TENTANG JILBAB LAGI

Pembicaraan mengenai jilbab sebagai pakaian penutup kepala seorang perempuan, kembali menyeruak disebabkan adanya pernyataan dari beberapa pihak, termasuk wakil ketua MPR yang menyatakan bahwa larang memakai jilbab bagi polwan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.  Sementara itu polri bergeming bahwa hal tersebut sama sekali tidak melanggar hak asasi, karena semenjak masuk seseorang sudah mengetahui hal tersebut dan masih ada ketentuan lainnya yang berlaku di internal polri.  Sebagai misal kalau seorang polri ditugaskan di daerah  Papua misalnya dan hsrus menjalankan tugas mengamankan situasi, dan ada ketentuan tidak boleh membawa keluarga misalnya, maka hal tersebut juga bukan pelanggaran atas hak asasi manusia.

Apapun alasan mereka masing masing sesungguhnya persoalan tersebut tidak perlu diperbesar dan polri tidak usah ngotot untuk mempertahankan diri dengan aturan internal mereka yang tidak dapat digoyahkan sedikitpun.  Artinya sepanjang meggunakan pakaian seragam dalam bertugas, terkecuali serse dan intel tentunya,  dan  kemudian membawa  atau menambah pakaian lain yang tidak menggangu  tugas tugasnya, kiranya cukup bijaksana manakala hal tersebut tidak dilarang.  Hal tersebut tentu akan  relatif sama, misalnya seorang petuga polri yang memakai seragam dan kemudian ditambah dengan memakai jaket, tentu juga tidak ada larangan.

Demikian juga ketika ada seorang polwan yang memakai seragam dan lalu ditambah dengan jilbab yang didesain sedemikian rpa sehingga tidak mengganggu tugas, tentu juga akan sangat baik kelau tidak dimasukkan ke dalam pelanggaran.  Memang kalau jilbabnya  kemudian menutup seluruh pakaian seragam dan dapat mengganggu, tentunya hal tersebut akan merugikan.  Jilbab yang didesain hanya menutup kepala dan selebihnya  masuk kedalam seragam,  tentu tidak akan mengganggu apapun.

Barangkali polri memang mencari prkatisnya saja sehingga meskipun  aturan tersebut tidak tertulis, namun menjadi sebuah keniscayaan bahwa setiap polwan “dilarang”  memakai jilbab saat bertugas dan memakai seragam polri.  Hanya saja memang perlu diingat bahwa  negara kita sangat menghargai dan menghormati semua kepercayaan dan keyakinan sesuai dengan agama yang dipeluk masing masing.  Nah, kalau kemudian ada polwan yang lebih nyaman dengan menutup kepalanya dengan jilbab, kenapa tidak diperbolehkan.

Kita sangat menyadari bahwa  setiap instansi dapat memberikan  peraturan internal  masing masing, seperti memakai seragam tertentu atau aturan lain yang membatasi sementara seperti tidak boleh menikah sebelum menjalani masa kerja  sekina tahun dan sejenisnya, tetapi hal tersebut kan tidak menutup selamanya untuk melakukan nikah.  Nah, mengenai pemakaian jilbab tersebut kalau memang  pada kenyataannya dapat menganggu kerjanya, tentu dapat dimengerti kalau hal tersebut dilarang, seperti pemakaian jilbab yang  menjulur hingga bawah sebagaimana yang dikenakan oleh ibu ibu yang akan mendatangi pengajian.

Namun kalau jilbab tersebut hanya sebagai penutup kepala dan rambut serta leher semata dan selebihnya dimasukkan ke dalam baju seragam, tentu akan sangat nyaman bagio pemakainya dan  juga sekaligus tidak akan menganggu kinerjanya di lapangan.  Dengan begitu kita sudah memberikan ruang yang cukup luas bagi seorang polwan untuk menjaga  dan memelihara keyakinan yang dimilki, dan sekaligus dapat tetap menjalankan tugas dengan baik dan tidak tergangu.

Kita sangat yakin bahwa  sesuai dengan pernyataan dari polri bahwa memang secara tertulis tidak ada ketentuan larangan bagi polwan memakai jilbab, maka sesungguhnya  kalau saat ini dipahami seolah ada larangan berjilbab tersebut hanyalah kebiasaan saja. Toh di propinsi Aceh hal tersebut dapat dilaukan, kenapa di daerah lain tidak dapat dipraktekkan.  Bukan dengan alasan bahwa Aceh adalah daerah khusus dengan aturan syariat Islam, melainakn dalam konteks  negara kesatuan republik Indonesai yang kita cintai dan  bagi terwujudnya sebuah  penghargaan  negara  atas  perlingungan dan penghormtan atas keyakinan seluruh warga negara.

Barangkali polri secara umum belum menemukan jenis dan desain jilbab yang memungkinkan dipakai oleh polwan dalam  tugas mereka sehari hari.  Karena  pada umumnya pengertian jilbab tersebut ialah kerudung yang biasa dipakai oleh para ibu yang akan mendatangi pengajian atau ke masjid untuk shalat.  Nah, kalau yang dimaksudkan jilbab  ialah seperti pemandangan tersebut, tentu kita dapat mengerti bahwa meskipun tidak ada larangan, tentu hal tersebut akan mengganggu pekerjaan sebagai seorang polisi.

Karena itu sesunguhnya persoalan ini tidak perlu dipublikasikan, apalagi kemudian seola terjadi konflik antar lembaga.  Kita tahu bahwa memang ada wakil MPR yang dengan tegasnya menyatakan bahwa aturan larangan memakai jilbab bagi polwan itu melanggar hak asasi manusia, yang tentu  menimbulkan reaksi dari pihak polri yang merasa diganggu dengan pernyaaan  pelanggaran hak asasi tersebut.  Dan persoalan ini kalau dibiarkan tentu akan terus berkembang dan akan merugikan kita semua.  Padahal masih banyak pekerjaan lain yang memerlukan perhatian kita semua, termasuk polri.

Jalan terbaik ialah dibicarakan secara baik bauik, melalui diskusi terbatas dengan  mendatangkan ahli serta pihak netral yang akan memberikan penilaian dan bukan  saja untuk saling mencari kemenangan dalam argumentasi, melainkan untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi semuanya.  Kita masih empnyaikeyakinan bahwa persoalan joilbab tersebut akan  dengan mudah mendapatkan solusinya. Salah satunya ialah dengan mempertimbangkan apa yang saya sampaikan di atas yakni  persoalan desain jilbanya itu sendiri.

Persoalan intinya ialah bagaimana polri termasuk polwan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan maksimal,tanpa diganggu oleh persoalan pakaian atau persoalan lainnya yang tidak secara langsung terkait dengan pekerjaan mereka.  Nah, kalau kemudian ditemukan cara yang sangat bagus  dan ibaratnya win wn solution, maka  semuanya tentu akan  menjadi puas dan lega serta persoalan tersebut kemudian dapat diselesaikan tanpa harus meninggalkan luka  atau ketersinggungan  antar lembaga yang ada.

Persoalan jilbab memang  menjadi salah satu topik pembicaraan yang hingga saat ini belum selesai.  Artinya diantara para tokoh umat Islam sendiri  masih terdapat perbedaan pandangan.  Sebagiannya  melihat substansi  perinta untuk mengenakan jilbab tersebut, yakni agar perempuan itu tidak menampakan sesuatu yang dapat memicu lawan jenis untuk tergoda saat menatapnya.  Namun sebagian yang lainnya   memandang perintah pemakaian jilbab tersebut merpakan sebuah kewajiban yang sangat jelas dan  karena itu hukumnya menjadi wajib  memakai bagi perempuan muslimah.

Bahkan masalah aurta bagi perempuan  yang tentu sangat erat terkait dengan persoalan jilbab ini, juga  masih diperdebatkan mengenai batasnya, terutama pada saat diluar menjalankan shalat.  Sebagian ulama masih memandang  bahwa aurat perempuan itu ya seluruh tubuhnya, terkecuali  wajah dan kedua telapak tangannya.  Sementara ulama lain  tidak memberikan batasan seperti itu, melainkan sebatas pada apa yang menjadi kebiasaan manusia beradab saja.  Jadi kalau ada perempuan yang memakai pakaian  sampai pada lengannya dan pada betis kakinya, hal itu masih dalam kategori menutup aurat.

Tentu banyak alasan yang disampaikan mereka, yang salah satunya ialah  bagaimana mungkin seorang perempuan dapat melakukan tugasnya sebagai khlaifa Tuhan di bumi untuk mengolah bumi ini demi kesejahtraan dan kemakmuran, kalau sangat dbatasi dalam hal pakaian dan aurat.  Tentu mereka akan kesulita untuk bergerk dan melaukan aktifitas keseharian, jikalau memakai pakaian seperi pada saat menjalankan shalat.

Pada akhirnya kita memang harus lebih dewasa dan bersikap bijak dalam  suasana banyak perbedaan tersebut.  Untuk itu persoalan jilbab tersebut kita menghimbau  untuk dilaukan pembicaraan  secara terbatas untuk mencari jalan terbaik bagi semua pihak, sehingga tidak perlu diteruskan mengenai  perbedaan  tentang pelanggaran HAM tersebut yang tentu akan  menylitkan kita semua.  Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.