RAKERNAS KEMENTERIAN AGAMA RI

Rapat kerja nasional kemenerian agama RI telah dibuka dan dilaksanakan, dan rencananya hingga Minggu tanggal 9 Pebruari 2014, menurut saya raker tersebut sangat tepat dilaksanakan pada awal tahun dan dalam upaya untuk menyusun pelaksanaan program yang telah disetujui tahun sebelumnya.  Artinya DIPA kementerian yang saat ini sudah ada, meskipun  masih ada  beberapa catatan atau kalau dalam bahasa tahun yang lalu masih ada bintang,  tetapi diharapkan  pada bulan ini juga sudah dapat dicairkan, sehingga kegiatan kegiaan akan dapat dimulai.

Nah, raker ini sendiri disamping untuk merencanakan sistem pengawasan yang dilakukan, baik secara nternal oleh inspektorat jendral maupn secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan, juga untuk  merumuskan berbagai kebijakan yang tujuannya ialah bahwa program program yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditentukan dan tidak ditemukan penyelewengan dalam pelaksanaannya.  Demikian juga diharapka dalam raker ini semua satker akan dapat melakukan pemetaan seluruh kegiatan, sehingga selama satu tahun akan dapat dilakukan pelaksanaan program secara merata, atau tidak “mbendol” di belakang.

Raker itu sendiri telah dibuka oleh menteri dan dihadiri oleh  para pejabat eselon 1 dan dua, daerah maupn pusat, para rektor PTAN ketua STAN para ketua balai, dan juga undangan dari MUI,BWI, Pengawas haji dan lainnya.  Dalam sambutannya, menteri disamping memberikan  ulasan mengenai tantangan masa depan yang sunguh sangat berat bagi kementerian agama, beliau juga menghimbau kepada seluruh pejabat untuk membuat sesuatu yang dapat dijadkan teladan bagi para pejabat dimasa mendatang.

Beliau menyatakan bahwa rakernas kali ini memang merupakan rakernas terakhir bagi beliau, karena sebagai menteri  agama kabinet Indonesia bersatu II akan berakhir pada tangal 20 Oktober 2014 nanti.  Untuk itu beliau  sangat berharap kerja keras yang selama ini tela dilakukan harus terus dipertahankan dan bahkan ditambah, sehingga kita akan mempunyai tinggalan yang baik bagi penerus.  Dalam hal ini  pencapaian penilaian WTP DPP dua tahun terakhir harus dipertahankan dan  bahkan dihilangkan DPP nya, meskipun hal tersebut memang sulit, tetapi kalau semua pihak bekerja keras untuk mewujudkannya, pastilah akan terwujud.

Dalam kesempatan memberikan sambutan tersebut, menteri juga mengemukakan  unek uneknya, terutama dalam hubungannya pemeritaan negatif mengenai  dan haji yang dianggap menghebohkan, padahal beliau sudah sangat transparan dalam menjelaskan kepada siapapun juga, termasuk kepada media.  Bahkna sesungguhnya pelaksanaan haji dari tahu ketahun semakin meningkat dan pengelolaan dananya juga sangat transparan serta siapapun dapat megauditnya sehingga tidak perlu digembar gemborkan di media yang justru akan  membuat citra kemenag menjadi runtuh, walaupun sesungguhnya  tidak terjadi apa apa.

Kalau dihitung secara rinci, kata beliau, bahwa  para muslim yang menunaikan ibadah haji diberikan subsidi dari uang haji yang terkumpul.  Umat yang melaksanakan haji hanya membayar transportasi dan pemondokan saja, sementara itu untuk pembuatan pasport, makan saat di embarkasi, saat di Jeddah, saat di Armina, dan saat di Madinah, seluruhnya disubsidi oleh dana haji yang ada.  Anya saja lanjut menteri, bahwa ada  kekeliruan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga seolah masyarakat membayar seluruh kebutuhan selama melaksanakan haji, dan dana haji yang digunakan untuk mensubsidi mereka tidak pernah dibahas.

Berbagai usaha untuk menyelamatkan dana haji telah dilaukan, termasuk dimasukkannya  ke syukuk pada kementerian keuangan, dengan maksud agar kalau suatu ketika terjadi kebangsrutan bank, dimana  dana jaminan hanya 2 milyard padahal dana haji mencapai triyunan rupiah, maka dengan dimasukkannya  sebagai dana sukuk di kementerian keuangan, kekhawatiran tersebut  akan hilang dengan sendirinya.  Namun semuanya itu tidak pernah diekspose oleh media.

Dalam persoalan tersebut, kita memang harus adil dan  sikap bijak dalam  masalah ini juga sangat diperlukan.  Artinya kalau memang ada penyeleweangan dalam pegelolaan dana apapun, termasuk haji, tentu harus diusut dan penegak hukumlah yang akan melakukannya, tetapi kalau memang tidak ada penyimpangan, maka  nama baik haruslah dpulihkan, termasuk  siapapun yang terkait dengan hal itu.  Dengan begitu akan erasa adil bahwa tidak ada pihak manapun yang merasa difitnah dan semuanya akan klir.  Saat ini sudah ada BPK yang melakukan audit dan juga KPK yang siap menindak lanjuti temuan yang mengindikasikan tindak kejahatannya.

Karena itu menurut saya dipersilahkan saja BPK untuk melakukan pemeriksaan seputar hal hal yang diinformasikan dan menghebohkan tersebut.  Bahkan akan sangat bagus jikalau pihak kementerian agamalah yang ustru aktif meminta kepada BPK dan juga KPK untuk membantu emngusut persoalan tersebut.  Sebab kalau persoalan tersebut digantung dan tidak ada penanganan secara komprehensif, dikhawatirkan justru akan lebih liar dan merugikan semua pihak.  Apalagi saat ini  merupakan tahun politik yang tentu semua pihak berkeinginan untuk menarik  persoalan ini ke ranah politik juga.

Kita juga harus menyadari bahwa  di mata masyarakat, kementerian  agama merupakan kementerian yang berbeda dengan kemeterian lainnya, sehingga kalau ada sedikit penyeleweangan akan  tampak.  Kita uga tidak dapat menutup mata dengan beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh oknum seperti persoalan al-Quran yang meskipun  dilakukan oleh pihak luar, tetapi tentu ada phak dalam yang juga terlibat, juga kasus  bantuan yang saat ini masih dalam proses, serta kasus lainnya.

Namun sesungguhnya secara umum  kementerian  agama ini  jauh lebih sedikit penyeleweangannya dibandingkan dengan kementerian lainnya.  Untuk itu harus menjadi perhatian semua pihak, terutama seluruh aparatur kementerian agama, agar lebih berhati hati dan tidak usah tergiur dengan sesuatu yang bukan menjadi milik dan haknya.  Barangkali itulah satu satunya jalan untuk tetap teguh dalam memegang amanah dan menjalankan tugas dengan sukses hingga akhir pengabdian.

Kembali kepada rapat kerja nasional, bahwa seluruh pejabat di kementerian agama memang harus berani melakukan  sesuatu, yang jelas jelas tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan tidak usah takut karena ketatnya aturan yang dibuat.  Hal ini sangat penting, karena ada kecenderungan saat ini banyak orang tidak mau menjabat jabatan tertentu disebabkan khawatir akan terkena atau terjerat masalah hukum, seperti menjadi PPK atau sejenisnya.

Aturan dibuat dengan sangat ketat ialah dengan tujuan agar anggaran negara tidak bocor dan tidak dikorup leh pihak pihak tertentu. Nah, kalau kita memang jujur dan melakukan proses pekerjaan sebagaimana mestinya, tentu akan merasa  enjoi dan tenang tenag saja.  Barangkali memang ada pihak tertentu yang kemudian  merasa dirugikan dalam tender misalnya, meskipun sudah diberikan kesempatan untuk menyangah, tetapi tetap saja ada piak yang tidak puas, misalnya, maka  asalkan semua proses telah dilalui dengan benar, kita harus yakin bahwa  kebenaran pasti akan menang.

Namun demikian memang kita harus tetap waspada  terhadap segala kemungkinan, karena saat ini untuk menegakkan kebenaran tidaklah mudah.  Ternyata masih banyak pihak yang menginginkan orang yang jujur dan bersih dapat tersandung masalah.  Caranya bermacam macam, termasuk harus menjebak atau memfitnah atau lainnya.  Itulah cara setan yang selalu akan dimunculkan untuk menjerumuskan pihak lain yang justru berusaha untuk baik.  Semoga kita diselamatkan dari usaha usaha  tidak baik tersebut.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.