DARURAT DALAM PARTAI DEMOKRAT

Sebagaimana sudah dapat diprediksikan sebelumnya, terutama menjelang dilaksanakannya KLB PD bahwa SBY akhirnya didaulat untuk menjadi ketua umum PD menggantikan Anas Urbaningrum.  Dengan kejadian tersebut memang PD kemudian menjadi satu dalam arti semua faksi yang selama ini muncul ke permukaan menjadi tenggelam bersama keswdiaan SBY untuk menjadi ketua umum.  Kita sangat tahu bahwa figur SBY di PD memang masih sentral dan tidak tergantikan serta tidak terbantahkan, meskipun dalam msistem demokrasi, hal seperti itu kurang sehat untu kesinambungan partai.

Hanya saja mengingat gonjangnganjing di PD yang selama ini terus terjadi dan merosotnya elektabilitas PD di mata publik, terutama melalui ebrbagai suvey yang dilakukan, maka  apa yang diputuskan oleh KLB PD memang menjadi sebuah keniscayaan.  SBY sendiri dalam pidato pertamanya menyatakan bahwa keterpilihannya dan keswediaannya untuk dipilih menjadi ketua umum hanyalah bersifat sementara, bahkan dia membatasi diri hanya antara satu setengah tahun setelah pemilu hingga maksimal 2 tahun saja, dan selebihnya harus dilakukan konggres yang normal.

Dapat dimengerti bahwa  alasan SBY menerima menjadi ketua umum, karena  dialah yang membidani lahirnya PD tersebut, tentu bersama dengan beberapa orang lainnya, tetapi faktanya tidak terbantahkan bahwa PD itu identik dengan SBY, sehingga apapun yang nanti dikatakan orang ia lebih memilih menerimanya untuk menyelamatkan partai dan mengangkat kembali posisi PD sebagai partai pemenang pemilu.  Apa yang dikatakannya bahwa pilihan tersebut tentu sangat merugikan dirinya secara pribadi, namun tentu akan menjadi baik bagi partai, dibandingkan sebaliknya, yakni ketika ia menolak, maka hal tersebut akan baik bagi dirinya, tetapi buruk bagi PD.

SBY pun juga pagi pagi sudah mengangtisipasi kemungkinan munculnya berbagai kritikan yang dialamatkan kepda dirinya yang hingga saat ini masih menjabat sebagai presiden, yakni dengan memberikan syarat kepada PD saat ia menerima tawaran menjadi ketua umum, yakni dia dijinkan secara partai untuk  memberikan tugas tugas kepartaian kepada pengurus harisn yang akan diketuai oleh seorang ketua harian.  Rencananya untuk pengurus harian dan ketuanya akan diumumkan pada hari ini.

Tujuannya ialah agar SBY masih tetap dapat menjalankan perannya sebagai seorang presiden dengan fokus penuh dan tidak diganggu oleh kegiatan partai.  Hanya beberapa tugas yang menurut undang undang harus dilakukan oleh ketua umum saja ia akan melakukannya, seperti pengajuan daftar calon anggota legislatif dan lainnya.  Sehingga dengan pembagian tugas seperti itu diyakini dan ia juga dapat meyakinkan semua pihak bahwa dirinya masih akan tetap fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden RI.

Tentu kita cukup menghargai keputusan seperti itu karena memang SBY saat ini masih menjadi milik bangsa dan bukan hanya milik partai demokrat saja, karena itu dua tugas yang dipikul oleh SBY, yakni menyelamatkan partai yang didirikannya dan sekaligus tetap dapat menjalkankan tugas sebagai presiden tanpa harus diganggu oleh persoalan partai, dapat dijalankan.  Sebagai rakyat biasa yang tidak partisan tentu kita mengapresiasi keputusan tersebut.  Artinya soal partai biarlah menjadi urusan partai, yang terpenting bagi kita rakyat, ialah bagaimana seorang presiden  dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Persoalan keidealaqn sebuah partai sebagiamana teori yang selama ini diajarkan, memang dipandang perlu sebagai upaya perbaikan secara menyeluruh kondisi bangsa dan negara kita.  Hanya saja sampai detik ini sepeprtinya memang belum ada partai di negara kita yang ideal, karena masing masing mempunyai kepengtingan yang berbeda.  Alasan itu pulalah kiranya yang saat ini diambil oleh PD, yakni dalam kondisi yang memang benar benar dianggap darurat, sehingga hal yang kurang idealpun akhirnya ditempuh, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Partai demokra saat ini memang dianggap sebagai darurat, karena  setelah Anbas Urbaningrum  berhenti dari ketua umum, secara  riil PD sudah tidak mempunyai keua umum, padahal dalam persoalan pemilu, seperti pengajuan daftar caleg itu arus diajukan dan ditanda tangani oleh ketua umum.  PD katanya sduah berusaha untuk melakukan upaya agar diperbolehkan dengan hanya dilakukan dan ditanda tangani oleh Plt ketua, tetapi KPU tidak memperbolehkannya, sehingga KLB yang tidak dikehendakipun akhirnya terpaksa harus diselenggarakan.

Kedaruratan PD juga secara tegas disampaikan oleh ketua umumnya yang baru SBY daqlam pidatonya semalam, bahwa memang saat ini benar benar PD dalam kondisi darurat, sehingga  kalaupun segala keputusan yang diambil dalam KLB tersebut mendapatkan kritikan oleh sementara pihak atau bahkan pencemoohona dan penyudutan, mereka akan tetap menerimanya dan berusaha untuk tetap tegar serta bekerja keras untuk kebaikan partai ke depan.

Kalau sudah seperti itu maka  sesungguhnya tidak ada lagi yang perlu diperbincangkan, karena mereka sudah secara jantan mengakui kondisinya sangat darurat, sehingga  kondisi sepeprti itu memungkinkan untuk diambil langkah langkah strategis dan mungkin sedikit harus  meninggalkan aspek keidealan.  Kita tentu dapat mengerti kalau memang  apa yang diambil oleh PD tersebut memang dalam upaya  memperbaiki kondisi, karena dalam ajaran agama pun juga diperkenankan untuk mengambil langkah yang bahkan bertentangan dengan peraturan yang ada, ketika dalam kondisi darurat.

Namun demikian kita juga tidak dapat mengerem pihak pihak yang mengkritik dan memberikan penilaian menurut analisa mereka sendiri.  Sebagaimana diketahui bahwa ada sementara pihak yang memandang bahwa dengan turunnya SBY sebagai ketua umum partai, itu sama dengan  menurunkan derajat SBY sendiri, karena dengan  menjadi ketua dewan pembina dan ketua majlis tinggi, SBY dapat berbuat sesuatu yang banyak untuk mengendalikan partai, kenapa harus turun ke ketua umum?.

Ada juga yang menilainya sangat sinis bahwa  sesungguhnya menjadi ketua umum tersebut sudah dirancang sendiri oleh SBY, karena sepertinya ia tidak rela kalau PD kemudian  diambil alih kepemimpinannya oleh orang yang diluar kontrolnya.  Sudah cukup pengalaman ketika konggres di Bandung di mana Anas Urbaningrum mengambil kemimpinan PD dan seolah kemudian terus saja berhadapan dengannya, padahal SBY merasa bahwa PD adalah miliknya.

Pihak yang berpendapat sepeprti itu kemudian mengangkat beberapa kejadian sebelum  KLB, seperti  saat menghadang keinginan Marzuki Ali untuk maju sebagai kandidat ketua umum.  Sampai sampai SBY harus meng SMS Marzuki Ali dan ditembuskan kepada seluruh menteri dari PD yang isinya mengecam manuver Maezuki Ali yang mengumpulkan para delegasi KLB yang terdiri dari pada pengurus DPD dan DPC di sebuah hotel di ancol jakarta.  Itu menujukkan bahwa SBY tidak rela Pd dikuasai dan dipegang oleh orang lain.

Meskipun hal tersebut dibantah oleh beberapa pihak, tetapi ternyata dibenarkan oleh para pengurus teras PD bahkan mereka yang menjadi menteri.  Hanya saja penafsiran mereka bukan  seperti para analis dan kritikus tersebut, melainkan SBY memang tidak menghendaki PD terpecah pecah dengaqn manuver yang dilakukan oleh siapapun.  Saat ini menurut mereka  PD membutuhkan konsolidasi yang cepat dan tepat untuk mensolidkan seluruh jajaran pengurus maulau pusat hingga daerah.

Terlepas  siapa yang benar dan tulus, semua telah terjadi dan saat ini KLB sudah memutuskan SBY sebagai ketua umum darurat untuk menyelamatkan partai.  Kita tentu harus menghargai keputusan mereka sambil berharap bahwa partai pemerintah tersebut benar benar tidak lupa dengan programnya untuk terus memberantas korupsi dan bukan malah para kadernya terlibat dalam persoalan korupsi.  Itu saja harapan masyarakat, sehingga negara ini akan semakin menjadi lebih baik dan bermartabat.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.