TENTANG POLWAN BERJILBAB

Beberapa waktu yang lalu kapolri sudah memberikan ijin dan sinyal kebolehan polwan memakai jilbab, namun kemudian hal tersebut seolah diralat oleh surat wakil kapolri, yang memending sementara waktu untuk polwanberjilbab.  Alaannya ialah diperlukan aturan tersendiri, sehingga akan dapat  dipertanggung jawabkan.  Bahkan dia mengibaratkan dengan kebolehan polisi memakai senjata api, bukan berarti setiap polisi sembarangan boleh membelinya, melainkan harus ada aturannya.  Demikian juga tentang berjilbab,  diperlukan aturan mainnya, yang sedang akan dibentuk tim  untuk menyusunnya.

Wakapolri juga menyatakan bahwa  surat dia tersebut sudah dikonsultasikan dengan kapolri, dan sama sekali tidak ada persoalan, karena Kapolri hanya menyatakan besuk atau nanti, sehingga tidak otomatis besuk setelah hari ini, melainkan besuk setelah ada aturan mainnya.  Pada prinsipnya  soal polwan memakai jilbab  sudah tidak ada persoalan, hanya semata persoalan aturan yang khusus untuk itu baru akan disusun dan ditetapkan.  Itulah penjelasan  wakapolri mengenai ditundanya  polwan memakai jilbab tersebut yang  saat ini banyak dibicarakan orang.

Kita memang patut mensyukuri kondisi saat ini dimana  kebebasan untuk menjalankan atau melakukan apa saja yang  menjadi keyakinan seseorang sudah sedemikian  tampak, tidak sebagaimana waktu yang lalu.  Artinya  dahulu  kita masih banyak terkekang dengan berbagai aturan yang justru bertentangan dengan kekebabasan untuk melakukan atau memakai pakaian tertentu, saat ini  sudah ada kemudahan untuk hal tersebut.  Kita memang  harus mengerti bahwa ada aturan khusus yang diberlakukan bagi  anggota atau pegawai  pada lembaga tertentu, tetapi  aturan tersebut seharusnya memang tidak mengekang seseorang  untuk mengekspresikan dirinya, terlebih yang terkait dengan  hak asasi mereka.

Kalau hanya persoalan pakaian, tentu tidak akan pekerjaan yang  seharusnya dilakukan.  Artinya   persoalan tersebut dapat dicarikan modifikasi tertentu sehingga tidak akan menghambat atau bahkan mengganggu pekerjaan seseorang.  Tentu saja kalau dalam pekerjaan sehari hari seorang perempuan harus memakai kebaya misalnya, maka  sudsh barang pasti akan mempersempit gerak dan pekerjaan yang dilakukannya, tetapi kalau hanya  jilbab misalnya, maka  kalau didesain sedemikian rupa, tentunya tidak akan mengganggu pekerjaan, termasuk pekerjaan sebagai polisi.

Toh  di beberapa  Negara  sudah dijalankan dan tetap tamp[ak  bagus dan gesit, bahkan di bagian wilayah mnegeri kita juga sudah diberlakukan, meskipun secara nasional belum dan baru akan diberlakukan dengan aturan tersendiri.  Kita memang harus menghormati institusi poliri yang menginginkan ada peraturan tenttang pemakaian jilbab bagi polisi perempuan, dengan harapan tampilan mereka  tetap berwibawa dan tidak akan mengganggu pekerjaan yang dijalankan.  Tentu kita sangat sependapat dengan hal tersebut, dan berharap agar aturan yang akan disusun nanti tidak terlalu lama keluar, serta tidak akan mempersulit polwan memakai jilbab tersebut.

Kita sepakat bahwa  setiap lembaga berhak untuk mengatur sendiri aturan main yang diberlakukan bagi anggota atau karywannya, tetapi sebatas hal hal yang tidak sampai melanggar hak asasi.  Mengatur tentang  pakaian yang harus dipakai atau seragam,  atau mengatur seseorang agar menjalani masa terntentu yang tidak diperkenankan menikah terlebih dahulu, atau  mengatur tentang  waktu bekerja dan lainnya, adalah  sangat wajar dan dapat dimaklumi.  Namun kalau kemudian ada yang melarang sama sekali kepada anggota atau karyawannya untuk menikah selamanya, atau tidak  boleh menjalankan kewajiban agamanya, seperti shalat, puasa dan lainnya, tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan, dan harus dilawan.

Persoalan jilbab adalah persoalan kepercayaan, dan hal tersebut meruypakan salah satu hak seseorang untuk memakai atau tidak.  Bagi yang berkeyakinan bahwa memakai jilbab merupakan sebuah keharusn dan akan merasa berdosa jika tidak melakukannya, tentu dia harus memakianya, sedangkan persoalan mengenai  mengganggu atau tidak  hanyalah sebuah  teknis yang dapat disesuaikan.  Sementara itu bagai muslimah yang tidak memandang  bahwa memakai jilbab tersebut merupakan sebuah kepastian, dan boleh tidak memakainya, maka tentu ia akan  dapat memilih antara memakai atau tidak memakai, dan sama sekali tidak dapat dipaklsakan oleh sebuah institusi atau lembaga apapun.

Keputusan polri  mengenai kebolehan polwan memakai jilbab tentu harus kita hargai bersama dan hal tersebut merupakan sebuah kemajuan dalam bidang kebebasan dan HAM.  Dulu kita pernah berpolemik mengenai hal tersebut; sebagian diantara polisi ada yang  membolehkan dan sebagian lainnya tidak memperbolehkan dengan berbagai alasan masing masing.  Hanya saja kemudian ketika kapolrinya sendiri yang membolehkan, maka  tidak ada lagi persoalan  dalam masalah tersebut.  Hanya diperlukan sedikit waktu untuk mengaturnya, sehingga akan tertib dan  tidak mengganggu kinerja polisi.

Kalau kemudian ada  pembatasan lagi  terhadap kebolehan polwan dalam memakai jilbab dengan mencari calasan, tentu kita akan sangat menyayangkannya.  Kita sangat menghargai kep[olisian yang akan mengatur pemakaioan jilab tersebut, tetapi prinsip bahwa mermakai jilbab bagi polwan itu tidak dilarang harus tetap menjadi nomor satu.  Akhir akhir ini kita mendapatkan berita yang kurang  sedah sehubungan dengan pemakaian jilbab oleh polwan tersebut, sebab menurut kabar tersebut yang nantinya diperbolehkan memakai jilbab ialah hanya polwan yang ada di reserse dan intel, dan bukan polwan secara keseluruhan.

Sangat jelas kalau polisi yang bertugas di reserse dan intel memang tidak memakai baju seragam polri, sehingga mereka bebas untuk menggunakan  pakaian apapun asalkan  sopan dan rapi.  Nah, persoalannya ialah kalau polisi perempuan tersebut bertugas sebagai polisi di berbagai sector atau menjadi polisi lalu lintas, apakah mereka masih tetap dilarang memakai jilbab?.  Inilah persoalan yang saat ini sedang diramaikan.

Bagi polisi yang tidak di reserse dan  intel,  seharusnya memang nantinya dapat diijinkan untuk memakai jilbab setelah aturan mengenai hal tersebut dikeluarkan, sehingga tidak akan memicu konflik yang berkepanjangan. Artinya kita harus terus memantau tim yang akan dibuat oleh kapolri untuk menyusun  aturan mengenai polwan memakai jilbab tersebut.  Jangan sampai nantinya  sama dengan saat ini, yakni polwan dilarang memakai jilbab, terkecuali mereka yang berada di reerserse dan intel. Secnetral kita dapat melihat betapa anggunnya polwan  yang memakai jilbab dan mereka tidak merasa canggung.

Kita berharap kepada kapolri untuk secepatnya membentuk tim   untuk menyusun aturan mengenai hal tersebut.  Kapolri secara tegas telah mengijinkan polwan memakai jilbab dan  menganggapnya bahwa jilbab tersebut merupakan hak asasi bagi polwan muslimah.  Karena itu tidak ada  alasan lagi untuk menunda lebih lama, dan apalagi  dengan sengaja untuk meralat pernyataan kapolri.  Kita dapat memahami dan membenarkan  sikap tegas wakapolri yang menunda terlebih dahulu pelaksanaannya, karena sampai saat ini memang belum ada aturannya secara tertulis.

Memang ada sebagian orang yang seolah menirukan ucapan mantan presiden Gus Dur, yakni “gitu saja kok repot”.  Memang kalau kita berbicara mengenai sebuat aturan di ssebuah institusi remsi Negara, maka harus ada aturan tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan, dan saat ini aturan mengenai kebolehan polwan memakai jilbab memang belum ada, sehingga pantas saja kalau belum dapat diberlakukan.  Karena itu yang dapat kita lakukan ialah mendorong kapolri untuk segera mengeluarkan aturan tentang itu dan kita selalu mendukungnya.

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.