TENTANG PENYADAPAN LAGI

Ada banyak motivasi pihak tertentu menyadap pembicaraan orang lain, tetapi yang lebih banyak ialah  motivasi politik dan lebih khusus lagi untuk mendapatkan kelemahan pihak yang disadap dan kemudian dijadikan senjata untuk perlawanan.  Namun demikian juga ada bentuk dan jenis penyadapan yang dilakukan oleh aparat hokum seperti KPK yang tujuannya sangat jelas yakni untuk mendapatkan bukti atas kejahatan yang dilakukan oleh pihak tertentu.  Meskipun demikian  juga ada bentuk penyadapan yang dilakukan oleh presiden atau oleh pihak tertentu dengan tujuan mendeteksi secara dini untuk mengetahui dan sejkaligus  mencari solusi atas ancaman yang mungkin dapat terjadi.

Dengan kata lain persoalan penyadapan atas pihak lain tersebut pada dasarnya  sangat dipengaruhi oleh tujuan dari pihak penyadap.  Secara hokum, memang ada yang diperbolehkan atau legal, karena  untuk melindungi kepentingan umum, tetapi secara umum penyadapan tersebut memang merupakan hal terlarang, karena dapat merugikan dan mengusik privasi  pihak tertentu.  Atas dasar itulah beberapa waktu yang lalu terjadi kontroversi mengenai penyadapan tersebut, termasuk yang dilakukan oleh KPK sekalipun.

Para pihak yang  mengembalikan penyadapan tersebut kepada hokum dasar, mengharuskan persyaratan tertentu untuk dapat menyadap pihak lain, yakni ijin dari perngadilan, setelah dilakukan pengkajian dan analisa bahwa penyadapan tersebut memang diperlukan dan penting, sehingga kepentingan tersebut  mengalahkan privasi seseorang.  Sedangkan penyadapan yang diperbolehkan tanpa  ijin pengadilan ialah penyadapan yang dilakukan oleh kepala Negara dalam upaya untuk menyelamatkan Negara dan bangsa.

Namun demikian penyadapan yang dilakukan oleh KPK  sampai saat ini memang masih sangat diperlukan, yakni untuk mendapatkan bukti atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau pihak pihak tertentu.  Justru kalau KPK dalam penyadapan harus mendapatkan ijin dari pengadilan terlebih dahulu, menjadi tidak efektif, karena pihak yang akan disadap akan ancang ancang dan hasil yang didapatkan dalam penyadapan tersebut akan sangat sumir dan tidak berguna.  Hanya saja  catatannya ialah bahwa KPK harus tetap konsisten dalam menjalankan tugsanya, yakni terkait dengan penyadapan tersebut dilakukan secara proporsional, dan tidak asal menyadap.

Kita semua sangat mempercayai kinerja KPK, termasuk dalam hal melakukan penyadapan, terhadap peihak pihak yang dicurigai melakukan persekongkolan dan kejahatan.  Pada kenyataannya  penyadapan yang dilakukan olej KPK memang tepat dan dapat membuktikan bahwa pihak pihak tertentu terbukti melakukan kejahatan, meskipun yang bersangkutan tentu membantah keras.  Akan tetapi setelah disodorkan bukti mengenai perbuatan yang dilakukan melalui hasil sadapan tersebut, yang bersangkutan tidak dapat berkutik.

Nah, isu penyadapan beberapa  waktu yang lalu muncul kembali, disebabkan  adanya penyadapan illegal yang dilakukan oleh Australia terhadap presiden dan ibu.  Atas kejadian tyersebut kemudian banyak yang menyesalkan sikap yang diambil pemerintah, karena tidfak ada tindak lanjut yang memadahi, dan seolah hilang dengan sendirinya tanpa bekas sedikitpun.  Padahal persoalan penyadapan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap lambaga Negara, yakni presiden, merupakan persoalan serius yang harus dilakukan upaya upaya tertentu agar Negara kita tidak diremehkan oleh pihak lain.

Barangkali atas tidak adanya kelanjutan cerita mengenai penyadapan tersebut menjadi salah satu penyebab Negara lain semakin berani kepada Negara kita, dalam hal mencampuri urusan dalam negeri kita, seperti  Negara tetaangga, Singapura yang sudah berani untuk memprotes penamaan kapal perang RI dengan nama pahlawan kita sendiri, yang dianggap sebagai teroris oleh mereka.  Walaupun sesungguhnya  PM mereka yang lalu Lee Kwan Yu telah  menaburkan bungi di makam pahlawan kita sebagai tanda bahwa persoalan ketegangan Antara Singapura dan Indonesia sudah selesai.

Nah,  saat ini ternyata muncul persoalan yang sama, yakni penyadapan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang sepertinya masih misteri di rumah dinas  gubernur DKI Jakarta.  Walaupun masalahnya sudah  berlalu  yakni Desember 2013 yang lalu dan  gubernur joko Widodo juga tidak mempermasalhkannya.  Sebagaimana diinformasikan oleh  pihak PDIP bahwa  telah ditemukan alat penyadap buatan luar negeri di rumah dinas Jokowi sebanyak 3 , termasuk yang dipasang di kamar tidur dan kamar makan.

Bahkan kemudian juga diinformasikan pula bahwa  penyadapan tersebut juga dilakukan terhadap ketua umum PDIP Megawati.  Hanya sayangnya memang tidak ditindak lanjuti secara serius, sehingga justru malah menimbulkan tafsir dan persepsi yang miring, seperti hanya sebuah sensasi atau pencitraan dan lainnya.    Secara umum, barangkali kalau tudingan untuk mencari sensasi dan pencitraan yang ditujukan kepada Jokowi, akan mudah dimentahkan, karena  kurang  sensasi apanya Jokowi dan tentu tidak perlu melakukan pencitraan lagi, karena sudah lebih dari cukup.

Kita melihatnya kenapa Jokowi tidak melaporkan ke polisi, tetapi malah ke PDIP tempat dimana dia sebagai kadernya, ialah semata mata Jokowi memandang penyadapan tersebut tidak terlalu bermasalah baginya.  Bahkan dengan kelakar khasnya Jokowi mengatakan bahwa paling paling yang disadap ya rerasannya dengan isteri mengenai makanan, dan obrolan ringan saja, karena memang tidak ada pembicaraa mengenai proyek yang dilakukannya.

Namun demikia selayaknya PDIP kemudian menindak lanjuti dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian, dan bukan hanya  memberikan informasi yang tidak lengkap, yang hanya menyebabkan banyaknya tafsir atas informasi tersebut.  Ketidak lengkapan informasi tersebut Antara lain, tidak disebutkan siapa pihak yang menyadap dan kenapa tidak segera lapor kepada yang berwajib untuk pengusutannya.  Kondisi ini justru sangat tidak  nyaman bagi semua pihak, termasuk pihak TNI Bin dan juga KPK.

Bukti bahwa kondisi tidak jelas tersebut menjadikan pihak pihak tertentu tidak nyaman, ialah komentar dari mantan kepala BIN yang menyatakan abhwa tindakan penyadapan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh pihak Bin  TNI.  Demikian juga juru bicara KPK Johan Budi juga harus angkat bicara  bahwa penyadapan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh KPK karena tidak aka nada gunanya.  Tentu masih banyak pihak yang merasa tidak tenang dengan berita penyadapan tersebut, karena bisa saja masyarakat kemudian memberikan stigma jelek kepada pihak pihak tersebut, walaupun nyata nyata tidak melakukan penyadapan.

Sementara itu dari pihak kepolisian memang sudah  menanggapi persoalan tersebut, dengan pernyataannya bahwa meskipun belum dilaporkan secara resmi, tetapi polisi sudah melakukan kerja  dalam upaya  memperjelas kasus penyadapan tersebut.  Melihat kondisi tersebut, sebaiknya memang pihak Jokowi ataupun PDIP segera melaporkan penyadapan tersebut kepada polisi.  Tentang hasilnya apakah pihak penyadap dapat ditangkap dan  kemudian dapat diketahui apa motiv nya  ataukah tidak mampu diungkap, tetapi hal tersebut akan lebih memberikan  kepastian dan tidak terus  menjadi bola liar yang dimainkan banyak pihak.

Memang bagi Jokowi sendiri penyadapan tersebut tidak masalah, karena dia sangat yakin tidak mempunyai persoalan hokum, tetapi sebagai gubernur yang menjadi lambing bagi daerah, tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja, dan harus ada tindak lanjut.  Bahkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi malah ingin dirinya disadap.  Hal tersebut sah sah saja selama yang bersangkutan memang berdiri atas nama pribadi, dan kalau sudah berdiri di atas kedudukannya sebagai pejabat Negara, tentu tidak bisa begitu saja.

Kita berharap bahwa persoalan penyadapan tersebut  tidak akan terus berkembang dan menjadi komoditi politik menjelang pemilu 2014 ini.  Kita berkinginan  agar penyadapan tersebut diungkap dankemudian diproses secara hokum, sehingga peristiwa serupa tidak akan mudah muncul kembali dan meresahkan masyarakat secara umum.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.