BEDOL DESO KOMISI VII

Kasus  yang terkait dengan SKK migas di kementerian ESDM ternyata belum selesai, bahkan  seperti baru akan dimulai babak baru yang seru, karena ditengarai akan melibatkan seluruh anggota komisi VII, yang disebut oleh mantan kepala Biro Kementerian ESDM Didi Dwi sutrisno.  Memang KPK belum menemukan dua alat bukti sebagai pendukung atas pengakuan Didi dwi S tersebut, dan baru akan menelusurinya, namun  seperti biasa, meskipun seluruh anggota komisi VII ramai ramai membantah, KPK  tetap tidak akan terpengaruh dengan semua itu.

Nah, pada saatnya nanti ketika  sudah ditemukan bukti yang dimaksud, KPK baru akan menetapkan tersanghka lagi, dan boleh jadi seluruh pimpinan dan anggota komisi VII akan bedol  desa  ke tahanan KPK.   Tentu ini merupakan berita yang sangat hot dan merupakan prestasi tersendiri bagi KPK.  Untuk itu semua masyarakat diharapkan memberikan support kepada proses yang sedang berjalan, agar tidak  ada upaya yang justru kontra produktif, seperti pelemahan lembaga KPK lewat  revisi KUHP dan KUHAP yang selama ini ditengarai akan memangkas beberapa kewenangan KPK yang selama ini menjadi senjatanya.

Sepak terjang KPK yang semakin berani menangani  pejabat aktif yang terbukti melakukan  korupsi, tentu semakin membuat miris pihak pihak yang memang melakukan kesalahan, termasuk  mereka yang hingga saat ini belum ketahuan dan belum disenggol oleh para tersangka.  Kita dapat memahami bahwa  mereka yang bersalah  dan belum terdeteksi, akan panas dingin setelah ada  petunjuk yang mengarah kepada  dirinya atau kepada korporasinya.

Boleh jadi saat ini para orang kuat yang belum terungkap tersebut masih ditutupi oleh  kawannya  karena persoalan  takuit dan sejenisnya, tetapi biasanya kalau mereka sudah turun daru jabatan yang saat ini membuat mereka menjadi kuat tersebut, akan ada keberanian dari mantan bawahan atau kawan untuk mengungkap keterlibatan mereka.  Kita memang berharap pada saat ini semua orang tidak ada yang takut dalam mengungkap sebuah kejahatan, karena disamping akan memberikan andil dalam membersihakn Negara kita dari praktek korupsi, juga akan membawanya kepada  kondisi yang lepas.

Boleh saja saat ini seluruh  pimpinan dan anggota komisi VII sepakat untuk membantah menerima uang THR dengan berbagai alasan, tetapi kalau nantinya sudah ditemukan bukti, mereka tidak akan bisa mengelak sedikitpun.  Kita memang tidak berkapasitas menuduh atau ber suudzdzan kepada para wakil rakyat tersebut, tetapi persoalannya ialah ada pihak yang sudah merasa memberikan uang tersebut, dan bahkan dengan ricina penerimaannya juga, yakni untuk anggota sejumlah $ 2500 demikian juga dengan staf sekretariat, dan $ 7500 untuk pimpinan.

Artinya kita memang harus bersabar menunggu untuk mendapatkan kejelasan, apakah mereka memang benar benar bersih dan tidak menerima uang sebagaimana yang dituduhkan, ataukah kemudian terbukti bahwa mereka memang menerima uang haram tersebut.  Tentu kesabaran kita  perlu diketengahkan,  karena persoalan seperti ini  memang sangat sulit.  Artinya pihak pihak terkait yang memang melakukan korupsi dan sejenisnya sudah melakukan antisipasi, sehingga akan sangat sulit dilacak.  Hanya saja sebagaimana dalam teori bahwa sepandai pandai seseorang menyimpan bangkai, maka baunya akan tercium juga.

Secara psikologis para anggota dewan memang sangat sulit untuk mengakui sebuah perbuatan yang tercela, karena statusnya yang sangat terhormat di negeri ini.  Hanya sayangnya kenapa masih saja banyak  oknum anggota dewan yang terjerat persoalan korupsi tersebut.  Seharusnya mereka menjaga lembaga yang sangat terhormat dengan menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan tercela.  Ini terlepas dari kasus di komisi VII, tetapi faktanya memang saat ini cukup banyak  oknum anggota dewan yang terlibat persoalan hokum, baik yang sudah selesai perkaranyanya, maupun yang masih dalam proses, dan juga  yang menunggu giliran berikutnya.

Nah,  terkait dengan kasus yang saat ini sedang diproses, yakni perkara di kementerian ESDM yang menjadi mitra komisi VII, kita semua sebagai masyarakat awam menjadi sangat prihatin atas terlibatnya  pihak pihak yang sebelumnya sangat dipercayai oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus  merasa lega, karena  masyarakat bisa menjadi tahu dan terbuka mata bahwa semua manusia itu sesungguhnya sama saja dan mempunyai potensi untuk melakukan pelanggaran aturan.  Hanya mereka yang eling dan waspodo sajalah yang tetap dalam komitment untuk membangun Indonesia yang lebih baik sesuai dengan peran dan fungsinya masing masing.

Artinya orang sepintar apapun, ternyata dapat terjerat persoalan yang sangat rendah, yakni persoalan duniawi.  Kalau kita mengacu kepada tingkatan atau kasta dalam ajaran agama lain, di sana  ada kasta Brahmana, Kesatria dan baru Sudra.  Kasta Brahmana tidak memikirkan persoalan rendah seperti duniawi, melainkan  lebih memikirkan tentang  persoalan spiritual dan keluhuran akhlak atau dalam Bahasa lain lebih  tertarik membicarakan persoalan filsafat hidup sebagai manusia.  Sedangkan kasta kesatria meskipun tidak semata mata memikirkan persoalan  harta, tetapi muara aktifitasnya ialah kepada harta.

Artinya kasta kesatria tersebut lebih berada di tengah antara kasta yang memikirkan persoalan rendah seperti harta dan kasta tinggi yang hanya memikirkan persoalan  kesalehan manusia.  Kasta kesatria ini lebih beradab karena memang  ia mempunyai tujuan yang lebih baik.  Sedangkan kasta Sudra ialah kasta buruh dan rendah, karena  seluruh kehidupannya di arahkan kepada duniawi, tanpa  harus memikirkan kemuliaan hidup secara spiritual.

Dalam kaitan tersebut, kasus yang menyeret mantan dosen ITB  dalam persoalan SKK migas di kementerian ESDM akhirnya dapat kita pahami, meskipun belum tentu pemahaman kita tersebut benar.  Boleh jadi dia hanya terseret oleh arus kehidupan yang mengelilinginya saja, dan setalah terjebur barulah ia ingat dan sudah susah untuk melepaskan diri.  Aapapun alasannya tetaplah dia harus emndapatkan ganjaran sesuai perbuatan yang dilakukan, dan diharapkan  membuka  kasus tersebut dengan gambling, sehingga  siapapun yang terlibat dalam manikmati kue haram tersebut akan mendapatkan balasannya.

Biarlah banyak   orang terhormat  terkuak dan akhirnya diproses oleh KPK  kalau memang memang mereka terlibat dalam menikmati THR haram, karena  siapapun yang berani berbuat, haruslah berani bertanggung jawab, tanpa terkecuali. Harapannya diantara sekian banyak yang saat ini membantah  telah menrima uanga THR tersebut, ada satu yang diberikan kesadaran untuk mengakui sebagaimana yang disampaikan oleh mantan kepala Biro di kementerian ESDM, sehingga nantinya semua kebenaran  akan terungkap.

Artinya sekalipun seluruh  pimpinan  dan anggota komisi VII DPRRI harus meringkut dalam tahanan, karena terbukti  korupsi, itu jauh lebih baik bagi bagi bangsa ini ketimbang  kasus ini tertutupi oleh arogansi pihak pihak kuat dan  masyarakat serta Negara dirugikan lagi.  Biarlah KPK dapat menuntaskan pekerjaannya dengan bantuan masyarakat, termasuk  para pelaku korupsi.  Semua harus berorientasi kepada  kepentingan bangsa dan Negara dan bukan kepentingan partai dan  oknum tertentu yang kebetulan sedang mempunyai kekuatan  untuk  menguasi dunia.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.