MEMPERTANYAKAN PERTANYAAN ANGGOTA DEWAN

Suara merdeka kemrin memberitakan soal  adanya  para anggota deawan propinsi jateng yang mempermasalhkan kecilnya uang saku pada saat kunjungan kerja, baik di dalam propinsi maupun ke luar propinsi, dan kemudian mengupayakan untuk merevisi peraturan gubernur yang mengatur persoalan tersebut.  Tentu hal tersebut  kurang elok dimunculkan oleh mereka sendiri pada saat pemerintah dan masyarakat lagi susah.  Kenapa sih para anggota dewan selalu memikirkan diri mereka sendiri, dan kapan mereka  mau memikirkan bangsa dan rakyat.

Persoalan uang saku kunjungan kerja tersebut merupakan  salah satu diantara tuntutan mereka yang muaranya ialah untuk kep[entingan mereka sendiri.  Sedangkan tuntutan mereka untuk memikirkan kepentingan rakyat, sama sekali tidak pernah terdengar nyaring.  Memang untuk mendapatkan simpati masyarakat, terkadang mereka  menyuarakan sesuatu, namun  tidak seirus dengan bukti dalam menyuarakan  tersebut hanya sebatas suara dan tidak ditindak lanjuti dengan usaha nyata  dalam peran peran mereka sebagai  legislator.

Barangkali salah satu diantar penyebab terjadikan kondisi seperti itu ialah  budaya kurang baik yang selama ini sudah mentradisi di masyarakat kita.  Hidup hedonis, merupakan salah satu penyebab utama yang memunculkan budaya seperti itu.  Tuntutan untuk selalu tampil dengan gaya tertentu sudah menjadi trend dan akibatnya  akan banyak  ongkos yang harus dikeluarkan.  Akibat lebih lanjutnya ialah mereka selalu berusaha  mendapatkan keuntungan  dari setiap apa yang dilakukan.

Kita tahu bahwa mereka sudah diberikan  honor yang cukup, beraneka ragam tunjangan juga lebih dari cukup, dan juga berbagai fasilitas yang cukup wah, dan uang lainnya.  Namun  ketika mereka melakukan tugas kunjungan kerja, masih menuntut sesuatu yang lebih.  Padahal mengenai uang perjalanan dinas sudah ditentukan  standar biaya umumnya oleh kementrian keuangan.  Seharusnya mereka bersyukur bahwa  dalam menjalankan tugas yang sudah digaji utuh setiap bulannya dengan berbagai tunjangan lainnya, mereka juga masih diberikan  uang perjalanan dinas sebagai tambahan.

Bandingkan misalnya dengan PNS yang gajinya  standard an kalau melakukan perjalanan dinas juga  diberikan uang sesuai dengan keputusan menteri keuangan, bahkan banyak instansi yang justru menguranginya dari SBU tersebut, disebabkan keuangan instansi yang pas pasan.  Bahkan sebagai perbandingan seorang rector ketika harus menghadiri undangan kementerian dan semua ongkos perjalanan dan akomodasi serta konsumsi ditanggung oleh panitia, setiap harinya hanya diberikan uang saku sejumlah 115 ribu rupiah.

Tentu sangat tidak cukup dan sebanding dengan keringat yang dikeluarkan.  Namun karena hal tersebut merupakan tambahan dari gaji yang dibayarkan setiap bulan, karena melakukan perjalanan dinas, maka  uang saku tersebut diterima dengan  rasa syukur.  Barangkali kalau diberikan lebih dari itu asalkan  ketentuan perundangannya tidak dilanggar, akan lebih bagus.  Namun selama ketentuannya seperti itu, kita tidak mau diberikan sesuatu yang melanggar aturan yang berlaku.

Artinya kalau pemerintah menganggap bahwa  keuangan Negara  sangat kuat, dan diperlukan menambah jumlah uang saku yang diberikan kepada pejabat yang melakukan dinas ke luar kotanya, tentu akan disikapi dengan rasa gembira, tetapi sebaliknya kalau Negara sedang susah dan perekonomian Negara juga belum menunjukkan  kekuatannya, tentu kita harus tahu diri dan tidak perlu bahkan jangan sampai kita memperburuk suasana dengan meminta tambahan.

Kondisi sebagaimana yang diberitakan oleh Koran suara merdeka tersebut tentu sangat memperihatinkan kita semua, karena para anggota dewan adalah mereka yang membuat peraturan dan urusan revisi memang merupakan urusan mereka, bahkan bisa saja mereka semacam “memaksa” kepada kepala daerah untuk merevisi peraturan tersebut.  Kalau hal ini terjadi, sementara hal tersebut disamping melanggar ketentuan menteri keuangan, juga sangat tidak patut, dewan memperjuangkan diri mereka sendiri dan sekaligus mengabaikan kepentingan rakyat banyak.

Kenapa  banyak diantara para pejabat atau penyelenggara Negara yang sudah melupakan sifat malu atau sifat lain yang dapat menggugah nuraninya untuk berbicara.  Seharusnya  para wakil rakyat tugas utamanya ialah memikirkan bagaimana  memperbaiki nasib mereka yang diwakilinya, bukan sebalinya bagaimana  mereka memikirkan nasib mereka sendiri.  Padahal nabi kita Muhammad saw, jauh jauh haeri telah mengingatkan kepada kita semua bahwa malu itu merupakan bagian dari iman seseorang.  Pertanyaannya ialah apakah kebanyakan para anggota dewan tersebut  sudah kehilangan sebagian iman mereka sehingga sanggup melakukan upaya menguntungkan diri sendiri dan melupakan tugas dan tanggung jawab mereka.

Mestinya kalau mereka melihat ada  anggota parlemen yang mendapatkan  uang saku lebih besar dari yang diterima mereka, langsung dilihat ketentuan perundangannya, dan jikalau hal tersebu melanggar, haruslah berusaha mengingatkannya dan bukan membiarkan dan akan menirunya.  Namun jikalau ternyata oleh peraturan perundangan tidak bertentangan, maka juga harus dilihat dulu kenapa peraturan gubernur diterbitkan seperti itu?  Apakah ada pertimbangan khusus atau ada alas an apa yang melatar belakangi sehingga  ditetapkan seperti itu.

Itupun masih juga harus dilihat dari kepatutan mereka menyuarakan sesuatu yang bermuara  pada kepentingan mereka sendiri.  Bukankah  mereka dapat  mendiskusikannya dengan berbagai pihak  tentang kenyataan tersebut dan kemudian biarlah pihak lain yang menyuarakannya.  Tentu dengan syarat mereka akan terus memperbaiki kinerjanya serta kepedulian mereka kepada  perbaikan nasib rakyat secara umum.

Karena itu dengan kejadian itu, kita sebagai warga masyarakat tentu akan mempertanyakan pertanyaan para anggota dewan tentang permintaan tambahan uang saku perjalanan dinas.  Bukankah gaji dan tunjangan mereka sudah  lebih dari cukup untuk hidup layak di daerah tersebut.  Memang kalau kita berbicara  mengenai cukup atau tidak cukup, tentu akan sangat relative, tetapi seharusnya kita berpedoman kepada kelaziman dan bukan kepada ukuran tertentu.

Pertanyaan kita selanjutnya ialah apakah mereka sudah kehilangan rasa malu dan kepedulian kepada rakyat yang mereka wakili, sehingga tega mempertanyakan uang saku yang mereka dapatkan setiap kali mengadakan kunjungan kerja.  Uang dinas dalam propinsi yang berjumlah 500 ribu sudah lebih besar yang diterima  PNS, termasuk  para rector yang hanya mendapatkan uang saku  kurang dari jumlah tersebut pada saat melaksanakan kunjungan kerja dan perjalanan dinas  pada daerah yang sama.

Disamping itu juga masih ada pertanyaan lainnya, yakni sejauh mana integritas dan  rasa kesadaran mereka sebagai wakil rakyat yang seharusnya  mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memperjuangkan kepentingan rakyat.  Apakah mereka sudah lupa dengan janji dan komitmen mereka pada saat akan  dipilih oleh rakyat bahwa mereka itu akan mengusahakan sekuat tenaga  dan berjuang untuk kepentingan rakyat?.

Barangkali masih  ada sederet pertanyaan lainnya mengenai sikap dan perilaku para anggota dewan yang terhormat yang semakin hari dirasakan malah semakin  jauh melenceng dari idealism dan harapan rakyat.  Banyak hal yang selalu dimunculkan mengenai persoalan mereka dan keuntungan mereka sendiri  dengan tanpa rasa ewuh pekewuh atau rasa malu, sampai sampai masyarakat seolah menjadi bosan menyaksikan  aksi panggung mereka yang terus cenderung merugikan rakyat dan menguntungkan diri mereka sendiri. Itulah kenyataan yang saat ini dapat kita saksikan secara gratis, tetapi dengan hati teriris.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.