INILAH WAJAH KITA YANG SESUNGGUHNYA

Beberapa waktu yang yang lalu kejaksaan gagal mengeksekusi terpidana perkara korupsi Susno Duaji untuk menghuni lembaga pemasyarakatan, alasannya bahwa MA sama sekali tidak memutuskan untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan tinggi yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan hukuman 3 tahun 6 bulan.  Tentu bagi kita orang awaam, persoalan tersebut  seperti sebuah dagelan yang sama sekali tidak lucu. Bgaimana mungkin seorang matan kabareskrim yang berpangkat tinggi tidak mengerti masalah tersebut, atau bahkan karena saking pahamnya, sehingga dapat berkelit, hanya disebablkan persoalan administrasi semata.

Lebih heboh lagi karena ternyata sikap Susno Duaji tersebut disokong oleh ahli hukum tata negara yang sudah malang melintang dalam dunia hukum di negeri ini, Yusril Ihya Mahendra.  Bahkan Ytusril sendiri berpendapat bahwa Susno tidak dapat dieksekusi.  Sementara itu Mahkamah Agung tetap menganggap bahwa Susno harus segra dieksekusi karena keputusannya sudah final.  Namun sebagaimana kita ketahui bersama bahwa  untuk mengeksekusinya tidak mudah karena ada pengawal dan pihak lain yang menentang dan menghalangi eksekusi tersebut.

Susno juga meminta perlindungan kepada Polda Jabar karena dirinya merasa terancam.  Kasus tersebut kemudian memunculkan dugaan bahwa polisi berusaha melindungi Susno.  Akan tetapi kemudian  kepolisian menegaskan bahwa tidak ada istilah melindungi sebagaimana yang diberitakan, yang benar ialah bahwa polisi akan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara yaang merasa terancaam, dan kerena itu Susno kemudian dibawa ke Polda Jabar untuk mendapatkan perlindungan dan sekaligus ber4diskusi mengenai persoalan yang sedang dihadapi.

Kejaksaan kemudian berketetapan untuk tetaap mengeksekusi Susno sesuai dengan undang undang, bahkan berbagai pihak termasuk MK juga menyatakan  bahwa eksekusi harus segera dilaksanakan.  Bahkan Kejaksaan agung kemudian balik mengancam kepada siapapun yang berusaha menghalangi eksekusi Susno Duaji akan dikenakan pasal pidana.

Terlepas pada akhirnya Susno Duaji dieksekusi atau tidak, namun persoalan tersebut sesungguhnya semakin memperpuruk dunia penegakan hukum kita.  Anehnya mereka yang ahli hukum dan  seharusnya ikut mendukung penegakan hukum, malahan berusaha untuk “menyelewengkan” hukum dengan mencari alasan yang sesungguhnya tidak relevan dengan substansi masalah.

Atas kejadian tersebut kemudian muncul berbagai spekulasi yang berkaitan dengan kepentingan politik.  Salah satu spekulasi tersebut ialah karena  ternyata susno yang sudah diputus bersalah dan  harus menjalani hukuman penjara selama 3 setengah tahun, masih disertakan sebagai caleg sementara yang diusung oleh PBB bahkan menempati nomor urut 1 untuk daerah di Jawa Barat.  Nah, kenapa parpol masih mencantumkan nama terpidana sebagi caleg, ia karena  memberikan manfaat, terutama dari sisi finansial.

Terlepas  apakah spekulasi tersebut benar atau salah, tetapi imaj masyarakat memang sudah seperti itu, karena  dunia politik kita memang masih setingkat itu dan belum ada sebuah cita cita ideal yang menyingkirkan segala hal yang bersifat menyimpang dan bertentangan dengan aspek kepatutan dan hukum.  Bahkan kalau memungkinkan apapun dapat dilakukan asalkan memberikan manfaat bagi partai.

Banyak yang menyayangkan bahwa seorang Yusril yang sangat dikenal sebagai ahli dalam hukum, terutama hukum tata negara tersebut, ternyata dapat menyatakan bahwa keputusan yang sudah dibuat pengadilan tingkat pertama, dan kemudian dikuatkan dan bahkan ditambah oleh pengadilan tingkat banding, serta kemudian  usaha untuk mengajukan kasasi di Mahkamah Agung ditolak, tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Artinya kalau Mahkamah agung menolak itu berarti keputusan  tingkat sebelumnya akan tetap berlaku, terkecuali dalam MA diputuskan yang yang bersangkutan  dibebaskan dari segala tuntutan.  Memang tidak biasanya Mahkamah Agung memberikan keputusan sebagaimana yang diinginkan oleh pihak pihak yang mengajukan  kasasi.  Biasanya keputusan MA kalau tidak memberikan hukuman tambahan atau pengurangan atas putusan  pengadilan di bawahnya,  keputusannya adalah membebaskan.  Namun kali ini MA hanya menolak perkara kasasi sehingga keputusannya ialah menolak dan hanya membebankan biaya kepada pemohon dalam hal ini pihak Susno.

Keputusan seperti itulah yang kemudian dijadikan alasan oleh pihak Susno untuk mengelak eksekusi 3 tahun 6 bukan. Dan dia hanya mau membayar baiaya perkara sebanyak Rp 2.500,- saja.  Ini adalah akala akalan saja , karena substansi hukmunya ialah bahwa karena kasasi ditolak, maka yang berlaku ialah keputusan  pengadilan di bawahnya yakni keputusan pengadilan tinggi atau banding. Namun sekali lagi karena negeri kita khususnya dalam hal penegakan hukum seperti layaknya sandiwara, maka hal tersebut dapat terjadi.

Kita tentunya juga masih sangat ingat dengan peristiwa yang sangat memalukan dalam dunia hukum, yakni bahwa ada beberapa oknum anggota TNI kopassus yang telah mengakui menyerang lapas Cebongan di Sleman, tetapi masih dibela dengan  menjadikannya sebagai pahlawan, dan pengusutannyapun hingga sampai saat ini belum kinjung selesai.  Seharusnya kasus tersebut segera dapat diselesaikan dan para pelakunya  diganjar dengan sanksi berat dan pemecatan , karena telah merugikan nama baik korp dan negara sekaligus, terutama di mata internasional.

Rupanya masih ada pengertian yang naif di zaman modern seperti saat ini dalam memahami jiwa korsa prajurit.  Tentu jiwa korsa tersebut bukannya lalu membela dengan cara membabi buta dan melangggar hukum.  Jiwa korsa tersebut seharusnya dimiliki dan diwujudkan dalam pembelaan terhadap negara dan pertauran perundangan yang ada bukan  malah sebaliknya dengan mengacak acak peraturan perundangan.  Inilah kenyataan  wajah kita saat ini yang masih memprihatinkan dan harus segera dicarikan solusi terbaik agar tidak semakin terpuruk.

Kita juga masih sangat ingat dengan kejadian beberapa hari yang lalu tentang pelaksanaan ujian nasional yang dianggap kacau balau, yang kemudian mendorong agar mendikbud segera mengundurkan diri sebagai  rasa tangung jawab yang dimiliki. Demikian juga hal tersebut kemudian dijadikan alat untuk memunculkan kembali keinginan untuk menghapuskan ujian nasional.  Kita memang harus mengakui bahwa ujian nasional yang kita miliki belum sempurna dan belum maksimal, karena itu seharusnya semua pihak melakukan evalusi, dimana kekurang baikan tersebut, lalu dipayakan perbaikannya.

Sikap bijak dalam menghadapi setiap masalah adalah merupakan kunci keberhasilan kita di masa mendatang.  Kita semua  tentu sepakat dalam persoalan pendidikan bahwa  kita harus terus mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan kita.  Namun  kita belum menemukan kata sepekat dalam hal bagaimana meraih kualitas yang baik tersebut, sehingga kemudian semua pihak, termasuk yang sama sekali tidak paham dengan dunia pendidikan  ikut berkomentar.

Lebih ironis lagi ketika sistem yang ada  dinegara kita ini masih seperti saat ini dimana  persoalan pendidikan  ditentukan oleh komisi X DPR, yang tentu kita lihat tidak semua anggotanya  memiliki pengetahuan yang cukup dalam  masalah pendidikan.  Menurut saya, seharusnya ada  evaluasi terhadap masalah ini, yakni jangan sampai persoalan pendidikan di negeri ini tidak dapat berkembang karena diurus oleh mereka yang sesunguhnya tidak paham terhadap persoalan pendidikan.

Sekali lagi inilah sebagian wajah kita, yang sesungguhnya masih banyak kejangggalan lainnya di negara kita, baik dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.   Sebagai bagian dari warga bangsa yang sangat mencintai bangsa ini, maka  kita berharap bahwa semua hal yang saat ini nampak aneh dan tidak sesuai dengan hati nurani, harus segera dirombak dan dilakukan upaya upaya memperbaikinya, agar wajah kita tampak menawan dan  enak bilamana dipandang, terutama oleh negara lain.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.