LAGI KEANEHAN DAN KELUCUAN KITA

Masih ingat mantan ketua MK Akil Mukhtar yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan adiknya Atut dan lainnya?. Nah, salah satu persoalannya ialah masalah suap yang terkait dengan pemilihan bupati Gunung Mas yang kemudian dimenangkan oleh Hambit Bitih atas keputusan MK.  Nah, persoalannya  saat ini yang kita anggap sebagai lelucon dan aneh ialah  pelantikan calon bupati Hambit Bitih  saat dia ditahan oleh KPK atas persoalan pencalonannya sebagai bupati untuk kedua kalinya.  Pemerintah dalam hal ini menteri Dalam Negeri akan tetap melantik yang bersangkutan dan saat ini baru terjadi kontroversi setelah KPK menolak mengijinkan pelantikan Hambit.

Sangat masuk akal kalau KPK tidak mengijinkan pelantikan atas hambit tersebut, karena yang bersangkutan sedang ditahan atas tuduhan persoalan korupsi.  Lantas apa makna pelantikan itu sendiri, kalau kemudian juga tidak akan bisa melaksanakan tugasnya sebagai bupati?.  Persoalan pelantikan adalah persoalan seremonial yang seharusnya dapat dicarikan jalan keluar terbaik, semisal melantik wakil bupatinya saja untuk menjalankan tugasnya, atau ditunjuk pelaksana tugas sementara sampai jelas posisi hambit atau jalan lainnya, semisal Hambit mengundurkan diri dan lainnya.

Namun persoalannya ialah pemerintah bersikukuh bahwa menurut undang undang Hambit harus  dilantik, meskipun berada dalam tahanan.  Toh  pemerintah juga beralasan bahwa sudah pernah terjadi pelantikan kepada pejabat yang sedang ditahan.  Nah, alasan yang terakhir inilah menurut saya yang  sangat lucu.  Kenapa  kalau hal tersebut pernah dilakukan dan terasa ganjil, kemudian tidak diambil langkah untuk mengubah peraturan yang ada.  Kita ini manusia yang berakal dan berbudi, yang seharusnya tidak larut dalam pemahaman lafdhiyah peraturan, karena peraturan itu dibuat oleh manusia, maka kita dapat mengubahnya sehingga menjadi  baik dan beretika.

Tentu akan terasa ganjil kalau ada orang ditahan dalam persoalan korupsi, yang menurut perkiraan kita tidak akan mungkin terlepas dan bebas, kemudian dilantik sebagai pejabat public, seperti bupati.  Lantas apakah kita ini tidak berpikir lebih baik dan maju seperti apakah sudah tidak ada lagi  kepala daerah yang lebih baik, bebas, dan  dapat menjalankan tugasnya, sehingga seorang tahanan harus dilantik?.  Apakah karena  aturan yang  tentunya dapat salah dan diperbaiki, kemudian kita melakukan hal hal konyol dan tidak masuk di akal kita?.  Atau apakah  kita  sudah  puas dicap sebagai  masyarakat lelucon?.

Pada saat kita sedang  berupaya memberantas korupsi dan sejenisnya dari Negara kita, tentunya seluruh potensi dan kesempatan kita gunakan untuk melakukan hal tersebut, termasuk hal hal yang dapat menjauhkan dari praktek korupsi.  Nah, ini malahan  akan tetap melantik orang yang bermasalah  dengan suap dan korupsi.  Tentu saja kita semua sepakat dan mendukung upaya KPK untuk tidak memberikan ijin kepada siapapun, termasuk menteri dalam negeri atau gubernur, untuk melantik orang yang  dalam kasus kosupsi dan berada dalam tahanan KPK.

Pelantikan kepada hambit Bintih, calon bupati GunungMas yang  dimenangkan oleh MK beberapa waktu lalu dan kemudian  terendus adanya suap kepada ketua MK dan sudah ditahan oleh KPK, tentu akan menghambat pemberantasan korupsi, dan sekaligus melukai  hati rakyat.  Pemerintah harus konsisten dengan program pemberantasan korupsi di negeri ini, yang salah satunya diwujudkan dengan tidak melantik Hambit, dan mencari solusi terbaik untuk rakyat Gunung Mas.

Kalau alasannya takut akan ada gugatan pada saat tidak melantik calon bupati bermasalah, atau karena mencari terobosan yang memungkinkan  di Gunung Mas  ada pemerintahnya, maka sebaiknya  pemerintah meminta fatwa mahkamah Aung dan juga meminta pendapat para ahli hokum tata Negara di negeri ini, agar mendapatkan  jalan keluar yang dapat memberikan ketenangan kepada semua pihak.  Sseungguhnya ada  beberapa kemungkinan yang dapat ditempuh oleh pemerintah, seperti mengangkat pejabat sementara untuk mengisi kekosongan pejabat, atau melantik wakil bupati untuk menjalankan tugasnya dan lainnya.

Untyunglah saat ini presiden melalui juru bicaranya sudah mengingatkan kepada menteri dalam Negeri untuk  memperhatikan suara rakyat dan lebih mengedepankan  persoalan etiika, ketimbang semata mata bersikukuh dengan  peraturan yang masih diperdebatkan.  Sikap presiden tersebut haruslah mendapatkan apresiasi dari masyarakat, terutama para penggiat anti korupsi, karena dengan  peringatan tersebut sama artinya dengan perintah presiden kepada mendagri untuk tidak mel;antic calon bupati Hambit yang terendus persoalan suap dan korupsi.

Sikap progresif dalam  memecahkan persoalan bangsa, harus terus diupayakan dengan tetap mengedepankan upaya pemberantasa korupsi.  Karena  sudah terlalu banyak sikap dan perilaku politik kita yang   menyakitkan, seperti misalnya  hakim yang baik dan berani memberikan hokum maksimal kepada para koruptor, malah dimutasi dan bahkan dijadikan sebagai hakim non palu.  Sementara hakim nakal dan  terindikasi kasus  suap, justru malah mendapatkan promosi, semata mata hanya berdasarkan aturan yang sangat  normative.

Demikian juga dengan  diloloskannya seorang mantan terpidana korup[si untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati dan gubernur atau pejabat public, dan kemudian juga  dengan berbagai cara akhirnya yang bersangkutan memenangkan  pencalonan.  Lalu apa artinya kita menggembar gemborkan pemberantasan korupsi, kalau kemudian orang orang yang  melakukan korupsi masih saja dapat memimpin masyarakat secara formal.  Alasannya sangat sederhana, yakni yang bersdangkutan sudah selesai menjalani hukumannya, dan harus diperlakukan sama dengan masyarakat lainnya.

Kita tentu setuju dengan perlakuan yang sama terhadap semua warga bangsa  terutama dalam kaitannya dengan persoalan hokum.  Namun kalau hal tersebut berkaitan dengan persoalan politik, tentu harus dibedakan,  karena disamping pemberian hukuman  kepada para koruptor juga sangat ringan,  pemberian kesempatan kepada para korupstor untuk memimpin negeri ini akan membuatnya kembali lagi melakukan hal yang sama atau bahkan lebih.  Artinya untuk kasus korupsi memang harus ada perlakuan yang berbeda terutama dalam  aktifitas politik dan kesempatan untuk menjadi pejabat public.

Kalau ditinjau dari sisi ini, maka sudah seharusnya Hambit yang saat ini menjadi tahanan KPK tidak dapat dilantik menjadi bupati, karena disamping sdang tersandung kasus korupsi,  kemenangannya juga  dipertanyakan, karena dimenangkan oleh  Mahkamah Konstitusi  dengan suap.  Akan sangat mencederai  keadilan masyarakat, jikalau kemudian dipaksakan untuk tetap dilantik, walaupun kemudian dinon aktifkan.  Kalau memang  seperti itu akasn lebih bagus dan  elegan kalau pelantikan tersebut hanya kepada wakil bupatinya dan kemudian disertai dengan tugas untuk melaksanakan tugas bupati sementara.

Atau kalau  masyarakat kabupaten Gunuang Mas kemudian  secara aklamasi menuntut Hambit untuk mengundurkan diri, atau mereka  mencabut mandate yang telah diberikan lewat pemilu yang lalu, dan ditindak lanjuti oleh  dewan serta menteri dalam negeri, maka akan lebih bagus dan  menyelesaikan persoalan.  Tetapi memang kita menyadari untuk hal tersebut terasa berat bagi Hambit, karena meskipun sudah tersangka dan ditahan, dia tetap akan berusaha untuk bebas dan berkuasa lagi.  Itulah watak dari kebanyakan pejabat kita yang lebih menyayangi jabatannya ketimbang masayarakat secara umum.  Dan itulah keanehan dan keganjilan yang terjadi di sekitar kita.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.