KELAKUAN OKNUM ANGGOTA DPR KITA

Tentu kita masih ingat peristiwa sebagian  anggota DPR yang tidur dalam ruang rapat dan membicarakan persoalan masyarakat, atau asyik masyuk dengan games yang dimainkan dalam laptopnya, bahkan ada yang sedang asyik menikmati gambar gambar porno di tengah tengah siding berlangsung, dan masih banyak lagi kelakuan sebagian mereka yang sangat tidak pantas dilakukan.  Belum lagi persoalan yang terkait dengan selingkuh,  korupsi, arogan,  dan perbuatan tidak layak lainnya.  Nah, saat ini kita  ketahui juga ternyata ada  anggota DPR yang terhormat tersebut ternyata hanya memakai sandal saat  acara resmi, yakni rapat paripurna, dan dianggapnya  sebagai hal biasa.

Tentu hal tersebut sangat memprihatinkan kita sebagai rakyat yang mempunyai wakil  seperti itu.  Bukankah DPR itu lembaga yang sangat terhormat, lantas bagaimana kalau para anggotanya sendiri tidak menghormati kedudukannya?.  Barangkali  ada sebagian orang yang berpendapat bahwa apalah artinya berpakaian, pakai sepatu atau sandal kan sama saja dan sebagainya.  Orang yang mempunyai pendapat seperti itu tentu tidak  dapat  menghargai lembaga tinggi dan sekaligus tidak mempunyai kepedulian terhadap kehormatan lembaga dan bangsanya sendiri.

Ada kalanya  pakaian itu sangat menentukan, terutama dalam acara resmi.  Kalau dalam acara  tidak resmi semacam kendurinan dan pengajian, tentu memakai sandal sudah dianggap sangat sopan, tetapi kalau dalam siding resmi dewan perwakilan rakyat, dan mendatanginya dengan memakai celana jens misalnya atau hanya memakai kaos atau  sandalan dan sejenisnya, tentu sangat tidak menghormati lembaganya sendiri. 

Atas keadaan seperti itu, harus ada  pihak tertentu yang menegurnya dan bahkan memberikan sanksi.  Apalagi kalau kemudian hal tersebut dianggapnya sebagai wajar dan menjadi kebiasaan? Tentu  sangat memprihatinkan kita semua.  Bahkan kalau perlu rakyatlah yang harus mengingatkan mereka yang tidak mengormati lembaga DPR.  Untunglah Badan Kehormatan DPR menyadari hal tersebut dan akan segera memanggil pihak yang  memakai sandal tersebut untuk meminta penjelasan.

Persoalannya, kalau hanya  meminta penjelasan dan setelah dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan hal yang lumrah dan biasa misalnya, dan BK  menghentikan usahanya, maka  sama dengan bohong.  Seharusnya tidak cukup hanya meminta penjelasan, melainkan setelah itu harus ada tindakan nyata yang  memungkinkan yang bersangkutan atau anggota dean lainnya tidak akan mengulanginya lagi.

Kita sudah dibuat sangat reah dengan kelakuan sebagian para anggota dewan yang sungguh tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai wakil rakyat.  Beberapa  kejadian memalukan, memang kemudian ada tindak lanjut, baik karena  kesadaran diri ataupun karena diberikan sanksi, tetapi masih banyak keganjilan yang terus berjalan.  Anggota yang kedapatan membuka situs porno pada saat siding, kemudian sudah dengan sendirinya mengundurkan diri, tetapi mereka yang tidur saat rapat, sama sekali tidak ada  tindakan apapun.

Demikian juga  mereka yang selalu mangkir dalam sidang, mereka yang selingkuh, mereka yang berlaku arogan terhadap rakyat dan petugas di beberapa tempat, termasuk di bandara dan lainnya, dan beberapa perilaku tidak pantas lainnya, juga tidak ada tindak lanjut yang  menggambarkan bahwa lembaga DPR adalah lembaga terbaik dan terhormat yang harus dihuni oleh orang orang baik dan terhormat.

Bahkan mereka yang terindikasi melakukan perbuatan korupsi, gratifikasi, suap dan lainnya, juga masih bertahan dalam lembaga yang terhormat tersebut, dengan alasan belum ada ketetapan  hokum, semacam menjadi tersangka dan lainnya.  Rupanya mereka memang sudah terbiasa dengan orasi dengan suara keras yang seolah akan dapat menutupi kebobrokan mereka, sehingga  beberapa  indikasi awal sebelum mereka ditetapkan sebagai tersangka misalnya, mereka sanagta keras bersuara mengenai kebersihannya.

Tetapi begitui sudah mendekati status baru yang akan disandang, seperti adanya indikasi seseorang dilarang untuk bepergian ke luar negeri misalnya, maka  saat itu pula menjadi terdiam seperti patung.  Itupun masih  terus berusaha untuk menghindar dari hokum, padahal aparat hokum sudah mengantongi bukti, dan hanya membutuhkan pengakuannya saja.  Demikian juga mereka yang melakukan perbuatan tercela seperti selingkuh juga  dengan enaknya melenggang di senayan dan seolah tanpa dosa.  Namun sayang memang soal  selingkuh ini  seprtinya tidak dianggap penting oleh DPR sehingga tidak ada tindak lanjut, meskipun ada laporan.

Apakah pemilu legislative tanggal 9 April mendatang juga masih akan menghasilkan  anggota DPR yang relative sama dengan yang  ada saat ini?.  Semua terpulang kepada rakyat.  Celakanya rakyat kita belum seluruhnya menyadari betapa pentingnya memilih.  Bahkan Antara yang menyadari dan yang tidak, lebih banyak yang tidak, sehingga hasilnya pun akan relative sama dan Indonesai harus  tetap menyaksikan  sepak terjang dewan yang tetap saja berulah.

Saat ini  masyarakat sudah menyaksikan betapa para calon anggota legislative  melakukan berbagai pendekatan dengan berbagai cara pula untuk mengelabuhi masyarakatm, bukan untuk mendidik masyarakat agar menjadi pintar.  Kenapa saya katakana mengelabuhi,  karena  hamper semua yang  dating ke rumah rumah penduduk, hanya  jual janji dan sedikit iming iming uang.  Bahkan yang sangat menyakitkan ialah mereka yang incumbent dimana kedatangan mereka dengan membawa uang Negara yang biasa dinamakan dengan uang aspirasi.

Uang tersebut seolah diakui sebagai uangnya sendiri dan  akan dibantukan ke sebuah  kampong dengan persyaratan  penduduknya  nantinya memilih yang bersangkutan dalam pemilu legislative.  Celakanya lagi, masyarakat karena lama menderita dan tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah yang seharusnya diterima,  dengan senang hati mereka menerima persyaratan tersebut.  Nah, kalau misalnya nanti yang bersangkutan tersebut benar benar terpilih, kita akan dapat membayangkan betapa hancurnya Negara kita.

Kita sering berkoar koar tentang  demokrasi dan bahkan mengkalim diri sebagai Negara terbaik dalam berdemokrasi, tetapi kenyataannya masih banyak landasan demokrasi kita yang bolong dan tidak  diusahakan  ditambal, tetapi malah dibiarkan, karena justru bolongnya tersebut sangat menguntungkan  bagi pihak pihak tertentu.

Kita juga sering mendengar seruan untuk pendidikan yang baik, terutama dengan anggaran pendidikan yang minimal 20%  dari total  APBN, bahkan ketika mengkritisi persoalan pendidikan juga sangat keras, tetapi langkah dan tindakannya sama sekali tidak mendidik kepada masyarakat.  Bukti bahwa mereka tidak mendidik ialah  perilaku yang ditunjukkan sebagaimana  yang disebutkan di atas, meskipun tentu tidak seluruh anggota dewan.

Atas dasar pertimbangan itu kita  tentu mempunyai harapan yang lebih baik untuk masa depan, yakni untuk para anggota dewan yang akan datang.  Idealnya para anggota dewan, baik di pusat maupun di daerah ialah mereka itu orang orang yang amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, jujur, dan ikhlas dalam melaksanakan tugas.  Artinya, sebagai wakil rakyat, mereka harus selalu memikirkan kepentingan rakyat yang diwakilinya, bahkan kalau mungkin mereka mau berkorban untuk kepentingan rakyat.

Nah, untuk mendapatkan para wakil rakyat yang ideal tersebut  sangat diperlukan  kerja keras kita, yakni  memilih para wakil yang nyata nyata mempunyai integritas tinggi dan  mempunyai rekam jejak yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat secara umum.  Itulah tugas yang menghadang didepan kita.  Semoga kita dapat melewatinya dengan baik.

 

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.