TENTANG KEPUTUSAN PTUN

Kita sudah menduga bahwa meskipun gugatan terhadap kepres pengangkatan Patrialis Akbar dan  Maria Farida sebagai hakim konstitusi manang, tetapi tidak akan mudah merealisasikannya, karena ini Indonesia.  Tentu akan banyak alasan untuk tetap bertahan sebagai hakim MK, meskipun sudah diputus bahwa SK pengangkatannya dibatalkan.  Kita tidak heran, karena banyak kasus yang hampir serupa, dan ternyata dengan mencari alasan yang seolah rasional, kemudian yang bersangkutan masih bertahan dalam jabatannya.  Tidak seperti di negara lain, jangankan sudah diputus oleh pengadilan, baru dituduh selingkuh atau melakukan kesalahan saja, biasanya seorang pejabat lantas mengundurkan diri atas kesadarannya sendiri.

Memang alasan yang disampaikan masuk akal, yakni bahwa keputusan terhadap kepres tersebut  baru pada pengadilan PTUN atau pengadilan pertama, dan masih mungkin untuk melakukan banding, bahkan kasasi.  Kabarnya malah banding tersebut akan ditempuh oleh yang bersangkutan dan juga oleh pihak yang merbitkan SK, yakni pemerintah.  Nah, dengan begitu artinya  persoalan pembatalan  kepres tersebut masih berproses, sehingga hakim yang bersangkutan masih tetap dalam posisinya semula dan dapat menjalankan tugas sebagai hakim MK sampai ada keputusan tetap.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang luar biasa, kerena keputusannya adalah bersifat final, sehingga  para hakimnya diharapkan benar benar luar biasa, dalam arti kebersihannya, kebebasannya, keadilannya dan seluruh sikap dan pemikirannya.  Untuk sangat wajar kalau kemudian ada persyaratan bahwa seorang hakim MK harus terbebas dari afiliasi partai politik apapun, bahkan kalaupun pernah  berafiliasi dengan parpol, ia harus sudah keluara dan bebeas selama tujuh tahun sebelum menjadi hakim MK.

Nalar kita akan mengatakan bahwa kalau hakim MK  itu masih  ada hubungan dengan partai politik tertentu, maka saat menjalankan tugas memproses dan memutus perkara sengketa pemilu kada dimana salah satu pihak yang bersengketa adalah dari partainya, akan sangat diragukan kenetralan hakim tersebut.  Tentu diaamping persyaratan lainnya yang sangat ketat dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa hakim tersebut memang benar benar tahan uji dan adil.

Kita sudah kecolongan besar dan  memalukan bangsa, saat mantan ketua  MK Akil Muhtar ditangkap KPK  dalam persoalan suap sengketa pemilukada.  Dan bukan kebetulan bahwa  yang bersangkutan ternyata  kader salah satu partai politik dan sudah sangat lama malang melintang di Senayan.  Bahkan sebelum pemilihan ketua MK yang lalu, masyarakat sudah mengingatkan kepada para hakim MK agar tidak memilih hakim yang terafiliasi atau setidaknya  berangkat dari partai ;politik, tetapi pada kenyataannya saat ini yang menjadi ketua adalah orang yang memang dari partai politik.

Jangan sampai kekecewaan tersebut terus bertambah dan membuat masyarakat tidak mempercayai lagi keberadaan MK.  Kita sangat menyadari bahwa reputasi MK sudah hancur bersama dengan tertangkapnya  mantan katua MK beberapa waktu yang lalu.  Bahkan masyarakat atau setidaknya sebagian masyarakat sudah tidak  mempercayai lagi MK.  Hal tersebut dibuktikan dengan adanya  protes dari masyarakat yang kalah dalam sengketa pemilu, bahkan mereka berani mengacak acak pengadilan dan melempari para hakim.  Itu merupakan pelampiasan ketidak puasan mereka terhadap putusan yang ditetapkan, padahal sebelumnya, hal  seperti itu tidak pernah terjadi.

Kita semua sesungguhnya sepakat untuk mengangkat kembali pamor MK, karena lembaga tersebut memang diharapkan akan mampu menjembatani semua  produk hukum yang dianggap bertentangan dengan  UUD serta memutuskan sengketa pemilu agar ada kepastian.  Pada awalnya kita sangat menghargai dan menghormati Mk, karena  setiap keputusannya selalu mencerminkan keadilan, meskipun pasti ada yang tidak puas.  Dengan keputusan keputusan yang semacam itu MK  sangat dihargai dan hormati oleh seluruh masyarakat.

Namun begitu ada kasus ketua Mk ditangkap oleh KPK mengenai persoalan suap, dalam sekejap seluruh kepercayaan yang selama itu ada langsung lenyap dan bergantgi dengan hujatan dan penyesalan.  Tidak kurang mantan ketua MK yang sejak awal membangun kepercayaan lewat keputusan keputusan yang adil dan berwibawa, kemudian tidak habis pikir dan menghimbau bahwa yang yang bersangkutan harus dihukum mati.  Kita semua  juga menggugat MK sebagai lembaga yang diberikan wewenang sangat besar dan putusannya befrsifat final, ternyata juga  diacak acak oleh manusia kotor  dengan penampilan bersih.

Sesungguhnya pada saat akan dilantik sebagai hakim MK Patrialis Akbar sudah banyak dikritik oleh masyarakat, khsusunya LSM yang peduli terhadap  Mahkamah Konstitusi, namun rupanya  dengan berdalih bahwa presiden mempunyai hak untuk mengajukan calon hakim konstitusi sebagaimana  juga yang dimiliki oleh DPR dan Mahkamah Agung, pemerintah, dalam hal ini presiden tetap melantik yang bersangkutan.  Alasan mereka yang  mengkritik ialah adanya  proses yang tidak dipublikasi atau tidak transparan, padahal zaman sperti saat ini semuanya harus terang benderang.

Lagi lagi dengan alasan prsiden mempunyai mekanisme tersendiri yang memang diberikan oleh undang undang, maka  proses  yang seolah tidak transparan dan tertutup tersebut terus menuai kritik, hingga akhirnya  mereka yang tidak puas mengajukan keberatan ke  pengadilan tata Usaha Negara.  Dan pada  akhirnya  majlis hakim memutuskan membatalkan kepres tentang pengangkatan Patrialis Akbar  sebagai hakim MK, dkk.

Seoelah  sudah direncanakan, dua lembaga, yakni Mk dan Pemerintah secara bersama  mengeluarkan pernyataan yang sama, yakni Patrialis Akbar dan  Maria Farida masih tetap sebagai hakim konstitusi, meskipun sudah diputus pembatalan pengangkatannya oleh PTUN.  Terjadi kontroversi antara pernyataan yang dilontarkan, yakni di satu sisi mereka mengakui dan menghormati keputusan pengadilan TUN tetapi pada sisi lain, dengan alasan masih ada proses banding dan kasasi, sehingga belum ada keputusan yangbtetap.

Seharusnya  atau selayaknya menurut etika, karena masih dalam proses banding, yang bersangkutan dinon aktifkan dahulu, sampai ada keputusan yang tetap, bukannya  masih ditetapkan sebagai hakim MK.  Toh sudah ada keputusan PTUN yang membatalkan, karena masih ada upaya banding, maka kedudukan yang bersangkutan sebagai hakim dinon aktifkan.  Artinya kalau pada saat ada keputusan tetap yang bersangkutan  ditetapkan sebagai hakim MK, maka diaktifkan kembali, dan kalau keputusan tetapnya  adalah kepresnya tetap dibatalkan, maka yang bersangkutan langsung diberhentikan.

Dengan demikian pernyataan menghargai dan menghormati keputusan pengadilan TUN benar benar terwujud, bukan hanya permaian kata kata  saja.  Kita dibuat tidak mengerti dengan logika  berpikir  mereka, atau karena mungkin merekalah yang paling pandai menafsirkan semua peraturan dan keputusan.  Tetapi  hati nurani dan perasaan  keadilan masyarakat rupanya tidak sependapat dengan pendangan dan keputusan mereka, terutama  terhadap sikap mereka  mengenai keputusan PTUN yang membatalkan kepres pengangkatan  hakim MK, Patrialis Akbar dan Maria Farida.

Menurut saya sikap pemerintah dan juga mahkamah konstitusi tersebut harus ditanggapi dan dikritik oleh para  penggugat yang telah memenangkan sementara kasus gugatan kepres tersebut.  Artinya substansi dari gugatan tersebut bukan semata mata admnistratif, melainkan justru persoalan hakimnya, karena hakim yang dimaksud ialah dari partai politik, yang  sangat rentan dengan persoalan keberpihakan kepada partainya.  Barangkali yang bersangkutan dapat saja berargumentasi dan menyatakan dirinya profesional dan bertindak adil, tetapi sejarah telah membuktikan lain.  Itulah yang harus diperjuangkan oleh kita.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.