TENTANG CALON LEGISLATIF

Saat ini pintu untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dalam pemilu tahun 2014 sudah tertutup, karena komisi pemilihan umum telah menutupnya sejak dua hari yang lalu.  Artinya semua partai politik yang dinyatakan lolos dalam pemilu tahun 2014 nanti sudah menyerahkan daftar calon sementara anggota legislatif dengan berbagai variasi, dan  semuanya  berusaha dan telah memenuhi kuota minimal 30 % perempuan, walaupun ada yang hanya  formalitas semata, karena memang secara riil kader partai dari kalangan perempuan nampaknya belum muncul atau mungkin malahan sengaja dibatasi.

Persoalannya saat ini bukan  mengenai proses pencalegan itu sendiri, melainkan kondisi para calon legislatif tersebut, karena pada kenyataannya  banyak pihak yang mengkritik calon yang diajukan oleh partai disebabkan  banyaknya diantara mereka yang sesungguhnya bermasalah.  Dalam persoalan tersebut  seyogyanya bukan hanya sekedar alasan formalitas belaka, melainkan  harus dipertimbangkan mengenai substansi masalah, yakni para caleg yang nantinya kalau mereka jadi anggota dewan akan menentukan nasib rakyat yang jumlahnya hampir 250 juta jiwa.

Sayangnya partai politik memang tidak diwajibakan menyodorkan para calegnya kepada masyarakat dalam waktu tertentu untuk dicermati, sehingga para caleg tersebut memang benar benar berkualitas dan mempunyai integritas serta ada komitmen yang nyata untuk memikirkan rakyat dan bukan memikirkan diri dan partainya saja.  Akibatnya seperti yang saat ini kita saksikan, yakni banyak diantara para caleg yang dianggap bermasalah, bahkan dalam persoalan korupsi.

Beberapa calon ada yang diindikasikan  terlibat dalam persoalan korupsi, meskipun belum sampai dijadikan tersangka oleh KPK.  Nama nama calon tersebut sudah berulang kali disebut dalam kasus korupsi oleh para saksi di dalam persidangan kasus korupsi, hanya saja memang belum ada status yang disadangkan kepada mereka.  Bahkan ada orang yang sudah ditetapkan sebagai terpidana oleh pengadilan yang juga masih masuk dalam daftar calon legislatif yang diusung oleh partai.  Memang secara formal dapat dibenarkan bahwa seorang yang tidak sedang menyandang status tersangka ataupun terpidana dapat diajukan sebagai calon, namun secara moral tentu hal tersebut akan mencederai rasa keadilan.

Bahkan ada satu kasus dimana seharusnya seorang yang diajukan sebagai caleg tersebut harus  menjalani hukuman pidana atas kasus korupsi,. Hanya saja secara administratif ada sedikit kekeliruan, sehingga hal tersebut kemudian dijadikan alasan untuk tidak menjalni hukuman pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan tingkat kasasi.  Lebih aneh lagi ternyata yang mengajukan sebagai caleg adalah sebuah partai Islam.

Belum lagi  bilamana diingat bahwa para caleg yang diajukan oleh parpul saat ini ternyata juga masih sarat dengan keinginan untuk mendulang suara semata.  Bukti dari semua itu ialah masih diakomodasinya para artis ternama, meskipun  belum mempunyai pengalaman sedikitpun dalam berpolitik.  Hanya modal ketenaran sajalah yang diandalkan akan mendulang suara, tanpa memikirkan persoalan kualitas para  calon anggota legislatif.  Artinya parpol memang belum menyadari bagaimana seharusnya mereka itu lebih memikirkan  kemajuan negara dan kesejaheraan rakyat, dan baru pada taraf ingin menag dalam pemilu.

Memang tidak ada salahnya mencalonkan artis atau atlet atau kalangan manapun dari masyarakat kita, hanya saja seharusnya ada nilai idealisme yang dibawa dalam memutuskan  untuk mengajukan calon anggota legislatif mereka.  Karena pada asarnya  merekalah nantinya yang akan  menentukan  arah dan kebijakan negara kita kedepan.  Hanya saja peran serta keberadaan mereka seharusnya  dapat menjadi solusi bagi bangsa ini untuk mengakhiri penderitaan dan memulai merasakan harapan untuk sebuah kebahagiaan.

Demikian juga dengan  para calon yang bermasalah, lebih lebih yang sudah terbukti pernah melakukan kesalahan terhadap bangsa ini, seperti korupsi dan sejenisnya. Kita tentu nya tidak  rela kalau para  anggota dewan yang terhormat nantinya malah melakukan praktek yang sama sekali jauh dari hormat, seperti korupsi, suap dan sejenisnya yang  dalam periode sebelumnya marak dilakukan oleh  para oknum anggota dewan.

Nah, kalau persoalannya sudah seperti saat ini, yakni daftar para calon legisltif sudah diserahkan kepada KPU dan  waktunyapun sudah selesai, lantas bagaimana seharusnya sikap kita?. Menurut saya  masyarakat harus tetap  peduli dengan persoalan ini, jangan sampai malahan apatis dan sama sekali menghindar, karena pada asarnya yang nanti akan merasakan dampaknya adalah masyarakat itu sendiri.  Artinya kita harus terus memantau hal tersebut sampai nantinya menjadi daftar caleg tetap.

Nah, pada saat itulah kita nanti harus menjelaskan kepada masyarakat secara luas bahwa beberapa nama yang menjadi caleg tersebut  bermasalah dengan menjelaskan masalah yang sedang ataupun telah dilakukan.  Harapannya bahwa masyarakat kita nantinya dapat memilih  diantara para calon yang relatif bersih dan mempunyai integritas serta kemungkinan besar akan lebih mementingkan masalah bangsa ketimbang masalah pribadi dan partai.  Meskipun kita tetap masih ragu dengan masalah tersebut, karena kondisi masyarakat kita yang masih sangat rentan dengan persoalan politik uang.

Kita juga dikejutkan dengan adanya  pernyataan dari parpol tertentu yang telah menyediakan ongkos kampanye yang mencapai ratusan milyar bagi para calegnya.  Pertanyaannya ialah apa niat dibalik tersebut, apakah memang murni ingin memperbaiki bangsa ini melalui  dewan yang  akan dimenanginya ataukah ada maksud lainnya yang justru lebih jahat dari perkiraan kita semua. Wallahu a’lam.  Tetapi kita memang harus  berpikir positif bahwa niat tersebut ialah dalam upaya membangun sebuah  kesadaran baru bahwa berpolitik itu memang membutuhkan ongkos.

Lebih terkejut lagi kita setelah mendengar pernyataan dari  beberapa parpol yang akan menaikkan iuran para anggota legislatifnya, yakni setiap bulannya  sekitar 25 juta rupiah dengan peruntukan  menghidupkan roda partai.  Ini tentu sangat menghawatirkan, karena menurut pernyataan orang yang mengerti penerimaan resmi anggota dewan di Senayan, bahwa mereka  setiap bulannya  mendapatkan pemasukan sekitar 50 juta rupiah.  Nah, kalau kemudian  separohnya harus disetorkan ke partai, apakah tidak ada kemungkinan mereka  keudian mencari sesuatu yang lain?

Itulah salah satu yang mendorong terjadi tindak korupsi atau tindakan lainnya yang melawan hukum.  Termasuk juga yang membebani para anggotanya untuk mengiur 10 juta, 15 juta dan lainnya.  Belum lagi saat partai mempunyai gawe besar, tentu mereka juga masih akan diperas lagi untuk keperluan  tersebut.  Jadi anggota dewan yang kemudian bertahan dengan gaji  dan tunjangan resmi yang ada, tentu akan  tidak bisa berbuat apa apa.  Padahal dalam kenyataannya hampir seluruh anggota dewan menjadi sangat kaya dan bergaya hedonis.  Karena itu secara kasat mata saja masyarakat tidak akan dapat percaya kalau ternyata masih ada anggota dewan yang benar benar bersih.

Melihat kenyataan tersebut kita hanya dapat menghimbau kepada masyarakat agar jeli dalam memilih calon legislatif nanti.  Jangan   hanya tergiur dengan uang beberapa ribu saja kemudian  idealisme tergadaikan, yang akibatnya dapat menyengsarakan negara dan rakyat secara umum.  Sudah saatnya perta demokrasi tidak dilumuri dengan noda uang politik, karena pada kenyataannya persoalan itu hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat saja. Semoga semua pihak menyadari hal ini dan bersama sama memberantas dan memeranginya.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.