TENTANG PEMBAHASAN KUHP DAN KUHAP

Beberapa pecan ini kita diberikan informasi  cukup menyedihkan setelah pihak kemenhumham menyerahkan draf rancangan perubahan KUHP dan KUHAP kepada DPR dan kabarnya DPR juga sangat antusias  membahas dan menyelesaikan draf tersebut, padahal masa jabatannya sebagai DPR akan segera berakhir.  Tentu itu  sebuah surprise, karena biasanya untuk pembahasan sebuah randangan undang undang ataupun peraturan lainnya, DPR selalu  beralasan untuk menunda nundanya, apalagi kalau sudah mau selesai  masa jabatannya.

Namun khusus untuk  perubahan atas KUHP dan KUHAP kali ini rupanya menjadi sangat lain.  Itulah sebabnya kemudian banyak yang bersikap “curiga” terhadap antusiame DPR dalam membahasan dan akan segera menyelesaikannya dalam waktu singkat.  Nah, demi melihat gelagat tersebut banyak pihak, tertuatama mereka yang  sejak semua  mendukung KPK dan  berusaha untuk menjuhkan usaha usaha  melemahkan posisi KPK, kemudian mengkaji dan menelaah.  Hasilnya  dapat disimpulkan bahwa   antusiasme DPR tersebut ternyata ada udang di balik batu.

Menurut penyeledikan pihak pihak tersebut ternyata ada upaya pelemahan terhadap KPK dengan  rivi KUHP dan KUHAP tersebut, sebagaimana usaha lama yang dahulu gagal karena desakan kuat dari elemen masyarakat secara luas.  Salah satu hal terpenting yang akan membuat KPK menjadi lemah ialah tentang penghapusan kewenangan penyelelidikan oleh KPK, dan juga kewenangan penuntutan.  Demikian juga mengenai penyitaan  yang harus mendapatkan ijin dari pengadilan, serta penyadapan yang juga diharuskan mendapatkan ijin dari pengadilan terlebih dahulu.

Dalam Bahasa yang singkat bahwa  kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary akan dihilangkan. Dan tentu masih banyak lagi ketentuan yang tidak pro pemberantasan korupsi.  Bahkan  mahkamah Agung juga tidak diperbolehkan memberikan  hkuman yang lebih berat ketimbang keputusan pengadilan tinggi.  Nah, dengan begitu aspirasi para koruptor sangat terakomodasi dalam rencana perubahan terhadap KUHP dan KUHAP tersebut.  Ini merupakan sebuah malapetaka bagi bangsa, karena itu kita memang harus berusaha  keras untuk mencegah agar perubahan tersebut tidak dilakukan dengan tergesa gea dan harus melibatkan semua elemen masyarakat agar  mereka dapat ikut memberikan masukan yang justru akan lebih memperkuat lembaga anti ruswah tersebut.

KPK sendiri sesungguhnya sudah berusaha mencegahnya dengan mengirimkan surat kepada pemerintah dan DPR agar menundanya  setelah anggota legislative baru terpilih, sehingga akan dapat membahasnya dengan  cermat dan tidak tergesa gesa.  Walaupun sesungguhnya KPK  bukanlah lembaga untuk urusan  perundangan.  Tetapi kita semua harus mendukungnya dan  berusaha  untuk membuat DPR  masa sekarang ini  tidak  membahsanya.

Bahkan kita juga tahu bahwa  banyak diantara anggota DPR saat ini yang tersangkut persoalan korupsi dan sangat mungkin masih banyak lagi yang belum ketahuan, sehingga ada kesan bahwa dengan mengubah KUHP dan KUHAP  tersebut mereka yang korupsi dan belum konangan atau  yang masih dalam proses, nantinya akan cukup aman dalam menikmati harta korupsi tersebut dan “aman” dari serangan KPK yang saat ini sangat menakutkan siapapun yang melakukan kejahatan korupsi dan sejenisnya.

Harapan lainnya tentu kita  berikan kepada pemerintah, khususnya presiden agar menindak lanjuti permohonan KPK tersebut dan  setidaknya memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penundaan pembahasan rancangan  perubahan terhadap KUHP dan KUHAP.  Artinya  karena  yang menyampaikan rancangan tersebut adalah pemerintah melalui menteri hokum dan ham, tentu akan sangat mudah bagi pemerintah untuk menundanya dengan mencabut kembali usulan tersebut dan  menyampaikannya kembali pada DPR baru nanti, atau bahkan sama swekali tidak usah dibahas, karena  dirasa sudah cukup memadahi untuk pemberantasan korupsi di negeri ini.

Atau kalau misalnya dipandang sangat perlu untuk lebih memberikan kewenangan  besar bagi KPK untuk menuntaskan persoalan korupsi di negri ini, tentunya  sangat bagus diajukan lagi ke DPR baru. Termasuk misalnya mengenai ancaman hukuman bagi  pelaku korupsi, suap dan juga narkotika yang lebih  berat dan berani, yakni dengan pemberian hukuman mati dan atau seumur hidup serta denda serta pemnyitaan seluruh hasil korupsi, sehingga  mereka akan menjadi miskin dan  akan memberikan aspek jera kepada siapapun.

Tetapi kalau materi perubahannya  masih sama dengan yang diajukan saat ini, yakni justru akan membuiat KPK menjadi ompong dan hanya mempunyai satu kaki saja, maka sebaiknya tidak usah dilanjutkan, karena hal tersebut hanya akan melukai masyarakat yang selama ini sduah sangat menderita.  Kita berharap bahwa pemerintah saat ini mampu memberikan kado kenang kenangan kepada masyarakat, tentang sesuatu yang sangat diinginkan mereka, yakni  meninggalkan kesan baik dan konsisten dalam memberantas kejahatan, apapun bentuknya di negeri ini.

Sementara itu kepada  para anggota DPR saat ini yang masa jabatannya  tinggal beberapa bulan ke depan, hendaknya mau mendengarkan jeritan nurani masyarakat, yakni dengan tidak membahas KUHP dan KUHAP pada periode ini.  Carilah aktifitas lainnya yang buikan membahasa perubahan tersebut.  Bahkan  beberapa waktu yang lalu banyak anggota dewan yang justru malas  mengikuti rapat dengan berbagai alasan, terutama alasan menemui konstituen dan sejenisnya.

Nah, saat ini sesungguhnya merupakan masa pendekatan kepada masyarakat dengan harapan mereka mau  memilih mereka dalam pemilu legislative tanggal 9 April mendatang.  Nah, karena itu konsentrasilah dengan  kegiatan tersebut dan tetap jalankan kerja sebagai anggota legislative dengan tetap memperhatikan aspirasi rakyat.  Nah, kalau saat ini rakyat tidak menghendaki p[erubahan KUHP dan KUHAP, sudah seharusnya  mereka  tidak memaksakan diri untuk membahasa dengan target menyelesaikannya dalam periode ini.

Kalau memang ada pesanan yang kuat dari mereka para pelaku korupsi agar terhindar dari kejaran KPK, maka  itu merupakan kesalahan besar, karena KPK akan terus mendapatkan dorongan dari seluruh rakyat dalam upaya memburu  dan memprosesnya secara hokum hingga para penjahat tersebut mendapatkan ganjarannya sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.  Kalaupun banyak diantara  anggota DPR yang terlibat dalam perkara korupsi, dan saat ini mereka memang sudah masuk dalam  tahanan dan juga masih dalam proses, biarlah proses hokum  berjalan sebagaimana mestimnya.

Itu semua sudah menjadi hokum alam bahwa siapapun yang melanggar aturan main yang sudah ada, harus  siap menerima resiko apapun sesuai dengan perbuatannya tersebut.  Kita harus terus mengingatkan kepad seluruh anggota DPR bahwa mereka itu menjadi wakil rakyat yang sudah semestinya  meneruskan dan menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan  menentang arus.  Bukankah mereka juga  setiap reses mendapatkan dana aspirasi yang cukup besar?

Bahkan konon kabarnya  banyak diantara anggota dewan yang justru tidak menggunakan dana aspirasi tersebut sebagaimana mestinya, melainkan justru hanya untuk kepentingan masing masing.  Hal itulah yang kemudian juga memunculkan usulan dari mereka sendiri agar penggunaan dana aspirasi tersebut dipertanggung jawabkan sehingga akan lebih dapat dikontrol dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal terpenting saat ini ialah para anggota dewan yang terhormat tersebut tidak usah berpikir mengenai perubahan KUHP dan KUHAP, karena  sangat tidak efektif, mengingat waktu yang tinggal sedikit.  Sebaiknya mereka menyelesaikan berbagai tugas yang belum selesai dan memberikan kesan bagus kepada masyarakat luas, meskipun masyarakat  sudah memberikan catatan kepada mereka tentang kinerjanya selama satu periode ini.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.