RAMAI RAMAI PILKADA

Tahun 2013 ini barangkali merupakan tahun dimana pilkada, baik untuk pemilihan bupati/ walikota maupun gubernur dan wakilnya paling banyak dilaksanakan, karena itu tidak salah jikalau kemudian tahun ini dianggap sebagai tahun politik.  Kebijakan untuk mengajukan beberapa pilkada yang seharusnya terjadi pada tahun 2014 menjadi tahun 2013 ini juga menambah semaraknya pilkada di berbagai daerah.  Alasan memajukan pilkada tersebut memang masuk akal, yakni pada tahun 2014 nanti akan ada hajat besar bagi bangsa ini, yakni elimu legislatif dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden.  Untuk semua pilkada  harus dimajukan, meskipun persoalan pelantikan pejabatnya dapat dilakukan tepat pada saatnya.

Gaung pilkada memang terus terasa dan seolah mengalir bagaikan air, bahkan hampir setiap bulan  terjadi pilkada. Hanya saja  terkadang pilkada tersebut diwarnai dengan protes dari salah satu kandidat  yang kalah dalam pemilihan.  Artinya masih banyak diantara para calon pimpinan daerah yang belum sepenuhnya  mau mengakui kemenangan pihak lawan secara legowo. Alasan protes yang biasa diangkat ialah tentang adanya kecurangan yang  dilakukan oleh pihak yang memenangkan pemilihan tersebut dan biasanya juga akan sangat sulit dibuktikan.

Ada sebagiannya  diajukan kepada mahkamah Konstitusi dan ada sebagiannya mentok hanya sampai pada pernyataan dan wacana semata.  Dan kebanyakan yang sampai ke MK juga gugur disebabkan  kelemahan alat bukti yang diajukan.  Kalaupun kemudian ada yang dikabulkan oleh MK dan kemudian dilakukan pemilihan ulang di beberapa daerah tertentu, pada akhirnya pihak penggugat juga tetap kalah.

Memang untuk mengajukan gugatan atas kecurangan yang diduga dilakukan oleh pihak lawan, menjadi hak setiap kontestan atau pihak lain, namun sebaiknya gugatan tersebut harus disertai dengan bukti yang memadahi dan sekaligus dipikirkan ulang tentang keributan yang mungkin terjadi.  Artinya  dengan gugatan tersebut sudah barang pasti antara para kandidiat tersebut tidak akan terjadi  saling pengertian dalam masa yang cukup lama, bahkan dapat menguras energi yang seharusny dapat dimanfaatkan untuk membangun daerah mereka.

Kita memang tidak suka dengan segala macam bentuk kecurangan yang dlakukan oleh siapapun, termasuk oleh para calon pimpinan daerah, karena kecurangan seperti itu merupakan awal dari sebuah kecurangan yang lebih besar dikemudian hari.  Namun  di negara kita memang sedang terjadi sebuah kesalahan yang sangat sulit dihindari, yakni keinginan semua pihak untuk memenangkan sebuah pemilihan dengan berbagai cara yang memungkinkan, termasuk yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.  Kenyataan tersebut tentu akan menyuylitkan kita dalam menilai sejauh manakah seseorang  bertindak secara bersih dalam arti yang sesungguhnya.

Kenyataan seperti kita saksikan saat ini memang harus dterima apa adanya,  disamping terus berusaha untuk memperbaikinya.  Tetapi kalau misalnya ada  salah satu kandidat calon kepala darah yang sudah melakukan sesuatu yang enar benar bersih, sangat mungkin justru ia akan  tergilas oleh kecurangan yang sudah marak disekitar.  Maksudnya ialah kalau ada seorang calon kepala daerah yang menyalonkan diri hanya berbekal kemampuan diri yang belum tentu dapat diketahui oleh masyarakat, dan sama sekali tidak mau mengeluarkan uang sebagai ongkos  pencalonan tersebut, tentu ia akan  tertingal dengan sendirinya.

Kita tahu persis bahwa untuk maju sebagai calon kepala daerah pada saat ini, seseorang tidak mungkin melakukannya dengan gratis, karena ada hal yang memang  harus dilalui dan memerluka ongkos.  Pencalonan kepala daerah harus melalui partai politik atau secara independen tetapi syaranya sangat ketat yang hanya mungkin dilakukan kalau mengerahkan banyak pihak.  Nah, dengan kenyataan seperti itu tentu tidak akan mungkin calon kepala daerah  melenggang menjadi calon dengan begitu saja, melainkan harus melalui tahapan yang memerlukan ongkos besar.

Setelah benar benar menjadi seorang calon, seseorang juga harus melalui masa sosialisasi dan kampanye yang siapapun pasti tahu bahwa masa tersebut harus ada banyak ongkos yang dikeluarkan.  Nah, kalau seorang calon tersebut tidak mempunyai cukup persiapan, maka jangan berharap drinya akan dapat dikenal oleh masyarakat yang diharapkan akan memilihnya.  Untuk itu dalam sistem pemilihan yang seperti itu memang seorng calon harus mempersiapkan diri dengan cukup, terutama bekal finansial.

Sistem pemilihan umum yang sedang berjalan di negeri ini memang  sangat tidak ideal, apalagi sistem kepartaian yang dianut juga banyak bermasalah, terutama dalam hal pendanaannya.  Kita tahu bahwa setiap partai mengandalkan pendanaan partai melalui iuran para kadernya yang berada di legislatif dan kader lainnya, disamping pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak lainnya.  Hanya saja kondisi seperti itu akan sangat mendorong ara kader yang  ada di legislatif untuk  berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang yang banyak untuk dirnya dan untuk partainya.

Akibat dari dorongan tersebut banak diantara kader parpol yang kemudian melakukan usaha yang tidak  benar seperti melakukan korupsi, suap dan sejenisnya.  Itulah sebabnya saat ini ratusan anggota legislatif  yang bermasalah dengan hukum bahkan tidak sedikit  yang sudah mendekam dalam penjara. Salah satu andalan partai untuk mendqpatkan dana ialah melalui sumbangan “transaksional” dengan para caon kepala daerah yang maju melalui kendaraan politik tersebut.

Akibat  sistemik yang akan terjadi ialah setelah kepala daerah yang telah mengeluarkan banyak duit tersebut benar benar terpilih, maka  sudah barang tentu ia akan melakukan upaya untuk dapat mengembalikan modal yang telah dikeluarkan tersebut. Dan salah satu yang dapat mendukung keinginan tersebut adalah dengan cara menyelewengkan jabatan, yakni  melakukan tindakan yang melawan hukum.  Itulah kenyataan yang saat ini  dipertontonkan kepada rakyat yang semakin haru semakin susah di negeri kaya ini.

Untuk itu sudah saatnya kita harus segera melakukan  upaya memperbaiki kondisi perpolitikan di negeri ini.  Pemilihan kepala daerah adalah  salah satu yang harus ikut kita perbaiki.  Cuma persoalannya ialah bagaimana caranya kita dapat memperbaiki kondisi  tersebut?.  Tentu jawabannya ialah  melalui komitmen kita masing masing.  Artinya  kita harus memulai dari diri sendiri dan keluarga, kemudian diteruskan kepada tetangga dan kawan dekat, yakni dengan tidak menerima segala macam tawaran manis yang ujungnya ialah akan merugikan orang banyak dan  negara.

Pada saat nanti dilakukan pemilihan  calon anggota legislatif, kita harus  berusaha mengenal para calon yang ada, dan kita kemudian memastikan akan memilih  para calon yang memang benar benar baik dan bersih serta tidak membagi bagi uang pada saat akan pemilihan.  Kita harus memberikan pelajaran kepada  para calon yang hanya mengandalkan uang dan sama sekali tidak berkualitas atau bahkan  diketahui akan melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.  Indikasinya sangat jelas, kalau pada saat pemilihan atau sebelum pemilihan, calon tertentu membagi bagi uang untuk dipilih, maka  harus kita yakinkan pada diri dan keluarga bahwa calon yang seperti itu pasti akan berbuat tidak benar dan tidak akan membela kepentingan rakyat.

Demikian juga dengan para calon kepala darah yang bagi bagi uang, harus kita beri pelajaran agar mereka menjadi sadar bahwa  masyarakat sudah cerdas dan tidak bisa lagi dibodohi dengan sekedar diberikan uang, namun pada saatnya nanti fasilitas umum yang seharusnya dinikmati masyarakat, malah disunat atau bahkan sama sekali dikemplang.  Dengan cara seperti itu sesungguhnya kita sudah melakukan usaha memperaiki kondisi, meskipun belum akan dapat mengubah keadaan yang diinginkan.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.