KENAPA HARUS TAKUT DISADAP?

Sudah sejak lama ada pihak pihak yang memang tidak suka dengan kerja Komisi Pemberantasan korupsi, meskipun dengan cara mencari celah yang dianggap lemah, dan kemudian berusaha menyerang lembaga antir asua tersebut.  Dan sekarang ini  masih muncul kembali seiring dengan semakin gencarnya KPK menangkap beberapa politisi “nusuk” yang mengemplang uang Negara.  Rupanya dengan  gerakan yang demikian kuat dan dukunganmmasyarakat yang juga sangat kuat kepada KPK tersebut, membuat miris beberapa pihak yang merasa terancam dan khawatir boroknya yang selama ini dapat ditutup rapat, akan ketahuan.

Kenapa dikatakan seperti itu, sesungguhnya alasannya sangat sederhana saja, yakni kalau memang bersih dan tidak mempunyai  sesuatu yang melanggar hokum, kenapa harus  tahut dan merasa garah?  Toh sesungguhnya kita ini setiap saat diintai dan disadap oleh dua malaikat yang memang diberi tugas oleh Tuhan untuk selalu  merekam dan menyadap langkah kita.  Seharusnya untuk kepentingan penyadapan oleh malaikt harus lebih ditakuti ketimbang penyadapan yang dilakukan oleh KPK, karena urusan di akhirat akan lebih panjang dan  menyulitkan.

Namun sekali lagi rupanya  sudah banyak umat manusia yang lebih takut kepada dunia ketimbang akhirat, akibatnya untuk urusan dunia begitu perhatiannya , sementara untuk urusan akhirat boleh diabaikan.  Pola pikir seperti  itu sesungguhnya sangat jauh dari ajaran agama yang memberikan porsi yang sangat seimbang, bahkan cenderung memberatkan akhirat.  Barangkali masalah keimanan sudah menjadi tergerus oleh kepentingan dunia, sehingga orang menjadi tidak malu karena tidak menjalankan kewajiban kepada Tuhan, ketimbang hanya sekedar untuk pamer masalah duniawi saja.

Beberapa hari yang lalau saat  rapat dengan pendapat antara KPK dengan kmisi III DPRRI ternyata lebih banyak digunakan oleh para anggota komisi 3 untuk menyerang KPK, teruatam mengenai  sadapan yang dilakukannya.  Tentu banyak alas an yang disampaikan dan bahkan ada yang sangat emosi yang menganggap salah KPK dan  keluarlah arogansinya bahwa dia dapat memberantas korupsi tanpa menyadap dan bahkan akan mengajari  kepada KPK bagaimana  caranya  memberantas korupsi.

Tentu pernyataan tersebut  penuh dengan emosi yang sangat diyakini kalaupun kemudian diberiakan  tugas untuk memberantas korupsi juga akan tidak sanggup, bahkan sebagai anggota komisi 3 seharusnya  juga melakukan  pemberantasan korupsi melalui cara dan mekanisme yang memungkinkan dan bahkan yang lebih penting ialah bagaimana menjadi teladan dalam  masalah tersebut.  Tuduhan anggota komisi3 tersebut ternyata tidak benar, karena KPK  dalam kesempatan tersebut juga sekaligus menjawab bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kita masih ingat benar bahwa anggota komisi 3 yang  menyerang KPK tersebut ialah mereka yang dulu juga berusaha keras untuk  mempreteli kewenangan KPK, termasuk penyadapan harus  siijin pengadilan.  Sangat lucu kalau hal tersebut sampai terjadi, karena  percuma penyadapan dilakukan kalau sudah diketahui public dan yang akan diasadppun sudah tahu, karena sudah diputus pengadilan.  Lantas apa gunanya penyadapan?.  Kita memang terkadamng dibuat  pusing oleh uilah mereka yang memang belum 100% ikhlas dan berkomitmen untuk memberantas korupsi dari negeri ini.

Barangkali hanya  hiasan bibir saja karena  kedudukannya atau karena tidak berani melawan arus rakyat yang sudah muak dengan korupsi, sehingga di permukaan seolah  mendukung pemberantasan korupsi, tetapi nyatanya  terus melakukan upaya sistematis untuk melemahkan lembaga yang bertugas memberantas korupsi tersebut.  Bahkan dengan kenyataan sperti yang kita lihat saat ini, kita sesungguhnya sangat mendukung KPK untuk melakukan penyadapan kepada  pihak opihak yang dicurigai tanpa harus  ada ijin dari  siapapun.

Kiranya sudah saatnya  para pejabat Negara dan pimpinan lembaga yang di dalamnya ada APBN, termasuk rector perguruan tinggi sekalipun untuk rela disadap  24 jam non stop.  Saya sendiri sebagai seorang rector yang memang sudah mendeklarasikan kampus kami bebeas dari korupsi menghimbau kepada siapapun dan bahkan  menyatakan diri sanggup untuk disadap oleh KPK sejak saat ini dan seterusnya selama 24 jam.

Kita seharusnya menyadari secara penuh bahwa  untuk mewujudkan kondisi yang baik, diperlukan sebuah keteladanan, bukan sekedar acting yang hampa.  Selama ini  kita  seharusnya menyadari bahwa diri kita senantiasa diawasi oleh dua malaikat yang  sigap dan merekam semua yang kita lakukan. Nah, kalau kita sudah meyakini  hal tersebut, maka  kalau KPK akan menyadap kita, tentunya tidak ada masalah, justru hal tersebut malah akan memperkuat iman kita sekaligus sebagai tameng kita untuk tidak mel;akukan hal hal tercela dan melanggar hokum.

Hanya orang orang yang ada niatan untuk melakukan perbuatan menyeleweng dan  keluar dari ketentuan hokum sajalah yang taklut untuk disadap.  Jangan janagan yang getol menyerang KPK dalam hal penyadapan tersebut, juga mempunyai persoalan hokum yang belum terungkap saja, sehingga  menjadi paranoid dan phobi terhadap segala macam  yang sifatnya mengawasi.

Kita perlu mengingatkan bahwa tugas  wakil rakyat itu seharusnya memang mewakili rakyat untuk usaha usaha  kearah kesejahteraan mereka, bukan sebagai alat kekuasaan  dalam uapaya  sok sokan dan ingin dianggap sebagai orang hebat.  Ingat bahwa  wakil rakyat itu waktunya terbatas dan setelah nanti kembali menjadi rakyat biasa, haerus  bergaul lagi dengan masyarakat secara umum.  Namun  kebanykan mereka tidak  siap untuk  kembali menjadi masyarakat biaa, sehingga berusaha  dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan posisinya melalui berbagai usaha.

Bahkan sangat mungkin melakukan  penyimpangan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pada saatnya nanti masih akan tetap  dapat berbuat melalui  kekayaan yang ditumpuknya.  Dalam kaitannya dengan persoalan ini, kita memang meyakini tidak semua wakil rakyat mempunyai perilaku dan perangai seperti itu, namun dengan ulah beberapa dari merka tersebut, kesan sangat buruk terus mengalir kepada lembaga tersebut.   Hal tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa  sudah banyak politisi yang tersandung persoalan korupsi.

Kembali kepada persoalan penyadapan, sesungguhnya  sudah ada aturan yang menentukan hal tersebut dan selama ini KPK juga sudah berpegang kepada ketentuan tersebut, hanya saja masih terus ditemui pihak pihak yang terus memp[ertanyakan dan ingin menghilangkan fungsi penyadapan tersebut.  Tentu kita sebagai rakyat biasa sangat mendukung langkah KPK untuk melakukan penyadapan kepada piohak pihak tertentu yang  dicurigai  ada main dengan persoalan korupsi,  Dan hasil yang dilakukan oleh KPK  sangat memuaskan, karena para koruptor pada akhirnya tidak dapat berkutik dengan bukti yang dimiliki oleh KPK.

Jika diperlukan masyarakat siap untuk memberikan dukungan dan support kepada KPK untuk melakukanpenyadapan kepada siapapun, terutama mereka yang  menjadi kuasa pengguna anggaran di setiap  tingkatan.  Termasuk juga seluruh anggota DPR para gubernur, bupati/Wali kota dan sel;uruh pejabat yang berpotensi untuk menggunakan uang Negara secara tidak sah.  Mungkin ini menjadi salah satu cara ampuh untuk mengurangi praktek korupsi di negeri ini.

Tentu penyadapan tersebut harus bersifat tertutup dan tidak dibuka  kepada public, terkecuali yang jelas ada kaitannya dengan persoalan korupsi.  Dengan begitu kita tidak perlu merasa terganggu dengan penyadapan tersebut.  Mudah mudahan  persoalan ini  dapat menjadi inspirasi kepada kita semua, utamanya mereka yang mempunyai otoritas membuat keputusan agar  persoalan ini menjadi  jelas dan  membantu percepatan pemberantasan korupsi.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.