REFLEKSI AKHIR TAHUN KPA

Kepala Satua kerja sebagai kuasa pengguna anggaran memang diharuskan selalu mengontrol kinerja asatkernya, agar perjalanan  mulai merencanakan, melaksanakan dan mengontrol tetap akan  dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan  rencana.  Untuk itulah sebagai langkah kongkrit,  setiap akhir tahun seperti saat ini sangat diperlukan sebuah  evaluasi menyeluruh sebagai refleksi untuk mengetahui keseluruhan pelaksanaan perogram yang telah disusun; apakah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, ataukan masih ada  kendala yang harus disingkirkan.  Meskipun demikian KPA memang harus selalu melakukan evaluasi tersebut setiap bulan atau tri wulanan, agar kalau ada masalah tidak berlarut.

Sementara itu fungsi refleksi akhir tahun  tersebut dimaksudkan agar  dapat menggambarkan keseluruhan  perjalanan yang telah dilakukan selama satu tahun berjalan.  Artinya  kalau monitoreing dan evaluasi telah dilakukan secara rutin, barangkali masih ada  persoalan, di akhir tahun, sehingga masih ada kesempatan untuk menambalnya atau sekaligus sebagai renungan dan merancang perencanaan tahun depan yang lebih baik.

Tentu banyak persoalan pada tahun berjalan, seperti keterlambatan pencairan  pendanaan program hingga lebih dari lima bulan.  Mungkin tidak dapat dibayangkan bagaimana  bisa  terlembat begitu panjang, dan selama itu pulakegiatan praktis tidak dapat dilaksanakan.  Hanya saja ada beberapa hal yang  memang tidak boleh ditunda, seperti pemberian gaji pegawai dan sejenisnya.  Nah, untuk itulah  harus ada kreatifitas dari pmpinann terutama KPA untuk mencari jalan keluar sehingga  kegiatan masih akan tetap dalam dilaksanakan, meskipun frekwensinya tentu akan lebih sedikit.

Kalau gaji pegawai negeri sudah pasti tidak perlu dipersoalkan karena akan tetap dapat cair secara rutin dan tidak pernah ada pemblokiran, hanya saja bagi pegawai non PNS tentu harus dilakukan upaya penyelesaianannya sedemikian rupa sehingga tidak akan menjadi kendala dan persoalan yang serius.  Nah,kondisi seperti itulah yang sangat perlu diupayakan jalan keluarnya secara cerpat pada tahun depan, agar seluruh rencana akan dapat dilaksanakan  sebagaimana mestinya.

Refleksi akhir tahun tersebut sekaligus juga akan dapat dilihat berbagai persoalan lain selama pelaksanaan program, di samping persoalan tertundanya pencairan  anggaran kegiatan tersebut, seperti persoalan yang terkait dengan berbagai perijinan, hubungan dengan pihak ketiga, dan berbagai hal lain yang  dapat mengganggu pelaksanaan program.  Demikian juga daya serap anggaran yang tidak stabil disebabkan pelaksanaan program yang memang tidak terencana dengan baik akibat persoalan yang muncul.

Hal hal lain seperti  tuntutan administrasi yang biasanya selalu tertunda, harus menjadi perhatian khusus pada tahun mendatang. Artinya  semua kelengkapan administrasi harus dipkirkan dan dikerjakan bersamaan atau setidak  segera setelah selesai pekerjaan, terutama yang menyangkut SPJ.  Sebab biasanya kalau sudah tertunda, maka akan banyak kendala dalam penyelesaiannya, seperti  dokument yang  hilang  atau beberapa catatan penting  perjalanan kegiatan yang sulit dicari dan lainnya.

Kelengkapan administrasi tersebut juga meliputi beberapa surat keputusan yang diperlukan untuk bukti jabatan atau kepanitiaan dan lainnya.  Hal terpenting dan tidak boleh lengah ialah  menerbitkan  surat keputusan mengenai  seluruh pegawai non PNS  setelah mengadakan evaluasi prestasi kerja dari pegawai yang bersangkutan, penerbitan SK jabatan bagi PPK,  dan pejabat lain yang terkait dengan pemberian tugas khusus, semacam mengurusi persoalan keuangan, pelelangan dan lainnya.

Hal terpenting lainnya ialah mengevaluasi kinerja rekanan, karena bagaimanapun KPA akan menanggung akibat dari pekerjaan yang tidak baik dari rekanan atau pemenang tender dalam sebuah pembangunan atau pengerjaan projek.  Harus ada koordinasi yang baik dan rutin agar  kalau ada kekrangan dan ketidak tepatan dalam pelaksanaan projek, KPA dapat secepatnya memberikan  saran dan kalau mungkin juga sebuah peringatan.  Semua itu bukan dalam arti intervensi dalam pengerjaan projek, melainkan semata mata  untuk memberikan  perhatian agar pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Barangkali perlu juga dievaluasi dalam hal pelaksanaan lelang yang selama ini selalu mengikuti kepastian DIPA.  Nah, kalau DIPA tersebut dapat dicairkan  atau tidak ada pemblokiran sejak awal, mungkin akan  berjalan mulus, tetapi kalau kemudian penawaran dalam  lelang tersebut harus menunggu kepastian dicabutnya pe,blokiran, tentu akan santat menyulitkan, karena persoalan waktu yang sudah ditentukan sedemikian rupa.  Kalaupun misalnya dapat dilakukan, tentu akan dikhawatirkan kualitas pelaksanaan pekerjaan  akan kurang maksimal.

Untuk itu sangat diperlukan sebuah keberanian untuk melakukan proses lelang lebih dini  dengan catatan tertentu atau dengan persyaratan tertentu.  Artinya  kalau pada DIPA udah muncul angka  jelas,  meskipun masih ada tanda blokir di dalamnya,   seharusnya kita berani melakukan proses pelelangan tetapi dengan menggantungkan pada persyaratan  bahwa pelaksanaannya ialah setelah  DIPA tersebut dihilangkan blokirnya atau dinyatakan dapat dilaksanakan.  Hal ini semata mata  hanya untuk mensiasati agar pelaksanaan pelelangan yang membutuhkan waktu panjang, termasuk misalnya harus ada sanggahan dan jawabannya, maka pekerjaan  masih akan dapat dilakukan dengan baik dan waktu yang tersedia dengan leluasa.

Inilah kreatifitas yang harus dikembangkan oleh KPA, meskipun tentu banyak yang tidak berani melakukannya, dan akibatnya ada sebagian projek yang terpaksa tidak dapat dijalankan, disebabkan keterbatasan waktu.  Memang dalam hal ini  harus ada  terobosan juga dari kementerian, terutama dari inspektorat jenderal untuk  mensiasati hal ini, bahkan kalau bisa dikomunikasikan dengan  BPK selaku  pemeriksa agar nantinya hal hal yang berdsifat kreatifitas tersebut tidak menjadi temuan yang dianggap bermasalah.

KPA, teruatam yang ada di dunia perguruan tinggi atau rektor, tentu tidak bisa hanya diperlakukan seperti robot yang hanya melakukan tugas sesuai dengan hitam di atas putih semata.  Memang kalau tidak terdapat kendala teknis sebagaimana  tersebut, yakni keterlambatan pencairan disebabkan adanya pemblokiran pihak  lain, yakni DPR, akan sangat baik dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.  Tetapi kalau kemudian harus menunggu hilangnya blokir hingga  setengah tahun, maka upaya kreatif seperti tersebut tentunya harus dapat dipahami dan tidak termasuk sesuatu yang dijadikan alasan  temuan.

Menurut saya  pendekatan penilaian terhdapa pelaksanaan projek tersebut bukan semata mata  kesesuaiannya dengan rencana awal, karena toh  masih ada kesempatan untuk merevisi, melainkan  pendekatan kemenfaatn secara maksimal serta tidak ada unsur melawan hukum dalam hal ini ialah keuntungan yang bersifat pribadi atau lebih jelasnya tidak ada unsur korupsinya.  Kreatifitas tersebut dilakukan untuk mensiasati pelaksanaan program atau projek sehubungan munculnya masalah.

Saya memang tidak setuju dengan  kreatifitas yang menyimpang sehingga unsur kemanfaatannya menjadi  berkurang, atau melakukan  kreatifitas pada saat semuanya menjadi normal, karena hal tersebut tentu akan berpotensi penyeleweangan atau tidak taat aturan.  Kreatifitas  dibutuhkan dalam upaya tetap  melaksanakan program dengan baik dan negara tidak dirugikan, tetapi ada sedikit upaya untuk mensiasati hambatan yang  ada.  Secara aturan mungkin sedikit ada  ketidak sesuaian, tetapi secara umum akan tetap sesuai dengan tujuan dan kemanfaatan kegiatan atau projek tersebut.

Semoga renungan ini akan mendapatkan tanggapan positif dari semua pihak terutama  inspektorat dan juga BPK sehingga maksud utama  pelaksanaan pekerjaan atau projek akan dapat tercapai  dan tidak ada kerugian yang ditimbulkannya, meskipun ada hambatan.  Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.