ETIKA BERPOLITIK

Barangkali persoalan etika dalam berpolitik masih jauh dalam harapan masyarakat kita, karena masih banyak phak yang menafsirkan etika itu sedndiri, terutama  bagi mereka yang terlanjur melakukan hal hal yang tidak elok tetapi belum bersentuhan dengan hukum, atau bahkan sudah memasuki wilayah hukum sekalipun.  Tetapi sudah seharusnya persoalan etika tersebut harus dihargai dan bahkan dihormati oleh seluruh pemain politik di negeri ini.  Memang banyak hal yang dapat dikategorikan masuk ke dalam wilayah etika, tetapi setidanya persoalan persoalan yang saat ini marak dan dikomentari masyarakat dan dianggap tidak elok, hendaknya dijauhi bukan malah  rame rame dilakukan.

Salah satu hal tidak elok untuk dilakukan ialah kalau ada seseorang yang pernah dihukum dalam persoalan korupsi, apalagi kalau kasusnya menyita perhatian publik, kemudian setelah selesai menjalankan hukuman dan mencalonkan diri lagi sebagai pejabat publik seperti calon bupati, calon gubernur atau wakilnya, atau juga mencalonkan diri sebagai angota legislatif.  Mungkin secara hukum tidak ada halangan dan dapat pula  diberikan alasan bahwa demi hak asasi manusia, siapapun dapat mencalonkan diri apabila sudah memenuhi persyaratan formal yang disepakati atau yang telah diundangkan.

Hanya saja memang masih banyak catatan  mengenai  aturan yang perlu disempurnakan, demi sebuah cita cita luhur dan menghindarkan  negara dari korupsi dan sejenisnya.  Karena itu kesadaran dari masyarakat sendirilah yang  sangat diharapkan bahwa  dalam berpolitik itu juga  diperhatikan mengenai etika yang harus dijunjung tinggi.

Di negera kita ini memang  sangat aneh kalau diperhatikan, terutama perilaku para politikus yang seolah “kemaruk” dalam banyak hal, meskipun tanggung jawab yang diembannya belum dapat dijalankan secara maksimal.  Ambil contoh misalnya seseorang yang diberikan tangung jawab mengurus negara yang rakyatnya beraneka ragam, seharusnya dan selayaknya kemudian  dia  melepaskan diri dari segala yang bersifat kelompok dan memfokuskan dirinya untuk mengurus negara dan masyarakat.  Tetapi dalam kenyataannya  sangat banyak para petinggi partai politik, bahkan sebagai pimpinan tertinggi sebuah partai politik yang sekaligus meranhkap sebagai pejabat publik.

Lantas secara teoritik sangat tidak dimungkinkan dia dapat menjalankan tugas dan tangung jawabnya sebagai pejabat publik tersebut dengan benar dan adil.  Dia tentu akan didorong untuk melakukan hal hal yang menguntungkan kepada kelompok dan partainya.  Kita juga sudah mendengar pernyataan dari mereka yang merangkap tersebut bahwa  mereka dapat membagi waktu untuk mengurus keduanya.  Ya, pernyataan seperti itu sangat mudah diucapkan, tetaapi dalam dataran kenyataan pernyataan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan.  Akibatnya masyarakat luas yang selalu dirugikan.

Sekarang ini juga sedang ramai pejabat publik nyaleg, seperti menteri dan lainnya.  Mungkin secara formal aturan tidak dilarang karena sekali lagi memang aturan yang kita punyai masih seperti saat ini, namun harus diingat bahwa untuk menjadi seorang calon legislatif, sudah pasti dibutuhkan  sosialisasi dan kampanye yang menyita banyak waktu dan kesempatan.  Nah, kalau hal ini  kemudian dibiarkan, tentu akan ada tugas dan tanggung jawab yang diabaikan dalam statusnya sebagai menteri misalnya.

Sesungguhnya dalam persoalan ini sudah banyak kritik dan himbauan yang dilontarkan oleh masyarakat bahwa  kalau sudah  ada komitmen dan mau menduduki jabatan tersebut seharusnya fokus dalam menyelesaikan tugasnya tersebut.  Tetapi anehnya mereka kemudian membuat ancang ancang agar mereka masih tetap berada dalam kisaran kekuasaan, meskipun bukan lagi menjadi menteri melainkan  menjadi angota legislatif atau jabatan lainnya.  Inilah Yang kemudian  sudah barang pasti akan merugikan masyarakat dan negara disebabkan konsenrasinya yang terbagi atau bahkan terfokus pada masalah pribadinya.

Masalah etika lainnya ialah kalau ada seorang pejabat pblik yang ternyata melakukan sesuatu yang dianggap gagal dan hal tersebut menyangkut pengunaan uang negara, selayaknya pejabat tersebut meminta maaf kepada masyarakat dan kemudian mengundurkan diri sebagai pejabat publik tersebut sebagai pertangung jawaban moral.  Akan tetapi lagi lagi untuk masalah ini di negeri kita belum dilakukan.  Alih alih mengundurkan diri dan meminta maaf, justru yang terjadi ialah bagaimana  mereka kemudian mencari cari alasan pembenar dan kalau sudah sangat terdesak, mereka kemudian menyerahkan persoalannya kepada  sang pemberi mandat.

Rupanya jabatan di negeri ini memang menjadi sesuatu yang sangat mahal, sehingga harus dipertahankan sengan kekatan penuh dan bahkan jika diperlukan dengan mengerahkan seluruh daya dan upaya, meskipun harus mengorbankan kepribadiannya sekalipun.  Bahkan tidak sedikit karena jabatan tersebut pulalah seseorang harus melakukan pelanggaran hukum.  Tau lebih tragis lagi bahwa jabatan tersebut didapatkannya dengan cara yang tidak benar dan melangar ketentuan yang ada.

Dalam masalah ini kita tentu salut dengan menteri BUMN yang dengan tegas mengancam siapapun diantara direksinya yang nyaleg harus berhenti  dari jabatannya.  Ketegasan seperti itu sangat diperlukan untuk mencegah seseorang mengalihkan perhatiannya kepada masalah pribadi, padahal seseorang tersebut sedang mengemban  amanah sebagai pejabat yang harus melaksanakan tugas negara.  Kita tentu akan sangat lega bilamana kepala negara atau presiden juga memberlakukan hal yang sama terhadap seluruh menteri yang ada, sehingga mereka akan tetap dapat fokus dalam menjalankan tugas hingga masa jabatannya berakhir.

Artinya meskipun tidak ada larangan bagi seorang menteri mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tetapi untuk fokus dalam tugas, kiranya sah sah saja kalau hal tersebut dilarang dan kalau terpaksa harus nyaleg ya harus berhen dari jabatannya  saat ini.  Demikian juga akan sangat bagus manakala ke depannya  ada larangan rangkap jabatan antara jabatan publik seperti menteri, presiden, gubernur, bupati/walikota dengan pimpinan sebuah partai politik.

Apa yang kita saksikan saat ini dimana  banyak rangkap jabatan tersebut dilakukan, masyarakatlah yang merasakan akibatnya, bahkan negara juga termasuk pihak yang dirugikan.  Jelasnya saat ini kita masih meyaksikan betaqpa banyaknya pejabat publik yang ndompleng jabatannya untuk melakukan kegiatan politik partainya.  Tugas dinas ke beberapa daerah yang seharsnya difokuskan untuk kepentingan masyarakat secara umum, justru banyak kita temukan  digunakan untuk ngurusi partai yang hanya golongan tertentu saja yang diperhatikan.

Bahkan juga sangat dapat dilihat secara kasat mata bahwa kalau pejabat publik tersebut sekaligus juga merangkap sebagai pimpinan partai politik, biasanya akan ada upaya yang berupa apapun untuk kepentingan partainya, baik yang dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan maupun yang dilakukan oleh  kelompok dan anggota partainya.  Contoh yang paling mudah dan mungkin ialah tentang jabatan di bawahnya yang terkadang dijadikan semacam ATM bagi partai.

Melihat kenyataan ini dan masih banyak lagi persoalan yang  ada, tentu sangat wajar kalau kemudian  marak terjadi korupsi yang dilakukan oleh mereka yang  menjadi pejabat dan sekaligus aktif dalam partai politik.  Sesunguhnya kita sangat miris menyaksikan kenyataan yang ada, karena negara ini tidak akan dapat emakmurkan seluruh masyarakatnya, jikalau kondisi seperti saat ini tidak segera diubah.  Semakin dibiarkan kondisi ini, maka semakin terpuruklah rakyat dan negara kita.

Untuk itu sudah saatnya kita  berani melakukan perubahan mendasdar dalam hal perpolitikan kita dan diatur mengenai etika berpolitik, atau bahkan mungkin dijadikan aturan yang mengikat, dan tidak semata dianggap masalah etika semata.  Ini semata mata disebabkan pandangan masyarakat kita yang masih menganggap etika sebagai masalah sampingan dan boleh dilanggar atau disepelekan.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.