HARUSKAH SEMUA DINILAI SECARA POLITIK

Barangkali karena tahun ini sebagai tahun politik sehingga semuanya harus dinilai politik,termasuk hal hal yang sesunguhnya merupakan sebuah keharusan dalam menegakkan aturan man.  Kalau para politikus bermanuver politik itu sudah menjadi hal wajar, tetapikalau setiap langkah yang dilakukan oleh orang yang tulus dalam melaksanakan tugas, juga harus dinilai secara politik, tentu  keterlaluan.  Memang kita tidak tahu hati dan pikiran seseorang, tetapi melihat  gejala secara lahir, kita seharusnya sudah dapat menerka perbuatan orang.

Jika ada orang yang selama menjadi politikus atau kemudian menjabat tidak pernah melakukan perbuatan yang menguntungkan rakyat, tetapi secara tiba tiba menjelang pemilu seperti saat ini, menjadi sangat baik kepada masyarakat, tentu kita  wajar kalau menilai hal tersebut sebagai pencitraan dan ambil hati masyarakat, atau dengan kata lain ada maunya.  Tetapi kalau ada seorang yang  hampir seluruh hidupnya dipergunakan untuk melakukan kebaikan, dan kemudian pada saat menjelang pemilu juga dinilai sebagai sebuah pencitraan, tentu juga  keterlaluan.

Apalagi kalau ada seorang yang sama sekali idak bersinggungan dengan politik praktis, lalu karena melakukan perbuatan yang terkait dengan  masyarakat banyak,kemudian dicap sebagai pencitraan, tentu uga tidak tepat.  Akan lain halnya jika seseorang yang sebelumnya tidak berkecimpung dalam dunia plitik, dan kemudian  dalam pileg nanti encalonkan diri, dan mulai blusukan dengan berbuat baik serta ramah dengan masyarakat,  wajarlah kalau kita menilai pencitraan dan ambil hati rakyat.

Bahkan meskipun seseorang yang melakukan sensasi besar dan  menarik perhatian masyarakat secara luas tersebut adalah seorang  pejabat publik sekalipn, tetapi kesehariannya memang  menjalankan tugas sebagai  pemimpin yang mencurahan seluruh perhatiannya kepada kepentingan rakyat, rasanya tidak layak kalau di”tuduh” sebagai pencitraan.  Kalau itu dibenarkan lantas siapa lagi yang dapat berbuat baik dan menghargai kebaikan?.

Ambil contoh wali kota Surabaya yang saat ini semakin moncer akibat protesnya atas prosedur pemilihan wakil wali kota yang tidak sesuai aturan, dan bahkan  ditengarai ada  pemalsuan tanda tangan dan lainnya, sesungguhnya sedang memperjuangkan kebenaran sebagaimana  prinsip yang diyakini dan dlakasakan secara konsisten.  Karena itu tidak layak kalau kemudian yang bersangkutan dituduh sebagai melakukan manuver dan pencitraan.  Kita sangat yakin bahwa sepak terjang wali kota tersebut sangat dikenal oleh masyarakat, sehingga  Surabaya dapat bebas pengemis misalnya.

Sebagaimana kita tahu semua bahwa  pemilihan wakil wali kota Surabaya dianggap tidak prosedural sehingga  mencederai sistem yang dibangun bersama. Bu Risma sesungguhnya tidak ada persoalan pribadi dengan  Wisnu yang telah dilantik sebagai wakil wali kota Surabaya,  meskipun pernah  menggalan untuk memakzulkan dirinya sebagai wali kota.  Hanya saja kebenaran yang selama ini menjadi prinsip hidupnyalah yang membuat Risma menggugat bahkan ketika  kekokohan benteng ketidak benaran tersebut susah untuk ditembus, ia bermaksud mengundiurkan diri.

Tentu masyarakat kemudian bereaksi karena  wali kota Surabaya tersebut telah terbukti bekerja keras untuk memajukan Surabaya dan telah terbukti dengan berbagai penghargaan, baik ditingkat nasional maupun dunia.  Dukungan untuk wali kota tersebut terus mengalir, tidak saja dari masyarakat Surabaya, melainkan juga dari masyarakat luas.  Namun sayangnya  pemerintah, dalam hal ini kementerian Dalam Negeri sepertinya tidak menggubris, meskipun sudah dijelaskan pokok persoalannnya.  Mungkin kalah malu setelah melantik wakil wali kota. Wallahu a’lam.

Demikian juga dengan sepak terjang Joko Widodo yang lebih dikenal dengan Jokowi, gubernur DKI Jakarta yang juga tidak luput dari tuduhan pencitraan oleh sebagian masyarakat politik yang  kebetulan menjadi pesaingnya.  Kita masih ingat bahwa  Rumah dnas  gubernur DKI beberapa waktu yang lalu disadap oleh orang yang tidask bertanggung jawab dan belum diketahui siapanya dan motivasinya.

Ditemukannya alat penyadap sebanyak tiga buah kemudian disampaikan kepada DPP PDI Perjuangan dan karena Jokowi merasa tidak bermasalah, maka dia tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Nah, setelah  sekjen PDI erjuangan mengungkapkan hal tersebut, masyarakat mulai menebak dan menilai kejadian tersebut.  Banyak nada miring dilontarkan, termasuk yang sangat memojokkan Jokowi, seperti  hanya pencitraan belakan, karena kalau benar disadap dan sudah sejak Desember 2013, kenpa baru diungkap Pebruari?

Seharusnya  dicermati dulu bahwa Jokowi sama sekali tidak membuka hal tersebut kepada publik dan hanya melaporkannya kepada partainya.  Nah, soal kemudian oleh partainya diungkap ke publik, Jokowi tidak peduli, tetapi, kemudian menuai  kritik yang sangat merugikan.  Karena itu Jokowi  kemudian melaporkan dan berkoordinasi dengan  inteljen pemerinah dengan tujuan agar persoalan tersebut tidak semakin liar dan merugikan banyak pihak.

Rupanya dalam persoalan politik praktis Jokowi memang kurang sensitif, karena dia memang seorang pekerja keras, meskipun dia berasal dari partai politik.  Tentu ia menjadi risih ketika dituduh pencitraan dan sedang membangun jalan menuju istana, karena sesungguhnya dia sendiri belum tahu mana jalannya menuju istana tersebut, karena masih ditutup oleh ketua umumnya atau dengan kata lain  jalan tyersebut belum dibuka.  Bahkan tuduhan tersebut sangat tajam saat dibandingkan dengan sadapan yang ditujukan kepada presiden danibu negara.  Artinya ketika ramai ramai persoalan sdap menyadap muncul, kok temuan alat penyadap di ruma dinas gubuernur tidak dimunculkan, tetapi baru akhir akhir saja dikemukakan kepada publik.

Nah, kalau semua persoalan dinilai dengan kacamata politik, tentu tidak ada yang baik, terutama saat yang menilai tersebut dari pihak “lawan”, dan akan sangat bagus, bilamana yang enilai  dari kelompoknya, meskipun dengan sangat tendensius.  Itulah plitik yang hanya mengenal kepentingan, tanpa harus berdasarkan  faka sebenarnya.  Memang dasarnya fakta, tetapi pemaknaan fakta tersebut menjadi sangat berbeda dengan yang seharusnya.

Dua kasus yang dicontohkan sebagaimana tersebut di atas hanyalah mewakili sekian banyak kejadian, khususnya yang terkait dengan seorang tokoh yang diharapkan masyarakat dapat menyelesaika persoalan bangsa atau masyarakat, tetapi dipandang miring oleh sebagian politisi.  Politik memang merupakan hal yang paling menarik di negeri ini, bahkan akhir akhir ini banyak tokoh dalam bidang lain yang sudah sangat “mapan” kemudian tertarik pada dunia politik tersebut.  Alasannya sangt klasik, yakni ingin memperbaiki bangsa dan negara ini.  Tetapi sudah banyak contoh, mereka yang  kemudian sudah masuk dalam duna politik, ternyata sama sekali tidak berbuat apa apa.

Bahkan justru saat in partai politik  lebih mementingkan perolehan suara dan kursi dalam pemilu, ketimbang mengutamakan pembangunan dan perbaikan bangsa dan negara.  Contoh kongkritnya ialah  bagaimana partai politik jor joran dalam  merekrut artis yang sama sekali tidak tahu politik dan  bagaimana caranya memperbaiki bangsa.  Artis direkrut hanya untuk menaikkan suara, karena dianggap terkenal dan dikenal masyarakat luas, dan diharapkan akan dipilih menjadi  dewan.  Nah, pertanyaannya ialah akan dibawa kemana negara kita  tersebut?

Pada akhirnya ita hanya berharap bahwa meskipun para politisi saling mengkritik dan “menjatuhkan” lawan politiknya, tetapi dihimbau tetap menggunakan logika yang baik, sehingga masyarakat akan  lebih simpati dan  enaruh harapan besar kepada para politisi ke depan untuk membenahi negeri, bukan jusru sebaliknya, yakni  menyumpahi mereka dan mendoakan jelek.

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.