dan kritik kepada semua pihak agar lebih menyadari  amanah yang diemban untuk memajukan anak bangsa melalui pendidikan, dan bukan  kekuasaan yang didahulukan.  Kita selalu mendengungkan bahwa endidikan adalah  hal yang mutlak diperlukan jika  sebuah bangsa ingin maju, dan pendidian saja tanpa  diuoayakan kemajuan dan  peningkatan kualitasnya, juga tidak akan mampu mengangkat bangsanya dari ketertinggalan.

Untuk  itu semua aspek yang memungkinkan  kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan,harus didukung dan bahkan didorong, sehingga bangsa ini akan  mempunyai harapan yang lebih baik di masa mendatang.  Apa lagi saat ini  negara sudah berkomitmen untuk memajukan pendidikan melalui  peningkatan anggaran yang cukup besar.  Saya tidak tahu apakah dengan majunya sebuah institusi pendidikan, bukan menjadi kebanggan bersama sebagaimana  seharusnya.  Ataukah ustru dengan  dibukanya peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk akses kepada  dunia pendidikan akan membuat pihak pihak tertentu merasa tersaingi atau kemungkinan lain.

Pekerjaan besar dalam dunia pendidikan  di masa mendatang ialah bagaimana  seluruh kmponen pelaku penddikan, termasuk pengambil kebjakan,  dapat disatukan dalam sebuah komitmen untuk bersama sama memajukan pendikan di negeri ini.  Tidak perlu dilihat lagi  dimana endidikan tersebut diselenggarakan, aakah di pusat kota, ataupun di desa.  Ataukah pembinaanya di kementerian pendidikan dan kebudayaan kah atau di kementerian lain, seperti kementerian agama.

Hal tersebut juga berkonsekwensi pada pengangaran oleh negara melalui dewan perwakilan rakyat.  Jangan lagi ada  perbedaan sikap dan kebijakan terhadap kepentingan anak bangsa.  Diskriminasi pendidikan dalan hal angaran juga akan  menjadi persoalan tersendiri, karena  semua anak bangsa di manapun  pendidikannya   seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama.  Inilah PR besar bagi kita di masa mendatang, kalau misalnya saat ini  masih belum beranjak dari  keadaan seperti ini, dan sangat mudah diintervensi oleh keuasaan. Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.