PENGENDALIAN DIRI ATAS SYAHWAT POLITIK

Saat ini dan terutama mulai tahun depan konstalasi politik di negeri kita akan semakin memanas, sehubungan dengan adanya  pemilu legislatif dan juga dilanjutkan dengan pemilu presiden.  Dengan kondisi tersebut, semua pihak yang menginginkan untuk maju sebagai calon, dan bahkan saat ini sudah ditetapkan sebagai calon, terutama dalam pemilu legislatif, tentu mengharapkan simpati masyarakat dan sekaligus nantinya akan memilihnya.  Untuk tujuan tersebut tentu tidak akan erjadi begitu sja, melainkan harus dilakukan sosialisasiyang terus menerus kepada masyarakat calon pemilih, dan  juga harus menampilkan diri secara simpatik dan  kalau mungkin juga membantu masyarakat.

Sementara itu bagi  mereka yang saat ini sudah menduduki jabatan publik, biasanya juga memanfaatkan kedudukannya tersebut untuk kepentingan tersebut.  Untuk yang terakhir  tersebut ada yang terang terangan dan ada yang masih malu malu.  Desain kegiatan untuk mencitrakan diri tersebut juga berbeda beda sesuai dengan  tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik tersebut.  Para anggota  dewan yang saat ini masih menduduki jabatan dan menginginkan kembali terpilih dalam pileg nanti juga tidak kalah gesit dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada agar masyarakat tetap memilih dirinya.

Demikian juga dengan kondisi para calon atau yang ingin mencalonkan diri untuk memimpin negara, yakni menjadi presiden, juga sudah mulai melakukan berbagai hal yang  mengarah kepada pencitraan.  Bagi mereka yang sudah mendeklarasikan diri sebagai capres dari partai politik tertentu semua aktifitas  sudah pasti secara langsung dan terang terangan dilakukan dalam upaya mendapatkan simpati masyarakat.  Bakan sekalipun dalam jajak pendapat atau survey yang dilakukan  oleh lembaga survey tertentu dan  elektabilitasnya masih rendah,  sang calaon juga tetap percaya diri dan terus berusaha  melakukan sosialisasi melalui berbagai media.

Sedangkan  bagi mereka yang belum secara terang terangan  mencalonkan diri sebagai calon presiden, dan masih menunggu waktu yang tepat atau menunggu  elektabilitasnya naik signifikant dan atau menunggu hasil pemilihan umum legislatif.  Setelah yakin dengan keberadaannya, baiak melalui survey ataupun melihat hasil pemilu legislatif, maka  calon calon tersebut tentu akan  segera  mendeklarasikan pencalonan.  Hanya saja  sebagian diantara mereka memang tidak memerlukan  hasil pileg, karena  deklarasi capres hanyalah untuk meningkatkan hasil pileg saja.

Sebagian diantara mereka juga ada yang menjadikan deklarasi capres tersebut sebagai sasaran antara yang memang sudah diprediksi.  Artinya  kalau nantinya hasil pileg kurang menggembirakan, maka cukuplah hasil tersebut dijadikan untuk bargaining dengan partai lain untuk  mencalonkan diri sebagai cawapres.  Syukur syukur kalau kemudian  dengan pendeklarasian capres tokoh tertentu, justru akan dapat menaikkan hasil pileg, dan memungkinkan untuk mencalonkan diri sebagai capres atau kalau tidak juga dapat memggaet partai lain untuk diajak berkoalisi dengan menjadikannya sebagai cawapres.

Dengan tujuan politik seperti itu kemudian banyak hal yang  dapat disimpulkan sebagai kerugia bagi masyarakat secara umum.  Kenapa dikatakan  rugi, ya, karena  para pejabat atau anggota dewan yang masih aktif dan masih mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang seharusnya tetap dilaksanakan, menjadi diabaikan atau setidaknya menjadi berkurang dan tidak maksimal.  Inilah yang menjadi persoalan saat ini, disamping  penggunaan fasilitas negara atau dinas untuk kepentingan pribadi.

Kondisi seperti itu sesungguhnya sudah dimengerti, yakni adanya larangan terhadap praktek penggunaan  fasilitas dinas untuk kepentingan yang bukan dinas. Hanya saja  meskipun praktek pelanggaran tersebut terjadi dan banyak dilakukan oleh para pejabat, namun  pemberian sanksi nampaknya belum ada.  Sangat mungkin bahwa  hal tersebut disebabkan oleh kepintaran  pejabat bersangkutan dalam memberikan argumentasi atas tindakan yang dituduhkan kepadanya.  Memang sangat interpretatif dan  berbeda tipis antara peruintukan dinas dan bukan dinas.

Sebagai contoh ialah kalau ada seorang pejabat publik yang melakukan  kunjungan kerja ke suatu daerah dan di sela sela kunjungan tersebut, yang bersangkutan kemudian melakukan konsolidasi atau sosialisasi yang terkait dengan partai tertentu yang menjadi induknya.  Nah, hal tersebut biasanya  tetap berlangsung dan aman aman saja, karena ketika dituduhkan bahwa dia menggunakan  fasilitas dinas untuk kepentingaqn partai, maka dengan sangat mudahnya  yang bersangkutan menjawab bahwa  kunjungannya tersebut memang benar benar dinas, dan bukti bukti untuk hal tersebut juga dapat dipertunjukkan.

Itulah persoalan yang ada dan sangat sulit untuk dibongkar, karena memang pejabat yang melakukan tersebut sangat pandai mengelak dari tuduhan menyimpang sebagaimana tersebut.  Pada saat ini barangkali masih  belum maksimal penyeleweangan yang dilakukan tersebut, dan diprediksi bahwa pada tahun depan, hingga  pelaksanaan pemilu legislatif akan semakin banyak penyeleweangan yang dilakukan oleh para pejabat, terutama dari para anggota dewan yang  mencalonkan diri  sebagai calon angota dewan kembali.

Harapan kita tentu saja menghimbau kepada para pejabat dan anggota dewan agar mereka mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyelewengan, karena hal tersebut sama dengan pengingkaran mereka kepada kepercayaan masyarakat.  Himbauan tersebut juga sekaligus disampaikan kepada masyarakat secara luas agar tidak terpengaruh oleh perilaku sementara para calon yang tampak sangat baik dan bahkan mau membantu kepentinganmasyarakat, karena hampir dapat dipastikan bahwa seluruh calon pasti akan  melakukan hal tersebut.  Masyarakat harus cerdas dalam menentukan pilihannya, yakni mereka yang trek recordnya memang benar benar baik dan  mementingkan kepentingan masyarakat luas ketimbang kepentingan partai maupun diri sendiri.

Belum pasti yang saat ini bersikap baik, pada saat telah benar benar menjadi anggota dewan, kemudian juga menjadi baik, karena  sudah terbukti, bahwa banyak para anggota dewan yang  pada saat akan dilaukan pileg sangat bagus dan perhatian kepada masyarakat, tetapi begitu jadi,  kemudian sama sekali tidak pernah menampakkan batang hidungnya.  Bahkan malahan sanga menyakitkan hati masyarakat, seperti melakukan korupsi dan main perempuan serta narkoba.

Kita memang sangat paham bahwa para calon yang saat ini sudah ditetapkan, sudah mengerahkan seluruh daya dan dana untuk kepentingan pemenangannya.  Mereka all out dalam mengupayakan dirinya untuk dipilih oleh rakyat, meskipun harus mengeluarkan banyak uang untuk hal tersebut, seperti untuk pembuatan baliho, gambar gambar yang disebar di seluruh pojok daerah pemilihannya,  onglos atau  biaya transport para pendukung dan juga “uang sedekah politik” kepada masyarakat.

Nah, kalau syahwat politik sudah sedemikian besar dan  yang bersangkutan harus megeluarkan modal sangat tinggi,  akan sangat wajar kalau kemudian mereka  akan menjadikan jabatannya sebagai  lahan untuk mendapatkan  uang, dan itu merupakan sebuah  bencana bagi masyarakat.  Jangankan mereka kemudian mau memikirkan masyarakat, untuk hanya diam saja  dan tidak melakukan  hal hal yang merugikan negara saja akan sangat sulit diharapkan.

Kita dapat membayangkan dengan membandingkan  honor atau gaji yang akan didapatkan dengan ongkos  modal yang dikeluarkan,  sangat tidak imbang.  Lalu mengapa banyak yang btertarik melakukannya?.  Jawabannya ialah karena dengan menjadi  anggota dewan dan juga pejabat tersebut akan  mempunyai kesempatan untuk melakukan korupsi atau penyelewengan denganmenggerogoti uang rakyat.

Kesimpulannya, akan sangat bagus bilamana masyarakat akan memilih para calon yang tidak memerlukan modal banyak dan ikhlas dalam pencalonannya.  Artinya  mereka yang tidak terlalu ngotot dengan melakukan erbagai cara yang sangat tidak rasional.  Dengan begitu kita dapat berharap bahwa setelah mereka jadi, akan dapat diharapkan memikirkan kepentingan masyarakat.  Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.