SOAL LAPORAN DANA KAMPANYE

Komisi Pemilihan Umum memang sudah mengupayakan agar pemilu yang akan datang  lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, termasuk persoalan dana kampanye bagai peserta pemilu.  Untuk itu KPU kemudian mewajibkan kepada seluruh peserta pemilu untuk menyerahkan laopran dana kampanye pada pemilu nanti, dan diberikan batas waktu hingga kemarin jam 18.00 WIB dan ternyata semua peserta pemilu nasional telah melapotkan dana kampenyenya dengan bervariasi besarannya.

Tentu kita  masih menyimpan tanda tanya besar atas  beberapa partai politi tertentu yang  ternyata dana kampanyenya sangat sedikit, padahal sangat glamour. Jangan jangan belum seluruh dana kampanye dilaporkan, termasuk juga  di tingkat daerah, propinsi dan kabupaten/kota.  Atau barangkali pelaporan mereka itu hanya nsemata mata takut akan di diskualifikasi leh KPU sehingga mereka terpaksa harus lapor meskipun tdak lengkap atau tidak seluruhnya. 

Atas dasar pemikiran itulah kiranya KPU harus lebih jeli dalam melakukan verifikasi data sehingga siapapun yang tidak melaporkan sesuai dengan fakta sesungguhnya akan mendaptkan sanksi dari KPU.  Setidaknya para caleg yang sampai batas waktu akhir yang ditentukan belum juga melaporkan dana kampanyenya, sehingga partai tidak lengkap dalam laporannya,  tetap harus didiskualifikasi.  Kalau diberikan toleransi, akan semakin parah dan hal tersebut sudah merupakan indikasi tidak baik bagi para calon  wakil rakyat.

Sepertinya masih banyak para calon anggota legislatif yang belum melaporkan dana kampanyenya, karena mereka menganggap bahwa aturan untuk melaporkan dana kampanye tersebut tidak penting.  Nah, kalau calon wakil rakyat sudah tidak menganggap bahwa transparasi adalah sesuatu yang mutlak dilakukan, maka akan sangat berbahaya kalau kemudian orang seperti itu duduk sebagai wakil rakyat.  Artinya keberadaan mereka justru akan semakin menambah masalah ketimbang menyelesaikannya.

Bahkan  para pejabat negara yang saat ini masih menduduki jabatan, masih ada yang belum membuat laporan harta kekayaannya, atau sudah melaporkan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.  Kasusu kasus yang saat ini telah terungkap menjadi fakta tidak terbantahkan bahwa KPK yang memimta setiap pejabat negara  menyerahkan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara tidak ditaati secara  tulus.  Dalam persoalan ini KPK memang tidak melakukan  verifikawsi atas data LHKPN tersebut, dan hanya  meminta sebagai bukti semata, yang nanti saat setelah tidak menjabat hartanya  menjadi berlipat dan tidak rasional, baru akan dilakukan penyelidikan.

Tetapi para “penjahat”  saat ini sudah cukup pandai sehingga LHKPN yang dilaporrkan pada saat akhir jabatan, juga tidak akan seluruhnya disampaikan.  Kita memang tidak menuntut KPK untuk melakukan  verifikasi atas harta kekayaan para pejabat, karena kita sangat paham bahwa perkara yang harus ditangani dan diselesaikan oleh KPK sangat banyak dan bahkan diimbang  dengan jumlah pegawai dan penyidik yang dimiliki.  Hanya saja  sangat diperlukan ada sebuah sistem yang memungkinkan  para pejabat yang  ber”bohong” dalam pelaporan LHKPN nya tersebut dapat terdeteksi sedemikian rupa, sehingga mereka tidak bernai berbohong lagi.

Persoalan ini adalah persoalan transparansi yang  seharusnya dlakukan oleh seluruh penyelenggara negara, sehingga masyarakat dapat memantau para pejabat dalam hal harta kekayaan mereka dan sekaligus  apa yang dilakukan pada saat menjabat.  Dengan transparansi tersebut sekaligus juga akan dapat menjaga dan mengurangi praktek korupsi di kalangan penyelenggara negara, karena  terpantau oleh rakyat.  Walaupun  tentu para penjahat mempunyai cara untuk menyembunyikan harta yang dihasilkan dari menjarah negara, tetapi tetap akan  dipantau oleh masyarakat luas.

Nah, kalau para calon politisi yang akan beradu nasib dalam pemilu legislatif tanggal 9  April nanti sudah memulai dengan  tidak transparan terhadap dana kampanye mereka, lantas bagaimana kita akan dapat mempercayai mereka ketika nanti benar benar menjadi wakil rakyat.  Karena itu sekali lagi langkah yang ditempuh oleh KPU untuk meminta partai politik, termasuk para calegnya, elaporkan dana kampanye harus didukung oleh semua pihak, dan sekaligus memberikan dorongan dalam memberikan sanksi diskualifikasi kepada yang memang tidak mentaati  aturan main yang telah ditetapkan oleh  KPU tersebut.

Demikian juga secara umum laporan dana kampanye partai politik yang sudah disampaikan, harus dilakukan  varifikasi secara  cermat dan  bilamana nanti diketemukan ada kecurangan dalam pelaporan tersebut, juga harus ada sanksi yang tegas, meskipun hal tersebut berhubungan dengan partai politik besar atau yang diangap besar oleh berbagai survey.

Ketegasan dan kemendirian KPU memang  masih harus diuji, meskipun kita sudah mempercayainya sedemikian rupa, dan menurut saya kondisi KPU saat ini memang  lebih baik, walaupun masih saja terdapat kekurangan di sana sini dana selalu mendaatkan kritik dari partai politik.  Menurut saya itu adalaha sebuah resiko yang harus diambil dan bilamana konsisten dalam  menjalankan tugas serta tidak tunduk kepada  salah satu kekuatan manapun, insyaallah pemilu yang akan datang akan lebih baik.  Tentu peran konponen lainnya seperti pengawas pemilu dan masyarakat secara umum juga sangat diharapkan dapat maksimal.

Kita  sangat menyadari bahwa  persoalan bangsa saat ini ialah  tentang  kejujuran yang masih sangat sulit didapatkan.  Dalam banyak persoalan, kejujuran memang merupakan hal paling rawan.  Coba kita perhatikan, saat ini saja  ketika seseorang sudah diketahui melakukan kesalahan dan bahkan sudah ada bukti permulaaan saja, masih belum mau mengakui perbuatannya sendiri.  Bahkan ada yang berteriak keras membantah apa yang disampaikan oleh pihak lain.  Kalau seseorang tersebut mempnyai kekuatan yang “lebih”,  bahkan berani engancam untuk  mejaqdikan pihak lain tersebut sebagai mencemarkan nama baik.

Ironisnya  saat KPK misalnya telah menetapkannya sebagai seorang tersangka atas perbuatannya tersebut, dia tidak menjadi malu, melainan hanya cengar cengir sambil tetap saja mempertahankan pendapatnya yang katanya tidak bersalah.  Sunguh luar biasa  persoalan kejujuran di masyarakat kita.  Pertanyaannya ialah kenapa kalau kita melihat bangsa lain, terutama ara pimpnannya, kalau sedikit saja  ketahuan melakukan hal hal yang tidak semestinya, lantas  mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya, karena merasa sudah tidak lagi cocok sebagai seorang pejabat.

Nah, kalau kejujuran dan kesadaran diri  menghiasi setiap pejabat dan pemimpin kita, tentu itu merupakan modal awal yang sangat menentukan masa depan bangsa ini.  Namun sayangnya negeri ini saat ini sudah dikuasai oleh mereka yang berduit dan orang orang terbaik dan jujur dikalahkan leh mereka yang mempunyai modal tersebut.  Buktinya saat ini mereka yang  tidak mempunyai modal uang sama sekali tidak akan mampu untuk kencalonkan dirinya sebagai seorang wakil rakyat atau bahkan sama sekali tidak  dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan jabatan lainnya.

Jabatan yang seharusnya  menjadi sebuah amanah, saat ini sudah menjadi barang yang dapat dibeli dengan kekuatan uang dan lainnya.  Meskipun tentu kita mengakui bahwa  masih ada jabatan yang tidak harus dicaai dengan uang, terutama  dalam dunia pendidikan. Itulah mengapa kita masih  perihatin dan terus berusaha agar dunia penddikan kita dapat memrankan diri sebagai  pencetak manusia berkarakter dan mempunyai kejujuran tinggi.  Semoga dengan  begitu kondisi negara kita akan semakin baik dan menjanjikan sebuah  pada sebuah generasi yang tulus  dalam mengabdi.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.